Penerimaan Retribusi Daerah

1. Optimalisasi Penerimaan Retribusi
dalam Upaya Peningkatan PAD

2. Pendahuluan
• Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 UU No.
1/2022).
• Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2009).
• Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah meliputi pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan
Retribusi (Pasal 2 UU No.1/2022)

3. Jenis dan Objek Retribusi
• Jenis dan Objek Retribusi Retribusi dalam UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 87
(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan
pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah
Daerah.
(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas
layanan yang digunakan/dinikmati.

4. Jenis dan Objek Retribusi
• Retribusi Jasa Umum meliputi:
a. pelayanankesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
d. pelayanan pasar; dan
e. pengendalian lalu lintas.
• Retribusi Jasa Usaha meliputi:
a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa
pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan
usaha lainnya;
b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak,
hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas
lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan
jalan;
d. penyediaan tempat penginapan/
pesanggrahan/vila;
e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga;
h. pelayanan penyeberangan orang atau barang
dengan menggunakan kendaraan di air;
i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah
Daerah; dan
j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak
mengganggu penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau
optimalisasi aset Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan
Retribusi Jasa Tertentu meliputi:
a. Persetujuan bangunan gedung;
b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
c. Pengelolaan pertambangan rakyat.
Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

5. Peniadaan Pungutan Retribusi
• Jenis pelayanan dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil
dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan
pelayanan tersebut secara cuma-cuma (Pasal 88 ayat (2)
• Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi (Pasal 96 ayat (1))
• Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha
yang berdaya saing tinggi sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan
penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah (Pasal 97).
• Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Insentif fiskal berupa
pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok
Retribusi, dan/atau sanksinya (Pasal 101)

6. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam
Pengawasan dan Evaluasi Tarif
• Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat
melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
• Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan
penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional
• Pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda
mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi
dan kemudahan dalam berusaha.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan
Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Saat
ini PP yang masih berlaku adalah PP No. 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

7. Kontribusi Retribusi terhadap PAD Provinsi di Indonesia
No Provinsi
Retribusi
(Rp miliar)
PAD
Kontribusi
Retribusi (%)
No Provinsi
Retribusi
(Rp miliar)
PAD
Kontribusi
Retribusi (%)
1 Aceh 12,13 2.401,7 0,51 18 Nusa Tenggara Barat 47,22 1.954,3 2,42
2 Sumatera Utara 30,37 5.991,2 0,51 19 Nusa Tenggara Timur 205,77 2.033,5 10,12
3 Sumatera Barat 25,73 2.333,9 1,10 20 Kalimantan Barat 41,26 2.866,0 1,44
4 Riau 21,52 4.045,8 0,53 21 Kalimantan Tengah 26,12 1.682,7 1,55
5 Jambi 21,58 1.507,2 1,43 22 Kalimantan Selatan 42,37 3.568,8 1,19
6 Sumatera Selatan 8,94 4.371,6 0,20 23 Kalimantan Timur 17,84 5.396,9 0,33
7 Bengkulu 5,00 948,7 0,53 24 Kalimantan Utara 5,75 675,4 0,85
8 Lampung 11,43 3.337,3 0,34 25 Sulawesi Utara 16,85 1.413,3 1,19
9 Kep. Bangka Belitung 20,09 749,5 2,68 26 Sulawesi Tengah 12,68 1.102,9 1,15
10 Kep. Riau 216,25 1.352,6 15,99 27 Sulawesi Selatan 55,15 4.879,3 1,13
11 Dki Jakarta 755,76 51.891,1 1,46 28 Sulawesi Tenggara 24,38 1.156,6 2,11
12 Jawa Barat 48,72 25.066,6 0,19 29 Gorontalo 11,10 405,1 2,74
13 Jawa Tengah 115,40 14.975,0 0,77 30 Sulawesi Barat 3,74 386,5 0,97
14 Di Yogyakarta 30,78 1.849,8 1,66 31 Maluku 92,69 533,4 17,38
15 Jawa Timur 114,55 16.277,1 0,70 32 Maluku Utara 8,14 563,9 1,44
16 Banten 12,04 7.246,7 0,17 33 Papua Barat 2,59 412,6 0,63
17 Bali 19,36 3.176,4 0,61 34 Papua 27,71 1.765,7 1,57
Sumber: Badan Pusat Statistik
Kontribusi Retribusi terhadap PAD yang dimiliki oleh Sumut masih cukup rendah dan berpotensi untuk ditingkatkan.
Penerimaan Retribusi, PAD dan Kontribusi Retribusi Provinsi di Indonesia Tahun 2021

8. Indeks Kemandirian Fiskal
No Provinsi IKF No Provinsi IKF
1 Aceh 0,173 18 Nusa Tenggara Barat 0,357
2 Sumatera Utara 0,443 19 Nusa Tenggara Timur 0,324
3 Sumatera Barat 0,355 20 Kalimantan Barat 0,429
4 Riau 0,448 21 Kalimantan Tengah 0,354
5 Jambi 0,351 22 Kalimantan Selatan 0,658
6 Sumatera Selatan 0,428 23 Kalimantan Timur 0,563
7 Bengkulu 0,310 24 Kalimantan Utara 0,306
8 Lampung 0,439 25 Sulawesi Utara 0,347
9 Kep. Bangka Belitung 0,292 26 Sulawesi Tengah 0,266
10 Kep. Riau 0,365 27 Sulawesi Selatan 0,456
11 Dki Jakarta 0,719 28 Sulawesi Tenggara 0,278
12 Jawa Barat 0,604 29 Gorontalo 0,212
13 Jawa Tengah 0,560 30 Sulawesi Barat 0,189
14 Di Yogyakarta 0,323 31 Maluku 0,160
15 Jawa Timur 0,522 32 Maluku Utara 0,198
16 Banten 0,623 33 Papua Barat 0,061
17 Bali 0,526 34 Papua 0,120
Belum Mandiri Menuju Mandiri Mandiri Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)
Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi di Indonesia Tahun 2021

9. Optimalisasi Penerimaan Retribusi
• Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian
antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi (Pasal 90)
• Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk
menghitung besarnya Retribusi yang terutang (Pasal 92)
• Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa
melakukan penambahan objek Retribusi; dan penetapan tarif
Retribusi ditetapkan dengan Perkada (Pasal 93).

10. Faktor Penyebab Belum Optimal PAD
Rendahnya kesadaran
masyarakat dalam
memenuhi kewajibannya
Perangkat hukum dan law
enforcement yang mendukung
pelaksanaan pemungutan
pendapatan yang belum baik
Belum lengkapnya database
tentang pajak dan retribusi
daerah
Kurang berkembangnya basis,
tarif serta jenis pajak dan
retribusi daerah.
Kemampuan administrasi
pemungutan di daerah yang
masih rendah
Kurangnya koordinasi internal
dengan pemungutan pajak dan
retribusi daerah
Kemampuan perencanaan dan
pengawasan keuangan yang
lemah yang mengakibatkan
kebocoran
Belum ada/wajar pemberian
insentif bagi pemungutan
pajak/retribusi
Perluasan kerjasama dan sarana
pemungutan pajak/retribusi

11. Strategi Optimalisasi PAD
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak/Retribusi
• Pemetaan Potensi Pajak
• Administrasi perizinan yang lebih mudah
• Penyesuaian nilai pajak
• Efisiensi pemungutan pajak
Mendorong penggunaan teknologi digital dalam
pemungutan pajak /retribusi daerah
• Penyusunan Roadmap Elektronifikasi
• Peningkatan SDM
• Payung hukum penggunaan teknologi digital
• Pengurangan biaya layanan bank
Deregulasi pajak/retribusi daerah yang
berorientasi pada peningkatan volume
transaksi pasar
Optimalisasi
Pendapatan Asli
Daerah
01
02
03
11

12. Penutup
• Penerimaan Retribusi masih relatif rendah dan berpotensi untuk
dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang
• Penggunaan metode elektronifikasi memberikan kemanfaatan seperti
mempermudah masyarakat untuk pembayaran retribusi, dan
pengurangan kebocoran serta efisien biaya pemungutan retribusi.
• Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali tarif retribusi, paling
lama 3 tahun sekali, untuk meningkatkan penerimaan Retribusi dan
penyesuaian biaya operasional atas layanan publik.
• Pemberian insentif pajak dan retribusi dapat dilakukan untuk
mendukung peningkatan investasi dan penciptaan lapangan
pekerjaan