Di era demokrasi digital, peran media menjadi penting dalam politik penyebarluasan gagasan akan lebih efektif dengan peran media yang semakin terintegrasi

1. PERAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK
Penulis : Samuel Agus Santosa
Tingkat partisipasi politik di sebuah negara menunjukan legitimasi warga
negara terhadap institusi atau instrumen negara. Di era demokrasi digital
pemerintah harus mampu untuk meningkatkan partisipasi politik dengan
mengembangkan e-government secara komprehensif dan berkelanjutan. Survei
yang dilakukan Global Web Index (2010) menunjukkan bahwa Indonesia, diantara
negara Asia lainnya, memiliki pengguna internet yang paling banyak menggunakan
media sosial (79.72%), bandingkan dengan Jepang (30.1%), Australia (48.8%) dan
Singapura (63%). Data tersebut ternyata tidak terlalu berpengaruh signifikan
terhadap partisipasi masyarakat — apakah sebatas penyuka internet namun tidak
ada efek terhadap partisipasi politik?.
Di era demokrasi digital kaum milenial –sebagai kaum yang mendominasi
saat ini– lebih tertarik terhadap media sosial daripada media mainstream atau arus
utama. Hal ini dikarenakan kecenderungan milenial untuk mendapat informasi
secara cepat—maka media sosial menjadi alternatif daripada media mainstream
atau media arus utama. Karena kecenderungan kaum milenial yang demikian, maka
dibutuhkan peran pemerintah untuk dapat memasuki wilayah-wilayah kaum
milenial—daripada tetap berada dalam media mainstream atau arus utama. Hal
tersebut akan berdampak secara signifikan jika pemerintah mampu untuk secara
“fleksibel” menyebarluaskan pentingnya partisipasi politik melalui media sosial.
Diperlukan “keluwesan” pemerintah untuk bersikap reaktif terhadap realita yang
sedang terjadi.
Media sosial online dianggap oleh kaum milenial dapat mengekspresikan
kebebasan dan nuansa baru dalam politik. Sindiran-sindiran berupa sarkasme
seringkali kita lihat di media sosial online. Hal tersebut memiliki pro kontra di era
demokrasi digital. Kerap kali elite politik menulis di media sosial dengan diksi-
diksi atau kalimat yang mengandung sarkastik—outcome pesan di dunia maya
diterima dengan berbagai perspektif publik. Hal ini sering menimbulkan polemik
dan kadangkala menimbulkan kegaduhan di ruang publik. i

2. Menurut survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII), ada 143,26 juta orang Indonesia yang telah menggunakan
internet, dari total populasi sebanyak 262 juta orang. Dari data tersebut jumlah
mayoritas pengguna internet atau media sosial adalah generasi millenial sekitar
49,52%. Angka 49,52% merupakan nilai yang signifikan serta menggambarkan
betapa dominannya generasi millenial di dalam dunia media sosial. Media sosial
memang merupakan wadah baru dalam politik bagi generasi millenial, namun perlu
diperhatikan bahwa fenomena hoax, ujaran kebencian, black campaign, dan lain
sebagainya, lahir dari media sosial yang semakin massive di masyarakat. Hal
tersebut jika dibiarkan akan menganggu proses demokrasi di negara kita, dan
bahkan dapat merusak tatanan, serta dapat memicu konflik vertikal maupun
horizontal. Media sosial memang memiliki fungsi yang beraneka ragam, tergantung
siapa yang menggunakannya dan kepentingan yang melatarbelakanginya.
Terlepas dari dampak positif dan negatif yang melatarbelakanginya, media
sosial berperan penting dalam meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat.
Konsep inilah yang melatarbelakangi munculnya e-government—inilah respon
untuk menjawab tuntutan zaman dan realita yang terjadi. KPU (Komisi Pemilihan
Umum) melalui e-government telah melakukan proses penyebarluasan informasi
yang berkenaan dengan proses demokrasi (pemilu) untuk meningkatkan partisipasi
politik. Informasi tentang pemilu dibagikan melalui e-government yang dapat
diakses oleh publik.
Sistem e-government milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah
melakukan hal-hal yang berguna meningkatkan partisipasi pemilu. Namun sistem
e-government tersebut perlu ditingkatkan agar hasilnya semakin maksimal. Sistem
e-government adalah alat demokrasi untuk politik yang sehat dengan meningkatkan
partisipasi politik warga masyarakat. Perlu dibuat kolom interaktif yang dapat
digunakan masyarakat jika kurang jelas ataupun ingin menyampaikan kritik dan
saran. Hal ini akan menimbulkan komunikasi yang sehat antara negara dengan
masyarakat, melalui sistem e-government. Peran e-government juga dapat diperluas
dengan menambah sistem anti hoax dan cek fakta, guna untuk menangkal fenomena
hoax yang terjadi belakangan ini. Sistem e-government dapat menjadi alat yang
positif bagi bertumbuhnya demokrasi yang sehat dan dewasa. Hal ini karena seiring
dengan penggunaan e-government, maka diharapkan tingkat partisipasi politik
semakin meningkat. Demokrasi yang sehat dan dewasa dapat tercermin dari tingkat
partisipasi politik yang tinggi—itu berarti tingkat legitimasi masyarakat terhadap
calon pemimpin tinggi.

3. Oleh karena itu, dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa era
demokrasi digital berbanding lurus dengan penggunaan sistem teknologi informasi
pemerintahan. Sistem e-government dapat menjadi sarana efektif untuk
meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui mekanisme demokrasi yaitu
PEMILU (Pemilihan Umum). Argumen sistem e-government sebagai sarana efektif
dalam peningkatan partisipasi pemilu didasarkan pada riset Global Web Index
(2010) yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah pengguna internet
tertinggi yaitu 79,72%. Data tersebut sebagai bagian penting yang
melatarbelakangi, agar e-government terus dikembangkan dan dimaksimalkan di
dalam infrastruktur maupun teknologi-teknologi penunjang. Sistem e-government
adalah bagian penting yang tak terpisahkan dari demokrasi.
.
i Freedom to hate: social media,algorithmic
enclaves,and the riseof tribal nationalismin
Indonesia
Merlyna Lim
2 Survei Global web index (2010) “Tingkat Pengguna Internet MasyarakatGlobal”
3 Many Clicks butLittle Sticks:Social
Media Activismin Indonesia
Merlyna Lim
4 Kumparan.com “Generasi Milenial Dominasi Sosial Media”
5 Repository UGM Tentang Peran e-government
6 E-government tingkatkan partisipasi (riset)
7 VoA ,” Amerika sebagai negara maju,menggunakan sistemteknologi informasi untuk
meningkatkan partisipasi politik”