2. Tujuan Pembelajaran
• Mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan
bangsa dengan jujur di masa yang akan datang sebagai
upaya dalam menjaga dan mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesia,
• Mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan
bangsa di masa yang akan datang sebagai upaya dalam
menjaga dan mempertahanakan negara kesatuan
Republik Indonesia,
• Mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa
sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan
• Mendemonstrasikan hasil evaluasi dinamika persatuan
dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara Kesatuan
Republik Indonesia
BAB 4
SMA/MA
3. Amatilah gambar berikut:
Buatlah lima pertanyaan berkaitan dengan gambar tersebut. Selanjutnya, diskusikan
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda dengan kelompok kerja Anda.
SMA/MA
4. Roger H. Solatu berpendapat bahwa
negara dipahami sebagai badan
(agency) atau kewenangan (authority)
yang mengatur atau mengendalikan
persoalan-persoalan bersama atas
nama masyarakat.
A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia
SMA/MA
5. Menurut Miriam Budiardjo tujuan
berdirinya suatu negara adalah
untuk menciptakan kebahagiaan
bersama bagi seluruh rakyat.
A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia
SMA/MA
6. Unsur-unsur negara terdiri atas rakyat, wilayah, dan
pemerintah yang berdaulat.
A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia
SMA/MA
7. Menurut teori modern yang berkembang
hingga saat ini, terdapat dua bentuk negara,
yakni negara kesatuan dan negara serikat
atau federasi.
A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
8. Gagasan perlunya membentuk suatu
bangsa, yaitu bangsa Indonesia, berhasil
diwujudkan dalam ikrar Sumpah Pemuda
tanggal 28 Oktober 1928.
A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia
SMA/MA
9. Melalui Proklamasi 17 Agustus 1945,
bangsa Indonesia berhasil mendirikan
negara sekaligus menyatakan adanya
negara baru kepada dunia, yaitu
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
10. Adapun faktor-faktor penting pembentuk bangsa
Indonesia antara lain sebagai berikut.
1. Adanya persamaan nasib,
2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka,
3. Adanya kesatuan tempat tinggal,
4. Adanya cita-cita bersama untuk mencapai
kemakmuran dan keadilan sebagai suatu
bangsa.
A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
11. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945, terdapat upaya pembentukan
suatu pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
12. Sebagai negara kesatuan, Indonesia
menganut asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
13. Pasal 18 B ayat (2) memberikan tempat dan
menghormati keberadaan masyarakat adat
berserta hak-hak tradisionalnya yang sudah
lama ada, bahkan hingga kini masih hidup
di tengah-tengah masyarakat setempat.
A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
14. BPUPKI atau dalam bahasa Jepang
bernama Dokuritsu Junbi Coosakai
dibentuk oleh pemerintah pendudukan
Jepang pada tanggal 1 Maret 1945.
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
15. BPUPKI bertugas menyelidiki berbagai hal
terkait dengan aspek politik, ekonomi,
pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan
bagi pembentukan sebuah negara merdeka.
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
16. Tujuan sidang BPUPKI adalah
membahas bentuk Negara Indonesia
serta merumuskan dasar Negara
Indonesia. Bentuk negara kemudian
disepakai yaitu “Negara Kesatuan
Republik Indonesia” (NKRI).
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
17. Pada 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda
ke dalam 8 provinsi Indonesia yang masing- masing dipimpin oleh seorang
gubernur. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, dan Maluku.
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
18. PPKI kemudian dibubarkan dan dibentuk
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
yang diresmikan pada 29 Agustus 1945
dan diketuai oleh Kasman Singodimedjo.
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
19. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan
maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat
(TKR) dengan tujuan mengatasi situasi Indonesia
yang mulai tidak aman karena kedatangan kembali
tentara sekutu ke Indonesia, setelah terjadinya
penyerahan Jepang kepada sekutu.
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
20. Pada 3 November 1945, pemerintah
mengeluarkan maklumat mengenai
pembentukan partai politik. Maklumat yang
ditandatangani Wakil Presiden Mohammad
Hatta ini memberi kesempatan kepada
rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan
partai-partai politik.
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
21. Pada 14 November 1945, terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat
Presiden, yaitu tanggung jawab pemerintahan ada di tangan para menteri.
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
22. Pada masa Revolusi Kemerdekaan ini, terjadi
sejumlah pemberontakan yang mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu:
1. Pemberontakan Partai Komunis
Indonesia (PKI) di Madiun tahun 1948
2. Pemberontakan Darul Islam/Tentara
Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat
dan Jawa Tengah
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
23. Sejak 27 Desember 1949, berdasarkan
perjanjian Konferensi Meja Bundar,
Negara Kesatuan Republik Indonesia
berubah bentuk menjadi negara serikat
(Republik Indonesia Serikat/ RIS).
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
24. Pada masa awal Republik Indonesia Serikat
ini, terjadi sejumlah pemberontakan yang
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu
Adil (APRA)
2. Pemberontakan Andi Azis
3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan
(RMS)
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
25. Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia
menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan
UUDS 1950, bentuk negara RI adalah negara kesatuan.
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
26. Pada masa demokrasi liberal ini, terjadi sejumlah
pemberontakan yang mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa, yaitu diantaranya:
1. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam
Indonesia (DI/TII) di Kalimantan Selatan,
Sulawesi Selatan, dan Aceh
2. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner
Republik ndonesia (PRRI)/Perjuangan Rakyat
Semesta (Permesta) Gerakan PRRI/Permesta
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
SMA/MA
27. Pada masa Demokrasi Terpimpin, sistem
pemerintahan yang dijalankan adalah sistem
pemerintahan presidensial berdasarkan Pancasila
dan UUD Tahun 1945, yaitu Presiden menjadi
kepala pemerintahan dan penyelenggara negara.
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
28. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan
tetap berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yaitu
sistem presidensial yaitu presiden menjadi
penyelenggara negara dengan bantuan para
menteri.
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA
29. Adanya pembaruan politik pada masa
reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan
yang berhubungan dengan kebebasan
berpolitik, antara lain sebagai berikut.
1. Kemerdekaan pers.
2. Kemerdekaan membentuk partai politik.
3. Terselenggaranya pemilu yang demokratis.
4. Pembebasan narapidana politik (napol) dan
tahanan politik (tapol).
B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa
ke Masa
EKONOMI
SMA/MA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA/MA