rencana kegiatan tim manajemen 2018

1. RENCANA KEGIATAN TINGKAT MANAJEMEN (RKTM)
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT UAPPA/B-W
NAMA PENANGGUNGJAWAB : SUSILAWATI, SP, M.Si
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018

2. LEMBAR PENGESAHAN
1. JudulRKTM : Penyusunan Laporan Keuangan SAI pada Sekretariat UAPPA/B-W
2. UnitKerja : BPTP SUMATERA SELATAN
3. Alamat Unit Kerja : Jl. Kol. H. Barlian No. 83 Km. 6 Palembang 30153 Sumatera Selatan
4. Sumber Dana : DIPA TA. 2018BPTP Sumatera Selatan
5. Status Penelitian
(L/B)
: Lanjutan
6. PenanggungJawab
a. Nama : Susilawati, SP, M.Si
b.
Pangkat/Golongan
: Penata Tk. I / III d
c. Jabatan : Kepala SubBagianTata Usaha
7. Lokasi : ProvinsiSumatera Selatan
8. Agroekosistem : -
9. TahunMulai : -
10. TahunSelesai : -
11. Output Tahunan : TersusunnyalaporankeuangantingkatSatkerdanWilayahsesuaiperaturan
undangan yang berlaku
12. Output Akhir : Terselenggaranyapenyusunanlaporankeuangan Semester I dan
SatkerdanLaporantingkatwilayahPropinsiSumatera Selatan
Koordinator Program, Penanggung Jawab
RKTM
Budi Raharjo, STP.,M.Si.
NIP 19710828 20003 1 001
Susilawati, SP, M.Si
NIP. 19700810 200312 2 001
Mengetahui,
Kepala Balai Besar Pengkajiandan
Pengembangan Teknologi Pertanian
Kepala Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Sumatera Selatan
Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA Dr. Ir. Priatna Sasmita, MSi
NIP. 19680415 199203 1 001 NIP. 19641104 199203 1 001

3. I. PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang
Perubahan pengelolaan keuangan negara dimulai dengan
diundangkannya undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan
tanggungjawabKeuangan Negara.
Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Presiden selaku
Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan
negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan
tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiscal dan
wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan,
dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna
anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya.
Sesuai UU No. 17 Tahun 2003 pasal 30 ayat 2 dan UU No. 1 Tahun
2004 pasal 55,
LaporanKeuangandimaksudterdiridariLaporanRealisasiAnggaran (LRA),
Neraca dan Catatan atas LaporanKeuangan (CaLK). Selanjutnya UU No. 17
Tahun 2003 tentangKeuangan Negara bahwabentuk dan
isiLaporanKeuangandisajikansesuaistandarAkuntansiPemerintahyang
disusunoleh statu komitestándar yang independen dan
ditetapkandenganPeraturanPemerintah. UU No. 1 Tahun 2004
selanjutnyamenyatakanbahwaMenteriKeuanganselakuBendaharaUmum
Negara (BUN) berwenangmenetapkanSistemAkuntansi dan
PelaporanKeuangan Negara. Menindaklanjuti aturan tersebut,
telahditerbitkanPeraturanMenkeu No. 59/PMK.06/2005
tentangSistemAkuntansi dan PelaporanPemerintahPusat dan
telahdisempurnakanlagidenganPeraturanMenkeu No. 171/PMK.05/2007

4. yang berlakubagiseluruhKementerian Negara/Lembaga yang mengelola
APBN.
SesuaiPermenkeutersebut, laporankeuangandisusun secara
berjenjangolehseluruhtingkataninstansi, daritingkatSatker
(UnitAkuntansiKuasaPenggunaAnggaran/Barang/UAKPA/B), ketingkat
Wilayah (UnitAkuntansiPembantuPenggunaAnggaran/Barang Wilayah/
UAPPA/BW), ketingkatEselon I
(UnitAkuntansiPembantuPenggunaAnggaran/BarangEselon I)
sampaiketingkatKementerian/Lembaga
(UnitAkuntansiPenggunaAnggaran/Barang).
Berdasarkanpasal 18 PeraturanMenteriKeuangannomor 171 tahun
2007. MelaluiPeraturanMenteriPertanian No. 41/Permentan/OT.140/
09/2008
DepartemenPertaniantelahmenunjukBalaiPengkajianTeknologiPertanian
(BPTP) BadanLitbangPertaniansebagaiSekretariat UAPPA/BW
internalDepartemenPertanian. Secara operasionalkepala BPTP
ditunjuksebagaikepalasekretariat, sedangkanoperator dan
verifikatoradalahpetugaspembuatlaporandarisatkerDekon/TP
sectorpertanian yang ditunjukolehpimpinandaerah.
Balai Besar Pengkajian dan
PengembanganTeknologiPertaniansesuaidenganPeraturanMenteriPertanian
nomor: 48/Permentan/OT. 140/6/2007 tanggal 18 Juni 2007 Pasal 15
mempunyai tugas mengkoordinasi BPTP bahwaKepala BPTP
wajibmenyampaikanlaporanpelaksanaantugasnyakepadaKepalaBadanLitba
ngPertanianmelaluiKepala BBPPTP, baikberkalaatausewaktu-waktu.
Sehingga BBP2TP berkewajibanmengkoordinasiBPTP
dalammelakukanpenyusunanLaporanKeuangan.

5. 1.2. Dasar Pertimbangan
Penunjukan BalaiPengkajianTeknologiPertanian (BPTP)
BadanLitbangPertaniansebagaiSekretariat UAPPA/BW
internalDepartemenPertanian. berdasarkanPeraturanMenteriPertanian No.
41/Permentan/OT.140/09/2008 DepartemenPertanian, sedangkanoperator
dan verifikatoradalahpetugaspembuatlaporandarisatkerDekon/TP
sectorpertanian yang ditunjukolehpimpinandaerah.
1.3. Tujuan
1. UntukmempertahankanOpini LK Kementan WTP
2. TersusunnyalaporanKeuangan Tingkat Satkerdan Wilayah
sesuaidenganperaturandanperundang-undangan yang berlaku
3. TersusunnyaLaporanKeuangantingkatwilayahPropinsiSumatera
Selatan
4. Mengkoordiinasipelaksanaankegiatan UAPPA/B-W
diPropinsiSumatera Selatan
1.4. Keluaran yang diharapkan
1. Terlaksananyakegiatan UAPPA/B-W seluruhsatkerpenerimadana
DK,TP dan KD diProp.Sumatera Selatan
2. Tersusunnyalaporankeuangan SAI Tingkat UAPPA/B-W
1.5. Perkiraan Manfaat Dan Dampak
Manfaat :
MeningkatnyapenilaiankualitaslaporankeuanganolehBadanPemeriks
aKeuangandenganopinitanpapengecualian;
Dampak :
1. Internal

6. Mempertinggi tingkat data dan informasi yang disajikan serta
menyediakan informasi keuangan dan perlengkapan untuk
perencanaan,pengelolaan dan pengendalian kegiatan unit kerja secara
efisien
2. Eksternal
Secara eksternal, akan penyelenggaraan kegiatan penyusunan laporan
keuangan yang optimal akan memberikan informasi yang baik bagi
masyarakat terhadap pengelolaan keuangan lingkup Kementerian
Pertanian.

7. II. PROSEDUR
2.1. Pendekatan
PelaksanaanadministrasikeuangansesuaiPedomanAdministrasiKeuan
gansesuaiPermentanNo. 19/Permentan/OT.140/3/2013
sertaperaturankeuangan yang
sesuai.DalammelaksanakananggarandanpendapatanbelanjaNegarasecarat
ertib,efisien, transparansidanbertanggungjawab.
2.2. RuangLingkup Kegiatan
Kegiatanini berlangsungselama 12 bulan (JanuarisampaiDesember)
yang meliputisebagaiberikut :
A. Manajemen UAPPA/B-W
B. Pengelolaankeuangandanperlengkapan
1. Administrasikelengkapan data
2. PengelolaanPerlengkapan, Kearsipandan SAI
3. PembinaanPetugas Operator DK,TP dan KD
4. PenyusunanLaporanKeuangan semester 1 dan II
5. PelaksanaanWorkshop
2.3. TahapanPelaksanaan :
a. Menyusunpengelolaanggaranperlengkapan, kearsipandan SAI
b. Menyusun program kerja
c. Menyusunataumemperbaharui SOP danmensosialisasikan
d. Melaksanakankegiatan

8. e. Menyusundanmenyampaikanlaporanbulanan, triwulan,
semester, tahunan
f. Membuatdaftarkearsipan, perbaikan DIR
g. Menyusundanmembuatlaporan SAI secaraberkala
III. TENAGA ORGANISASI PELAKSANAAN
3.1. Tenaga Yang TerlibatDalamKegiatan
NO NAMA/NIP JABATAN DALAM
KEGIATAN
URAIAN TUGAS
1 Susilawati, SP, M.Si PJ RKTM Mengkoordinir kegiatan mulai
perencanaan sampai pelaporan
2 Rosidah, SE Pelaksana keg.
SAIBA
Melaksanakan tugas UAPPA/B-W
3 Herawati, S.ST Pelaksana keg. BMN Melaksanakan kegiatan
UAPPA/B-W
4 Sarni, STP Pelaksana keg. BMN Melaksanakan tugas UAPPA/B-W
5 M. Fikri, AMd Pelaksana keg
SAIBA
Melaksanakan tugas UAPPA/B-W
6 Susno Pelaksana kegiatan
Rumahtangga dan
Pemeliharaan
sarana/prasarana
Melaksanakan kegiatan rumah
tangga dan pemeliharaan
sarana/prasarana sampai
pelaporan
7 Vinna Septiana, A.Md Pelaksana
Pengadaan barang
dan Jasa
Melaksanakan pengadaan
sarana/ prasarana sampai
pelaporan
3.2. Jadwal Kegiatan
No Kegiatan
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Persiapan X X
2. Konsultasidankoordinasi X X X X X X X X
3. Identifikasisatker X X X
4. Pelaksanaan X X X X X X X X X X X X
5. Workshop X X
6. Pembuatanlaporan X X X X X X X X X X X X

9. DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
KeputusanKepalaBadanPenelitiandanPengembanganPertanianNomor:
31/Kpts/OT.160/J/2/07 TentangRincianTugasPekerjaanEselon IV
BalaiPenelitiandanBalaiPengkajianTeknologiPertanian
Peraturan Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak
Tetap.
Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara.
Peraturan Menteri Keuangan No.72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2014.
Peraturan Menteri Pertanian No.23/Permentan/OT.140/5/2009 Tentang Pedoman
Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian No.78/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik
Kementerian Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian No.44/Permentan/OT.140/8/2011 Tentang Pedoman
Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian No.17/Permentan/OT.140/33/2014 Tentang Rincian
Tugas Sub Bagian Tata Usaha.
Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman
Administrasi Kementerian Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian No.41/Permentan/OT.140/09/2009 tentang
penunjukan BPTP sebagai sekretariat UAPPA/B-W