3. BRAINSTROMING :
Pengelolaan Keuangan Negara
1. Jumlah dana dalam DIPA merupakan batas tertinggi
untuk tiap-tiap pengeluaran
2. Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan
atas hak dan bukti yang sah untuk memperoleh
pembayaran
3. Pejabat yang menandatangani/mengesahkan surat
bukti pengeluaran bertanggung jawab atas
kebenaran material dan akibat yang ditimbulkannya
4. UU No 1/2004 Pasal 52
“Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen
yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib
menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut
dengan baik sesuai dengan per-UU-an yang berlaku “
BRAINSTROMING :
Penatausahaan Dokumen
Realisasi perkembangan anggaran
dan fisik kegiatan;
Persentase antara rencana kinerja
dan pelaksanaannya;
Akumulasi pengeluaran per
kegiatan/subkegiatan
Pencatatan
secara Tertib
5. Setiap Penyelenggara Negara
5
MENGELOLA KEUANGAN NEGARA
SECARA
WAJIB
• Tertib
• Taat pada Peraturan
Perundang-undangan
• Efisien
• Ekonomis
• Efektif
• Transparan
• Bertanggung jawab
Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
PENGELOLAAN MENCAKUP :
• Perencanaan
• Penguasaan
• Penggunaan
• Pengawasan
• Pertanggungjawaban
7. 1. menyusun DIPA
2. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja Negara;
3. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah
pembayaran atas beban anggaran belanja Negara;
4. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan
pengelola anggaran/keuangan;
5. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
6. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan
penarikan dana;
7. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
8. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pembuatan Komitmen
KPA/
PETUGAS YG DITUNJUK
8
• Melaksanakan Renja
sesuai DIPA
• Membuat Keputusan2
• Mengambil Tindakan2
YANG DAPAT MENGAKIBATKAN
PENGELUARAN KEUANGAN
NEGARA
Keputusan/tindakan mencakup
kepegawaian dan pelaksanaan
kegiatan yang terkait dengan
substansi Tupoksi
Yang menandatangani
kontrak/keputusan bertanggung
jawab atas kebenaran material dan
akibat yang ditimbulkannya
9. TUGAS POKOK PPK
Antara lain :
Menyusun rencana Pengadaan & menetapkan paket2 pekerjaan
Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara, dan lokasi
pengadaan yang disusun panitia
Menetapkan/mengesahkan hasil pengadaan sesuai kewenangannya
Menetapkan besaran UM sesuai ketentuan
Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak serta mengendalikan
pelaksanaannya
Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan kepada pimpinannya
Menyerahkan aset hasil pengadaan dan aset lainnya kepada Menteri
dengan BA
Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan
9
10. KEWAJIBAN & LARANGAN PPK
Kewajiban & Larangan PPK antara lain :
Bertggjwb dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional
atas pengadaan yang dilaksanakan
Wajib melakukan pencatatan/pelaporan keuangan dan hasil kerja
tiap kegiatan
Wajib menyimpan & memelihara dokumen pelaksanaan
pengadaan
Wajib memberikan tanggapan/informasi tentang pengadaan
kepada masyarakat yang mengajukan pengaduan atau
memerlukan penjelasan (yang tidak puas dpt mengadukan ke
Menteri)
Dilarang mengadakan ikatan perjanjian sebelum tersedia/tidak
cukup tersedia anggaran untuk pengadaan (proses dapat
dilakukan sebelum DIPA disahkan sepanjang dananya telah
dialokasikan)
10
11. 1.Dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pemborongan, penjualan jasa, (langsung/tidak
langsung) dan penjamin atas pekerjaan tersebut
2.Wajib menolak perintah bayar dari KPA apabila
kelengkapan/kebenaran perintah bayar dan KPA
tidak dipenuhi dan tidak tersedia dana untuk itu
3. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran
yang dilaksanakannya
4. Wajib membuat pembukuan atas seluruh transaksi
keuangan
11
TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENGELUARANTANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENGELUARAN
12. 12
1. Setiap orang yang menguasai dokumen
perbendaharaan negara wajib menatausahakan
dan memelihara dokumen tersebut dengan baik
2. KPA bertanggungjawab secara formal dan
material kepada PA atas pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan
Pertanggungjawaban
13. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA
1. Menteri bertanggung jawab dari segi kebijakan pencapaian
kinerja
2. Unit Organisasi (Eselon I & II mandiri) bertanggung jawab
terhadap pengkoordinasian dan pelaksanaan suatu program
3. Ka Satker sebagai KPA bertanggung jawab atas pencapaian
kinerja (barang/jasa) dari kegiatan yang dilaksanakan
4. Unit/Satker bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
pendukung program
5. Setiap Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian
keuangan negara yang berada dalam penguasaannya
Umum :
- Merumuskan strategi yang jelas
- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
- Menggunakan sumber daya secara efesien & efektif
- Melaporkan kinerja & penggunaan sumber daya
- Melakukan evaluasi atas hasil kerja
13
14. 1. Setiap kerugian negara akibat tindakan
melanggar hukum/kelalaian seseorang
(langsung/tidak langsung) harus segera
diselesaikan (diganti oleh pihak yang bersalah)
2. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara
atau pejabat lain karena perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan
kewajibannya yang berakibat kerugian negara,
wajib mengganti kerugian tersebut
3. Pegawai yang telah ditetapkan untuk mengganti
KN dapat dikenai sanksi administratif dan atau
sanksi pidana
14
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN)PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN)
16. PRESIDEN:
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA
MENTERI KEUANGAN
PENGELOLA BARANG
MENTERI/PIMP.LBG
PENGGUNA BARANG
GUB/BUPT/WALKOTA
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN BMD
DISERAHKANDIKUASAKAN
KEPALA KANTOR
KUASA PENGGUNA BMN
SEKRETARIS DAERAH
PENGELOLA BMD
KEPALA SKPD
PENGGUNA BMD
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWABKEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Penyederhanaan Birokrasi
Pendelegasian kewenangan Pengelola BMN kepada Pengguna BMN (Pasal 4 ayat (3))
Pendelegasian kewenangan Pengguna BMN kepada Kuasa Pengguna Barang (Pasal 6
ayat (3))
Slide 16
17. Pengembangan manajemen aset negara
o Perencanaan Kebutuhan BMN/D meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN/D.
o Perencanaan pengadaan dibuat dengan mempertimbangkan pengadaan barang melalui mekanisme
pembelian, Pinjam Pakai, Sewa, sewa beli (leasing), atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan
efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara/Daerah
o Perencanaan pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN/D dapat
dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.
Harmonisasi/Sinkronisasi Pengaturan
o Perencanaan Kebutuhan BMN/D merupakan salah satu dasar bagi K/L/SKPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan
rencana kerja dan anggaran.
RKBMN
Kebutuhan BMN
Review Exist. BMN
Analisa Kesesuaian
PENGADAAN
PENGHAPUSAN
PENGGUNAAN
PEMELIHARAAN
PEMANFAATAN
PEMINDAHTANGANAN
Solusi Aset
Belanja Modal
Solusi Non Aset
(Hibah, Sewa, Pemanfaatan BMN Idle)
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARANPERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Standar Barang
Standar Kebutuhan
Standar Biaya
NEW INISIATIVE
BASELINE
RKA
Slide 17
18. NON TUSI +NON TUSI +
OptimalisasiOptimalisasi
TUSITUSI
PEMANFAATAPEMANFAATA
NN
PENGGUNAAPENGGUNAA
NN Penguatan dasar hukum
alih status penggunaan
penggunaan sementara
BMN/D idle
Penyederhanaan birokrasi
Pengelola dapat mendelegasikan sebagian
kewenangannya kepada Pengguna
Dalam kondisi tertentu, Pengelola dapat
menetapkan status Penggunaan BMN pada
Pengguna tanpa didahului usulan Pengguna
PSP BMN/D dikecualikan untuk:
o barang persediaan,
o KDP,
o barang yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dihibahkan,
o BMN yang berasal dari DK/TP (penunjang) yang
direncanakan untuk diserahkan,
o BMN/D lain yang ditetapkan oleh Pengelola
BMN/Gubernur/Bupati/Walikota.
Pengembangan manajemen aset negara
Kriteria BMN/D Idle dikecualikan untuk BMN/D yg
telah direncanakan untuk digunakan/
dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yg
ditetapkan
Pengembangan manajemen aset negara
Ruang lingkup pemanfaatan
o pendayagunaan BMN/D yg tidak digunakan
untuk penyelenggaraan tusi K/L/SKPD
o optimalisasi BMN/D
Jangka waktu, besaran dan cara pembayaran
sewa untuk infrastruktur (bisa > 5 tahun)
Diversifikasi KSP Konstribusi dan pembagian
keuntungan dapat berupa aset (maks. 10%)
Jangka waktu KSP infrastruktur s.d. 50 tahun
Jangka waktu pinjam pakai (5 tahun)
KSPI
Mekanisme tender KSP dan BGS/BSG
Penyederhanaan birokrasi
Pelaksana pemanfaatan BMN
o Pengelola untuk BMN pada Pengelola
o Pengguna untuk BMN pada Pengguna
Jumlah peserta tender sekurangnya 3 peserta
Mitra KSP penugasan
Harmonisasi pengaturan
Lingkup infrastruktur
Slide 18
Slide 18
19. Slide 19
ADMINISTRASIADMINISTRASI
FISIKFISIK
Pengembangan manajemen aset negara
Perhitungan nilai limit penjualan
Pengkinian definisi lelang
Perluasan pertimbangan hibah
Perluasan cakupan mitra tukar-menukar
Penyesuaian tujuan PMPP/D
Penyederhanaan birokrasi
Pendelegasian sebagian kewenangan Pengelola kepada
Pengguna
Subyek pelaksana pemindahtanganan
PEMINDAHTANGANAN
Pengembangan manajemen aset negara
Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan
ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Penyederhanaan birokrasi
Pendelegasian sebagian kewenangan Pengelola kepada
Pengguna
Subyek pelaksana pemusnahan
PEMUSNAHAN
Penyederhanaan birokrasi
Pendelegasian sebagian
kewenangan Pengelola kepada
Pengguna
Pengecualian persetujuan
penghapusan dari Pengelola yang
didahului kegiatan yang telah
mendapat persetujuan Pengelola
Subyek pelaksana penghapusan
PENGHAPUSAN
21. 1.
Catatan Pertanggungjawaban Kegiatan
Tidak Sesuai Ketentuan
Pertanggungjawaban kegiatan tidak sinkron dengan KAK
ataupun kontrak
Pertanggungjawaban tidak sesuai SBU
Tanggal Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan
laporan pelaksanaan kegiatan
Pertanggungjawaban keuangan melebihi fisik (keuangan
100% fisik belum ada/belum tuntas)
Kuitansi pembayaran belum ditandatangani Bendahara
Pengeluaran
22. 2.
Catatan Pelaksanaan Kegiatan
Wanprestasi pekerjaan rekanan tidak mampu menyelesaikan
pekerjaan pembangunan gedung dan jalan produksi dengan alasan
yg tidak obyektif (Satker Pusat)
Pengadaan benur dan nener mengalami kelambatan sehingga
kegiatan tambak percontohan tidak sesuai musim tanam
(Satker Tugas Pembantuan)
Kelebihan pembayaran pada pengadaan bibit rumput laut, nener,
tali dan pelampung (Satker Tugas Pembantuan)
Pekerjaan rehabilitasi turap kolam tidak sesuai spesifikasi teknis
(Satker Dekonsentrasi)
A. Pelaksanaan pengadaan barang/Jasa belum
memenuhi Ketepatan Mutu, Jumlah, Harga, dan Waktu
23. 3.
Catatan Pembayaran Honor
Tidak sesuai Ketentuan
Pembayaran Honor Tim tanpa didukung SK Penetapan
Tim
Pembayaran Honor Kegiatan tanpa output/laporan
Masih terdapat duplikasi pembayaran honor (tenaga ahli
merangkap narasumber)
Honor kegiatan dalam satuan OK, namun dibayarkan
dalam satuan OB
Biaya Honor dan Perjalanan Dinas Narasumber
dibebankan pada Kontrak pihak ketiga
24. MASUKAN/SARAN
1. Melakukan pengendalian intern secara berjenjang dan
konsisten, dengan:
• Meningkatkan kemampuan SDM;
• Membuat perencanaan secara cermat;
2. Mengelola anggaran secara disiplin dan tertib, dengan
memperhatikan :
• Petunjuk Operasional Kegiatan.
• Pedoman Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.
• Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam upaya efektifitas pelaksanaan kegiatan langkah
pembinaan yang harus ditempuh, antara lain:
