Seri ManualPengembangan Strategi Sanitasi PerkotaanManualPenyusunan Memorandum ProgramSektor Sanitasi Kabupaten/Kota2011
Seri ManualPengembangan Strategi Sanitasi PermukimanManualPenyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi(MPSS) Kabupaten/Ko...
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi   iii
Kata P     PengantarPenyusuunan Memorandum Pro     ogram Sekto Sanitasi merupakan tahap ke-4 (empat) da enam              ...
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi   v
Daftar IsiKata PengantarDaftar IsiDaftar SingkatanBagian 1: Pendahuluan                                                   ...
Daftar SingkatanAMDAL                      :    Analisis Mengenai Dampak LingkunganAMPL                       :    Air Min...
3R                         :    Reduce, Reuse and RecycleSanimas                    :    Sanitasi berbasis MasyarakatSKPD ...
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi   ix
Manual Memorandum ProgramSektor Sanitasi (MPSS) Kabupaten/KotaPendahuluan
1.1        Memora              andum Progra dalam Kon                         am        nteks Perenca                     ...
Kegiatan implementasi Strategi dalam Program PPSP         berjalan seiring dengan kegiatan:         • Kampanye, edukasi, a...
Gambar 3 Memorandum Program Sebagai Implementasi StrategiManual Memorandum Program Sektor Sanitasi                        ...
1.2      Definisi Memorandum Program Sektor Sanitasi         Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) merupakan         t...
1.3      Posisi Memorandum Program         Dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan sektor         sanitasi permuki...
1.4      Proses Penyusunan Memorandum Program         Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) terdiri...
Dokumen Memorandum Program ini selanjutnya menjadi acuan dalam proses         Penganggaran, baik yang dilakukan di tingkat...
2.       Tujuan Manual         Manual Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota merupakan pelengkap    ...
2. Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi            Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK Gubern...
4.       Bagan Alir Penyusunan Memorandum Program     Gambar 7 Bagan Alir Penyusunan Memorandum ProgramManual Memorandum P...
Gambar 8 Kaitan antara SSK dengan Memorandum ProgramManual Memorandum Program Sektor Sanitasi                  12
Gambar 9 Pelaksanaan Studi dan DisainManual Memorandum Program Sektor Sanitasi   13
Gambar 10 Implementasi Kegiatan dan KonstruksiManual Memorandum Program Sektor Sanitasi            14
Manual Memorandum ProgramSektor Sanitasi Kabupaten/KotaPenyusunan Memorandum ProgramSektor Sanitasi
Manual MP-01: Konsolidasi KelembagaanTujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan komitmen para stakeholder dalam...
Kegiatan1.   Advokasi MPSS dalam konteks Program PPSP2.   Pemeriksaan Status Kelembagaan Pokja AMPL/Sanitasi3.   Penyusuna...
2.       Pemeriksaan Status Kelembagaan Pokja2.1      Eksistensi Pokja         Keberadaan Pokja harus dipastikan sebelum k...
3.       Penyusunan dan Distribusi Rencana Kerja Pokja3.1      Penyusunan Rencana Kerja         Penyusunan Rencana Kerja P...
4        Peningkatan Kapasitas Pokja4.1      Pelatihan4.1.1    Pelatihan Penyusunan Memorandum Program         Sebelum mul...
•    Proses pengganggaran melalui APBN dan APBD         •    Tata cara memperoleh bantuan luar negeri (hibah, pinjaman lun...
5.       Komitmen dan Kerangka Legalisasi Dokumen MPSS         Keberhasilan pelaksanaan Memorandum Program ini sangat dite...
Manual MP-02: Penetapan Program PrioritasTujuan kegiatan ini adalah ditetapkannya Program Prioritas Sanitasi Kabupaten/Kot...
Output1. Masukan dan Penulisan “Bab 2: Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kabupaten/Kota”   Dokumen MP2. Masukan da...
Penjelasan dari masing-ma                                  asing aspek dalam Kerangka Kerja L                             ...
2.       Konsolidasi dan Integrasi Program dan Kegiatan         Konsolidasi dan integrasi Program dan Kegiatan Sektor Sani...
Selain SSK sebagai dasar atau input utama dalam penyusunan Memorandum Program, Pokja perlu         juga membaca-ulang Renc...
•        Volume Kegiatan         •        Biaya yang dibutuhkan         •        Tahun pelaksanaan dan jangka waktu pelaks...
No.            Materi                       Penjelasan                           Keterangan           6.     Tahun Pelaksa...
Pengelompokan program dan kegiatan pembangunan sanitasi dilakukan sebagai berikut:         • Program dikelompokkan berdasa...
2.2.2    Keterkaitan dan Pentahapan Program dan Kegiatan         Masing-masing program dan kegiatan dijabarkan lebih lanju...
Secara umum proses dan pentahapan untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi         mulai dari studi, konst...
2.2.3    Kajian Kemampuan Keuangan dan Sumber Pembiayaan Lainnya         Pada tahap ini dilakukan kajian terhadap kemampua...
3.       Pemilihan dan Penentuan Kriteria Seleksi Kegiatan Prioritas         Mengingat adanya keterbatasan sumberdaya manu...
•    Mendukung program dan kegiatan dari Provinsi dan Pusat serta dukungan pendanaannya.              Informasi ini semest...
4.       Penetapan Prioritas Pembangunan Sanitasi         Program dan kegiatan prioritas yang telah terpilih tersebut di a...
Manual MP-03 : Internalisasi Program dan Kegiatan PrioritasTujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan komitmen ...
Output1. Perbaikan Bab 3: Konsolidasi Program dan Kegiatan berdasarkan masukan SKPD2. Risalah rapat/presentasi atau lembar...
3.       Konsolidasi Input dan Revisi         Berbagai masukan, saran, informasi baru, dan koreksi tersebut di atas (butir...
Manual MP-04 : Pemrograman dan Penganggaran Kegiatan Jangka MenengahTujuan kegiatan ini adalah memastikan tersusunnya Renc...
Kegiatan1.   Identifikasi Program dan Kegiatan Jangka Menengah2.   Identifikasi Kebutuhan Studi dan Desain Pendukung3.   J...
2.       Identifikasi Kebutuhan Studi dan Disain         Setelah menyusun kegiatan jangka menengah, Pokja selanjutnya meng...
Gambar 2 : Proses Identifikasi Kebutuhan Studi dan Disain, serta PembiayaannyaManual Memorandum Program Sektor Sanitasi   ...
3.       Justifikasi Keuangan dan Pertimbangan Lainnya3.1      Estimasi Kebutuhan Biaya         Estimasi kebutuhan biaya d...
•    Aspek ekonomi: apakah program/kegiatan ini memiliki keuntungan ekonomi, apakah              mengurangi tingkat kerugi...
5.       Menyusun Rancangan Program Jangka Menengah Sanitasi         Menyusun Rancangan Program Jangka Menengah Sanitasi s...
8.       Penyusunan Rencana Pengelolaan8.1      Jadual Pelaksana         Menyusun rencana jadual pelaksanaan program/ kegi...
8.4      Rencana Pengadaan Barang dan Jasa         Menyusun Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement Plan) untuk dar...
Penjelasan TambahanTahun Penyusunan dan Pelaksanaan/Implementasi MPSS:• Tahun n   (misalnya tahun 2011) : tahun awal Penyu...
Manual MP-05 : Pemrograman dan Penganggaran TahunanTersusunnya Rencana Implementasi Tahunan pembangunan sektor sanitasi da...
KegiatanPenyusunan Rencana Implementasi Tahun n+1:1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun n+12...
•    Permasalahan sanitasi yang kritis         •    Kebutuhan dan kesiapan masyarakat setempat         •    Ketersediaan S...
4.       Penetapan Kegiatan dan Anggaran Tahun n+1         Menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun n+2 yang telah d...
4.       Penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun n+2         Pembahasan dan penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran ...
Manual MP-06 : Komitmen atas Program dan KegiatanMemorandum Program Sektor Sanitasi yang disusun ini harus memperoleh duku...
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota

2,360 views

Published on

Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota

Published in: Spiritual, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
205
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota

  1. 1. Seri ManualPengembangan Strategi Sanitasi PerkotaanManualPenyusunan Memorandum ProgramSektor Sanitasi Kabupaten/Kota2011
  2. 2. Seri ManualPengembangan Strategi Sanitasi PermukimanManualPenyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi(MPSS) Kabupaten/Kota2011Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi ii
  3. 3. Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi iii
  4. 4. Kata P PengantarPenyusuunan Memorandum Pro ogram Sekto Sanitasi merupakan tahap ke-4 (empat) da enam or m aritahapan pelaksanaa Program P n an Percepatan Pembanguna Sanitasi P an Permukiman (PPSP). Tah n hapan inipada da asarnya mer rupakan pennjabaran leb lanjut dari tahap k bih Penyusunan Strategi ke-3, yakni PSanitasi Kabupaten n/Kota (SSK yang telah dilaksanakan ole masing-masing Pem K), eh merintahKabupat ten/Kota pes serta Program PPSP. mManual Memorand dum Program ini meru m upakan pandduan tentan proses d ng dan langkah h-langkahpenyusuunan Dokum men Memor randum Proogram Sekto Sanitasi (MPSS) mu or ulai dari koonsolidasikelembaagaan Pokja AMPL/Sanita pemiliha dan penet asi, an tapan progra dan kegia am atan sanitasi prioritasuntuk liima tahun mendatang, penyusuna program dan penganggaran unt an tuk kegiatan jangka nmeneng gah dan ta ahunan, keggiatan kons sultasi dan penyepaka atan program baik di tingkatkabupatten/kota, pr rovinsi mau upun nasionnal, dan penulisan dokkumen MPS Manual ini juga SS.menjelaskan menge enai tata ca Pelaksan ara naan Studi dan Disain, Monitoring dan Evalu g uasi, danpenyusuunan Rencan Impleme na entasi Tahun nan yang haarus dilakuk kan secara b berkelanjuta setiap antahun.Manual ini dihara apkan dapa menjadi pedoman atau panduan bagi semua piha yang at akberkepeentingan dala proses p am pemrograman dan penga anggaran ke egiatan pembbangunan saanitasi ditingkat P Pusat, Provin dan Kab nsi, bupaten/Kota. Dengan Manual ini diharapkan Ka M abupaten/Ko dapat otamenghasilkan sebua dokumen yang berk ah n kualitas, kom utuhan daerah, dan mprehensif, sesuai kebudapat d dipertanggunngjawabkan dari sisi t teknis maup pun dari asspek lain sseperti pem mbiayaan,kelemba agaan, dan kebijakan.Dengan panduan ya menuntu pengguna ang un anya langkah kah, diharapkan dapat dihasilkan h-demi langksebuah d dokumen Memorandum Program ya siap dilak m ang ksanakan.Jakarta, Juni 2011 yukrul AmienIr. M. Sy nDirektur Pengemban r ngan PLPDirektor Jenderal C rat Cipta KaryaKementrian Pekerjaa Umum anManual Mem morandum Progr Sektor Sanita ram asi iv
  5. 5. Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi v
  6. 6. Daftar IsiKata PengantarDaftar IsiDaftar SingkatanBagian 1: Pendahuluan 11. Memorandum Program Sektor Sanitasi dalam Konteks Perencanaan Strategis 22. Tujuan Manual 53. Kelompok Sasaran Manual 64. Diagram Alir Memorandum Program 7Bagian 2: Manual Memorandum Program 151. Manual MP-01 : Konsolidasi Kelembagaan 162. Manual MP-02 : Penetapan Program Prioritas 233. Manual MP-03 : Internalisasi Program Prioritas 384. Manual MP-04 : Pemrograman dan Penganggaran Jangka Menengah 415. Manual MP-05 : Pemrograman dan Penganggaran Tahunan 516. Manual MP-06 : Komitmen atas Program dan Anggaran 547. Manual MP-07 : Penulisan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) 57Bagian 3: Manual Pelaksanaan Studi dan Disain, Monev dan Pemutakhiran RencanaImplementasi Tahunan 618. Manual MP-08 : Pelaksanaan Studi dan Disain Teknis 629. Manual MP-09 : Monitoring dan Evaluasi 6710. Manual MP-10 : Pemutakhiran Rencana Implementasi Tahunan 70Lampiran-lampiran 75A. Daftar Isi Dokumen MPSS 76B. Form Tabel Program dan Kegiatan 79C. Daftar Program/Kegiatan yang dapat dibiayai APBN 81D. Jadual dan Penanggung Jawab Penyusunan Dokumen MPSS 83E. Pedoman Survei dan Pengumpulan Data untuk MPSS 85Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi vi
  7. 7. Daftar SingkatanAMDAL : Analisis Mengenai Dampak LingkunganAMPL : Air Minum dan Penyehatan LingkunganAPBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraAPBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahBABS : Buang Air Besar SembaranganBAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan NasionalDAK : Dana Alokasi KhususDAU : Dana Alokasi UmumDED : Detailed Engineering DesignFS : Feasibility StudyIPAL : Instalasi Pengolahan Air LimbahIPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur TinjaKAK : Kerangka Acuan Kerja atau TOR (Terms of References)KLH : Kementrian Lingkungan HidupK/L : Kementrian dan LembagaKMW : Konsultan Managemen WilayahKPS : Kemitraan Pemerintah dan SwastaKSM : Kelompok Swadaya MasyarakatLARAP : Land Acquisition and Resettlement PlanLSM : Lembaga Swadaya MasyarakatMCK : Mandi Cuci dan KakusMONEV : Monitoring dan EvaluasiMPSS : Memorandum Program Sektor SanitasiMusrenbang : Musyawarah Perencanaan PembangunanPHBS : Pola Hidup Bersih dan SehatPHLN : Pinjaman dan atau Hibah Luar NegeriPIU : Project Implementing UnitPMU : Project Management UnitPOKJA : Kelompok KerjaPPLP : Pengembangan Penyehatan Lingkungan PermukimanPPSP : Percepatan Pembangunan Sanitasi PermukimanRenja : Rencana KerjaRenstra : Rencana StrategisRKA : Rencana Kegiatan dan AnggaranRKPD : Rencana Kerja Pemerintah DaerahRPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRPIJM : Rencana Program Investasi Jangka menengahRPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalManual Memorandum Program Sektor Sanitasi vii
  8. 8. 3R : Reduce, Reuse and RecycleSanimas : Sanitasi berbasis MasyarakatSKPD : Satuan Kerja Perangkat DaerahSPAL : Sistem Penyaluran Air LimbahSPAM : Sistem Penyediaan Air MinumSPM : Standar Pelayanan MinimumSSK : Strategi Sanitasi KotaTAPD : Tim Anggaran Pemerintah DaerahTPA : Tempat Pemrosesan AkhirTPS : Tempat Penampungan SementaraTPST : Tempat Pengelolaan Sampah TerpaduTTPAMS : Tim Teknis Pembangunan Air Minum dan Sanitasi (dahulu TTPS)Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi viii
  9. 9. Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi ix
  10. 10. Manual Memorandum ProgramSektor Sanitasi (MPSS) Kabupaten/KotaPendahuluan
  11. 11. 1.1 Memora andum Progra dalam Kon am nteks Perenca anaan Strateg Sanitasi gis1.11 Latar Belakang Penyusuna Memorandum Program Sekt Sanitasi (MPSS) an m tor merupaka suatu tahapan antara, yaitu setelah penyusun an n s nan Strategi Sa anitasi Kabupaten n/Kota (SSK) dan sebelum dimulain nya pelaksanaan pembangunan (implementasi). Penyusunan MP n PSS ini dimaksudkan untuk m mempertegas pro ogram/kegiatan aapa yang akan dilaksanakan s n selama 1-5 tahun mendatang, b baik tentang lookasi, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, bia aya yang dibuutuhkan, dan yan paling penting kepastian sumb ng g, ber dananya. MPSS me erupakan penjaba aran lebih lanjut dari program d t dan kegiatan yang telah dit tetapkan dalam Strategi Sanit m tasi Kabupaten n/Kota (SSK). SS lebih fokus pada program d SK p dan kegiatan d bagaimana c dan cara mencapai tuujuan pembangun nan sanitasi da alam 5 tahun me endatang sesuai dengan visi dan m d misi sanitasi k kabupaten/kota. Sedangkan MPSS lebih fokus pa S ada bagaimana memastikan st trategi tersebut berjalan, khususn b nya dengan sk kenario strategi pendanaannya. SSK adalah tenta S ang perumusan strategi sanitasi, sedangkan MPSS adalah tenta ang Gambar 1 Tahapan PPSP bagaimana melaksanakan strategi ters n sebut (strategy implementation) guna menc capai tujuan/sassaran yang telah ditentukan dengan mempert timbangkan sega kemampuan dan ala sumberdaya yang ada (keu uangan, kelembag gaan, SDM, dll), baik di tingkat Pu usat, Daerah mau upun masyaraka Untuk jelasnya dapat dilihat pad gambar beriku ini. at. a da utManual Memorandum ProM ogram Sektor Sanitasi 2
  12. 12. Kegiatan implementasi Strategi dalam Program PPSP berjalan seiring dengan kegiatan: • Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan • Pengembangan kelembagaan dan peraturan • Pemantauan, pembimbingan, evaluasi dan pembinaan Adanya dukungan kegiatan tersebut di atas diharapkan dapat mempercepat dan memudahkan proses pelaksanaaan/implementasi strategi. Salah satunya adalah terlaksananya proses adopsi (buy in) dan meningkatnya dukungan para pemangku kepentingan, baik selama penyusunan Memorandum Program maupun dalam pelaksanaannya nanti. Keberhasilan proses adopsi ini membutuhkan beberapa persyaratan, di antaranya terjalinnya komunikasi yang efektif antar pemangku Gambar 2 Proses MPSS dan Kiatannya dengan Tahapan PPSP kepentingan, adanya kesepahaman atas tujuan dan sasaran yang harus dicapai, dan adanya umpan-balik secara berkala atas pencapaian strategi. Proses pelaksanaan mencakup formalisasi proses, koordinasi, sinkronisasi, penerjemahan strategi menjadi tindakan, mencegah terjadinya penundaan pelaksanaan, dan seterusnya. Sedangkan bentuk dukungan yang diharapkan adalah tersedianya sumberdaya manusia yang memadai dan terlatih, adanya komitmen dari eksekutif dan para stakeholder sanitasi, alokasi sumberdaya, koordinasi yang efektif, budaya kerja, dan sebagainya. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 3
  13. 13. Gambar 3 Memorandum Program Sebagai Implementasi StrategiManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 4
  14. 14. 1.2 Definisi Memorandum Program Sektor Sanitasi Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) merupakan terminal seluruh program dan kegiatan pembangunan sektor sanitasi kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan masyarakat setempat dalam kurun waktu 5 tahun, yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber: APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, Bantuan Luar Negeri (pinjaman maupun hibah), swasta maupun masyarakat, dan sebagainya. Sebagai suatu terminal, Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) akan merangkum masukan dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), jika memang dokumen ini telah disusun sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya seperti RTRWK, RPJMD, Renstra Kabupaten/Kota, RKA KL, dan lain-lain. Memorandum Program merupakan justifikasi dan komitmen pendanaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, atau dari lembaga lainnya untuk program/kegiatan yang telah Gambar 4 Definisi Memorandum Program teridentifikasi. Memorandum Program merupakan landasan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan strategi pembangunan sektor sanitasi dalam jangka menengah (5 tahun). Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sebagai landasan pembangunan sanitasi yang mengikat bagi para pemangku kepentingan, maka Memorandum Program (MPSS) tersebut harus dilegalisasi/ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu Bupati/Walikota, Gubernur, dan perwakilan dari Pemerintah Pusat.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 5
  15. 15. 1.3 Posisi Memorandum Program Dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan sektor sanitasi permukiman terdapat 4 kegiatan utama yang saling berkaitan, yaitu: 1. Proses Perencanaan Strategi. Kegiatan ini menitikberatkan proses konsolidasi berbagai dokumen strategi dan perencanaan pembangunan sanitasi, utamanya adalah RPJMD, RPIJM, RKA KL, RTRW, dll. Hasil konsolidasi tersebut kemudian dirangkum pada Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan hasil analisis komprehensif atas kondisi dan permasalahan sanitasi serta kebutuhan kabupaten/kota. 2. Proses Pemrograman atau Memorandum Program. Kegiatan pada tahap ini adalah menjabarkan program dan kegiatan tiap-tiap subsektor (air limbah, persampahan, drainase, dan higiene) dengan mempertimbangkan aspek cakupan pelayanan, rencana investasi, kebutuhan studi dan disain (baik teknis maupun non-teknis), pengelolaan, Operasi dan Gambar 5 Posisi Memorandum Program Pemeliharaan (O&M), dan pendanaan,dll. Memorandum Program yang telah disepakati tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan Anggaran, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pusat. 3. Implementasi. Kegiatan pada tahap ini adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kegiatan non-fisik (pengembangan masyarakat, pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM, dll). 4. Monitoring dan Evaluasi (Monev). Kegiatan pada tahap ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut di atas (butir 1, 2, dan 3). Monitoring dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggungjawab masing-masing, yaitu tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Guna menunjang Monev dibutuhkan dukungan Sistem Informasi Manajemen (berbasis web) yang memadai.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 6
  16. 16. 1.4 Proses Penyusunan Memorandum Program Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) terdiri atas beberapa kegiatan utama, yaitu: 1) Proses Review Dokumen yaitu kegiatan pengkajian beberapa dokumen perencanaan dan program pembangunan yang terkait sektor sanitasi, seperti: (1) Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) dari Kementrian Kesehatan (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) dari Kementrian Dalam Negeri (3) Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM bidang Pengembangan PLP/Sanitasi) (4) Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang telah disiapkan oleh Pokja Kab/Kota (5) Dokumen lainnya, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJMD, dll. 2) Proses Konsolidasi dan Prioritasi Program dan Kegiatan berdasarkan hasil kajian tersebut di atas (butir 1), yang terdiri atas program infrastruktur maupun non-infrastruktur. Hasil dari kegiatan ini adalah: (1) Daftar Panjang Program dan Kegiatan (long-list) (2) Daftar Program dan Kegiatan Prioritas (short-list) yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mendatang. 3) Proses Identifikasi Kebutuhan Studi dan Disain Teknis untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut di atas (butir 2), misalnya: (1) Master Plan (2) Studi Kelayakan (3) DED (dilengkapi dengan RAB dan Dokumen Tender) (4) Studi Lingkungan (AMDAL), dll. 4) Proses penyusunan Memorandum Program yang berisikan: (1) Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi (2) Rencana Implementasi Jangka Menengah (3) Rencana Implementasi Tahunan (4) Rencana Pengelolaan Program (pengorganisasian, pendanaan, penjadualan, dll) (5) Lampiran-lampiran, dan data pendukungManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 7
  17. 17. Dokumen Memorandum Program ini selanjutnya menjadi acuan dalam proses Penganggaran, baik yang dilakukan di tingkat Pusat maupun Daerah. Hasil dari proses penganggaran ini adalah (a) kegiatan/proyek disetujui untuk dilaksanakan atau (b) ditunda atau tidak dilanjutkan. Kegiatan/proyek yang anggarannya telah disetujui dan tersedia kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan (implementasi): • Pelaksanaan Studi dan Disain Teknis • Pembangunan infrastruktur dan non-infrastruktur. Bagi kegiatan/proyek yang anggarannya belum tersedia direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya (n+2). Kegiatan-kegiatan ini kemudian masuk ke dalam Daftar Tunggu (Waiting List). Selama proses tersebut di atas secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Hasil dan rekomendasi Monev kemudian menjadi masukan bagi pemutakhiran dan penyempurnaan Dokumen Memorandum Program untuk tahun berikutnya (n+2). Proses ini dilakukan berulang-ulang (repetitive) setiap tahun. Hasil monitoring dan evaluasi dari seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut di atas kemudian dirangkum dalam Laporan Tahunan Sektor Sanitasi (Sanitation Sector Annual Progress Report). Gambar 6 Proses Penyusunan Memorandum ProgramManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 8
  18. 18. 2. Tujuan Manual Manual Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota merupakan pelengkap dari Seri Manual PPSP yang dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Manual tersebut adalah • Manual A : Pengenalan Program dan Pembentukan Pokja • Manual B : Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi (Penyusunan Buku Putih) • Manual C : Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota • Manual D : Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi Tujuan Manual Memorandum Program adalah sebagai pedoman dalam proses penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). Dengan adanya Manual ini diharapkan proses penyusunan dapat berlangsung dengan efisien dan efektif, mampu menghasilkan produk dokumen yang baik dan memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat, maupun bagi stakeholder lainnya seperti dunia usaha, masyarakat, dan kalangan donor.3. Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran dari Manual Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/ Kota (MPSS) adalah: 1. Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, sebagaimana ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota, merupakan penanggung jawab utama, koordinator, dan penulis naskah Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). Pokja Kabupaten/Kota juga bertanggung jawab memutakhirkan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS), khususnya yang terkait dengan Pemrograman dan Penganggaran Tahunan. Pokja AMPL/Sanitasi kabupaten/Kota bersama SKPD terkait mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 9
  19. 19. 2. Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur, bertanggung jawab dalam memberikan arahan, saran, masukan, dan mengkoordinasi Kabupaten/Kota selama proses penyusunan Memorandum Program. Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi bersama SKPD terkait bertanggung jawab mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi. 3. Pokja AMPL/Sanitasi Nasional Pokja AMPL/Sanitasi Nasional bertanggung jawab memberikan arahan, saran, dan masukan selama proses penyusunan Memorandum Program. Pokja AMPL/Sanitasi Nasional bersama PMU/PIU mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBN untuk masing-masing Kementrian dan Lembaga. 4. Satuan Kerja Kementrian/Lembaga (KL) Para Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan masukan, saran, koreksi, dan arahan selama proses penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi. 5. Pihak Terkait Lainnya Sebagai panduan bagi pihak terkait lainnya seperti Tim Konsultan, Pelatih, dan Fasilitator yang bertanggung jawab dalam memberikan bantuan teknis, pelatihan, pendampingan dan fasilitasi kepada Pokja AMPL/Sanitasi baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi maupun nasional.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 10
  20. 20. 4. Bagan Alir Penyusunan Memorandum Program Gambar 7 Bagan Alir Penyusunan Memorandum ProgramManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 11
  21. 21. Gambar 8 Kaitan antara SSK dengan Memorandum ProgramManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 12
  22. 22. Gambar 9 Pelaksanaan Studi dan DisainManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 13
  23. 23. Gambar 10 Implementasi Kegiatan dan KonstruksiManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 14
  24. 24. Manual Memorandum ProgramSektor Sanitasi Kabupaten/KotaPenyusunan Memorandum ProgramSektor Sanitasi
  25. 25. Manual MP-01: Konsolidasi KelembagaanTujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan komitmen para stakeholder dalam penyusunan MemorandumProgram dan proses penganggaran pembangunan sektor sanitasi.DeskripsiSeperti proses penyusunan Buku Putih dan SSK, Kelompok Kerja (Pokja) di kabupaten/kota berperanpenting dalam penyusunan dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). Keberhasilanpenyusunan dan kualitas dokumen MPSS ditentukan apakah suatu Pokja memiliki komitmen, kesungguhan,kesiapan, dan sumberdaya yang memadai untuk mewujudkannya.Sebelum proses penyusunan MPSS dimulai, pihak-pihak yang berkepentingan di kabupaten/kota harusmemastikan bahwa Pokja memang benar-benar siap secara operasional: memiliki SK yang jelas danstrukturnya pun sesuai pedoman kelembagaan yang diberikan oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri,termasuk di dalamnya tersedianya dana operasional untuk tahun berjalan.Hanya dengan Pokja yang siap sajalah, proses advokasi untuk meningkatkan pemahaman dan komitmenstakeholder dalam penyusunan Memorandum Program dan proses penganggaran pembangunan sektorsanitasi bisa dijamin.Terwujudnya kesepakatan dan komitmen atas Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi dari parapemangku kepentingan baik pemerintah kabupaten/kota dan provinsi maupun pusat. Dengan adanyapenandatanganan atau legalisasi dokumen MPSS ini diharapkan penganggaran dan pelaksanaan kegiatandapat berlangsung sesuai rencana.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 16
  26. 26. Kegiatan1. Advokasi MPSS dalam konteks Program PPSP2. Pemeriksaan Status Kelembagaan Pokja AMPL/Sanitasi3. Penyusunan dan Distribusi Rencana Kerja Pokja AMPL/Sanitasi4. Peningkatan Kapasitas Pokja AMPL/Sanitasi5. Komitmen dan Kerangka Legalisasi Dokumen MPSSOutput1. Masukan dan Penulisan “Bab 1: Pendahuluan” Dokumen MP.2. Rencana Kerja Pokja dalam Penyusunan MP3. Dokumen MPSS yang telah ditandatangani oleh para pemangku kepentinganPenjelasan Kegiatan1. Advokasi MPSS dalam Konteks PPSP Kegiatan advokasi MPSS dalam konteks PPSP bertujuan untuk memberikan pemahaman MPSS kepada Pimpinan Daerah, Kepala SKPD beserta jajarannya, dan stakeholder sektor sanitasi lainnya di daerah dengan harapan meningkatnya dukungan dan komitmen mereka selama proses penyusunan MPSS. Hal lain yang diharapkan adalah mewujudkan komitmen atas program dan kegiatan sanitasi yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mendatang. Salah satu kegiatan advokasi yang harus dilakukan adalah sosialisasi dan presentasi Tujuan dan Manfaat MPSS, dan Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi di Forum SKPD Kabupaten/Kota.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 17
  27. 27. 2. Pemeriksaan Status Kelembagaan Pokja2.1 Eksistensi Pokja Keberadaan Pokja harus dipastikan sebelum kabupaten/kota memulai penyusunan MPSS. Pelajari SK Bupati/Walikota tentang Pembentukan Pokja, dan periksa/pastikan apakah: • SK tersebut masih berlaku atau sudah berakhir. Jika berakhir, upayakan untuk diperpanjang masa berlakunya. • Anggaran operasional Pokja telah tersedia dan mencukupi • Sarana dan prasarana Pokja telah tersedia dan mencukupi2.2 Struktur Organisasi Pokja juga perlu memastikan apakah struktur organisasi Pokja telah sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan Dirjen Bina Bangda Kemendagri (lihat Buku Pedoman Pedoman Penyiapan Kelembagaan dan Indikasi Pelaksanaan PPSP). Perlu juga dipastikan bahwa anggota Pokja yang ditunjuk/ditugaskan benar-benar siap bekerja. Bila terjadi kekosongan segera cari penggantinya.2.3 Koordinasi Pokja harus memastikan agar koordinasi internal Tim Pokja berjalan dengan baik. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dan segera perbaiki. Pokja harus memastikan keefektifan jalur komunikasi dan koordinasi dengan berbagai tingkatan pemerintahan seperti: SKPD Kabupaten/Kota sendiri, Pokja Provinsi, dan para Satker di Provinsi, serta Pokja Nasional AMPL, khususnya PMU/PIU program PPSP.2.4 Hubungan Stakeholder Pokja perlu memeriksa kualitas hubungan Tim Pokja AMPL/Sanitasi dengan para stakeholder sanitasi lain seperti: kalangan akademik, swasta, media massa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pertahankan jika sudah cukup baik. Perbaiki bila ada hambatan. Pokja juga perlu membangun hubungan baik dengan konsultan, fasilitator, dan para pihak yang mendukung PPSP.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 18
  28. 28. 3. Penyusunan dan Distribusi Rencana Kerja Pokja3.1 Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja Pokja mencakup seluruh kegiatan yang akan dilakukan Pokja selama proses penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS), menyangkut rapat-rapat internal, lokakarya, perjalanan dinas, kegiatan konsultasi, koordinasi, dan penulisan dokumen MPSS. Pokja perlu melakukan beberapa kegiatan di antaranya adalah: • Diskusi internal Pokja AMPL/Sanitasi mengenai rencana kerja • Penyusunan Rencana Kerja tahunan • Penyepakatan Rencana Kerja yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengarah dan Tim Teknis Pokja.3.2 Distribusi Rencana Kerja Rencana Kerja yang telah disusun dan disepakati bersama kemudian didistribusikan kepada pihak- pihak terkait dan menjadi pegangan selama proses penyusunan MPSS. Pihak-pihak yang perlu mengetahui Rencana Kerja adalah: • Kepala SKPD Kabupaten/Kota • Pokja Provinsi, SKPD Provinsi, dan Satker APBN di Provinsi • Pokja Nasional dan PMU/PIUManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 19
  29. 29. 4 Peningkatan Kapasitas Pokja4.1 Pelatihan4.1.1 Pelatihan Penyusunan Memorandum Program Sebelum mulai menyusun Dokumen MPSS, Tim Pokja diharuskan menguasai beberapa materi teknis yang diberikan melalui pelatihan. Di antara materi yang perlu dikuasai Tim Pokja adalah: • Pengantar Memorandum Program Sektor Sanitasi • Proses Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) • Proses Penganggaran Kegiatan Sektor Sanitasi • Proses Monitoring dan Evaluasi4.1.2 Pelatihan lainnya (opsional, sesuai kebutuhan Pokja) Pelatihan ini merupakan “pilihan” atau “opsional” bagi Tim Pokja. Beberapa alternatif materi pelatihan yang disarankan di antaranya: • Peningkatan kemampuan advokasi, komunikasi dan kampanye publik • Pengembangan manajamen, kerjasama tim, dan kepemimpinan • Perencanaan dan Manajemen Keuangan Negara • Pembuatan Proposal Proyek atau Project Digest • Kemitraan Pemerintah-Swasta, dsb4.2 Pendampingan Selama pelaksanaan tugas Tim Pokja, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, akan didampingi oleh fasilitator (Fasilitator Kab/Kota dan Fasilitator Propinsi) dan Tim Tenaga Ahli. Fasilitator akan mendampingi Tim Pokja selama proses penyusunan Memorandum Program, utamanya pada tahapan: • Pengumpulan data dan observasi lapangan • Pengkajian dokumen-dokumen perencanaan • Proses seleksi dan prioritasi program dan kegiatanManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 20
  30. 30. • Proses pengganggaran melalui APBN dan APBD • Tata cara memperoleh bantuan luar negeri (hibah, pinjaman lunak) • Pengembangan alternatif pendanaan (swasta, masyarakat, lembaga sosial, dll) • Identifikasi kebutuhan Studi dan Disain Teknis yang dibutuhkan Sedangkan Tim Tenaga Ahli multidisiplin akan membantu Pokja dalam mendalami aspek-aspek: • Teknis (air limbah, drainase, dan persampahan) dan • Non-teknis: kelembagaan, keuangan/pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat, kemitraan pemerintah-swasta, PHBS, dll.4.3 Pertukaran Pengalaman Dalam rangka memperluas wawasan dan mendapatkan informasi terkini mengenai sanitasi, Pokja AMPL/Sanitasi disarankan mengikuti berbagai program pertukaran pengalaman dan jejaring (networking), baik yang dilaksanakan oleh PPSP, AKKOPSI maupun institusi lainnya. Beberapa program pertukaran yang disarankan di antaranya adalah menghadiri City Sanitation Summits yang merupakan Lokakarya Reguler AKKOPSI, Konferensi Sanitasi Nasional, dan sebagainya.4.4 Rujukan Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan mendapatkan informasi terkini mengenai sanitasi, Pokja AMPL/Sanitasi disarankan untuk mengakses berbagai rujukan yang tersedia, baik berupa panduan, manual, majalah, newsletter, maupun dokumen-dokumen yang tersimpan pada situs www.sanitasi.or.id atau situs-situs sanitasi lain.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 21
  31. 31. 5. Komitmen dan Kerangka Legalisasi Dokumen MPSS Keberhasilan pelaksanaan Memorandum Program ini sangat ditentukan oleh Komitmen kelembagaan, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, utamanya dalam penyediaan anggaran, sumberdaya manusia, dan sumberdaya pendukung lainnya. Komitmen ini diwujudkan melalui legalisasi atau penandatanganan Dokumen MPSS oleh para pemangku kepentingan, yaitu: • Tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota • Tingkat Provinsi oleh Gubernur • Perwakilan dari Pemerintah Pusat Langkah-langkah yang harus dilakukan • Advokasi akan pentingnya kesepakatan dan legalisasi MPSS kepada para pihak tersebut di atas • Komunikasi rutin dengan para pihak tersebut di atas untuk setiap kemajuan (progress) selama proses penyusunan Dokumen MPSS • Mengikuti forum-forum pembahasan, baik di tingkat Kota, Provinsi maupun Pusat, yang melibatkan perwakilan dari masing-masing pemangku kepentingan tersebut di atas (TTPAMS, PMU, PIU, Pokja, SKPD, Satker, dll). • Menyampaikan laporan berkala kepada para pihak tersebut beserta jajarannya mengenai daftar Program/Kegiatan Sanitasi, baik jangka menengah maupun tahunan. • Mempersiapkan konsep Memorandum Program yang akan ditandatangani. • Penandatanganan Dokumen Memorandum Program oleh para pihak tersebut di atas Mengingat pentingnya legalisasi Dokumen MPSS, maka kegiatan advokasi, komunikasi, koordinasi dan pengembangan kelembagaan selama proses penyusunan MPSS harus terus dipelihara dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini akan membantu mempercepat proses legalisasi Dokumen MPSS.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 22
  32. 32. Manual MP-02: Penetapan Program PrioritasTujuan kegiatan ini adalah ditetapkannya Program Prioritas Sanitasi Kabupaten/Kota yang terpadu dan menyeluruh untukjangka waktu lima tahun ke depan.DeskripsiTiap-tiap kabupaten/kota memiliki persoalan sanitasi berbeda-beda. Ada satu kabupaten/kota yangpersoalan sanitasinya lebih didominasi oleh masalah air limbah. Kabupaten/kota lain justru bermasalahdengan pengelolaan limbah padat atau persampahan. Sementara kabupaten/kota lain punya permasalahansanitasi yang lebih komplek: air limbah, persampahan, bahkan PHBS masyarakat pun juga bermasalah. Padasisi lain, kabupaten/kota juga dihadapkan pada keterbatasan pendanaan dan sumberdaya lain.Dengan demikian, kegiatan ini harus mampu melahirkan atau menetapkan prioritas pembangunan sanitasikabupaten/kota yang bersangkutan dalam kurun lima tahun mendatang. Hal ini tentu tidak mudah. Tetapijika kabupaten/kota tidak menetapkan prioritasnya, maka akan sulit bagi kabupaten/kota menyelesaikanpermasalahan-permasalahan utama sektor sanitasi di wilayahnya.Kegiatan1. Review Kerangka Kerja Logis (KKL) Program Pembangunan Sanitasi2. Konsolidasi dan Integrasi Program dan Kegiatan (fisik dan non fisik)3. Pemilihan dan Penentuan Kriteria Seleksi Kegiatan Prioritas4. Penetapan Prioritas Pembangunan SanitasiManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 23
  33. 33. Output1. Masukan dan Penulisan “Bab 2: Kerangka Kerja Logis Pembangunan Sanitasi Kabupaten/Kota” Dokumen MP2. Masukan dan Penulisan “Bab 3: Konsolidasi Program dan Kegiatan” Dokumen MPPenjelasan Kegiatan1. Review Kerangka Kerja Logis (KKL) Program Pembangunan Sanitasi Tujuan langkah ini adalah memastikan (ulang) bahwa kegiatan yang diusulkan telah memenuhi kerangka logis terkait pemenuhan visi dan misi sanitasi kabupaten/kota. Proses ini sebenarnya sudah dilakukan ketika Pokja ketika menyusun Program dan Kegiatan dalam SSK. Penggunaan Kerangka Kerja Logis (Logical Framework Analysis atau LFA) ini akan memudahkan Pokja memahami latar belakang dan proses perumusan dari setiap usulan program dan kegiatan. Tinjauan KKL atau LFA ini mencakup aspek-aspek berikut ini: • Isu dan permasalahan • Tujuan dan sasaran • Pendekatan dan Strategi Pembangunan • Kebijakan • Program • Ruang lingkup kegiatan • Output • Outcome • Penilaian Kinerja.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 24
  34. 34. Penjelasan dari masing-ma asing aspek dalam Kerangka Kerja L m Logis tersebut ada sebagai berik alah kut: 1. Isu da Permasalahan adalah rumusa permasalahan yang dihadapi oleh masing-ma an n an n asing salnya aspek teknis dan kualitas pelayanan, efekt subsektor sanitasi, mis tivitas dan koordinasi mbagaan sanitasi, kepatuhan terha kelem adap peraturan, ketersediaan pembiayaan dan upaya pengeembangan sumber pendanaan alternatif, peningkata partisipasi mas an syarakat, peningk katan invest sektor swasta, dll. tasi 2. Tujuan dan Sasaran ad n dalah tujuan dan sasaran yang ha arus dicapai melalui kegiatan terse ebut. Selara dengan tujuan d sasaran Program PPSP, yaitu : as dan a. Bebas BAB Sem mbarangan b. Pengolahan sam mpah 3R dan TPA Sanitary Landfill A c. Bebas genanga di kawasan perkotaan an 3. Strate dan Kebijaka adalah pilihan strategi dan ke egi an n mencapai tujuan dan ebijakan untuk m sasara tersebut di atas. an 4. Progra adalah penja am abaran strategi dan kebijakan m d menjadi program- -program priorita di as masing-masing subsekt sanitasi. tor 5. Kegiat adalah penjabaran program menjadi sejumlah kegiatan yang ha tan m arus dilakukan se ecara bertah (baik tahunan maupun beberapa tahun). hap n 6. Outpu adalah hasil y ut yang dicapai dari pelaksanaan ke i egiatan, misalnya terbangunnya M MCK, sistem perpipaan, TPS Sampah dan TPA Sampah, saluran-saluran draina m ase, atau tersedianya truk pengangkut sampa peralatan kom ah, mposting, dll. ome adalah manf 7. Outco faat yang diperoleh masyarakat a atas output yang dihasilkan terse g ebut, nya meningkatnya kualitas da kesehatan lingkungan perm misaln an mukiman, pelaya anan persam mpahan yang se emakin baik dan aman bagi lin n ngkungan, terbebbasnya kawasan dari genan ngan, meningkatny kesadaran hidu sehat,dll. ya up 8. Penila aian Kinerja adala Standar Pelay ah SPM) yang harus dicapai. Penilaian ini yanan Minimal (S dilakukan secara berkala.Manual Memorandum ProM ogram Sektor Sanitasi 25
  35. 35. 2. Konsolidasi dan Integrasi Program dan Kegiatan Konsolidasi dan integrasi Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi merupakan hasil baca-ulang dan analisis dari usulan program dan kegiatan dalam Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK), dan dalam keadaan tertentu juga integrasi program/kegiatan yang tidak/belum tercantum dalam SSK. Diagram di bawah ini menjelaskan bagaimana proses integrasi dijalankan. Gambar 1 :Dokumen Perencanaan sebagai masukan dalam Penyusunan MPSS2.1 Inventarisasi dan Baca Ulang Dokumen Perencanaan Sanitasi Kabupaten/Kota Pertama-tama, Pokja perlu mengumpulkan kembali dokumen-dokumen perencanaan, khususnya yang terkait dengan pembangunan sanitasi. Paling tidak, Buku Putih, SSK, RPIJM, dan Dokumen Perencanaan K/L lain. Sebenarnya sebagian besar dokumen tersebut telah terkumpul pada saat Pokja Kabupaten/Kota menyusun Buku Putih dan SSK. Namun demikian, Pokja masih perlu memutakhirkan data, melakukan konfirmasi ulang, dan peninjauan langsung ke lapangan apabila diperlukan, khususnya pada program dan kegiatan yang strategis dan prioritas.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 26
  36. 36. Selain SSK sebagai dasar atau input utama dalam penyusunan Memorandum Program, Pokja perlu juga membaca-ulang Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM, bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman) dan Rencana Kerja dari Kementrian dan Lembaga (RKA K/L) terkait PPSP, utamanya Kementrian Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Negara Perumahan Rakyat, dll. Beberapa hal yang patut menjadi perhatian adalah: • Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) : Visi dan Misi sanitasi, Strategi Jangka Menengah, Program dan Kegiatan (5 tahunan) seluruh subsektor. • Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM, bidang PLP): Program dan kegiatan di subsektor air limbah, persampahan, drainase, termasuk kegiatan pengembangan masyarakat, kelembagaan dan pelatihan. • Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA KL) dari berbagai sektor (5 tahunan) yang mencakup aspek Kesehatan, Partisipasi Masyarakat dan Jender, Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas, Keuangan, Komunikasi, Lingkungan Hidup, dll.2.2 Pemutakhiran Daftar Panjang Program dan Kegiatan Berdasarkan hasil baca ulang dari sejumlah dokumen Perencanaan tersebut di atas (butir 2.1) selanjutnya Tim Pokja melakukan kompilasi dan tabulasi Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Mengingat jumlah program dan kegiatan yang relatif banyak dan bervariasi, maka Pokja harus menghindari terjadinya tumpang-tindih atau duplikasi Program dan Kegiatan. Hasil konsolidasi tersebut di atas kemudian dituangkan kedalam Tabel Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Kabupaten/Kota 5 (lima) tahunan yang memuat informasi tentang: • Nama Program • Nama Kegiatan • Lokasi KegiatanManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 27
  37. 37. • Volume Kegiatan • Biaya yang dibutuhkan • Tahun pelaksanaan dan jangka waktu pelaksanaannya • Sumber pembiayaan (APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BLN/Hibah, lainnya) • Dinas/Instansi pelaksana, baik SKPD di daerah maupun pusat • Identifikasi Studi-studi dan disain teknis yang dibutuhkan. • Identifikasi kebutuhan untuk mendukung operasional dan pemeliharaan (O&M). Penjelasan mengenai materi yang harus diisi pada Tabel Daftar Panjang Program dan Kegiatan Sanitasi adalah sebagai berikut: Tabel 1 : Penjelasan Tabel Program dan Kegiatan No. Materi Penjelasan Keterangan 1. Nama Program Nama dari Program tersebut. Gunakan nama program dan kegiatan 2. Nama Kegiatan Nama dari Kegiatan tersebut. sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006. 3. Lokasi Kegiatan Lokasi dapat berupa nama Periksa kembali kesesuaiannya dengan desa/kelurahan atau nama jalan, Area Beresiko Sanitasi (SSK) kawasan, sungai 4. Volume Kegiatan Volume kegiatan dapat berupa panjang, luasan, kubikasi, paket, kawasan, dll. 5. Estimasi Biaya Perkiraan biaya per kegiatan Harga Satuan adalah harga dasar yang telah ditentukan dalam Peraturan setempat, atau harga pasar yang wajar Estimasi Biaya adalah perkalian antara volume dengan harga satuan Estimasi Biaya juga dapat menggunakan besaran biaya yang umum dilakukan di daerah (dengan mempertimbangkan eskalasi).Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 28
  38. 38. No. Materi Penjelasan Keterangan 6. Tahun Pelaksanaan Dirinci menjadi tahun pertama, Tahun pertama = tahun n+1, dimana n kedua, sampai dengan kelima merupakan tahun penyusunan MPSS. 7. Sumber Anggaran Pemerintah : APBD Sumber pendanaan APBD harus Pembiayaan Kab/Kota, APBD Provinsi, APBN. direncanakan sejak dari awal Anggaran non-Pemerintah : BUMD, Musrenbang Kab/Kota dan RKPD, KUA swasta, masyarakat, bantuan luar dan PPAS. Sementara dari Pusat dan negeri (hibah atau pinjaman). Hibah melalui RKA K/L. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat dan swasta harus dikelola secara khusus. 8. Instansi Pelaksana Instansi yang akan melaksanakan Baik di tingkat kabupaten/kota (SKPD) kegiatan tersebut dan juga maupun provinsi bertanggung jawab atas anggarannya Berikut ini disajikan ilustrasi mengenai pengelompokkan program dan kegiatan agar dapat menghindarkan terjadinya tumpang tindih atau duplikasi: Ilustrasi 1 : Penjabaran dan Konsolidasi Program dan KegiatanManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 29
  39. 39. Pengelompokan program dan kegiatan pembangunan sanitasi dilakukan sebagai berikut: • Program dikelompokkan berdasarkan sub-sub sektor sanitasi, yaitu: Air limbah, Persampahan, dan Drainase. • Program dari masing-masing sub-sub sektor tersebut di atas kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub-sub Program • Sub-sub Program tersebut terdiri dari sejumlah kegiatan, baik fisik (konstruksi, pengadaan barang dan alat, dan lahan) maupun non-fisik (studi dan disain, pelatihan, bantuan teknis, pendampingan, pengembangan kelembagaan, pengembangan masyarakat, PHBS dll)2.2.1 Pengelompokkan Program dan Kegiatan Pengelompokan dilakukan berdasarkan subsektor sanitasi, misalnya Air Limbah • Prasarana dan Sarana Air Limbah Terpusat Skala Kota • Prasarana dan Sarana Air Limbah Sistem Setempat dan Komunal Drainase • Rehab/Peningkatan/Pembangunan Drainase Perkotaan Persampahan • TPA Sampah dan Pengadaan Alat Berat Persampahan Kota • Prasarana dan Sarana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu / 3R • Alat angkut sampah • Pewadahan sampah Kegiatan non-fisik sebagai pendukung kegiatan tersebut di atas: • Penyiapan dan pengembangan masyarakat, dan kegiatan PHBS • Pengembangan kapasitas kelembagaan dan pelatihan • Penyiapan kerjasama kemitraan Pemerintah-Swasta • Perbaikan sistem tarif dan tata cara penarikannya • Penyiapan peraturan dan produk hukum lainnya di bidang sanitasi, dll.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 30
  40. 40. 2.2.2 Keterkaitan dan Pentahapan Program dan Kegiatan Masing-masing program dan kegiatan dijabarkan lebih lanjut sehingga dapat digambarkan keterkaitan, urut-urutan, dan pentahapannya. Dianjurkan agar dibuat dalam skema atau diagram alir sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini. Proses ini dilakukan bersama-sama dengan menggunakan alat bantu (sticky cloth dan kertas metaplan, atau dengan menggunakan perangkat lunak Mind Mapping) untuk membantu proses brainstorming dan pengembangan ide/konsep. Ilustrasi 2 : Program yang Telah Dikelompokkan dan DisistematisasikanManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 31
  41. 41. Secara umum proses dan pentahapan untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi mulai dari studi, konstruksi sampai dengan pemanfaatan dapat diuraikan sebagai berikut: • Studi Pra Kelayakan, Studi Kelayakan, Studi AMDAL • Perencanaan Teknis (DED) • Penyiapan dan Pengembangan Masyarakat • Pengembangan Kelembagaan dan Pelatihan • Rehabilitasi, Peningkatan, Pembangunan Infrastruktur • Pengadaan Peralatan dan Barang • Supervisi, Monitoring dan Evaluasi • Operasi dan Pemeliharaan Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar berikut ini:Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 32
  42. 42. 2.2.3 Kajian Kemampuan Keuangan dan Sumber Pembiayaan Lainnya Pada tahap ini dilakukan kajian terhadap kemampuan keuangan dari berbagai sumber pembiayaan yang mungkin, baik dari Pemerintah (APBN dan APBD) maupun non-Pemerintah seperti masyarakat, swasta, hibah atau bantuan luar negeri. Hal lain yang perlu dikaji adalah kecenderungan (trend) dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengalokasi anggaran untuk pembangunan sektor sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) dalam beberapa tahun terakhir ini. Umumnya informasi ini telah tersedia dalam Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Kab/Kota harus melakukan studi dan analisis terhadap APBD Kab/Kota ybs untuk mengetahui potensi pendanaan dari APBD. Sementara untuk sumber lainnya seperti K/L memerlukan konfirmasi dari K/L terkait kebijakan K/L tahun mendatang. Selanjutnya adalah menetapkan sumber-sumber pendanaan untuk masing-masing program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing dinas/instansi dan ketentuan yang berlaku. Sebagai contohnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini. Program dan Kegiatan Prioritas Sektor Sanitasi Subsektor : Air Limbah Kabupaten/Kota : .......... Total Biaya Indikasi Sumber Pembiayaan (x Rp 1000) No. Program dan Kegiatan Lokasi Keterangan (x Rp.1000) APBN APBD Prov APBD Kota Masyarakat PHLN A. Program A 1 Kegiatan A-1 Kelurahan A 1.000.000 600.000 200.000 200.000 - - SKPD 2 Kegiatan A-2 Kelurahan B 4.000.000 1.000.000 250.000 250.000 - 2.500.000 SKPD 3 Kegiatan A-3 Kelurahan C 300.000 - 100.000 175.000 25.000 - SKPD Jumlah A : 5.300.000 1.600.000 550.000 625.000 25.000 2.500.000 B. Program B 1 Kegiatan B-1 Kelurahan E 1.500.000 1.000.000 250.000 250.000 - - SKPD 2 Kegiatan B-2 Kelurahan F 5.000.000 1.500.000 500.000 450.000 50.000 2.500.000 SKPD Jumlah B : 6.500.000 2.500.000 750.000 700.000 50.000 2.500.000 C. Program C 1 Kegiatan C-1 Kelurahan G 2.000.000 - 800.000 500.000 - 700.000 SKPD 2 Kegiatan C-2 Kelurahan H 300.000 - - 300.000 - - Masyarakat 3 Kegiatan C-3 Kelurahan J 200.000 - - 200.000 - - SKPD 4 Kegiatan C-4 Kelurahan K 7.500.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 3.500.000 SKPD Jumlah C: 10.000.000 2.000.000 1.800.000 2.000.000 - 4.200.000 Jumlah A+B+C 21.800.000 6.100.000 3.100.000 3.325.000 75.000 9.200.000Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 33
  43. 43. 3. Pemilihan dan Penentuan Kriteria Seleksi Kegiatan Prioritas Mengingat adanya keterbatasan sumberdaya manusia dan finansial, maka Pokja perlu menetapkan skala prioritas. Tujuan prioritasi tidak lain adalah untuk mengoptimumkan sumberdaya yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi paling strategis, paling besar, dan mendesak. Pokja dapat menempuh dua pendekatan untuk prioritasi ini: Terdapat beberapa alternatif kriteria yang dapat dipilih oleh Pokja dalam menentukan skala prioritas pembangunan sanitasi. Kriteria tersebut antara lain: • Jumlah penerima manfaat (jumlah penduduk terlayani). Semakin banyak jumlah penerima manfaat, semakin besar pula peluang kegiatan tersebut menjadi prioritas. • Jumlah penduduk berpenghasilan rendah yang terlayani dan pelibatan jender. Semakin banyak penduduk berpenghasilan rendah yang mendapatkan layanan, semakin besar peluangnya menjadi program dan kegiatan prioritas. • Pertimbangan politis/keuntungan strategis untuk kota. Seringkali didasarkan pertimbangan skala lokal, regional ataupun nasional. Pemanfaatan momentum yang ada akan memberikan keuntungan strategis bagi kota tersebut dalam jangka panjang. • Pemulihan biaya. Infrastruktur tidak hanya dibangun tetapi juga perlu dipelihara. Oleh karenanya, kegiatan fisik yang punya kemungkinan besar dalam pemulihan biaya, melalui retribusi atau sejenisnya, akan lebih besar potensinya untuk menjadi kegiatan prioritas. • Ketersediaan sumberdaya manusia. Salah satu kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan sumberdaya manusia (dalam SKPD terkait) untuk melaksanakan program dan Satuan Kerja (Satker), berikut tenaga pendukung lainnya. • Korelasi dengan Rencana Strategis SKPD. Karena kegiatan yang berkorelasi jelas dengan Rencana Strategis SKPD, maka lebih besar kemungkinan anggarannya diusulkan oleh SKPD bersangkutan, dan seharusnya hal tersebut menjadi salah satu kriteria prioritas. Alternatifnya adalah, program dan kegiatan tersebut nantinya harus ‘dibahasakan’ sesuai nomenklatur yang tertera dalam Renstra SKPD (pada saat penyiapan anggaran di SKPD).Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 34
  44. 44. • Mendukung program dan kegiatan dari Provinsi dan Pusat serta dukungan pendanaannya. Informasi ini semestinya sudah diperoleh pada saat pertemuan konsultasi dengan Pokja Sanitasi Provinsi dan TTPS di Tahap-C: Penyusunan Rencana Strategi Sanitasi Kota. • Data historis atas realisasi belanja sanitasi per subsektor. Dengan asumsi bahwa kebutuhan anggaran sanitasi akan meningkat setelah tersusunnya Rencana Strategis Sanitasi Kota, maka data historis tersebut akan memberikan perkiraan kepada anggota Pokja Sanitasi Kota. Utamanya mengenai berapa besar biaya yang dianggap ‘layak’ untuk diajukan dalam Rencana Tindak Sanitasi ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ataupun Panitia Anggaran DPRD. Data historis ini dapat membantu memberikan argumen untuk pengajuan anggaran. Pertimbangan lainnya: • Keselarasan proses, urut-urutan atau tahapan pembangunan, misalnya harus tersedia studi dan disain teknis terlebih dulu sebelum dilaksanakannya pembangunan, atau harus telah tersedianya lahan sebelum terlaksananya pembangunan. • Keselarasan dengan sektor lainnya, utamanya dengan kegiatan pembangunan air bersih, jaringan jalan, perumahan, dll. • Keselarasan pembangunan dengan kawasan/wilayah sekitarnya, misalnya antara TPS/TPA Sampah atau IPLT dengan kawasan sekitarnya, dll. • Kesiapan (Readiness) Kab/Kota untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan, seperti telah tersedianya Studi dan Disain, Lahan, komitmen anggaran, kesiapan masyarakat, dll. Proses pemilihan Kegiatan Prioritas dapat dilaksanakan dengan cara, misalnya: • Analisis kuantitatif : analisis ini menitikberatkan pengolahan data dengan menggunakan kriteria tersebut di atas, kemudian pemberian bobot dan nilai (weighting factors analysis). Kegiatan yang mempunyai total nilai tertinggi diasumsikan mempunyai prioritas “tinggi”. • Analisis kualitatif : analisis ini berdasarkan penilaian kualitatif atas masing-masing kegiatan. • Focus Group Discussion : Anggota Pokja melakukan diskusi terfokus terhadap masing-masing program/kegiatan, mengadakan penilaian dari berbagai aspek (teknis, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, keuangan, dll). • Gabungan : dari beberapa pendekatan tersebut di atas.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 35
  45. 45. 4. Penetapan Prioritas Pembangunan Sanitasi Program dan kegiatan prioritas yang telah terpilih tersebut di atas (butir 3) kemudian disusun berdasarkan skala prioritasnya, yaitu tahun pertama (n+1), kedua (n+2) sampai dengan kelima (n+5), dimana n adalah tahun penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi. Ilustrasi untuk menggambarkan skala prioritas, keterkaitan dan urutan dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ilustrasi 3 : Pentahapan, Keterkaitan dan Urutan Program dan Kegiatan Jangka MenengahManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 36
  46. 46. Manual MP-03 : Internalisasi Program dan Kegiatan PrioritasTujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan komitmen Kepala-kepala SKPD tentang arah pelaksanaanpembangunan sanitasi di kabupaten kota dalam jangka menengah yang digambarkan melalui prioritasi program/kegiatan,serta terbangunnya komitmen di antara mereka terkait upaya perbaikan kondisi sanitasiDeskripsiMenginternalisasikan hasil kerja Pokja ke dalam SKPD-SKPD menjadi salah satu kunci untuk membangunkomitmen seluruh jajaran di kabupaten/kota untuk memperbaiki kondisi sanitasi. Termasuk di dalamnyamengkomunikasikan Prioritas Program/Kegiatan dalam rangka penyusunan MPSS. Jangan sampai terjadi dikelak kemudian hari, SKPD-SKPD lepas tangan atau merasa tidak perlu bertanggung jawab atas apa yangdihasilkan Pokja.Melalui kegiatan ini Pokja bisa memperoleh umpan balik, koreksi, dan saran atas daftar prioritasprogram/kegiatan yang telah disusun, khususnya menyangkut kegiatan-kegiatan yang membutuhkaninvestasi relatif besar dan melibatkan sejumlah instansi, baik di pusat maupun di provinsi. Selainmeningkatkan kualitas Memorandum Program, hal ini juga dapat meningkatkan rasa memiliki (ownership)dan komitmen dari seluruh pihak yang berkepentingan.Kegiatan1. Persiapan materi presentasi dan konsultasi2. Konsultasi dan presentasi dengan Kepala SKPD dan Jajarannya3. Konsolidasi masukan dan revisi Program dan Kegiatan Prioritas4. Diseminasi Program dan Kegiatan PrioritasManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 37
  47. 47. Output1. Perbaikan Bab 3: Konsolidasi Program dan Kegiatan berdasarkan masukan SKPD2. Risalah rapat/presentasi atau lembar kesepakatan dengan Kepala SKPD dan stakeholder lain.Penjelasan Kegiatan1. Persiapan Materi Presentasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Prioritas Sektor Sanitasi Tahun (n+1 sampai dengan n+5) yang telah terpilih, selanjutnya harus dipresentasikan dan dikonsultasikan dengan Kepala SKPD untuk memperoleh komentar, saran, koreksi, dan umpan-balik. Agar kegiatan konsultasi dapat berlangsung dengan baik, lancar dan transparan maka Tim Pokja harus mempersiapkan materi presentasi dan data-data pendukung selengkap mungkin. Hal ini agar lebih meyakinkan Kepala SKPD bahwa program dan kegiatan yang diprioritaskan memang layak untuk ditindaklanjuti.2. Konsultasi dengan Kepala SKPD dan Jajarannya Daftar Panjang dan Skala Prioritas yang telah disusun tersebut kemudian dipresentasikan dengan Kepala SKPD. Pokja dapat juga mengundang pihak-pihak yang berkepentingan, seperti: lembaga penelitian/perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta terkait sanitasi (perusahaan pengurasan tinja rumah tangga, pengangkutan sampah, dll). Pembahasan dan konsultasi ini tidak saja mencakup aspek teknis akan tetapi juga aspek kelembagaan, komunikasi, keuangan, partisipasi masyarakat dan swasta, kebijakan dan pengaturan, dan lain-lain. Jika mungkin, bahas juga tentang kesiapan pelaksanaan, misalnya kesiapan masyarakat, ketersediaan lahan, ketersediaan studi dan disain (DED), dll.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 38
  48. 48. 3. Konsolidasi Input dan Revisi Berbagai masukan, saran, informasi baru, dan koreksi tersebut di atas (butir 2) menjadi bahan bagi revisi Program dan Kegiatan Prioritas. Adanya input dan koreksi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen dan dukungan dari para pihak dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini nantinya.4. Diseminasi Program dan Kegiatan Prioritas Program dan Kegiatan Prioritas yang telah dikonsolidasi dan direvisi tersebut (butir 3) kemudian didesiminasikan kepada Bupati/Walikota dan masing-masing Kepala SKPD guna memperoleh dukungan dan tindak lanjut. Dengan demikian Kepala SKPD tentunya sudah memiliki Daftar Program terpilih yang layak untuk segera dianggarkan pada tahun mendatang (n+1).5. Internalisasi ke dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Internalisasi Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan tersebut di atas juga perlu diinternalisasi ke dalam dokumen-dokumen perencanaan yang ada di Pemerintah Daerah, seperti RKPD, Renja, KUA & PPAS, serta RKA-SKPD.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 39
  49. 49. Manual MP-04 : Pemrograman dan Penganggaran Kegiatan Jangka MenengahTujuan kegiatan ini adalah memastikan tersusunnya Rencana Kegiatan Jangka Menengah untuk periode 5 tahun mendatangdan terbangunnya kesepakatan awal tentang Rencana Jangka Menengah tersebut oleh seluruh SKPD Kabupaten/Kota, Provinsi,dan Pemerintah Pusat.DeskripsiSangat penting bagi seluruh SKPD memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan pembangunan sanitasikabupaten/kota yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Jangka Menengah. Rencana jangka menengah inidiperlukan bukan saja sebagai pemandu kabupaten/kota untuk memenuhi target-target pembangunansanitasi mereka, melainkan juga agar setiap SKPD menyadari peran masing-masing di masa depan.Rencana Jangka Menengah tersebut juga harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan stakeholderlain, terutama pemerintah provinsi dan pusat. Dapat dipastikan, sebagian kegiatan jangka menengahmembutuhkan pendanaan baik dari provinsi maupun pemerintah pusat. Apalagi untuk pembangunaninfrastruktur yang berbasis kelembagaan dan membutuhkan dana cukup besar. Tidak ada pilihan lain bagikabupaten/kota kecuali melakukan advokasi sumber-sumber pendanaan non-APBD tersebut jauh-jauh hari.Penting juga bagi Pokja mengkomunikasikan Program Jangka Menengah mereka pada stakeholder-stakeholder lain sebagai upaya “pemasaran” program dan kegiatan kabupaten/kota dalam upayamemperbaiki kondisi sanitasi. Paling tidak, pada tahap ini Pokja bisa mulai mengkomunikasikannya pada:dunia usaha, kalangan akademis, media massa, dan kalau mungkin juga kelompok donor.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 40
  50. 50. Kegiatan1. Identifikasi Program dan Kegiatan Jangka Menengah2. Identifikasi Kebutuhan Studi dan Desain Pendukung3. Justifikasi Keuangan dan Pertimbangan Lainnya4. Menggali Potensi Sumber Pendanaan Non-Pemerintah5. Rancangan Program Jangka Menengah (berbagai versi diskusi)6. Konsultasi dengan Kepala SKPD7. Penetapan Kegiatan dan Anggaran Jangka Menengah8. Penyepakatan Rencana PengelolaanOutput1. Penulisan Bab 4: Kebutuhan Studi dan Desain2. Penulisan Bab 5: Rencana Implementasi Jangka Menengah3. Penulisan Bab 7: Rencana Pengelolaan Program4. Risalah rapat/presentasi atau lembar kesepakatan dengan Kepala SKPD dan stakeholder lainPenjelasan Kegiatan1. Identifikasi Program dan Kegiatan Jangka Menengah Berdasarkan Tabel Prioritas Pembangunan Sanitasi yang telah disusun dan dibahas bersama setiap Kepala SKPD, Pokja mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan jangka menengah (5 tahunan). Pelaksanaan dari masing-masing kegiatan ini harus mencerminkan urutan, tahapan dan keterkaitan yang logis antar kegiatan.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 41
  51. 51. 2. Identifikasi Kebutuhan Studi dan Disain Setelah menyusun kegiatan jangka menengah, Pokja selanjutnya mengidentifikasi keberadaan dan kebutuhan studi dan desain dari kegiatan-kegiatan tersebut. • Identifikasi studi/desain yang sudah dimiliki kabupaten/kota (pernah disusun). Jika sudah ada, pastikan bahwa studi atau desain tersebut masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Jika ada kekurangan atau tidak mutakhir (obsolete), pastikan bagaimana melakukan perbaikan. • Identifikasi dan perinci studi/desain yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan, khususnya pembangunan infrastruktur, dalam jangka menengah. Studi dan desain yang diutamakan adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat langsung diterapkan, di antaranya: master plan, studi kelayakan, desain detail (DED), AMDAL, LARAP, dan sebagainya. Identifikasi studi dan desain hendaknya juga disertai dengan penyiapan Kerangka Acuan (TOR) sederhana yang dapat menggambarkan mengenai: • Latar belakang studi • Tujuan sasaran studi • Ruang lingkup studi • Lokasi Studi • Hasil (deliverables) yang diharapkan • Sumberdaya yang dibutuhkan (tenaga ahli, fasilitator, dll) • Perkiraan biaya studi • Jangka waktu pelaksanaan studi • Instansi pelaksana • Alternatif sumber pendanaan • Tata cara pengadaan barang dan jasa (tender), dll. Selanjutnya identifikasi ketersediaan dana/biaya untuk melaksanakan Studi dan Disain tersebut. Bila belum tersedia segera ajukan dalam Memorandum Program agar dapat dibiayai pada tahun berikutnya. Untuk jelasnya proses ini dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 42
  52. 52. Gambar 2 : Proses Identifikasi Kebutuhan Studi dan Disain, serta PembiayaannyaManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 43
  53. 53. 3. Justifikasi Keuangan dan Pertimbangan Lainnya3.1 Estimasi Kebutuhan Biaya Estimasi kebutuhan biaya dan investasi merupakan prasayarat bagi penyusunan kegiatan jangka menengah. Estimasi kebutuhan biaya harus dilakukan untuk kegiatan fisik infrastruktur dan non- fisik dalam lima tahun mendatang. Pastikan estimasi dilakukan secara lebih terperinci dan teliti.3.2 Estimasi Kemampuan Keuangan Pemerintah selama 5 tahun mendatang Pokja perlu membuat analisis keuangan daerah untuk memperkirakan kemampuan keuangannya. Hal ini perlu dilakukan agar proyeksi alokasi pendanaan pelaksanaan kegiatan jangka menengah yang dibuat nantinya lebih mendekati kenyataan sebenarnya. Ini hanya bisa dilakukan jika Pokja dapat menghitung atau memperkirakan: • kemampuan pendanaan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota • potensi pendanaan yang dialokasikan dari APBD provinsi • potensi pendanaan yang dialokasikan dari APBN, termasuk di dalamnya yang bersumber dari Bantuan Luar Negeri, hibah atau pinjaman (PHLN). Untuk itu Pokja perlu menjalin komunikasi dengan provinsi, melalui Pokja Provinsi, dan pemerintah pusat, melalui satker-satker di provinsi, untuk membuat “kesepakatan awal” tentang alokasi dana dari keduanya. (Kegiatan yang dapat dibiayai oleh keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat dilihat pada Lampiran).3.3 Justifikasi dan Pertimbangan Lainnya Pokja harus membuat justifikasi untuk program-program berskala besar, kompleks, dan atau punya dampak besar terhadap masyarakat. Justifikasi yang dimaksud mencakup: • Aspek teknis: apakah sarana dan prasarana yang akan dibangun telah memenuhi persyaratan teknis, perencanaannya bisa dipertanggung-jawabkan, pilihan sistem dan teknologinya tepat sesuai kebutuhan, dan sebagainya. • Aspek finansial: apakah perhitungan biayanya masuk akal, apakah sumber dananya bisa diamankan, apakah analisis biayanya sudah memasukkan faktor keberlanjutan, dan sebagainya.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 44
  54. 54. • Aspek ekonomi: apakah program/kegiatan ini memiliki keuntungan ekonomi, apakah mengurangi tingkat kerugian masyarakat, dan sebagainya. • Aspek hukum: menjelaskan dasar hukum yang mendukung dilaksanakannya sebuah kegiatan. • Aspek kebijakan daerah dan kelembagaan: apakah kegiatan ini mendukung kebijakan dan kelembagaan daerah.4. Menggali Potensi Keuangan non-Pemerintah Belum tentu semua kegiatan jangka menengah dapat dibiayai oleh dana dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Biasanya ada kekurangan atau gap yang cukup besar. Karena itu, Pokja harus berupaya menutup gap ini agar rencana jangka menegah tersebut bisa diamankan. Ini bisa dilakukan jika kabupaten/kota bisa mengakses dana dari sumber-sumber alternatif seperti: lembaga keuangan luar negeri, kelompok donor, kalangan swasta, dan sebagainya. Peranan swasta dalam mendukung kegiatan sanitasi dapat melalui Dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP/PSP). Kemitraan ini terjadi apabila pihak swasta melakukan kerjasama bisnis dengan Pemerintah Daerah atau BUMD, dimana kedua belah pihak melakukan investasi. Pokja dapat melakukan pemaketan program/kegiatan dengan menyusun proposal-proposal (Project Digest, misalnya) untuk dikirimkan ke sumber-sumber dana alternatif tersebut. Sebelum menyusun dan kemudian mengirimkan proposal-proposal, ada baiknya Pokja menjalin komunikasi informal dengan pihak-pihak yang potensial tersebut untuk menjajaki kemungkinannya. Beberapa materi dan pertemuan yang perlu dipersiapkan: • Bahan promosi peluang partisipasi dan atau proposal investasi swasta • Rapat/pertemuan dengan investor swasta yang berminat di sektor sanitasi • Membuat Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan investor • Tindak lanjut dan monitoringManual Memorandum Program Sektor Sanitasi 45
  55. 55. 5. Menyusun Rancangan Program Jangka Menengah Sanitasi Menyusun Rancangan Program Jangka Menengah Sanitasi sebagai draft pertama (dan mungkin dibutuhkan beberapa versi draft sebelum tiba ke versi final). Rancangan Program Jangka Menengah ini memuat informasi mengenai • Nama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang, dengan memberikan justifikasinya. • Jumlah biaya yang dibutuhkan selama jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, baik yang bersumber dari APBN Pusat, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota maupun dari masyarakat, dunia usaha, dan bantuan luar negeri (hibah atau pinjaman). • Implikasi yang mungkin timbul bila usulan program/kegiatan tertunda atau batal dilaksanakan.6. Konsultasi dengan Kepala SKPD Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan kepastian bahwa kegiatan-kegiatan dalam Program Jangka Menengah dapat dialokasikan anggarannya di tahun-tahun mendatang, sesuai dengan rencana pelaksanaannya. Langkah ini akan mengikat SKPD-SKPD untuk memberikan komitmen anggarannya di tahun-tahun mendatang. Presentasi dan konsultasi dengan Kepala SKPD ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, saran, dan koreksi. Selain itu juga perlu dilakukan konsultasi dengan Tim Pengarah Pokja yang anggotanya merupakan merupakan para Kepala SKPD, dan dengan TAPD yang anggotanya juga para Kepala SKPD.7. Penetapan Program dan Kegiatan Jangka Menengah Pokja selanjutnya harus membuat kesepakatan internal tentang Program Jangka Menengah dan rencana alokasi anggarannya dengan seluruh SKPD melalui forum rapat Kepala SKPD. Kesepakatan ini kemudian ditetapkan sebagai Program dan Kegiatan Jangka Menengah definitif yang menjadi pegangan bersama.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 46
  56. 56. 8. Penyusunan Rencana Pengelolaan8.1 Jadual Pelaksana Menyusun rencana jadual pelaksanaan program/ kegiatan: • Untuk Rencana Jangka Menengah dirinci per tahun atau per 6 bulanan. • Pembuatan jadual ini dapat menggunakan Gantt Chart atau metode lainnya.8.2 Instansi Pelaksana Menjelaskan fugsi, peranan, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing dinas/instansi dan para stakeholder dalam pelaksanaan program/kegiatan, mulai dari pelaksanaan Studi dan Disain Teknis, maupun pada saat pelaksanaan pembangunan (konstruksi, supervisi) serta monitoring dan evaluasi. • Tingkat Kabupaten/Kota : Pokja Kab/Kota, SKPD Kab/Kota • Tingkat Provinsi : Pokja Provinsi, SKPD Provinsi • Tingkat Nasional : TTPAMS, PMU dan PIU (Teknis, Advokasi, dan Kelembagaan).8.3 Rencana Penganggaran Menjelaskan mengenai rencana penganggaran dari masing-masing sumber, yaitu: • APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota • Bantuan Luar Negeri (hibah atau hutang) • Swasta, BUMD • Masyarakat Rencana penganggaran ini disajikan dalam tabel-tabel program dan kegiatan dilengkapi dengan kolom-kolom sumber pendanaan, besarannya, dan jadual (tahun) kebutuhan pendanaannya.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 47
  57. 57. 8.4 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Menyusun Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement Plan) untuk dari keseluruhan program/kegiatan/proyek sehingga memudahkan memantau dan mengevaluasi progress dari masing-masing kegiatan tersebut. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa harus didukung dengan kelengkapan Dokumen Tender (Lelang), kepastian ketersediaan pendanaan, dan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).9. Penyepakatan Rencana Pengelolaan Program Bersamaan atau setelah penetapan Program dan Kegiatan Jangka Menengah, Pokja harus mendorong proses penyepakatan Rencana Pengelolaan, yang mencakup: • Jadwal pelaksanaan • Instansi pelaksana (penanggung jawab utama dan pendukung) • Anggaran dan jadual kebutuhan pendanaan • Proses pengadaan barang dan jasa (sesuai dengan peraturan yang berlaku)Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 48
  58. 58. Penjelasan TambahanTahun Penyusunan dan Pelaksanaan/Implementasi MPSS:• Tahun n (misalnya tahun 2011) : tahun awal Penyusunan Memorandum Program• Tahun n+1 (misalnya tahun 2012) : Implementasi tahun Pertama Memorandum Program• Tahun n+2 (misalnya tahun 2013) : Implementasi tahun Kedua Memorandum Program• Tahun n+3 (misalnya tahun 2014) : Implementasi tahun Ketiga Memorandum Program,dst.Program dan Kegiatan Tahun Pertama (n+1) dan Kedua (n+2)a. Tahun n (misal 2011) merupakan tahun dimulainya penyusunan Dokumen Memorandum Programb. Pada tahun n (misal 2011) secara bersamaan juga sedang berlangsung proses pembahasan anggaran (APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun n+1 (2012). Diharapkan pada bulan Oktober tahun berjalan (2011) sudah dapat diperoleh informasi mengenai program/kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun tahun n+1 (2012).c. Pada tahun n (misal 2011) juga secara bersamaan, baik di daerah maupun di pusat, sedang dilakukan persiapan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun n+2 (2013). Berbagai kegiatan rapat konsultasi, baik tingkat kab/kota, propinsi maupun pusat dilakukan untuk memilih dan menetapkan program dan kegiatan prioritas tersebut. Diharapkan pada bulan Oktober tahun berjalan (2011) sudah dapat diperoleh informasi mengenai program/kegiatan sanitasi yang akan dilaksanakan pada tahun n+2 (2013), walaupun masih ada kemungkinan perubahan sehubungan dengan masih harus dilaluinya proses pembahasan anggaran pada tahun n+1.d. Walaupun Memorandum Program masih dalam proses penyusunan, sangat diharapkan bahwa program dan kegiatan pembangunan sanitasi untuk tahun n+1 dan n+2 sudah mengakomodasikan Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai basis perencanaan program dan kegiatan.e. Peran Pokja bersama konsultan/fasilitator adalah mengawal dan memastikan bahwa program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun n+1 dan n+2 sudah sesuai atau selaras dengan hasil Penilaian Prioritas dan Rencana Implementasi Jangka Menengah.f. Setelah melalui kajian (butir d dan e) maka program dan kegiatan pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam Program/Kegiatan tahun n+1 dan n+2.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 49
  59. 59. Manual MP-05 : Pemrograman dan Penganggaran TahunanTersusunnya Rencana Implementasi Tahunan pembangunan sektor sanitasi dan dipastikannya alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Pertama (n+1)1. dan Kedua (n+2).DeskripsiPenting sekali bagi kabupaten/kota memiliki rencana investasi sektor sanitasi yang jelas. Termasuk rencanapelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya (n+1). Rencana yang dimaksud bukan sekadar di atas kertas,tetapi merupakan rencana yang disepakati bersama oleh seluruh SKPD, dan mendapatkan komitmenpendanaan dari proses anggaran di kabupaten/kota serta provinsi dan pemerintah pusat. Tanpa adanyakesepakatan dan komitmen dari sumber-sumber pendanaan, upaya kabupaten/kota untuk memperbaikikondisi sanitasinya jelas akan menemui banyak kendala.Pada dasarnya ada dua jenis kegiatan yang dapat dituangkan dalam rencana tahunan, yaitu:• Kegiatan yang siap dilaksanakan karena telah memenuhi persyaratan (telah memiliki DED, anggaran telah tersedia, tidak ada permasalahan lahan, kesiapan masyarakat, dll), dan• Kegiatan yang sifatnya mendesak dan segera (misalnya sanitasi di lokasi bencana alam, kebakaran, banjir, dll).Rencana Kegiatan Tahun Pertama disusun pertama kali bersamaan dengan proses penyusunan DokumenMPSS, dengan harapan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dipastikan dapat dilaksanakan pada tahunpertama (n+1), dimana tahun n adalah tahun penyusunan MPSS.1 Dalam hal ini Tahun n merupakan tahun dimulainya proses penyusunan Memorandum Program (MPSS)Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 50
  60. 60. KegiatanPenyusunan Rencana Implementasi Tahun n+1:1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun n+12. Verifikasi dengan Kepala SKPD dan instansi terkait tentang alokasi Anggaran3. Menggali potensi sumber pendanaan non-Pemerintah4. Penetapan kegiatan dan anggaran tahun pertama (n+1)Penyusunan Rencana Implementasi Tahun n+2:1. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun n+22. Verifikasi dengan Kepala SKPD dan instansi terkiat tentang alokasi Anggaran3. Menggali potensi sumber pendanaan non-Pemerintah4. Penetapan kegiatan dan anggaran tahun kedua (n+2)Output1. Penulisan Bab 4: Kebutuhan Studi dan Desain2. Penulisan Bab 6: Rencana Implementasi Tahunan3. Penulisan Bab 7: Rencana Pengelolaan ProgramPenjelasan KegiatanPenyusunan Rencana Implementasi Tahun Pertama (n+1)1. Identifikasi Kegiatan Tahun Pertama yang Siap Dilaksanakan Pokja mengidentifikasi kegiatan-kegiatan mana saja yang dapat dimasukkan sebagai kegiatan Tahun Pertama, yakni kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan segera. Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pertama antara lain:Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 51
  61. 61. • Permasalahan sanitasi yang kritis • Kebutuhan dan kesiapan masyarakat setempat • Ketersediaan Studi dan Disain Teknis yang siap diterapkan • Ketersediaan anggaran (diutamakan yang telah teralokasikan di APBN atau APBD) • Tidak ada permasalahan lahan dan ganti-rugi di lapangan (lahan telah tersedia) • Dokumen tender sudah siap bila akan dilaksanakan oleh pihak ketiga Kegiatan jangka pendek yang telah diidentifikasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam Tabel Program dan Kegiatan Tahun Pertama (atau 20xx). Tabel ini dilengkapi dengan kolom tandatangan sebagai bentuk komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan. Tabel inilah yang akan dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan Kepala SKPD dan stakeholder lainnya dalam rangka menetapkan Tabel Kegiatan dan Anggaran Jangka Pendek.2. Verifikasi dengan Kepala SKPD dan Instansi Terkait tentang Alokasi Anggaran Verifikasi dengan Kepala SKPD dan instansi terkait tentang alokasi Anggaran untuk tahun n+1 dari Dokumen APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, dan APBN yang telah disetujui.3. Menggali Potensi Sumber Pendanaan Alternatif (non-Pemerintah) Guna mengoptimumkan sumber-sumber pendanaan, Pokja diharapkan dapat menjajaki kemungkinan mendapatkan/mengakses dana di luar sumber-sumber APBD, APBD Provinsi, dan APBN. Misalnya bagaimana melibatkan kalangan donor, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, dan masyarakat setempat. Untuk ini, paling tidak Pokja harus menyelenggarakan pertemuan kecil untuk sosialisasi Kegiatan Jangka Pendek sekaligus menjalin komunikasi dan mengadvokasi pihak-pihak tersebut untuk terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Jangka Pendek tersebut. Baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS/PPP), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Hibah (dari kalangan donor), dan kontribusi masyarakat secara langsung.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 52
  62. 62. 4. Penetapan Kegiatan dan Anggaran Tahun n+1 Menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun n+2 yang telah diverifikasi alokasi anggarannya dan kesiapan pelaksanaannya (DED sudah tersedia, lahan sudah siap, dan masyarakat telah siap).Penyusunan Rencana Implementasi Tahun Kedua (n+2)1. Identifikasi Rencana Kegiatan Tahun Kedua yang Siap Dilaksanakan Identifikasi rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun kedua (n+2) (di update dari Daftar Program Jangka Menengah).2. Verifikasi dengan Kepala SKPD dan Instansi Terkiat tentang Alokasi Anggaran Verifikasi dengan Kepala SKPD dan instansi terkait rencana alokasi Anggaran untuk tahun n+2 yang akan diajukan melalui prosedur: • Rakor Pokja dengan Kepala SKPD dan TAPD (Februari) • Rakor Sanitasi Provinsi (Maret) • Ratek dan Konreg untuk Ke-Cipta-Karya-an (Maret) • Rakor Pokja Provinsi dan SKPD (April) Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggota Pokja, melalui SKPD masing-masing, mengawal proses penyusunan KUA-PPAS pada bulan Mei-Juni.3. Menggali Potensi Sumber Pendanaan Alternatif (non-Pemerintah) Melanjutkan upaya penggalian potensi Sumber Pendanaan Alternatif (non-Pemerintah), misalnya melalui pemanfaatkan dana CSR (Corporate Social Responsibility), kemitraan Pemerintah-Swasta, dll.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 53
  63. 63. 4. Penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun n+2 Pembahasan dan penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun n+2 baik untuk kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Kab/Kota atau APBD Provinsi maupun APBN Pusat atau sumber-sumber lainnya.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 54
  64. 64. Manual MP-06 : Komitmen atas Program dan KegiatanMemorandum Program Sektor Sanitasi yang disusun ini harus memperoleh dukungan dan komitmen dari pihak-pihak yangberkepentingan, baik di daerah maupun di pusat.DeskripsiPelaksanaan Program dan Kegiatan Sanitasi membutuhkan kerjasama, komunikasi dan koordinasi antarsejumlah pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik Pemerintah di tingkat Pusat maupun Daerah, sertamasyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga internasional. Oleh sebab itu komitmen dari parapemangku kepentingan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaanpembangunan sanitasi ini nantinya.Kegiatan1. Persiapan Rapat Konsultasi2. Rapat Konsultasi Tingkat Provinsi3. Rapat Konsultasi Tingkat Nasional (Regional)4. Merumuskan kesepakatan dan komitmen antar pemangku kepentingan.Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi 55

×