Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan multikultural di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Myanmar. Beberapa poin utama yang disebutkan antara lain perkembangan pendidikan multikultural di Amerika Serikat yang lahir karena tuntutan persamaan hak, serta implikasi kebijakan multikulturalisme di Australia yang belum sepenuhnya menghilangkan diskriminasi ras.
3. Amerika Serikat
E Pluribus Unum digunakan oleh Congress America pada 4 Juli 1776.
England, Scotland, Ireland, France, Holland, Germany. Menyatukan negara-negara
dalam satu kesatuan United States adalah tantangan pada saat itu. Oleh karena itu,
ada enam simbol utama di tengah yang terhubung dengan tiga belas simbol yang
menggambarkan tiga belas negara independen di Amerika Serikat. American Eagle
kemudian menjadi simbol perekatnya.
Pendidikan Multikultural lahir di Amerika karena tuntutan atas persamaan
hak ketika Amerika didominasi oleh non native American yang terdiri dari white
American dan minoritas Black american serta native American, yaitu Indian, ketika
equity and equality menjadi pedoman hidup.
4. Pendidikan Multikultural muncul di Amerika sebagai sebuah
kebutuhan karena tiga alasan utama, yaitu:
•realitas sosial masyarakat Amerika
•pengaruh budaya dan etnis pada pertumbuhan dan perkembangan manusia
•kondisi pengajaran dan pembelajaran yang efektif
Selanjutnya, menurut Nieto, multicultural education memiliki tujuh
karakter dasar, yaitu:
•Multicultural education is anti-racist education.
•Multicultural education is basic education.
•Multicultural education is important for all students.
•Multicultural education is pervasive.
•Multicultural education is education for social justice.
•Multicultural education is a process.
•Multicultural education is critical pedagogy.
5. Sedang menurut Banks & Banks, multicultural education
memiliki tiga hal, yaitu gagasan atau konsep, gerakan reformasi
pendidikan, dan sebuah proses. Ke-tiga hal tersebut bukan hanya
menggabungkan gagasan yang memungkinkan setiap siswa memiliki
peluang yang sama untuk belajar di sekolah, apapun latar belakangnya
untuk belajar di sekolah, namun juga sebuah proses yang tidak akan pernah
berakhir.
Jadi, semakin jelas bahwa multicultural education itu bukan
diharapkan akan terjadi semacam komunikasi budaya atau cross culture
seperti di Indonesia, karena paham dasarnya, namun lebih kepada rekayasa
melalui pendidikan agar golongan minoritas, yang de facto berbeda budaya,
memperoleh kesempatan yang sama dengan golongan mayoritas dalam
bidang pendidikan.
6. Banyaknya imigran yang membanjiri Australia di
satu sisi memang dapat meningkatkan perekenomian, tetapi
di sisi lain timbul pergesekan-pergesekan antara penduduk
pribumi dengan orang-orang pendatang dari Eropa.
Salah satu sebabnya adalah para pendatang menganggap mereka adalah bangsa yang
lebih pantas menguasai tanah/wilayah Australia sehingga menimbulkan tindak
diskriminasi pada orang-orang Aborigin.
Bentuk diskriminasinya diantaranya adalah:
• Tahun 1791 pemerintah memberi memberi hak berupa kepemilikan tanah kepada
pendatang dari Inggris yang menjadi titik awal penggusuran kaum Aborigin.
• Pada saat Australia menjadi negara persemakmuran tahun 1901 kaum Aborigin
tidak memiliki hak hukum karena dianggap sebagai bagian dari fauna.
• Tahun 1910 pemerintah di berbagai negara bagian mengeluarkan kebijakan untuk
memisahkan keturunan Aborigin berdarah campuran agar lebih baik tingkat
kehidupannya.
• Orang Aborigin tidak boleh menduduki kursi parlemen tingkat nasional.
• Asimilasi lewat perkawinan campuran yang kadang dilakukan dengan paksaan.
Australia
7. • Pengucilan bagi anak-anak Aborigin yang berbicara dalam bahasa ibu
mereka;
• Pemberian hukuman penjara walau atas dasar tuduhan yang sangat ringan
• Anak-anak Aborigin dipisahkan dari keluarganya untuk diasuh oleh orang
kulit putih dan dijadikan sebagai pekerja/pembantu atau ditempatkan di panti
asuhan untuk "diputihkan" (dididik)
• Penyediaan penampungan-penampungan khusus bagi orang Aborigin yang
masih hidup secara tradisional
• Pemberlakuan masyarakat Aborigin sebagai warga negara kelas dua atau
lebih dikenal dengan istilah Outcast in White Australia.
• Persyaratan yang relatif tinggi bagi orang Aborigin dalam bidang pendidikan.
(hidahidan, 2012; Iswalono, 2013)
Dampak dari diskriminasi orang kulit putih tersebut sangat berpengaruh
terhadap kehidupan orang Aborigin dalam berbagai bidang. Akibatnya, timbul
perpecahan dikalangan masyarakat, terutama antar ras yang berujung pada konflik
berdarah di beberapa pertambangan. Untuk mengatasinya, pemerintah membuat
undang-undang pembatasan imigran, terutama terhadap orang-orang kulit
berwarna. Undang-undang ini kemudian disebut "Immigration Restrict Act" atau
yang dikenal sebagai White Australia Policy (Kebijakan Australia Putih). (Poetrie,
2013). Hal itupun juga dinilai tidak efektif.
8. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Whitlam Australia menerapkan
tiga langkah strategis untuk menghilangkan diskriminasi ras, yaitu:
(1) undang-undang bahwa semua imigran berhak mendapat kewarganegaraan setelah
tiga tahun tinggal permanen di Australia.
(2) instruksi kebijakan masalah perpindahan penduduk luar negeri untuk benar-benar
mengabaikan ras sebagai faktor dalam pemilihan migran.
(3) meratifikasi semua perjanjian internasional yang berkaitan dengan imigrasi dan
ras.
Kebijakan multikultural tadi didasari pada empat prinsip pokok, yaitu:
(1) tanggung jawab semua.
(2) menghormati setiap orang.
(3) keadilan bagi setiap orang.
(4) manfaat bagi semua untuk mendapatkan keuntungan.
Multikulturalisme disebarluaskan melalui beberapa cara,salah satunya
melalui lembaga pendidikan. Adapun tujuannya adalah memberi pengertian
bahwa Australia pada hakekatnya adalah masyarakat multibudaya di dalam
sejarah, baik sebelum maupun sesudah kolonisasi bangsa Eropa; menemukan
kesadaran dan kontribusi dari berbagai latar kebudayaan untuk membangun
Australia; memberi pengertian antarbudaya melalui kajian-kajian tingkah laku,
kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan multikulturalisme; dan
memperluas kesadaran akan penerimaan seseorang akan identitaas nasional dan
identitas spesifik di dalam masyarakat multi budaya.
9. Implikasi Multikulturalisme di Australia
Kebijakan Multikulturalisme yang diterapkan oleh pemerintah Australia
dalam perkembangannya ternyata tidak berjalan mulus. Kebijakan ini
memunculkan reaksi-reaksi dari berbagai kalangan . Menurut orang-orang Anglo-
Australian yang ingin mempertahankan bentuk masyarakat homogen, dengan
diterapkannya kebijakan multikulturalisme berarti terancamnya hegemoni
identitas dan unsur-unsur kebudayaan mereka.
Di kalangan imigran juga muncul berbagai reaksi atas kebijakan
multikulturalisme karena dalam prakteknya lebih menekankan pada aspek
etnisitas. Banyak kalangan yang menganggap bahwa multikulturalisme sebagai
semboyan kosong. Demikian juga dengan sikap pribumi (Aborigin) yang melihat
bahwa dengan adanya kebijakan ini mereka kehilangan kepercayaan terhadap
pemerintahan Australia sendiri. Mereka merasa bahwa berbagai kebijakan yang
diterapkan tidak lain hanyalah upaya kontrol sosial terhadap kebudayaan mereka.
10. Kebijakan multikulturalisme yang diharapkan oleh pemerintah
Australia mampu menghapuskan segala diskriminasi dan menumbuhkan sikap
toleran serta membina kerukunan ternyata belum dapat diterapkan secara
menyeluruh. Sisa-sisa kebijakan White Australia Policy yang menganggap ras
kulit putih sebagai superior dan memandang remeh ras berwarna masih
dijumpai. Hal ini menggambarkan bahwa walaupun telah banyak diberlakukan
undang-undang tentang multikulturalisme, tetapi masyarakat kulit putih di
Australia belum sepenuhnya dapat menghilangkan sentimen rasialisme
terhadap ras berwana. Kebijakan Multikulturalisme berujung pada instabilitas
politik dalam negeri Australia akibat konflik-konflik sosial yang menyangkut
masalah etnisitas dalam setiap aspek kehidupan.
11. BRITANIA RAYA
Pendidikan multikultural di Inggris terkait dengan perkembangan revolusi
industri ada tahun 1650an. Pada awalnya inggris terkenal sebagai masyarakat yang
monokultur dan baru sesudah PD II menjadi multikultur ketika kedatangan tenaga
kerja untuk pembangunan dari kepulauan Karibia dan India. Meskipun oleh
pemerintah Inggris telah berusaha memperbaiki kehidupan kelompok kulit berwarna
ini, ternyata didalam masyarakat terlihat adanya pembedaan-pembedaan didalam
perumahan,tenaga kerja,dan pendidikan.
Pendidikan multikultural berkembang sejalan dengan kaum imigran yang
memasuki Inggris, namun masih terdapat perlakuan yang diskriminatif sehingga
memunculkan berbagai gerakan yang berlatar belakang budaya. Gerakan ini
merupakan gerakan politik yang di dukung pandangan liberal, demokrasi dan gerakan
kesetaraan manusia. Hal ini tidak lepas dari pemikiran kelompok progresif di
Unniversitas Birmingham yang melahirkan study budaya (cultural studies) pada tahun
1964 yang mengetengahkan pemikiran progresif kaum terpinggirkan yang didukung
oleh Kaum Buruh (Labor Party).
12. Pendidikan multikultural terjadi karena dorongan dari bawah,
yaitu kelompok liberal (Orang Putih) bersama dengan kelompok kulit
berwarna. Hal ini diperkuat oleh politik imigrasi melalui Undang-Undang
Commonwealth Immigrant. Act tahun 1962 yang mengubah status kelompok
kulit berwarna dari kelompok imigran menjadi “shelter” (penghuni tetap).
Pada tahun 1968 didirikan Select Community on Race Relations
and Immigration (SCRRI) yang bertugas meninjau kebijakan imigrasi.
Kesempatan ini digunakan oleh kaum imigran terutama dari Hindia Barat
dan Asia untuk mengetengahkan permasalahannya. Pada tahun 1973 laporan
SCRRI brkontribusi terhadap pendidikan kelompok imigran :
1. Bahasa inggris sebagai bahasa kedua.
2. Penggantian istilah imigran dengan masyarakat multirasial (multiracial
society).
3. Menuntut pendidikan yang lebih baik.
4. Meminta untuk memenuhi tuntutan National Union of Teachers (NUT)
akan adanya pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat multiracial..
5. Merumuskan bahwa pengertian seperti integrasi,asimilasi,pluralisme
dapat digunakan untuk menggambarkan hal yang sama. (Tilaar,2004)
13. Pada tahun 1981 terjadi perubahan yang signifikan dengan terbitnya
British Nationality Act yang menghendaki agar Pendidikan Multikultural bukan
hanya terlihat dibidang pendidkan namun juga forum-forum pendidikan masyarakat
seperti jaringan Televisi BBC.
Tahun 1988 diundangkan Education Reform Act (ERA) yang mengandung
dua arti, yaitu paham neoliberalisme yang percaya pada kekuatan pasar, dan
neokonservatisme yang memberi kekuatan besar pada kontrol pusat. Paham
neoliberalisme memberi kekuasaan yang lebih besar pada masing-masing sekolah
untuk mengurus dirinya sendiri demikian juga kepada pemerintah lokal. Pandangan
pendidikan agama yang bersifat kristiani. Namun pelaksanaan kebijakan ini berarti
memperkecil kesempatan bagi kelompok kulit berwarna untuk mendapat pendidikan
yang layak. Kelompok kulit berwarna tidak kompetitif dengan budaya dominan yang
menguasai sumber pendidikan. demikian juga dalam penulisan sejarah Inggris raya
yang kurang menguntungkan kelompok minoritas.
14. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN
MULTIKULTURAL
Banks mengemukakakan empat
pendekatan yang mengintegrasikan materi
pendidikan multikultural kedalam kurikulum
maupun pembelajaran disekolah yang relevan :
a. Pendekatan Kontribusi, menanamkan
pemikiran pada siswa bahwa hidupbahwa
kehidupan manusia antara tempat satu dan
yang lain sangat beragam.
b. Pendekatan Aditif, penambahan konsep,
materi, tema, perspektif terhadap kurikulum
tanpa mengubah struktur, tujuan, dan
karakteristik dasarnya.
c. Pendekatan Transformasi, mengubah asumsi
dasar kurikulum dan menumbuhkan
kompetensi dasar dengan memperhatika
permasalahan dari berbagai perspektif.
d. Pendekatan Aksi Sosial, sama dengan
pendekatan transformasi hanya saja kita juga
harus membuat aksi dari suatu konsep atau
masalah yang dipelajari.
15. MYANMAR
Myanmar terdiri dari beragam suku etnis seperti Birman, Karen, Shan,
Rakhine, Cina, dan India. Warga negara Myanmar merupakan keturuan ras
Mongol, India, dan juga Pakistan. Budha adalah agama yang dipeluk oleh
mayoritas warga. Di Yangoon, khususnya, terdapat banyak sekali pagoda.
Meskipun demikian, masjid dan gereja juga masih dapat ditemui. Sama
seprti di Indonesia, setiap daerah di Myanmar memiliki tarian daerah
masing-masing yang biasanya ditampilkan pada saat acara. Menjadi bekas
wilayah jajahan Spanyol yang gemar bermusik membuat kebudayaan dan
tradisi Spanyol dibaurkan dengan kebudayaan Myanmar.
16. Myanmar adalah negara yang keras, yang lahir setelah dibunuhnya
seorang pemimpin perjuangan kemerdekaan yang juga seorang integrasionis
Jenderal Aung San, bapak dari Aung San Suu Kyi, pada 19 Juli 1947, kurang lebih
setengah tahun sebelum kemerdekaan Burma pada 4 Januari 1948. Tarik-ulur
perjuangan integrasi dan warisan kekerasan yang berkaitan dengan pembunuhan
Jenderal Aung San masih menghantui Myanmar hingga kini.
Di usianya yang 69 tahun, politik Myanmar didominasi oleh mayoritas
Buddhis Bamar yang mengampanyekan tafsir Buddhisme yang rasis. Bamar dan
135 etnis lain secara resmi digolongkan ke dalam delapan “ras mayor nasional”,
yakni Bamar, Chin, Kachin, Kayin, Kayah, Mon, Rakhine, dan Shan. Delapan ras
ini diakui sebagai penduduk pribumi Myanmar. Etnis lain digolongkan sebagai
orang luar atau imigran gelap, sebagaimana kasus yang menimpa Muslim
Rohingya. Umat Buddha Theravada dan Kristen merupakan dua komunitas
religius terbesar di Myanmar. Umat Buddha mencakup 89,9 persen populasi;
Kristiani 6,3 persen; dan Muslim 2,3 persen.
17. Rohingya, dengan jumlah sekitar satu juta dan merupakan penduduk
negara bagian Rakhine, yang sebelumnya merupakan Kerajaan Arakan. Kaum
Rohingya dinyatakan sebagai imigran ilegal dari Bangladesh dan disebut dengan
istilah peyoratif “kalla”, yang bermakna orang-orang berkulit gelap. Rohingya,
yang juga dikenal sebagai Muslim Arakan, memiliki sejarah panjang kehadiran di
wilayah itu sejak era Kerajaan Arakan bersama kaum Buddhis Arakan. Identitas
Muslim Arakan ini ditolak kaum Buddhis nasionalis untuk melemahkan legitimasi
klaim mereka atas kewarganegaraan Myanmar.
Selain isu Rohingya, Myanmar kini juga menyaksikan munculnya
gerakan ekstremis Buddhis nasionalis bernama Ma Ba Tha, yang dikenal juga
dengan Gerakan 969. Pada 2015, gerakan ini menekan rezim militer di bawah
Presiden Thein Sein untuk meloloskan Undang-Undang Perlindungan Ras dan
Agama yang menyasar minoritas Muslim. Undang-undang ini mewajibkan “jeda
melahirkan” bagi perempuan; pernikahan monogami; pernikahan yang didaftarkan
jika seorang perempuan Buddhis hendak menikah dengan lelaki non-Buddhis; dan
peraturan mengenai konversi agama. Gerakan 969 memandang kaum Muslim
sebagai orang-orang yang berbahaya.