SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Nama : Afifah Dhaniyah
NIM : 3143122001
MENCEGAH KETIDAKPERCAYAAN RAKYAT
TERHADAP SIMBOL-SIMBOL NEGARA
Jurnal Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L
Gambaran Umum
Masyarakat Indonesia kini telah berada dalam taraf
ketidakpercayaan yang buruk terhadap pranata hukum (Achmad
Ali). Hal ini disebabkan karena ketidakseriusan pranata hukum
dalam melakukan penegakan hukum dan justru bersifat
diskriminatif serta rusaknya mental dan moralitas aparat
penegak hukum yang seringkali memperjual-belikan kasus
hukum mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan,
penjatuhan vonis, hingga eksekusi putusan.
• Sengketa Pemilihan Umum
• Istana Mewah dalam Penjara
• Tahapan hukum dapat diatur sesuai keinginan pengacara dan
oknum aparat di institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan
Pengadilan. Dan para saksi dapat “dipesan” sesuai dengan
kemauan terdakwa melalui pengacaranya.
• Kasus korupsi yang ditangani penegak hukum secara tidak
adil
Realitanya:
Hal Tersebut Mengakibatkan:
• Rakyat kecewa, ragu, berputus asa, dan tidak percaya agi
terhadap pranata hukum
• Membentuk kerusuhan sosial (demonstrasi dimana-dimana)
• Masyarakat main hukum sendiri
• Citra aparat penegak hukum jelek atau runtuh dimata
masyarakat
Kaitan Dengan Teori
1. Karl Marx
• Hukum tidak mempunyai kebenaran terhadap dirinya sendiri dan
hanya berfungsi untuk melegitimasikan kepentingan kedudukan
kelas atas
• Hukum sebagai alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan
perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi melainkan
melindungi kelompok yang dominan.
• Hukum merupakan pendukung ketidaksamaan dan
ketidakseimbangan yang membentuk perpecahan kelas.
2. Gramsci
Hegemoni
Adalah sebuah pandangan hidup dan cara berfikir yang
dominan, yang didalamnya terdapat sebuah konsep tentang
kenyataan yang disebarluaskan dalam bentuk ideologi dan atas
persetujuan masyarakat luas.
Masyarakat kelas dominan melakukan penugasan pada kelas
bawah sehingga tanpa disadari mereka rela dan mendukung
kekuasaan kelas dominan.
Saran:
• Sinergitas antarlembaga hukum agar terciptanya prinsip pelayanan umum
yang efektif dan efisien agar tidak terjadi saling tumpang tindih
• Pembenahan hukum dan dikembalikan kepada akar moralitas, kultural, dan
religiusitas.
• Aparat penegak hukum memiiki komitmen untuk bersikap jujur dan adil tanpa
pandang bulu.
• Diperlukan pemimpin yang jujur, bersih, dan berani menolak segala bentuk
yang berbau pelanggaran hukum, sebab bermodal jujur dan bersih saja tidak
akan cukup apabila tidak ada keberanian untuk menindak tegas oknum yang
terlibat dengan praktik KKN
Terimakasih ~

More Related Content

Viewers also liked

Binomial ex 4 and 5
Binomial ex 4 and 5Binomial ex 4 and 5
Binomial ex 4 and 5chener Qadr
 
Who is able to Create Innovation? / イノベーションを起こすために必要な人財と組織構造
Who is able to Create Innovation? / イノベーションを起こすために必要な人財と組織構造Who is able to Create Innovation? / イノベーションを起こすために必要な人財と組織構造
Who is able to Create Innovation? / イノベーションを起こすために必要な人財と組織構造Hiroyuki Arai
 
Anatomia del ojo
Anatomia del ojoAnatomia del ojo
Anatomia del ojoPaulino N
 
How to deam with trouble maker learners
How to deam with trouble maker learnersHow to deam with trouble maker learners
How to deam with trouble maker learnersMr Bounab Samir
 
Perkembangan Emosi Peserta Didik
Perkembangan Emosi Peserta DidikPerkembangan Emosi Peserta Didik
Perkembangan Emosi Peserta Didikafifahdhaniyah
 

Viewers also liked (9)

Binomial ex 4 and 5
Binomial ex 4 and 5Binomial ex 4 and 5
Binomial ex 4 and 5
 
Tarea uno del primer módulo
Tarea uno del primer móduloTarea uno del primer módulo
Tarea uno del primer módulo
 
Apbd
ApbdApbd
Apbd
 
Who is able to Create Innovation? / イノベーションを起こすために必要な人財と組織構造
Who is able to Create Innovation? / イノベーションを起こすために必要な人財と組織構造Who is able to Create Innovation? / イノベーションを起こすために必要な人財と組織構造
Who is able to Create Innovation? / イノベーションを起こすために必要な人財と組織構造
 
Resume-AKT
Resume-AKTResume-AKT
Resume-AKT
 
Anatomia del ojo
Anatomia del ojoAnatomia del ojo
Anatomia del ojo
 
Rectas perpendiculares.
Rectas perpendiculares.Rectas perpendiculares.
Rectas perpendiculares.
 
How to deam with trouble maker learners
How to deam with trouble maker learnersHow to deam with trouble maker learners
How to deam with trouble maker learners
 
Perkembangan Emosi Peserta Didik
Perkembangan Emosi Peserta DidikPerkembangan Emosi Peserta Didik
Perkembangan Emosi Peserta Didik
 

Similar to Mencegah Ketidakpercayaan Rakyat terhadap Simbol Simbol Negara

Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukumMeehawk
 
Budaya demokrasi menuju msyarakat madani
Budaya demokrasi menuju msyarakat madaniBudaya demokrasi menuju msyarakat madani
Budaya demokrasi menuju msyarakat madaniSyanas Aulia Solistiyo
 
KELOMPOK 2 HAK DAN DEMOKRASI.pptx
KELOMPOK 2 HAK DAN DEMOKRASI.pptxKELOMPOK 2 HAK DAN DEMOKRASI.pptx
KELOMPOK 2 HAK DAN DEMOKRASI.pptxHernaWati14
 
Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2dzakiaziz
 
Teori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptx
Teori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptxTeori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptx
Teori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptxMichelleAngelika
 
Rina Rizka, MAN Darussalam Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Me...
Rina Rizka, MAN Darussalam Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Me...Rina Rizka, MAN Darussalam Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Me...
Rina Rizka, MAN Darussalam Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Me...Konsultan Pendidikan
 
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMPENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMGalih Pratama
 
Budaya Demokrasi - PKN SMA XI IIS
Budaya Demokrasi - PKN SMA XI IISBudaya Demokrasi - PKN SMA XI IIS
Budaya Demokrasi - PKN SMA XI IISSeanPatrickKang
 
Legitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika Publik
Legitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika PublikLegitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika Publik
Legitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika PublikSony Sonjaya
 
Manusia dan keadilan
Manusia dan keadilanManusia dan keadilan
Manusia dan keadilanEkkyPratama1
 
Penerapan sistem demokrasi di indonesia
Penerapan sistem demokrasi di indonesiaPenerapan sistem demokrasi di indonesia
Penerapan sistem demokrasi di indonesiaMuhammad Rifaldi
 
Presentasi agama pel.15
Presentasi agama pel.15Presentasi agama pel.15
Presentasi agama pel.15Jessie Lentho
 
SIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum IndonesiaSIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum Indonesiafeggyernes
 

Similar to Mencegah Ketidakpercayaan Rakyat terhadap Simbol Simbol Negara (20)

Teori teori hukum konstitusi
Teori teori hukum konstitusiTeori teori hukum konstitusi
Teori teori hukum konstitusi
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukum
 
Budaya demokrasi menuju msyarakat madani
Budaya demokrasi menuju msyarakat madaniBudaya demokrasi menuju msyarakat madani
Budaya demokrasi menuju msyarakat madani
 
KELOMPOK 2 HAK DAN DEMOKRASI.pptx
KELOMPOK 2 HAK DAN DEMOKRASI.pptxKELOMPOK 2 HAK DAN DEMOKRASI.pptx
KELOMPOK 2 HAK DAN DEMOKRASI.pptx
 
Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2
 
Galau hukum
Galau hukumGalau hukum
Galau hukum
 
Galau hukum
Galau hukumGalau hukum
Galau hukum
 
Teori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptx
Teori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptxTeori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptx
Teori Hukum prof.Dr.Sudikno.pptx
 
Rina Rizka, MAN Darussalam Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Me...
Rina Rizka, MAN Darussalam Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Me...Rina Rizka, MAN Darussalam Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Me...
Rina Rizka, MAN Darussalam Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Me...
 
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMPENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
 
Budaya Demokrasi - PKN SMA XI IIS
Budaya Demokrasi - PKN SMA XI IISBudaya Demokrasi - PKN SMA XI IIS
Budaya Demokrasi - PKN SMA XI IIS
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
demokrasi (2012)
demokrasi  (2012)demokrasi  (2012)
demokrasi (2012)
 
Legitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika Publik
Legitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika PublikLegitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika Publik
Legitimasi Politik Dinasti Dalam Tinjauan Etika Publik
 
Manusia dan keadilan
Manusia dan keadilanManusia dan keadilan
Manusia dan keadilan
 
Penerapan sistem demokrasi di indonesia
Penerapan sistem demokrasi di indonesiaPenerapan sistem demokrasi di indonesia
Penerapan sistem demokrasi di indonesia
 
Presentasi agama pel.15
Presentasi agama pel.15Presentasi agama pel.15
Presentasi agama pel.15
 
SIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum IndonesiaSIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum Indonesia
 
penyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukumpenyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukum
 
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANIBUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
 

More from afifahdhaniyah

Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxPerubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxafifahdhaniyah
 
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxKekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxafifahdhaniyah
 
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxLembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxafifahdhaniyah
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxafifahdhaniyah
 
Negaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxNegaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxafifahdhaniyah
 
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi DaerahKedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerahafifahdhaniyah
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesiaafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
 
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di IndonesiaKemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesiaafifahdhaniyah
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesiaafifahdhaniyah
 
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi PancasilaDinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasilaafifahdhaniyah
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran Hukumafifahdhaniyah
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasilaafifahdhaniyah
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilaafifahdhaniyah
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
 

More from afifahdhaniyah (20)

Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxPerubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
 
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxKekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
 
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxLembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
 
Negaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxNegaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptx
 
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi DaerahKedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
 
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di IndonesiaKemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
 
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi PancasilaDinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran Hukum
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
 

Recently uploaded

MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024budimoko2
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 

Recently uploaded (20)

MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 

Mencegah Ketidakpercayaan Rakyat terhadap Simbol Simbol Negara

  • 1. Nama : Afifah Dhaniyah NIM : 3143122001 MENCEGAH KETIDAKPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP SIMBOL-SIMBOL NEGARA Jurnal Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L
  • 2. Gambaran Umum Masyarakat Indonesia kini telah berada dalam taraf ketidakpercayaan yang buruk terhadap pranata hukum (Achmad Ali). Hal ini disebabkan karena ketidakseriusan pranata hukum dalam melakukan penegakan hukum dan justru bersifat diskriminatif serta rusaknya mental dan moralitas aparat penegak hukum yang seringkali memperjual-belikan kasus hukum mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, penjatuhan vonis, hingga eksekusi putusan.
  • 3. • Sengketa Pemilihan Umum • Istana Mewah dalam Penjara • Tahapan hukum dapat diatur sesuai keinginan pengacara dan oknum aparat di institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dan para saksi dapat “dipesan” sesuai dengan kemauan terdakwa melalui pengacaranya. • Kasus korupsi yang ditangani penegak hukum secara tidak adil Realitanya:
  • 4. Hal Tersebut Mengakibatkan: • Rakyat kecewa, ragu, berputus asa, dan tidak percaya agi terhadap pranata hukum • Membentuk kerusuhan sosial (demonstrasi dimana-dimana) • Masyarakat main hukum sendiri • Citra aparat penegak hukum jelek atau runtuh dimata masyarakat
  • 5. Kaitan Dengan Teori 1. Karl Marx • Hukum tidak mempunyai kebenaran terhadap dirinya sendiri dan hanya berfungsi untuk melegitimasikan kepentingan kedudukan kelas atas • Hukum sebagai alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi melainkan melindungi kelompok yang dominan. • Hukum merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang membentuk perpecahan kelas.
  • 6. 2. Gramsci Hegemoni Adalah sebuah pandangan hidup dan cara berfikir yang dominan, yang didalamnya terdapat sebuah konsep tentang kenyataan yang disebarluaskan dalam bentuk ideologi dan atas persetujuan masyarakat luas. Masyarakat kelas dominan melakukan penugasan pada kelas bawah sehingga tanpa disadari mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan.
  • 7. Saran: • Sinergitas antarlembaga hukum agar terciptanya prinsip pelayanan umum yang efektif dan efisien agar tidak terjadi saling tumpang tindih • Pembenahan hukum dan dikembalikan kepada akar moralitas, kultural, dan religiusitas. • Aparat penegak hukum memiiki komitmen untuk bersikap jujur dan adil tanpa pandang bulu. • Diperlukan pemimpin yang jujur, bersih, dan berani menolak segala bentuk yang berbau pelanggaran hukum, sebab bermodal jujur dan bersih saja tidak akan cukup apabila tidak ada keberanian untuk menindak tegas oknum yang terlibat dengan praktik KKN