Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan masyarakat mengakses informasi hukum terkait pemilu di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu dengan mudah. Bawaslu dapat membangun website dan portal informasi, mengembangkan aplikasi mobile, memanfaatkan sosial media, dan melakukan pelatihan masyarakat untuk meningkatkan akses informasi hukum pemilu.
3. —RAHMAT BAGJA, Ketua Bawaslu RI
“Sebagai penyelenggara Pemilu,
Bawaslu berkomitmen mewujudkan
transparansi informasi publik agar
masyarakat turut mengawal proses
demokrasi di Indonesia.”
4. Dr. Felly Ferol Warouw,SH.ST.M.Eng,MPd
● Dosen Universitas Negeri Manado
● Founder Berita Kawanua dan Reportase dan Info
● AMDALPEDIA KONSULTAN PENYUSUN DOKUMEN LINGKUNGAN
● Timsel Bawaslu RI Untuk Kaltim dan IKN
● Timsel Bawaslu RI Untuk Sulawesi Tenggara
● Pemantau Pemilu JPPR
● Direktur Riset Indonesian Observer
● S1 Arsitektur UNIMA dan Hukum Univ.Azzahrra
● S2 di PPS UNIMA dan Aix Marseille University
● S3 di PPS Universitas Indonesia
+62 852 395 77778
@ferolworld
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) memiliki peran
yang sangat penting dalam memudahkan masyarakat
dalam mengakses JDIH (Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum) Bawaslu pada Pemilu 2024.
Berikut beberapa cara bagaimana TI dapat digunakan
untuk tujuan tersebut:
8. ❑ Website Resmi JDIH Bawaslu: Bawaslu dapat membuat
dan memelihara website resmi yang berisi semua
informasi hukum terkait Pemilu 2024. Informasi ini
harus mudah diakses dan diperbarui secara berkala.
❑ Portal Informasi: Membangun portal informasi khusus
yang memfasilitasi akses ke dokumen hukum terkait
pemilu, seperti peraturan, keputusan, dan aturan.
Portal ini dapat diperbarui secara real-time.
❑ Pencarian Dokumen Hukum: Menyediakan mesin
pencari yang kuat dan akurat untuk memudahkan
masyarakat dalam mencari dan menemukan dokumen
hukum yang relevan.
9. ❑ Penggunaan Aplikasi Mobile: Mengembangkan aplikasi
mobile resmi yang memungkinkan masyarakat untuk
mengakses informasi hukum kapan saja, di mana saja
melalui perangkat seluler.
❑ Sosial Media: Mempublikasikan informasi hukum terkait
pemilu di platform media sosial resmi Bawaslu untuk
mencapai audiens yang lebih luas dan lebih muda.
❑ Sistem Notifikasi: Memungkinkan pengguna untuk
berlangganan notifikasi melalui email atau pesan teks
untuk mendapatkan pembaruan tentang perubahan
hukum terkait pemilu.
10. ❑ Panduan dan Informasi Tambahan: Memberikan panduan dan
informasi tambahan yang mudah dimengerti tentang proses pemilu
dan aturan yang berlaku kepada masyarakat.
❑ Pusat Layanan Pelanggan Online: Membangun pusat layanan pelanggan
online atau live chat untuk membantu masyarakat dalam menjawab
pertanyaan dan memberikan bantuan terkait hukum pemilu.
❑ Kolaborasi dengan Pihak Ketiga: Bawaslu dapat berkolaborasi dengan
pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan
tinggi, atau pengembang aplikasi untuk menciptakan solusi TI yang
lebih baik.
❑ Pelatihan Masyarakat: Melakukan pelatihan kepada masyarakat
tentang cara menggunakan teknologi informasi yang ada untuk
mengakses informasi hukum.
11. INFORMASI
Kata informasi berasal dari kata Perancis kuno
informacion yang diambil dari bahasa Latin
informationem yang berarti “garis besar, konsep, ide”.
Informasi merupakan fungsi penting untuk membantu
mengurangi rasa cemas seseorang. Menurut
Notoatmodjo (2008) bahwa semakin banyak informasi
dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan
seseorang dan dengan pengetahuan menimbulkan
kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku
sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.
CLIK HERE
Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi)
atau kumpulan pesan yang terdiri dari order
sekuens dari simbol, atau makna yang dapat
ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan.
Informasi dapat direkam atau ditransmisikan.
12. PENGERTIAN
INFORMASI
PUBLIK
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan
Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.
Berdasarkan UU 14 Tahun 2008
