Salah satu materi di pelajaran Ekonomi SMA peminatan IPS

2. PENGERTIAN PAJAK
Menurut UU No. 28 Tahun 2007
Pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh Orang
Pribadi atau Badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang
dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat

3. Kesimpulan :
 Pajak merupakan iuran/kontribusi wajib
 Berdasarkan ketentuan hukum/UU
 Penggunaannya diperuntukan untuk
pengeluaran kolektif
 Memiliki tujuan “kesejahteraan umum”
 Balas jasanya tidak secara langsung
Pajak sama tidak
dengan pungutan
resmi lainnya ?

4. Tidak sama …..
Ada beberapa hal
indikator yang
membedakannya

5. Indikator Pajak Pungutan Resmi
Dasar hukum Undang undang Peraturan pemerintah
Sifat & sanksi Memaksa, sanksi
berdasar yuridis
Dapat/tidak memaksa,
sanksi tidak mengikat
Lembaga Pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
Pemerintah daerah
Objeknya Umum berdasarkan
ketentuan
Pengguna jasa
Balas jasa Tidak secara langsung
dirasakan
Secara langsung
dirasakan
Perbedaan Pajak dan Pungutan Resmi

6. SARANA PEMERATAAN
PENDAPATAN
MASYARAKAT (DISTRIBUSI)
SUMBER PENERIMAAN
NEGARA (BUDGETER)
FUNGSI PAJAK
PENGATUR KEGIATAN
EKONOMI (REGULASI)
SARANA STABILITAS
PEREKONOMIAN

7. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
1. Official assessment system
2. Self assessment system
3. Withholding system
Sistem pemungutan dan perhitungan pajak
dilakukan oleh aparatur pemerintah atau
pihak kantor pajak.
Perhitungan pembayaran pajak dilakukan
sendiri oleh wajib pajak.
Perhitungan dan pemungutan pajak
dilakukan oleh pihak ketiga.

8. Jenis Tarif Pajak
Pendapatan Kena
Pajak
Pajak
Proporsi
onal
Pajak
Progresif
Pajak
Degresif
Pajak
Konstan/Tetap
Rp5.000.000 10% 5% 15% Rp500.000
Rp10.000.000 10% 10% 10% Rp500.000
Rp15.000.000 10% 15% 5% Rp500.000

9. PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK
Keadilan
UU Pajak
Kepastiaan dan
ketetapan
Praktis dan
mudah
Ekonomi

10. Dapatkah pajak
diklasifikasikan?
Dapat

11. 4. Menurut
ASALNYA*
3. Menurut
SUBJEK*
2. Menurut
PENGELOLA*
1. Menurut
SIFAT*
PAJAK
*) Tekan Untuk keterangan lebih lanjut

12. PAJAK LANGSUNG
• Berdasarkan surat keterangan
• Tidak dapat dilimpahkan
• Dipungut setahun sekali
• Contoh : PPh dan PBB
PAJAK TIDAK LANGSUNG
• Tidak berdasarkan surat keterangan
• Dapat dilimpahkan kepada orang lain
• Dipungut setiap terjadi transaksi
• Contoh : PPN
Jenis pajak menurut sifatnya
Back

13. Pajak
Pusat
dikelola oleh
pemerintah
pusat (DJP)
1 Pajak
Daerah
dikelola oleh
pemerintah
daerah
2
JENIS PAJAK menurut Pengelolanya

14. DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK
PENGELOLA PAJAK PUSAT
Rp
Pajak Pusat
PPh
(Pajak Penghasilan)
Dikenakan atas
penghasilan yg
diterima
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM)
Dikenakan atas setiap
penyerahan Barang dan Jasa
Kena Pajak serta Barang
Mewah (pajak konsumsi)
Pajak Bumi & Bangunan Perkebunan,
Perhutanan, dan Pertambangan
(PBB-P3)
Dikenakan atas pemanfaatan Bumi &
Bangunan
Bea Meterai
Pajak atas pemanfaatan
dokumen tertentu

15. 15
Pajak Daerah Provinsi
• Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB);
• Bea Balik Nama
Kendaraan
Bermotor;
• Pajak Bahan Bakar
Kendaraan
Bermotor;
• Pajak Air
Permukaan; dan
• Pajak Rokok

16. • Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2)
• Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
• Pajak Restoran
• Pajak Reklame (Iklan)
• Pajak Parkir
• Pajak Hiburan
• Pajak Penerangan Jalan
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
• Pajak Parkir
• Pajak Air Tanah
• Pajak Sarang Burung Walet
Bioskop
16
Pajak Daerah
Kota/Kabupaten
Back

17. Jenis Pajak Menurut Subyeknya
1. Perorangan
2. Badan Usaha
Back

18. Pajak Menurut Asalnya
1. Luar Negeri
2. Dalam Negeri Back

19. APBN/APBD
Kementerian/
Lembaga
Masyarakat
Fasilitas
publik
Kas Negara
melalui Bank
dan Kantor Pos
DJP
mengadministrasikan
ALUR PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
DANA APBN/APBD

20. 68,14%
31,86%
Pajak
Bukan Pajak

21. Target Penerimaan Pajak
2013

22. Target Penerimaan Pajak
2009 2010 2011 2012 2013
LKPP LKPP LKPP APBN-P APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah 848.763,20 995.271,50 1.210.599,70 1.358.205,00 1.529.673,08
I. Penerimaan Dalam Negeri 847.096,60 992.248,50 1.205.345,80 1.357.379,90 1.525.189,48
1. Penerimaan Perpajakan 619.922,20 723.306,60 873.874,00 1.016.237,30 1.192.994,10
a. Pajak Dalam Negeri 601.251,80 694.392,10 819.752,50 968.293,20 1.134.289,20
b. Pajak Perdagangan Internasional 18.670,40 28.914,50 54.121,50 47.944,10 58.704,90
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 227.174,40 268.941,90 331.471,80 341.142,60 332.195,38
II. Hibah 1.666,60 3.023,00 5.253,90 825,10 4.483,60
B. Belanja Negara 937.382,10 1.042.117,20 1.294.999,30 1.548.310,40 1.683.011,09
I. Belanja Pemerintah Pusat 628.812,40 697.406,40 883.722,00 1.069.534,40 1.154.380,86
II. Transfer Daerah 308.585,30 344.727,60 411.324,80 478.776,00 528.630,23
1. Dana Perimbangan 287.251,50 316.711,40 347.246,20 408.352,10 444.798,78
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 21.333,80 28.016,20 64.078,60 70.423,90 83.831,45
III. Suspen (15,60) (16,80) (47,50) -
C. Keseimbangan Primer 5.163,20 41.537,50 8.862,40 (72.319,90) (36.917,70)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) (88.618,90) (46.845,70) (84.399,60) (190.105,40) (153.338,01)
% terhadap PDB (1,58) (0,73) (1,14) (2,23) (1,58)
E. Pembiayaan 112.583,20 91.552,00 130.948,80 190.105,30 153.337,95
I. Pembiayaan Dalam Negeri 128.133,00 96.118,50 148.748,00 194.531,00 172.792,10
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (15.549,80) (4.566,50) (17.799,20) (4.425,70) (19.454,15)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 23.964,30 44.706,30 46.549,20 - -

23. Penerimaan Pajak
* dalam triliun rupiah
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
2009 2010 2011 2012
577.4
661.5
763.6
885.0
544.6
627.9
742.6
835.3
Rencana
Realisasi

24. PendidikanPajak
Ketersediaan Anggaran
Pendidikan
Peningkatan
pengetahuan/pemahaman
perpajakan
Sinergi Pendidikan dan Pajak

25. APBN 2013
Hasil Pajak dialokasikan kemana?
Belanja
Negara
Rp 1.683,0 T
Pajak
Rincian Belanja Negara
Rp
(triliun)
%
Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
Pendidikan Murah 336,8 20,01%
Kesehatan Murah 55,9 3,32%
Ketahanan Pangan 63,2 3,75%
Penanggulangan Kemiskinan 115,5 6,86 %
Pengamanan dan Stabilisasi Harga
Pangan 17,2 1,02%
Subsidi 317,2 18,84%
Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan
Ekonomi
Perhubungan 77,9 4,62 %
Irigasi 19,5 1,15%
Energi dan Lainnya 62,8 3,73%
Perumahan dan Permukiman 22,4 1,33%
Suasana Aman dan Kepastian Hukum
Pertahanan 81,8 4,86%
Keamanan dan Ketertiban 36,5 2,17%
Transfer ke daerah 528,6 31,40%

26. 1. Pembangunan infrastruktur
Perhubungan
Pemukiman Irigasi
Energi
dan
lainnya

27. Layanan Pendidikan
Penanggulangan Kemiskinan
Layanan kesehatan
Ketahanan pangan
Subsidi
2. Meringankan Beban dan Menyejahterakan
Rakyat

28. 3. Mewujudkan Suasana Aman Dan Tenteram
Dan Kepastian Hukum Bagi Kehidupan Rakyat
Dan Dunia Usaha
Pertahanan Negara Keamanan dan
Ketertiban

29. SUBSIDI
ENERGI
BBM
LISTRIK
NON
ENERGI
PANGAN
PUPUK
BENIH, DLL
PELAYANAN
PUBLIK

30. Dana Transfer Ke
Daerah
Dana
Perimbangan
Dana Bagi Hasil
Pajak
Sumber Daya
Alam
Dana Alokasi
Umum
Dana Alokasi
Khusus
Dana Otonomi
Khusus dan
Penyesuaian
Dana Otonomi
Khusus
Dana
Penyesuaian

31. KONDISI INDONESIA SAAT INI

32. Problem :
Kondisi Empiris Kepatuhan
Wajib PajakNO URAIAN Orang Pribadi
Badan Usaha
(tanpa Usaha Mikro)
1 Populasi 240 Juta 22,6 Juta
2 Aktif Bekerja/Kegiatan Usaha Domisili
Tetap
110 Juta 12,9 Juta
3 Perkiraan Penghasilan di atas
PTKP/Badan Usaha Domisili Tetap
60 juta 5 Juta
4 Wajib Pajak Terdaftar 19,9 Juta 1,9 Juta
5 SPT yang Dilaporkan tahun 2011 8,8 Juta 520 Ribu
6 Rasio SPT Badan thd Badan Usaha Dom
Tetap (5:3)
- 10,4 %
7 Rasio SPT OP thd OP Bekerja di atas
PTKP (5:3)
14,7 % -

33. Free Rider
Musuh
utama

34. BELA
NEGARA
MEMBAYAR
PAJAK
PUBLIC GOODS &
SERVICES
NEGARA
PEMBAYAR PAJAK FREE RIDER
WARGA
NEGARA

35. Bagaimana kita sebagai
warga negara?

36. Say No To Free Rider !!!