Pengembangan Sistem Inovasi 2016 di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TInggi (RISTEKDIKTI)

1. PROGRAM KEGIATAN SISTEM INOVASI
1. REKOMENDASI KEBIJAKAN SISTEM INOVASI NASIONAL (SINAS)
Kegiatan rekomendasi kebijakan SINAS terdiri dari dua kegiatan yakni audit teknologi dan
double tax deduction
A. AUDIT TEKNOLOGI
Sejalan dengan arus globalisasi dan perdagangan bebas mengakibatkan barang dan jasa
teknologi dari luar negeri akan masuk ke Indonesia dengan bebas. Dengan kondisi demikian,
masyarakat dihadapkan pada barang dan jasa teknologi dari luar negeri yang belum tentu
teruji kesesuaiannya dengan kondisi lingkungan Indonesia, sehingga kemungkinan
menyebabkan dampak negatif terhadap keamanan, kesehatan, dan keselamatan.
Apabila penggunaan teknologi menyebabkan dampak negatif, maka kepentingan masyarakat
dapat dirugikan. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan pengkajian terhadap teknologi yang
akan diterapkan dan/atau audit terhadap teknologi yang telah diterapkan di Indonesia. Melalui
pengkajian dan audit teknologi, masyarakat dapat dilindungi dari kemungkinan dampak
negatif yang ditimbulkan.
Mekanisme pengaturan pelaksanaan audit teknologi disusun berdasarkan siklus perjalanan
inovasi teknologi di Indonesia dengan menempatkan posisi audit teknologi pada tahap setelah
penerapan teknologi. Substansi audit teknologi meliputi aspek kelayakan tekno ekonomis,
daya saing, dan aspek perlindungan publik. Institusi pelaksana audit teknologi meliputi
institusi pemerintah maupun swasta yang ada di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi
penelitian, pengembangan, dan audit teknologi.
Tujuan
1. Memetakan dan merumuskan konsep pemikiran mengenai pentingnya Rancangan
Peraturan Presiden tentang Audit Teknologi ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis,
politis, yuridis dan tekno-ekonomis
2. Memetakan dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan
dasar penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Audit Teknologi.
Sasaran
1. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kualifikasi kompetensi dan praktik
auditor teknologi, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai
dengan kode etik, standar dan pedoman audit teknologi;
2. Memperkuat peran audit teknologi di Indonesia dalam rangka mewujudkan
pemanfaatan teknologi yang layak terap dan berkelanjutan, guna meningkatkan daya
saing, nilai tambah, tata kelola penerapan dan pemanfaatan teknologi, serta
mendorong kemandirian bangsa.

2. Manfaat/ Dampak Kegiatan
Audit Teknologi diharapkan dapat bermanfaat untuk :
1. Bahan pemetaan dan analisis hukum dan kebijakan yang ada keterkaitnya dengan
audit teknologi;
2. Bahan pemetaan lembaga-lembaga audit yang telah dimiliki Indonesia dalam upaya
perlindungan publik;
3. Bahan dasar/acuan bagi penyusunan Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang
Audit Teknologi;
4. Bahan pembahasan dalam forum konsultasi pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsep Rancangan Peraturan Presiden tentang Audit Teknologi;
5. Bahan dasar keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Presiden tentang
Audit Teknologi, yang disiapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan
Tinggi selaku Pemrakarsa.
B. INSENTIF PAJAK BAGI USAHA YANG MELAKSNAKAN DI RND
Di era pengetahuan dewasa ini, peningkatan daya saing merupakan salah satu tumpuan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat (kemakmuran), membangun kemandirian, dan
memajukan peradaban bangsa. Semakin dipahami bahwa daya saing tidak sekedar
dipengaruhi oleh sumber daya alam saja, melainkan juga faktor-faktor buatan (fikir dan
ikhtiar), terutama pengetahuan yang dikembangkan, dimanfaatkan dan disebarluaskan untuk
mendorong berkembangnya inovasi dan difusinya secara terus-menerus. Perkembangan
perekonomian internasional yang berkecenderungan didominasi oleh aktivitas dan produk
yang semakin sarat dengan pengetahuan, semakin menyisihkan posisi negara-negara yang
masih banyak bergantung kepada aktivitas dan produk bernilai tambah rendah.
Salah satu permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan
inovasi (iptekin) adalah kontribusi iptekin untuk perekonomian nasional masih relatif rendah,
ini berarti bahwa inovasi hasil litbangyasa belum optimal memberi dukungan kepada sektor
produksi barang dan jasa agar dapat lebih efisien, lebih produktif, menciptakan nilai tambah
dan berdaya saing. Sementara itu menurut World Economic Forum (WEF) daya saing
Indonesia pada posisi ke 41 dari 138 negara, dan masih dibawah negara ASEAN seperti
Singapura (2), Malaysia (25) dan Thailand (34).
Dalam konteks tersebut di atas, tugas pemerintah adalah bagaimana melakukan penguatan
sistem inovasi dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang menciptakan iklim
yang kondusif bagi berkembangnya inovasi dan bisnis. Salah satu upayanya adalah akan
dikaji untuk mengeluarkan instrumen kebijakan insentif pajak double tax deduction sebagai
insentif bagi dunia usaha/industri untuk melakukan kegiatan litbangyasa sendiri dan atau
berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga litbangyasa dan atau mengadopsi inovasi
dari perguruan tinggi/lembaga litbangyasa. Instrumen kebijakan ini sebenarnya bukan hal
yang baru, di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Brazil, Inggris dan beberapa negara
lainnya sudah dilaksanakan.
Pengurangan pajak berganda (double tax deducton) merupakan insentif pajak yang diberikan
pemerintah kepada dunia usaha (industri). Insentif pajak untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan telah banyak dilakukan di berbagai negara. Insentif pajak untuk kegiatan
R&D umumnya terdiri dari tiga bentuk: (1) penangguhan pajak (tax deferrals), yaitu insentif
untuk penundaan pembayaran pajak, seperti kelonggaran penyusutan (depreciation

3. allowance); (2) kelonggaran pajak (tax allowances) atau investment allowance adalah fasilitas
perpajakan yang diberikan dalam bentuk pengurangan basis pengenaan pajak untuk kegiatan
tertentu atau penambahan jumlah biaya yang dapat mengurangi pendapatan kotor yang kena
pajak; dan (3) kredit pajak (tax credit) atau jumlah tertentu yang dikurangkan dari kewajiban
pajak. Pengurangan pajak berganda (double tax deduction) merupakan salah satu jenis tax
allowances.
Insentif double tax deduction adalah insentif pengurangan pajak karena biaya penelitian dan
pengembangan (R&D expense) yang merupakan bagian dari biaya operasi (operating
expenses) besarnya dikalikan dua (double - dari sebenarnya), sehingga jumlah pendapatan
sebelum pajaknya dalam perhitungan Laporan Laba-Rugi (Income Statement) menjadi
berkurang. Insentif yang berupa dana segar (karena tidak dibayarkan untuk pajak), yang dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan produktif terutama untuk meningkatkan kegiatan riset dan
pengembangan perusahaan.
Dalam Laporan Laba-Rugi, biaya riset dan pengembangan (resarch and development - R&D
expense) menjadi salah satu kegiatan dalam biaya operasi (operating expense). Biaya ini akan
menjadi biaya yang akan mengurangkan pendapatan kasar (gross profit) untuk menjadi
pendapatan operasi yang akan terkena pajak (pendapatan sebelum pajak - earning before tax).
Jika biaya R&D ini membesar, maka pendapatan operasi akan mengecil, begitu juga dengan
pendapatan sebelum pajaknya. Pendapatan sebelum pajak mengecil menyebabkan beban
perusahaan untuk membayar pajak juga menjadi mengecil. Pengurangan jumlah pajak yang
dibayarkan inilah yang menjadi insentif.
Dari hasil analisis kriteria Industri apa yang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan
double tax deduction dilakukan beberapa pendekatan yaitu: Pertama dengan
mempertimbangkan prioritas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan
UU 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan
turunannya yang mencakup Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Peraturan Menteri
Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang
Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (RIPIN 2015-2035) dan ketiga
analisis lainnya dengan metoda-metoda tertentu.
Mengacu pada RPJPN 2005-2025 dan untuk menjaga kesinambungan dengan apa yang telah
dilakukan pada periode lima tahun sebelumnya, pembangunan Iptek ditujukan untuk
mendukung bidang-bidang sebagai berikut: Pangan, Energi, Teknologi dan Manajemen
Transportasi, Teknologi Infomasi dan Komunikasi, Teknologi Pertahanan dan Keamanan,
Teknologi Kesehatan dan Obat, dan Material Maju yang setelah dianalisis dengan Penetapan
Industri Prioritas Penetapan industri prioritas dalam RIPIN 2015-2025 dilakukan dengan
mempertimbangkan: 1. Industri Pangan; 2. Industri Farmasi, Kosmetik Dan Alat Kesehatan;
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, Dan Aneka; 4. Industri Alat Transportasi; 5. Industri
Elektronika Dan Telematika/ICT; 6. Industri Pembangkit Energi; 7. Industri Barang Modal,
Komponen, Bahan Penolong, Dan Jasa Industri; 8. Industri Hulu Agro; 9. Industri Logam
Dasar Dan Bahan Galian Bukan Logam; dan 10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas Dan
Batubar
Untuk mendorong insentif double tax deduction ini menjadi kebijakan resmi pemerintah,
maka perlu ditindaklanjuti secara intensif. Lembaga-lembaga negara yang punya kewenangan
dalam membuat kebijakan insentif keuangan bagi industri, terutama Kementerian
Perindustrian, Kementerian Keuangan dan Kemenetrian Riset, Teknologi dan Pendidikan

4. Tinggi perlu melakukan sinergi untuk merumuskan kebijakan dalam bentuk peraturan
perundangan (UU, PP, Perpres dan Peraturan Menteri). Hal ini untuk memudahkan industri
dalam menerapkan insentif ini dalam mendorong daya saing mereka.
Tujuan
Tujuan kegiatan adalah memberikan rekomendasi kebijakan tentang double tax deduction di
bidang penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi kepada pelaku usaha/ industri,
sehingga pelaku usaha terdorong untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan
sendiri atau memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan dari lembaga litbang dan
perguruan tinggi, sehingga sistem inovasi nasional dapat berkembang.
Sasaran
1. Inventarisasi masalah yang dihadapi pelaku usaha/ industri, mengapa mereka sulit
untuk melakukan penelitian dan pengembangan sendiri atau menggunakan hasil
penelitian dan pengembangan dari lembaga litbang dan perguruan tinggi.
2. Inventarisasi kriteria yang harus dipenuhi industri untuk memperoleh insentif double
tax deduction dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.
3. Tersusunnya rekomendasi kebijakan penerapan double tax deduction di industri untuk
kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di industri sendiri atau
memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan dari lembaga litbang dan
perguruan tinggi.
4. Tersusunnya kajian akademik peraturan double tax deduction untuk kegiatan
penelitian dan pengembangan di industri.
C. KAJIAN PENGEMBANGAN UNIT-UNIT INTERMEDIASI – TTO (TECHNOLOGY TRANSFER
OFFICE)
Urgensi Kajian ini adalah dikarenakan 1) Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang
(Penelitian dan Pengembangan) belum optimal, hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya
kontribusi iptek bagi sektor industri, belum termanfaatkannya hasil penelitian iptek secara
optimal, dan belum optimalnya intermediasi iptek antara penyedia dan pengguna iptek, serta
belum tersedianya lembaga keuangan yang mendorong komersialisasi kekayaan intelektual.
2) Dalam rangka mendorong proses alih teknologi terutama untuk komersialisasi kekayaan
intelektual di Indonesia, maka peran perguruan tinggi sangat penting terutama untuk
mendorong kegiatan penelitian dalam sektor ekonomi/industri melalui kemitraan peneliti
dengan pelaku usaha untuk meningkatkan daya ungkit sumberdaya. 3) Untuk mewujudkan
peran perguruan tinggi dalam proses alih teknologi untuk komersialisasi kekayaan intelektual
tersebut maka pengembangan lembaga intermediasi teknologi menjadi penting untuk
membantu proses alih teknologi, menumbuhkan inovasi di industri/IKM melalui jaringan
kolaborasi antara stakeholder.
Output dari kajian ini adalah: 1) Naskah Akademis Peraturan Menteri Ristekdikti tentang
Lembaga Intermediasi Alih Teknologi di Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang. 2) Draft
Rancangan Peraturan Menteri Ristekdikti tentang Lembaga Intermediasi Alih Teknologi di
Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang.
Rencana tindak lanjut untuk tahun depan adalah 1) Pengajuan Peraturan Menteri Ristekdikti
tentang Lembaga Intermediasi Alih Teknologi di Perguruan Tinggi, melalui Penyempurnaan
Naskah Akademis dan Draft Rancangan Peraturan Menteri Ristekdikti tentang Lembaga
Intermediasi Alih Teknologi di Perguruan Tinggi dan Uji publik Draft Rancangan Peraturan
Menteri Ristekdikti tentang Lembaga Intermediasi Alih Teknologi di Perguruan Tinggi. 2)

5. Indikasi program dalam rangka pengembangan dan penguatan Lembaga Intermediasi Alih
Teknologi di Perguruan Tinggi:
 Pengembangan dan penguatan kelembagaan Lembaga Intermediasi Alih Teknologi.
 Pengembangan dan penguatan layanan Lembaga Intermediasi Alih Teknologi.
 Peningkatan kapasitas SDM Lembaga Intermediasi Alih Teknologi.
 Pengembangan dan penguatan proses bisnis Lembaga Intermediasi Alih Teknologi.
 Pengembangan dan penguatan kebijakan dan prosedur Lembaga Intermediasi Alih
Teknologi.
 Penyusunan skema pembiayaan Lembaga Intermediasi Alih Teknologi.
 Advokasi dan sosialisasi kelembagaan Intermediasi Alih Teknologi.
 Penilaian dan penghargaan layanan Lembaga Intermediasi Alih Teknologi terbaik.
 Pembentukan forum atau asosiasi Lembaga Intermediasi Alih Teknologi Indonesia.
Tujuan/Maksud Kegiatan
Tujuan kajian ini adalah penyusunan materi teknis sebagai dasar penyiapan peraturan bagi
kelembagaan intermediasi - TTO (Technology Trnasfer Office) di perguruan tinggi dan
lembaga litbang untuk mendorong percepatan pelaksanaan alih teknologi dan penguatan unit-
unit intermediasi-TTO dalam pelaksanaan alih teknologi di perguruan tinggi dan lembaga
litbang.
Sasaran
Sedangkan sasaran yang diharapkan dari kegiatan kajian ini adalah:
1. Tersusunnya materi teknis untuk peraturan mengenai kelembagaan intermediasi -
TTO di perguruan tinggi dan lembaga litbang.
2. Tersusunnya draft peraturan tentang kelembagaan intermediasi - TTO di perguruan
tinggi dan lembaga litbang.

6. Manfaat/Dampak Kegiatan
Manfaat dalam kajian ini adalah: sebagai referensi taktis, teknis dan praktis dalam
pelaksanaan pembentukan lembaga intermediasi di perguruan tinggi dan lembaga litbang.
D. KAJIAN IDENTIFIKASI PRODUK INOVASI DI PERGURUAN TINGGI SWASTA, LPK DAN
LPNK
Visi Kemenristekdikti adalah “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta
kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”. Sementara misinya
adalah meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM
yang berkualitas; dan Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai
tambah produk inovasi. Salah satu sasaran strategis yang ditetapkan adalah menguatnya
kapasitas inovasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari menguatnya kapasitas inovasi adalah
meningkatnya jumlah “produk inovasi” (produk hasil litbang yang telah diproduksi dan
dimanfaatkan pengguna).
Permasalahannya adalah apa kriteria Produk Inovasi? Apakah Hasil litbang yang sudah
mencapai TRL minimal 7, atau hasil riset yang sudah diproduksi dan sudah dijual di pasar
dan dimanfaatkan oleh pengguna? Selanjutnya, apakah data tentang Produk Inovasi sudah
ada yang siap untuk dijadikan acuan dalam mengukur pencapaian IKU Kemenristek-Dikti?
Sebagaimana sudah diketahui, saat ini telah ada beberapa basis data yang dikembangkan
Kemenristek-Dikti seperti Simlitabmas, Forlap dan model SAST. Apa saja yang belum
tercakup dalam basis data tersebut dan bagaimana memastikan basis data Produk Inovasi
akan tersedia secara berkelanjutan. Program insentif apa yang tepat untuk mendorong
meningkatnya Produk Inovasi? Pertanyaan dan permasalahan tersebut merupakan alasan
pentingnya kagiatan Kajian Identifikasi Produk Inovasi di Perguruan Tinggi Swasta, LPK
dan LPNK.
Tujuan/Maksud Kegiatan
Tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun satu basis data produk inovasi dalam satu sistem
informasi sehingga data/informasi setiap produk inovasi dari setiap lembaga litbang dan
perguruan tinggi dapat disajikan secara detail, cepat, akurat dan menarik yang dapat
digunakan dalam pembinaan hilirisasi dan komersialisasi produk inovasi secara efektif.
Sasaran
Sedangkan sasaran yang diharapkan dari kegiatan kajian ini adalah:
1. Melakukan inventarisasi dan investigasi terhadap semua produk inovasi yang
dihasilkan oleh lembaga litbang dan perguruan tinggi. Pada bagian ini terkandung
makna tentang obyek inventarisasi yaitu Perguruan Tinggi, LPNK dan LPK .
2. Memastikan diperolehnya semua data/ informasi terbaru (up to date) yang berkaitan
dengan produk inovasi. Untuk memperoleh kepastian data yang diperoleh Up to date
maka yang terlebih dahulu dipastikan adalah instrumen pengumpulan data harus valid
dan reliabel. Valid artinya instrumen mampu mengukur apa yang ingin diukur, sedang
reliabel artinya intrumen tersebut memiliki konsistensi yang baik serta handal.
3. Menyajikan dalam bentuk sistem informasi manajemen yang berbasiskan komputer.
4. Menganalisis produk inovasi yang identifikasi menjadi daftar kebutuhan akan
pengembangan inovasi agar siap dikomersialisasi ke pengguna.
Manfaat/Dampak Kegiatan

7. Manfaat dalam kajian ini adalah adalah:
 Untuk mengelola program penguatan inovasi.
 Untuk memperoleh manfaat ekonomi dari invensi dengan komersialisasi.
 Untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam tujuan strategis secara menyeluruh.
 Untuk masuk dan keluar dari teknologi lebih cepat dan lebih efisien.
 Untuk mencapai transfer teknologi.
 Untuk mengurangi waktu pengembangan produk baru.
 Untuk mengelola program besar yang kompleks & interdisipliner dan sistemik.
E. REKOMENDASI KEBIJAKAN MENGENAI KEMITRAAN STRATEGIS
Dalam kecenderungan perkembangan ekonomi yang makin berbasis pengetahuan
(knowledge-based economy), dimensi strategis biasanya terkait dengan isu inovasi, teknologi
dan kompetisi global yang makin ketat dan dinamis. Sumber daya iptek di industri nasional
masih sangat rendah, sehingga pilihan bermitra pada dasarnya karena menyadari kekurangan
sumber daya untuk berkompetisi pada persaingan yang makin ketat. Mendorong terjadinya
kemitraan strategis yang melibatkan Perguruan Tinggi-Industri-Pemerintah-Masyarakat
dalam bidang penelitian dan inovasi merupakan satu usaha untuk meningkatkan daya saing
dan mendukung strategi pembangunan ekonomi.
Kemitraan strategi merupakan kolaborasi sinergis antara dua atau lebih pelaku dalam bidang
spesifik yang dinilai strategis. Kemitraan strategis yang melibatkan Perguruan Tinggi-
Industri-Pemerintah-Masyarakat memberikan manfaat yang dapat meningkatkan daya saing,
diantaranya adalah adanya pembangunan jaringan bisnis, pembagian resiko, dan
mempercepat proses difusi teknologi dari sumber teknologi ke pengguna teknologi melalui
mekanisme alih teknologi yang optimal.
Untuk kemanfaatan maksimum upaya pengembangan kemitraan strategis, maka upaya
terpadu peningkatan rantai nilai (value chain) suatu industri secara sistemik sangat penting
dan karenanya digunakan pendekatan klaster industri. Pendekatan dan proses tersebut
diharapkan menghasilkan rancangan potensi kemitraan strategis dalam rangka penguatan
sistem inovasi, gagasan awal agenda pengembangan kemitraan dan implikasi kebijakan.
Strategi penting untuk menumbuhkembangkan kemitraan strategis iptek adalah: 1).
Mendukung peningkatan kapasitas perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan para pemangku
kepentingan agar mampu mengembangkan budaya positif bagi pengembangan kemitraan
strategis yang sinergis dan saling menguntungkan; 2). Memberikan fasilitasi, kemudahan,
dukungan dan insentif untuk mendorong kemitraan iptek dan mendorong pengembangan
“model bisnis” yang tepat; 3). Mendorong iklim yang kondusif bagi perkembangan kemitraan
iptek; 4). Mendorong penyediaan, pertukaran informasi (basis data dan sistem informasi)
serta pengembangan komunikasi antarpihak yang mendukung berkembangnya kemitraan; dan
5). Membangun sistem kelembagaan yang mengintegrasikan seluruh pelaku kemitraan.
Keberhasilan kemitraan strategis ditentukan beberapa faktor kunci, yaitu: 1). Potensi nilai
yang diperoleh dari kemitraan; 2). Rasa saling percaya (trust) di antara pihak yang bermitra,
dibuktikan dengan komunikasi efektif dan komitmen tinggi pihak yang terlibat; 3). Sumber
daya, kapabilitas, keterampilan dan manajemen yang tepat dan memadai; 4). Iklim yang
kondusif melalui kebijakan pemerintah, pengorganisasian kemitraan, komitmen manajemen
tertinggi pihak yang bermitra.

8. Panduan konsorsium inovasi meliputi pembentukan kelembagaan konsorsium; mulai dari
seleksi anggota konsorsium, membangun komitmen, menetapkan dan menyepakati tujuan
bersama, penyusunan dokumen rencana dan roadmap, dan menetapkan mekanisme
operasional dan tata kelola. Mekanisme dan tatakelola konsorsium menjadi faktor penting
pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan lancar dan mendorong keterlibatan
aktif anggota dalam mencapai tujuan bersama yang disepakati. Perlu indikator keberhasilan
untuk memantau dan mengevaluasi kemitraan strategis dalam kelancaran pengelolaan dan
pencapaian tujuan bersama.
Tujuan/Maksud Kegiatan
Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari kegiatan ini adalah:
1. Mengkaji kemungkinan pengembangan kemitraan strategis yang merupakan
kerjasama Iptek jangka panjang antara lembaga-lembaga litbang dengan badan usaha.
2. Mengidentifikasi model dan mekanisme kemitraan antara sumber-sumber teknologi
(lembaga litbang/perguruan tinggi) dengan pengguna teknologi (industri).
3. Merumuskan kebijakan pengembangan kemitraan strategis antara lembaga-lembaga
litbang/perguruan tinggi dengan badan usaha/industri.
Sasaran
Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
1. Tersusunnya kajian tentang potensi pembentukan kemitraan strategis antara lembaga
litbang/Perguruan Tinggi dengan badan usaha/ industri,
2. Tersusunnya modalitas kemitraan strategis yang perlu dikembangkan,
3. Tersusunnya rekomendasi dan alternatif kebijakan untuk menciptakan lingkungan
yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya kemitraan strategis antara
lembaga litbang/Perguruan Tinggi dengan badan usaha/
industri.
Manfaat/Dampak Kegiatan
Beberapa insentif yang diberikan untuk meningkatkan kualitas output hasil litbang serta
upaya untuk peningkatan pemanfaatan hasil litbang telah telah mensyaratkan adanya
pembentukan konsorsium dalam kemitraan diantara perguruan tinggi dan lembaga litbang
dengan pelaku industri atau dunia usaha dan lembaga penunjang lainnya. Kemitraan ini
dimaksudkan agar terjadi kerjasama untuk melakukan litbang dan menghasilkan produk
litbang yang dibutuhkan dan bermanfaat dalam sektor produksi atau bernilai komersial. Akan
tetapi dalam pembentukan konsorsium belum ada panduan atau pedoman yang menjadi acuan
bagaimana konsorsium dibentuk dan bekerja.
Kajian ini dimaksudkan untuk menghasilkan output yang dapat dijadikan pedoman
pembentukan konsorsium mulai dengan mengidentifikasi tema dan pelaku, memilih dan
menentukan mitra, membangun komitmen dan berbagi peran, mempersiapkan kerjasama dan
membentukan kelembagaan. Tahapan berikutnya adalah operasionalisasi konsorsium dalam
tatakelola dan mekanisme yang menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peta jalan atau
grand design yang telah ditetapkan atau disepakati. Selanjutnya bagaimana pembiayaan
menjamin keberlangsungan operasional konsorsium dan indikator keberhasilan diukur untuk
memastikan pencapaian hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.
F. REKOMENDASI KEBIJAKAN PRA KOMERSIAL
Kendala utama yang dihadapi pemerintah dalam pemanfaatan barang purwarupa adalah tidak
ada aturan yang mengatur tentang pemanfaatan barang purwarupa secara spesifik. Kegiatan

9. kajian ini pada dasarnya merupakan Penyusunan Naskah Akademik, sehingga metode yang
digunakan adalah metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian
hukum. Dengan berbasis pada metode penelitian hukum maka penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Pemanfaatan
Barang Purwarupa ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi
kepustakaan/library research/textual analysis yang menelaah data sekunder berupa: bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk melengkapi hasil analisis yuridis normatif,
maka dilakukan Focus Group Discussion ( FGD) yang melibatkan para pemangku
kepentingan serta para pakar dibidangnya. Kegiatan kajian penyusunan Naskah Akademik ini
juga disusun menggunakan need assessment. Need assessment dimana dilakukan analisis
prospektif untuk melihat kebutuhan yang diperlukan oleh user. Dengan karakteristik barang
Purwarupa yang berbeda dengan barang komersial lainnya, maka perencanaan dan
pengadaannya perlu diatur secara tersendiri dimana Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pemanfaatan barang
Purwarupa oleh Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi. Draft Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi tentang Pemanfaatan Barang Purwarupa
memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat operasional dan langsung dapat dilaksanakan.
Meskipun demikian, beberapa ketentuan yang bersifat sangat teknis tidak diatur secara
langsung dalam draft Peraturan Menteri tersebut tetapi diamanatkan untuk disusun dalam
peraturan yang lebih rendah. Hal ini sudah jamak dilakukan dalam proses penyusunan
peraturan sebab ketentuan yang sangat teknis bersifat dinamis dan membuka peluang
perubahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai kebutuhan.

10. Tujuan/Maksud Kegiatan
Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut
1. Menyusun konsep pemanfaatan barang Purwarupa yang terintegrasi dalam satu sistem
database sehingga masyarakat, instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah,
Perguruan Tinggi maupun Lembaga Litbang dalam melakukan inovasi berpedoman
pada satu sistem dan data base nasional;
2. Menentukan kriteria/batasan produk inovasi yang layak mendapatkan kebijakan
Purwarupa.
3. Merumuskan rancangan kebijakan untuk Pemanfaatan barang purwarupa
Sasaran
Sasaran kegiatan ini antara lain :
1. Tersusunnya kualifikasi teknis produk hasil industri yang layak mendapatkan
kebijakan pre komersial
2. Tersusunnya naskah akademis pemanfaatan barang purwarupa produk hasil inovasi
nasional untuk mendorong hilirisasi iptek
3. Tersusunnya draft usulan Revisi Permenristekdikti Pemanfaatan Barang Purwarupa
Manfaat/Dampak Kegiatan
Manfaat dalam kajian ini adalah Adalah :
1. Memberikan pandangan, alasan baik teoritik, empirik, mengenai urgensi penyusunan
produk hukum tentang pemanfaatan barang purwarupa
2. Menghasilkan produk hukum yang mengatur tentang pemanfaatan hasil inovasi
khususnya oleh instansi pemerintah maupun masyarakat pada umumnya
3. Memberikan batasan dan mekanisme yang jelas mengenai krteria dan pemanfaatan
produk inovasi sebagai barang purwarupa melalui aturan hukum yang dihasilkan
4. Melalui peraturan hukum ini diharapkan terjadi peningkatan pemanfaatan produk
inovasi nasional berupa barang purwarupa baik dilingkungan instansi pemerintah,
dunia industri maupun masayarakat pada umumnya
2. REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM
INOVASI DAERAH (SIDA)
Pada Rekomendasi Kebijakan SIDa, dua rekomendasi tersebut adalah Kebijakan Wahana
Inovasi Untuk Mendorong Penguatan Inovasi Dan Program Regionalisasi Inovasi dan
Rekomendasi kebijakan Indeks Inovasi Daerah. Detil setiap kegiatan akan diperlihatkan pada
uraian di bawah ini.

11. A. REKOMENDASI WAHANA INOVASI UNTUK MENDORONG PENGUATAN INOVASI DAN
PROGRAM REGIONALISASI INOVASI
Kunci kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam yang
dimiliki, tapi juga oleh inovasi serta kreativitas untuk menghasilkan produk dan jasa yang
menjadi kebutuhannya. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, penerapan
dan kerekayasaan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan
kemanfaatan ekonomi dan sosial. Wahana inovasi adalah sarana untuk mengembangkan
penerapan praktis atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam
proses produksi dan memberikan kemanfaatan ekonomi dan sosial. Wahana inovasi juga
berfungsi untuk meningkatkan interaksi antara akademisi, bisnis dan pemerintah dan
masyarakat. Kawasan berbasis teknologi seperti science park, techno park, technopolis,
technopolitan, innovation cluster dan pusat unggulan iptek adalah bentuk wahana inovasi.
Perguruan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki posisi strategis
dalam menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan, dan transformasi menuju peradaban
modern. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian penyelenggaraan pendidikan
nasional, merupakan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, agar Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia. Dalam menjalankan peran strategis dalam meningkatkan daya
saing bangsa, perguruan tinggi dengan aset dan modal intelektualnya tidak saja dituntut
mampu mewujudkan dharma pendidikan dengan menghasilkan SDM profesional dan kreatif,
tetapi juga mampu mewujudkan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dengan menghasilkan karya penelitian yang dapat diterapkan bagi kemaslahatan bangsa,
negara, dan umat manusia. Perguruan Tinggi berada dan sebagai garda terdepan dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
untuk memajukan kesejahteran umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hasil penelitian di perguruan tinggi, menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi pasal 46
UU 12 2012, diantaranya bermanfaat untuk peningkatan kemandirian bangsa, kemajuan dan
daya saing, pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional. Hasil penelitian di
perguruan tinggi wajib disebarluaskan. Semakin berkembangnya semangat entrepreneurial
university, interaksi perguruan tinggi dan lembaga litbangyasa dengan masyarakat pengguna
menjadi semakin penting. Hasil identifikasi dan kajian inovasi perguruan tinggi negeri
menunjukkan bahwa potensi inovasinya cukup tinggi dan sangat beragam. Keluaran
penelitian perguruan tinggi yang menjadi inovasi atau telah diterapkan industri dan
masyarakat masih terbatas. Penyebabnya antara lain karena produk penelitian berupa
kekayaan intelektual, publikasi atau tulisan ilmiah, keluarannya masih memerlukan tahapan
lanjutan agar dapat memberikan kemanfaatan ekonomi atau sosial.
Penguatan inovasi dapat dilakukan melalui regulating, executing, dan empowering.
Regulating meliputi kebijakan dan harmonisasi kebijakan sektoral; executing mencakup
pendanaan inovasi, kolaborasi dengan industri, start-up dan klaster inovasi; dan empowering
mencakup peningkatan kapasitas, kapabilitas, difusi, diseminasi, standarisasi dan sertifikasi.
Sinergi program dan insentif pengembangan wahana inovasi yang meningkatkan interaksi,
akses dan manfaat untuk para pihak dengan regulasi yang mendorong menghasilkan inovasi
perlu terus dikembangkan untuk mendapatkan praktek baik terbaik peningkatan peran dan
kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.

12. Tujuan/Maksud Kegiatan
Tujuan dari studi ini adalah menyusun rekomendasi kebijakan wahana inovasi untuk
mendorong penguatan inovasi dan program regionalisasi inovasi dalam rangka meningkatkan
potensi dan hasil inovasi perguruan tinggi di Indonesia.
Sasaran
Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
1. Terinventarisasinya bentuk-bentuk wahana inovasi di Indonesia untuk mendorong
penguatan inovasi di Indonesia.
2. Terinventarisasinya data potensi dan hasil inovasi di beberapa Perguruan Tinggi
Negeri di Indonesia.
3. Rekomendasi kebijakan kewajiban perguruan tinggi (PT) untuk menghasilkan produk
inovasi minimal 1 (satu) produk inovasi per tahun berupa Peraturan Menteri Riset,
Teknologi dan Perguruan Tinggi.
B. REKOMENDASI KEBIJAKAN INDEKS INOVASI DAERAH
Dalam rangka mengatasi kesenjangan daya saing antar daerah kabupaten/kota yang masih
cukup besar, maka diperlukan langkah strategis untuk mengurangi gap kesenjangan tersebut
dengan melakukan identifikasi dan penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah.
Komponen utama (pilar), indikator dan atribut yang menjadi dasar penyusunan indeks daya
saing daerah merupakan adopsi sebagaian konsep GCI, GII), Peraturan Bersama Menristek
dan Mendagri, Indeks Daya Saing Pemerintah Daerah (LAN) dan Indeks Daya Saing Daerah
Pelayanan Publik dari Kemenpan RB.
Aspek pengukuran baik metodologi maupun seleksi pilar, indikator dan atribut pengukuran
indeks daya saing di daerah disusun dengan mengadopsi berbagai program kementerian dan
lembaga sehingga menjadi kebijakan nasional untuk mendorong sinergi program antarsektor
untuk peningkatan produktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kepemipinan daerah
yang inovatif. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai alat (tools) untuk menilai dan
mengukur keberhasilan dan perlunya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kegiatan penguatan
inovasi oleh Pemerintah, khususnya Kemenristekdikti (Kepmen No. 333/M/KPT/2016
tentang Indikator Kinerja Utama 2015-2019).
Metode yang digunakan dalam penyusunan model pengukuran indeks daya saing di
daerah adalah studi literature (desk study) dan telaah terhadap model-model pengukuran
indeks inovasi (pilar, indikator dan atributnya). Sedangkan pada kegiatan Penyusunan
Naskah Akademik, metode yang digunakan adalah metode penyusunan Naskah Akademik
yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dengan berbasis pada metode penelitian hukum
maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presden tentang Indeks Daya
Saing menggunakan metode yuridis normatif sesuai peraturan yang berlaku. Melalalui
kegiatan ini telah teridentifikasi berbagai komponen yang meliputi pilar, indikator dan atribut
serta model pengukuran indeks daya saing daerah.
Pilar yang tersusun sebanyak 12 yang terbagi menjadi 3 kategori yaitu : 1) Kategori Factor
Driven yang meliputi pilar kelembagaan, infrastruktur, Bisnis dan ekonomi serta kesehatan;
2) Kategori Efisiensi Driven yang terdiri dari pilar SDM, Pendidikan dan pelatihan, Efisiensi
Pemasaran Produk, Ketenagakerjaan, Akses Finansial dan ukuran Pasar; 3) Kategori
Innovation Driven meliputi pilar tingkat kesiapan teknologi, kemudahan berusaha dan
inovasi. Karena umumnya indeks diukur dengan menggunakan skala numerik, maka
pengukuran setiap komponen utama beserta indikator-indikator pembentuknya juga
umumnya diukur dengan menggunakan skala numerik. Jika atribut setiap indikator telah

13. dirumuskan dan atribut pengukurannya telah tersedia, maka dilakukan agregasi dari seluruh
atribut menjadi suatu indikator pembentuk komponen utama, kemudian agregasi dari seluruh
indikator menjadi suatu komponen utama dan terakhir melakukan agregasi dari seluruh
komponen utama menjadi Indeks komposit. Selain itu juga telah dihasilkan sebuah naskah
urgensi dan legal drafting berupa Draft Peraturan Presiden tentang Pengukuran Indeks Daya
Saing Daerah yang disampaikan dalam bentuk naskah urgensi sebagai acuan bagi tindak
lanjut kegiatan ini.
Tujuan/Maksud Kegiatan
Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan
Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut
1. Mengidentifikasi dan Menyusun Model Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah
2. Menyusun Naskah Urgensi tentang Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah
3. Menyusun Regulasi (Nu/Rperpres) Tentang Indeks Daya Saing Daerah
Sasaran
Sasaran kegiatan ini antara lain :
1. Tersusunnya Model Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah
2. Tersusunnya Naskah Urgensi tentang Model Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah
3. Tersusunnya Regulasi Tentang Indeks Daya Saing Daerah
Manfaat/Dampak Kegiatan
Manfaat dalam kajian ini adalah Adalah :
1. Menghasilkan metode tentang pegukuran indeks daya saing daerah
2. Memberikan dasar pijakan bagi terbentuknya konsorsium antar berbagai stakeholder
terkait untuk membangun kesepahaman tentang konsep dan implementasi pengukuran
indeks daya saing daerah
3. Menghasilkan draft produk hukum yang mengatur tentang model pengukuran indeks
daya saing daerah
C. RINTISAN PUSAT PERAGAAN IPTEK DAERAH
Kegiatan Perintisan dan Pengembangan Pusat Peragaan (Puspa) Iptek Daerah merupakan
salah satu upaya pemerintah sebagai bentuk pemasyarakatan dan pembudayaan iptek bagi
masyarakat didaerah melalui pembentukan Puspa Iptek atau Science Center didaerah maupun
pengembangan Puspa Iptek yang sudah eksis diwilayahnya masing-masing. Pusat Peragaan
Iptek atau lebih dikenal science center merupakan wahana pendidikan non formal yang
menyajikan media pembelajaran iptek interaktif melalui pendekatan alat peraga dan program
pendidikan iptek. Science Center juga merupakan wadah bagi generasi muda untuk
mengembangkan kreativitas dan inovasi iptek sehingga akan lahir generasi muda yang
mampu bersaing di era global.
Tujuan/Maksud Kegiatan
Puspa Iptek/science center di daerah dibentuk dengan maksud agar masyarakat didaerah
mempunyai kesempatan untuk mengakses iptek secara langsung tanpa harus pergi ke
ibukota. Puspa Iptek di daerah untuk dapat memberi gambaran kepada masyarakat daerah
akan peranan iptek dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari dan kehidupan modern. Dengan
begitu masyarakat didaerah dapat tergugah rasa keingintahuan (curiosity), kesadaran dan
semangatnya untuk menumbuhkembangkan iptek didaerahnya masing-masing. Selain itu

14. Puspa Iptek didaerah juga dapat memberikan gambaran antara hasil pengembangan iptek
dengan kemajuan dunia industri dalam kehidupan sehari-hari.
Perintisan dan Pengembangan puspa iptek daerah perlu komitmen yang tinggi dari pimpinan
daerah di wilayahnya dalam membangun dan mengembangkan puspa iptek daerah guna
kemajuan masyarakat didaerahnya. Perintisan puspa iptek daerah dilakukan melalui upaya
pendampingan pemerintah daerah dalam membuat masterplan pendirian puspa iptek daerah,
memberi insentif alat peraga iptek interaktif sebagai “stimulan” awal pembentukan puspa
iptek daerah dan memberi konsultasi berkenaan dengan tahapan-tahapan pembentukan puspa
iptek daerah. Selain itu, pengembangan Aspek kearifan lokal memegang peranan penting
dalam pembangunan puspa iptek di daerah, hal ini disebabkan setiap daerah memiliki adat
dan budaya tersendiri, diperlukan pendekatan sosial budaya yang menekankan pada kearifan
lokal daerah. Pengelolaan puspa iptek di daerah dilakukan dengan memberikan fokus pada
pengembangan sosial ekonomi masyarakat setempat yang nampaknya sejalan dengan
perkembangan iptek.
Manfaat/Dampak Kegiatan
Pelaksanaan peresmian Pusat Peragaan Iptek di Propinsi Sulawesi Selatan ini diikuti pula
dengan berbagai kegiatan diantaranya Science For All (SFA), Workshop baik untuk siswa
SMP, SMA maupun guru Sains/IPA. Selain kegiatan tersebut, juga dilaksanakan Peragaan
Iptek Keliling yang merupakan kegiatan pameran alat peraga sains interaktif yang dapat
disentuh dan dimainkan oleh seluruh kalangan masyarakat dari anak usia dini hingga dewasa.
Dalam kegiatan pameran ini akan berisi 30 alat peraga sains dalam suatu ruangan yang
bertujuan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap Iptek, khususnya minat
kalangan pelajar dan generasi muda terhadap iptek.
Animo dan perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Peringatan Hakteknas Ke-21
Tahun 2016 ini cukup tinggi. Berdasarkan data, media online mempublikasi sekitar 1.998
hasil penelusuran. Begitupun juga dengan tingkat kehadiran peserta dari berbagai rangkaian
kegiatan Hakteknas Ke-21 Tahun 2016 begitu tinggi baik itu dari kalangan pemerintahan,
dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan para komunitas.
Melalalui Peringatan Hakteknas Ke-21 Tahun 2016 kali ini diharapkan gelora dan semangat
inovasi terus digemakan ke seluruh pelosok negeri, bahwa kita telah memasuki era baru
Inovasi Indonesia sebagaimana telah dicanangkan oleh Menko PMK atas nama Presiden di
Solo, bahwa tahun 2016 adalah TAHUN INOVASI.
D. PAKET APRESIASI BUDAYA IPTEK
Apresiasi budaya iptek merupakan salah satu kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh
kemenristekdikti. Apresiasi budaya iptek yang pada pelaksanaanya disebut sebagai peringatan
Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, disingkat Hakteknas merupakan salah satu hari
bersejarah nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 71 Tahun 1995.
Tujuan/Maksud Kegiatan
Pelaksanaan Hakteknas ke-21 juga merupakan sarana koordinasi bagi seluruh jajaran
pemangku kebijakan dan kepentingan Iptek secara nasional, dalam rangka menumbuhkan
semangat kreativitas dan inovasi teknologi untuk kemajuan bangsa. Juga dalam peringatan
Hakteknas ke-21 ini, akan ditampilkan berbagai produk inovasi komunitas iptek yang
berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Manfaat/Dampak Kegiatan

15. Peringatan Hakteknas ke-21 ini mengangkat fokus INOVASI karena saat ini prinsip-prinsip
inovasi: better, cheaper, faster tanpa melupakan kualitas dan keunikan sumber daya kita yang
dikembangkan dengan memanfaatkan Iptek, yang memungkinkan kita untuk masuk kedalam
persaingan global. Dengan demikian momentum ini sekaligus sebagai ajang apresiasi bagi
para stakeholders berprestasi yang menguntai dan memacu pertumbuhan inovasi bangsa
(akademisi/peneliti sebagai penghasil iptek, swasta dan masyarakat sebagai pengguna
iptek,dan pemerintah selaku penumbuh iklim inovasi).