SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
LKPP
i.f'tibd^a Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK SERVIS KENDARAAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
Menimbang a. bahwa dalam rangka pencantuman
barang/jasa pada Katalog Elektronik untuk
Etalase Produk Servis Kendaraan, diperlukan
Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase
Produk Servis Kendaraan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan
Sistem Informasi tentang Penetapan
Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase
Produk Servis Kendaraan.
Mengingat 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007
tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007
tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
-2-
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Keija
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun
2021 tentang Toko Daring dan Katalog
Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat
Tugas dan Kewenangan Dalam
Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog
Elektronik;
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun
2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Katalog Elektronik;
-3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG PENETAPAN
PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK SERVIS KENDARAAN.
KESATU Menetapkan Penetapan Penelaahan Produk
Katalog Elektronik Etalase Produk Servis
Kendaraan dengan rincian sebagaimana pada
Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal11 April2022
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,
GATOT PAMBUDHI POETRANTO
Tembusan:
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-4-
LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PENETAPAN HASIL TELAHAAN
PRODUK KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK SERVIS
KENDARAAN
: 88 TAHUN 2022
: 11 APRIL 2022
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa
Kebutuhan akan servis kendaraan merupakan kebutuhan rutin yang
diperlukan oleh semua Pemerintah Daerah sejak awal tahun anggaran.
Dalam upaya perawatan kendaraan secara rutin dan berkelanjutan guna
mendukung operasional kendaraan dinas Pemerintah Daerah maka
diperlukanjasa servis kendaraan.
Untuk mendukung penyediaan jasa servis kendaraan yang efektif dan
efisien maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang
Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang
Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Servis
Kendaraan.
Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses
pengumuman,pendaftaran dan pencantuman produk Servis Kendaraan bagi
Pelaku Usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.
B. Ringkasan Etalase Produk
1. Nama Etalase Produk : Servis Kendaraan
2. Latar Belakang Usulan
Produk
□
Amanat Peraturan Perundang-
undangan
[ZI Inisiatif dari Pengelola Katalog
E lektronik;
0 Kebutuhan dari Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah terhadap
-5-
Baxang/Jasa tertentu, kebutuhan
tersebut dapat didasarkan pada
informasi yang diperoleh dari fitur iklan
katalog;
□
Usulan dari Pelaku Usaha; dan/atau
□
Hasil laporan monitoring dan evaluasi
dan memuat rekomendasi yang
menyatakan Barang/J asa perlu tayang
dalamKatalog E lektronik
3. Nama Instansi Pengelola : Pengelola Katalog E lektronik yang
Katalog memproses Etalase Produk Servis
Kendaraan untuk dicantumkan pada
Katalog E lektronik kepada LKPP
C. Pencantuman Barang/J asa pada Katalog E lektronik
Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog E lektronik mengacu
dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun
2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog E lektronik.
Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi
Pencantuman Barang/J asa, Penelaahan Produk, Pembuatan E talase
Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog E lektronik dan Penayangan.
Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagaiberikut:
Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan
Pengisian Data Produk.
-6-
BAB II
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG
ELEKTRONIK
A. Tipe Pelaku Usaha(Galon Penyedia Katalog)
Penyedia Servis Kendaraan(Badan Usaha/Perorangan)
B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha
1. Kategori Servis Kendaraan
a. Menyetujuisyaratdan ketentuan terkaittanggungjawab yang harus
dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha
dengan bidang sebagai berikut:
1) KBLI No.45201 (Reparasi Mobil); atau
2) KBLI No.45407(Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor).
c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)dan mempunyai status
valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konhrmasi Status
Wajib Pajak(KSWP);
d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya(apabila
terdapat perubahan)dengan pengesahan dari Kementerian Hukum
dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur
Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal
terdiri dari:
1) Biaya servis kendaraan
2) Overhead dan keuntungan;dan
3) Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Informasi Harga Satuan Produk yang ditawarkan diunggah pada
Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.
2. Kategori Suku Cadang/Spareparts
a. Menyetujuisyaratdan ketentuan terkaittanggungjawab yang harus
dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha
dengan bidang sebagai berikut:
1) KBLI No.45301(Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori
Mobil);
2) KBLI No. 45302 (Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan
Aksesori Mobil);
3) KBLI No.45405(Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor
Dan Aksesorinya); atau
4) KBLI No. 45406 (Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda
Motor Dan Aksesorinya).
c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)dan mempunyai status
valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status
Wajib Pajak(KSWP);
-7-
d.Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
e. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur
Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal
terdiri dari:
1) Biaya produk suku cadang/spareparts;
2) Overhead dan keuntungan;dan
3) Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Informasi Harga Satuan Produk yang ditawarkan diunggah pada
Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.
-8-
BAB III
PROFIL ETALASE PRODUK
Profll Etalase Produk menjelaskan mengenai kategori produk,rincian
atxibut produk, kelas harga produk, tampilan stok produk,informasi biaya
kirim yang tercantum pada Katalog Elektronik.
A. Kategori Produk
Kategori Sub Kategori
Servis Kendaraan Servis Sepeda Motor
Servis Mobil Penumpang
Servis Mobil Barang
Servis Mobil Listrik Berbasis Baterai
Servis Motor Listrik Berbasis Baterai
Servis Mobil Pemadam Kebakaran
Servis Ambulans
Servis Bus
Servis Bus Listrik
Suku Cadang/
Spareparts
-
B. Atribut Produk
1. Kategori Servis Kendaraan
a) Nama Produk;
b) Merek;
c) No. Produk Penyedia;
d) Unit Pengukuran;
e) Jenis Produk;
f) Kode KBKI;
g) NilaiTKDN(%);
h) NilaiBMP(%);
i) Nilai TKDN + Nilai BMP(%
j) Masa Berlaku Produk;
k) Rincian Layanan Servis;
I) Komponen Biaya;
m) Lokasi Bengkel; dan
n) Keterangan Lainnya.
2. Kategori Suku Cadang/Spareparts
a) Nama Produk;
b) Merek;
c) No. Produk Penyedia;
d) Unit Pengukuran;
e) Jenis Produk;
f) Kode KBKI;
g) Nilai TKDN(%);
h) Nilai BMP {%);
-9-
i) Nilai TKDN + Nilai BMP(%);
j) Masa Berlaku Produk;
k) Komponen Biaya;
1) Lokasi Bengkel; dan
m) Keterangan Lainnya.
C. Kelas Harga Produk
□ Nasional
□ Provinsi
0 Kabupaten/Kota
D. Tampilan S tok Produk
□Menampilkan S tok Produk
0 Tidak Menampilkan S tok Produk
E . Butuh Ongkos Kirim
□Y a
0 Tidak
F. Informasi Lainnya
a. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi
batch kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan
diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan
selanjutnya.
b. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan
mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog E lektronik
sesuai dengan Kategori yang tersedia. S yarat dan ketentuan
Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan
pencantuman produk ini.
c. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi
oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan
(PP).
-10-
BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK
A. Kategori Servis Kendaraan
No Nama Atribut
Status
Kewajiban
Pengisian
Keterangan
1 Nama Produk Wajib diisi Berisi informasi nama produk
yang ditawarkan
2 Merek Wajib diisi 1. Mengisi sesuai merek yang
sudah terdaftar di aplikasi
Katalog Elektronik;
2. Apabila merek belum
terdaftar di aplikasi Katalog
Elektronik, wajib didaftarkan
terlebih dahulu;
3. Apabila produk tidak
memiliki merek, maka dapat
diisi dengan "Tanpa merek".
3 Nomor Produk Penyedia Wajib diisi Berisi informasi nomor produk
yang dimiliki oleh penyedia
terhadap produk yang
ditawarkan
4 Unit Pengukuran Wajib diisi Berisi informasi terkait satuan
yang mencerminkan harga
produk
5 Jenis Produk Wajib diisi Berisi infomasi status produk
termasuk Produk Dalam Negeri
(PDN)atau Impor
6 Kode KBKI Wajib diisi Berisi informasi kodefikasi
produk yang didasarkan pada
KBKI yang diterbitkan oleh BPS
7 Nilai TKDN(%) Tidak
Wajib Diisi
Akan terisi otomatis apabila
Pelaku Usaha menginput nomor
sertifikat TKDN
8 Nilai BMP(%) Tidak
Wajib Diisi
Akan terisi otomatis apabila
Pelaku Usaha menginput nomor
sertifikat TKDN
9 Nilai TKDN + Nilai BMP(%) Tidak
Wajib Diisi
Akan terisi otomatis apabila
Pelaku Usaha menginput nomor
sertifikat TKDN
10 Masa berlaku produk Wajib Diisi Berisi informasi masa berlaku
produk tayang pada Katalog
Elektronik
(Produk secara otomatis akan
turun tayang mengikuti batas
masa berlaku yanq diinput)
-11 -
No Nama Atribut
Status
Kewajiban
Pengisian
Keterangan
11 Rincian Layanan Servis Wajib diisi Berisi informasi menegnai
rincian dari layanan servis yang
diberikan
12 Komponen Biaya Wajib diisi Berisi informasi komponen
penyusun biaya dari harga
produk, minimal yang terdiri
dari:
1. Biaya servis kendaraan;
2. Overhead dan keuntungan;
dan
3. Biaya pajak yang berlaku
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
13 Lokasi Bengkel Wajib diisi Berisi informasi lokasi bengkel
14 Keterangan Lainnya Tidak wajib
diisi
Berisi informasi lain yang
disampaikan secara singkat
tentang produk yang
ditawarkan
B. Kategori Suku Cadang/Spareparts
No Nama Atribut
Status
Kewajiban
Pengisian
Keterangan
1 Nama Produk Wajib diisi Berisi informasi nama produk
yang ditawarkan
2 Merek Wajib diisi 1. Mengisi sesuai merek yang
sudah terdaftar di aplikasi
Katalog Elektronik;
2. Apabila merek belum
terdaftar di aplikasi Katalog
Elektronik,wajib didaftarkan
terlebih dahulu;
3. Apabila produk tidak
memiliki merek, maka dapat
diisi dengan "Tanpa merek".
3 Nomor Produk Penyedia Wajib diisi Berisi informasi nomor produk
yang dimiliki oleh penyedia
terhadap produk yang
ditawarkan
4 Unit Pengukuran Wajib diisi Berisi informasi terkait satuan
yang mencerminkan harga
produk
5 Jenis Produk Wajib diisi Berisi infomasi status produk
termasuk Produk Dalam Negeri
(PDN)atau Impor
-12-
No Nama Atribut
Status
Kewajiban
Pengisian
Keterangan
6 Kode KBKI Wajib diisi Berisi informasi kodefikasi
produk yang didasarkan pada
KBKI yang diterbitkan oleh BPS
7 Nilai TKDN(%) Tidak
Wajib Diisi
Akan terisi otomatis apabila
Pelaku Usaha menginput nomor
sertifikat TKDN
8 Nilai BMP(%) Tidak
Wajib Diisi
Akan terisi otomatis apabila
Pelaku Usaha menginput nomor
sertifikat TKDN
9 Nilai TKDN + Nilai BMP(%) Tidak
Wajib Diisi
Akan terisi otomatis apabila
Pelaku Usaha menginput nomor
sertifikat TKDN
10 Masa berlaku produk Wajib Diisi Berisi informasi masa berlaku
produk tayang pada Katalog
Elektronik
(Produk secara otomatis akan
turun tayang mengikuti batas
masa berlaku yanq diinput)
11 Komponen Biaya Wajib diisi Berisi informasi komponen
penjoisun biaya dari harga
produk, minimal yang terdiri
dari:
1) Biaya produk suku
cadang/spareparts;
2) Overhead dan keuntungan;
dan
3) Biaya pajak yang berlaku
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
12 Lokasi Bengkel Wajib diisi Berisi informasi lokasi bengkel
13 Keterangan Lainnya Tidak wajib
diisi
Berisi informasi lain yang
disampaikan secara singkat
tentang produk yang
ditawarkan
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANC lASA PEMERINTAH,
GATOT PAMBUDHI POETRANTO

More Related Content

Similar to LKPP-SERVIS

Materi Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdf
Materi Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdfMateri Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdf
Materi Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdfTEDDY YULISWAR
 
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptxFero Liju Syafanta
 
paparan perubahan perpres 2021.pdf
paparan perubahan perpres 2021.pdfpaparan perubahan perpres 2021.pdf
paparan perubahan perpres 2021.pdfbpbjbuol
 
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasing
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasingPerka lkpp 14 2015. tentang e purchasing
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasingUlfah Hanum
 
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdfKajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdfRiskiSyandriPratama
 
Katalog Elektronik Lokal.pptx
Katalog Elektronik Lokal.pptxKatalog Elektronik Lokal.pptx
Katalog Elektronik Lokal.pptxAbu Taqy
 
Bahan Paparan - Katalog Penyedia.pptx
Bahan Paparan - Katalog Penyedia.pptxBahan Paparan - Katalog Penyedia.pptx
Bahan Paparan - Katalog Penyedia.pptxBudiRajobujang
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Khalid Mustafa
 
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015Yuni
 
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres 1 tahun 2015
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres 1 tahun 2015Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres 1 tahun 2015
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres 1 tahun 2015Ssdotnet
 
Paparan sosialisasi perpres no 4 dan inpres no 1 tahun 2015 pengadaan baran...
Paparan sosialisasi perpres no 4 dan inpres no 1 tahun 2015   pengadaan baran...Paparan sosialisasi perpres no 4 dan inpres no 1 tahun 2015   pengadaan baran...
Paparan sosialisasi perpres no 4 dan inpres no 1 tahun 2015 pengadaan baran...Eko Wachyu
 
Agenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka raya
Agenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka rayaAgenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka raya
Agenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka rayaMellianae Merkusi
 
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...Muhammad Iqbal Gaznur
 
Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...
Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...
Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...Kanaidi ken
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
 
Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...
Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...
Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...Kanaidi ken
 
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdfPaparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdfAchmadGhuffar
 
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik-Penyedia 15 Sept 2021.pdf
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik-Penyedia 15 Sept 2021.pdfUSER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik-Penyedia 15 Sept 2021.pdf
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik-Penyedia 15 Sept 2021.pdfMuhammad Bin Ismail
 

Similar to LKPP-SERVIS (20)

Materi Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdf
Materi Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdfMateri Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdf
Materi Coaching Clinic Katalog Lokal Sumatera Barat.pdf
 
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
 
paparan perubahan perpres 2021.pdf
paparan perubahan perpres 2021.pdfpaparan perubahan perpres 2021.pdf
paparan perubahan perpres 2021.pdf
 
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasing
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasingPerka lkpp 14 2015. tentang e purchasing
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasing
 
P3DN.pdf
P3DN.pdfP3DN.pdf
P3DN.pdf
 
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdfKajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf
 
Katalog Elektronik Lokal.pptx
Katalog Elektronik Lokal.pptxKatalog Elektronik Lokal.pptx
Katalog Elektronik Lokal.pptx
 
Bahan Paparan - Katalog Penyedia.pptx
Bahan Paparan - Katalog Penyedia.pptxBahan Paparan - Katalog Penyedia.pptx
Bahan Paparan - Katalog Penyedia.pptx
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
 
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres1 tahun 2015
 
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres 1 tahun 2015
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres 1 tahun 2015Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres 1 tahun 2015
Paparan sosialisasi perpres 4 dan inpres 1 tahun 2015
 
Paparan sosialisasi perpres no 4 dan inpres no 1 tahun 2015 pengadaan baran...
Paparan sosialisasi perpres no 4 dan inpres no 1 tahun 2015   pengadaan baran...Paparan sosialisasi perpres no 4 dan inpres no 1 tahun 2015   pengadaan baran...
Paparan sosialisasi perpres no 4 dan inpres no 1 tahun 2015 pengadaan baran...
 
Agenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka raya
Agenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka rayaAgenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka raya
Agenda reformasi pembaruan pengadaan barang dan jasa kota palangka raya
 
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...
Petunjuk Penggunaan Aplikasi e‐Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah Untuk...
 
Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...
Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...
Tahapan e-Purchasing melalui e-Katalog _Training "e-PURCHASING from e-Cataloq...
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
 
Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...
Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...
Silabus Pelatihan "PTK 007 Revisi-5 (TERBARU) Tahun 2023 (Proses PENGADAAN) &...
 
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdfPaparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
 
Dok pq.e bansos
Dok pq.e bansosDok pq.e bansos
Dok pq.e bansos
 
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik-Penyedia 15 Sept 2021.pdf
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik-Penyedia 15 Sept 2021.pdfUSER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik-Penyedia 15 Sept 2021.pdf
USER GUIDE Pra Katalog Katalog Elektronik-Penyedia 15 Sept 2021.pdf
 

Recently uploaded

Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 

Recently uploaded (13)

Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 

LKPP-SERVIS

  • 1. LKPP i.f'tibd^a Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK SERVIS KENDARAAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Menimbang a. bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik untuk Etalase Produk Servis Kendaraan, diperlukan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Servis Kendaraan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Servis Kendaraan. Mengingat 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  • 2. -2- 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Keija Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77); 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491); 5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik; 6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
  • 3. -3- MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING- EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK SERVIS KENDARAAN. KESATU Menetapkan Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Servis Kendaraan dengan rincian sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini. KEDUA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal11 April2022 DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, GATOT PAMBUDHI POETRANTO Tembusan: Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • 4. -4- LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN HASIL TELAHAAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK SERVIS KENDARAAN : 88 TAHUN 2022 : 11 APRIL 2022 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa Kebutuhan akan servis kendaraan merupakan kebutuhan rutin yang diperlukan oleh semua Pemerintah Daerah sejak awal tahun anggaran. Dalam upaya perawatan kendaraan secara rutin dan berkelanjutan guna mendukung operasional kendaraan dinas Pemerintah Daerah maka diperlukanjasa servis kendaraan. Untuk mendukung penyediaan jasa servis kendaraan yang efektif dan efisien maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Servis Kendaraan. Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman,pendaftaran dan pencantuman produk Servis Kendaraan bagi Pelaku Usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik. B. Ringkasan Etalase Produk 1. Nama Etalase Produk : Servis Kendaraan 2. Latar Belakang Usulan Produk □ Amanat Peraturan Perundang- undangan [ZI Inisiatif dari Pengelola Katalog E lektronik; 0 Kebutuhan dari Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah terhadap
  • 5. -5- Baxang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog; □ Usulan dari Pelaku Usaha; dan/atau □ Hasil laporan monitoring dan evaluasi dan memuat rekomendasi yang menyatakan Barang/J asa perlu tayang dalamKatalog E lektronik 3. Nama Instansi Pengelola : Pengelola Katalog E lektronik yang Katalog memproses Etalase Produk Servis Kendaraan untuk dicantumkan pada Katalog E lektronik kepada LKPP C. Pencantuman Barang/J asa pada Katalog E lektronik Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog E lektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog E lektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/J asa, Penelaahan Produk, Pembuatan E talase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog E lektronik dan Penayangan. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagaiberikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.
  • 6. -6- BAB II PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK A. Tipe Pelaku Usaha(Galon Penyedia Katalog) Penyedia Servis Kendaraan(Badan Usaha/Perorangan) B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha 1. Kategori Servis Kendaraan a. Menyetujuisyaratdan ketentuan terkaittanggungjawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik; b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut: 1) KBLI No.45201 (Reparasi Mobil); atau 2) KBLI No.45407(Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor). c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konhrmasi Status Wajib Pajak(KSWP); d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya(apabila terdapat perubahan)dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha); e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari: 1) Biaya servis kendaraan 2) Overhead dan keuntungan;dan 3) Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi Harga Satuan Produk yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik. 2. Kategori Suku Cadang/Spareparts a. Menyetujuisyaratdan ketentuan terkaittanggungjawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik; b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut: 1) KBLI No.45301(Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil); 2) KBLI No. 45302 (Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil); 3) KBLI No.45405(Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya); atau 4) KBLI No. 45406 (Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya). c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak(KSWP);
  • 7. -7- d.Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; e. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari: 1) Biaya produk suku cadang/spareparts; 2) Overhead dan keuntungan;dan 3) Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi Harga Satuan Produk yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.
  • 8. -8- BAB III PROFIL ETALASE PRODUK Profll Etalase Produk menjelaskan mengenai kategori produk,rincian atxibut produk, kelas harga produk, tampilan stok produk,informasi biaya kirim yang tercantum pada Katalog Elektronik. A. Kategori Produk Kategori Sub Kategori Servis Kendaraan Servis Sepeda Motor Servis Mobil Penumpang Servis Mobil Barang Servis Mobil Listrik Berbasis Baterai Servis Motor Listrik Berbasis Baterai Servis Mobil Pemadam Kebakaran Servis Ambulans Servis Bus Servis Bus Listrik Suku Cadang/ Spareparts - B. Atribut Produk 1. Kategori Servis Kendaraan a) Nama Produk; b) Merek; c) No. Produk Penyedia; d) Unit Pengukuran; e) Jenis Produk; f) Kode KBKI; g) NilaiTKDN(%); h) NilaiBMP(%); i) Nilai TKDN + Nilai BMP(% j) Masa Berlaku Produk; k) Rincian Layanan Servis; I) Komponen Biaya; m) Lokasi Bengkel; dan n) Keterangan Lainnya. 2. Kategori Suku Cadang/Spareparts a) Nama Produk; b) Merek; c) No. Produk Penyedia; d) Unit Pengukuran; e) Jenis Produk; f) Kode KBKI; g) Nilai TKDN(%); h) Nilai BMP {%);
  • 9. -9- i) Nilai TKDN + Nilai BMP(%); j) Masa Berlaku Produk; k) Komponen Biaya; 1) Lokasi Bengkel; dan m) Keterangan Lainnya. C. Kelas Harga Produk □ Nasional □ Provinsi 0 Kabupaten/Kota D. Tampilan S tok Produk □Menampilkan S tok Produk 0 Tidak Menampilkan S tok Produk E . Butuh Ongkos Kirim □Y a 0 Tidak F. Informasi Lainnya a. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi batch kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya. b. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog E lektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. S yarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini. c. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP).
  • 10. -10- BAB IV PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK A. Kategori Servis Kendaraan No Nama Atribut Status Kewajiban Pengisian Keterangan 1 Nama Produk Wajib diisi Berisi informasi nama produk yang ditawarkan 2 Merek Wajib diisi 1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik, wajib didaftarkan terlebih dahulu; 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "Tanpa merek". 3 Nomor Produk Penyedia Wajib diisi Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan 4 Unit Pengukuran Wajib diisi Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk 5 Jenis Produk Wajib diisi Berisi infomasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN)atau Impor 6 Kode KBKI Wajib diisi Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS 7 Nilai TKDN(%) Tidak Wajib Diisi Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN 8 Nilai BMP(%) Tidak Wajib Diisi Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN 9 Nilai TKDN + Nilai BMP(%) Tidak Wajib Diisi Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN 10 Masa berlaku produk Wajib Diisi Berisi informasi masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yanq diinput)
  • 11. -11 - No Nama Atribut Status Kewajiban Pengisian Keterangan 11 Rincian Layanan Servis Wajib diisi Berisi informasi menegnai rincian dari layanan servis yang diberikan 12 Komponen Biaya Wajib diisi Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, minimal yang terdiri dari: 1. Biaya servis kendaraan; 2. Overhead dan keuntungan; dan 3. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 13 Lokasi Bengkel Wajib diisi Berisi informasi lokasi bengkel 14 Keterangan Lainnya Tidak wajib diisi Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan B. Kategori Suku Cadang/Spareparts No Nama Atribut Status Kewajiban Pengisian Keterangan 1 Nama Produk Wajib diisi Berisi informasi nama produk yang ditawarkan 2 Merek Wajib diisi 1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik,wajib didaftarkan terlebih dahulu; 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "Tanpa merek". 3 Nomor Produk Penyedia Wajib diisi Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan 4 Unit Pengukuran Wajib diisi Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk 5 Jenis Produk Wajib diisi Berisi infomasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN)atau Impor
  • 12. -12- No Nama Atribut Status Kewajiban Pengisian Keterangan 6 Kode KBKI Wajib diisi Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS 7 Nilai TKDN(%) Tidak Wajib Diisi Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN 8 Nilai BMP(%) Tidak Wajib Diisi Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN 9 Nilai TKDN + Nilai BMP(%) Tidak Wajib Diisi Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN 10 Masa berlaku produk Wajib Diisi Berisi informasi masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yanq diinput) 11 Komponen Biaya Wajib diisi Berisi informasi komponen penjoisun biaya dari harga produk, minimal yang terdiri dari: 1) Biaya produk suku cadang/spareparts; 2) Overhead dan keuntungan; dan 3) Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 12 Lokasi Bengkel Wajib diisi Berisi informasi lokasi bengkel 13 Keterangan Lainnya Tidak wajib diisi Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANC lASA PEMERINTAH, GATOT PAMBUDHI POETRANTO