Dokumen tersebut membahas tentang rambu-rambu jurnalistik di Indonesia yang mencakup undang-undang, kode etik, dan delik pers. Terdapat 3 undang-undang utama yakni UU Pers, UU Penyiaran, dan Kode Etik Jurnalistik yang mengatur batasan pemberitaan serta hak jawab dan koreksi. Dokumen juga menjelaskan tentang delik aduan, delik biasa, serta pentingnya menyebutkan sumber berita.

1. Rambu Jurnalistik Indonesia
oleh :
Edi kurnia
Jaya purnama
Pengantar Jurnalistik

2. A. Rambu Kebebasan Pers
Indonesia
Undang-undang,
Kode Etik Jurnalistik,
Dan Code of Conduct.
Batas pemberitaan resmi di Indonesia ada 3 yaitu;

3. UU No. 40/1999 tentang Pers :
Undang-undang yang mengatur tentang
pers dan penyiaran
1. Pers nasional
berkewajiban
memberikan peristiwa
dan opini dengan
menghormati norma-
norma agama dan rasa
kesusilaan masyarakat
serta asas praduga tak
bersalah.
2. Pers wajib melayani hak
jawab.
3. Pers wajib melayani hak
koreksi

4. Pasal 3 UU No.32/2002 tentang Penyiaran:
• “Penyiaran diselenggarakan dengan
tujuan untuk memperkukuh integrasi
nasional, terbinanya watak dan jati diri
bangsa yang beriman dan bertaqwa,
mencerdaskan kehidupan bangsa,
memajukan kesejahteraan umum, dalam
rangka membangun masyarakat yang
mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera,
serta menumbuhkan industri penyiaran
Indonesia”

5. Kode Etik Jurnalistik
• Membatasi wartawan seputar apa yang
baik dan tidak baik diberitakan. Ia
dikeluarkan oleh asosiasi profesi
wartawan. Karena itu, sanksi bagi
pelanggarnya diberikan oleh mereka.
Sanksi ini lebih bersifat moral, karena itu
wartawan yang melanggarnya akan
disebut tidak bermoral, dikucilkan dari
kehidupan pers dan diskors

6. Code of conduct
• merupakan rambu yang dikeluarkan oleh
sebuah media pers tentang apa yang
boleh dan tidak boleh diberitakan. Ia
mengikat wartawan sebagai pekerja di
sebuah media pers. Karena itu, sanksi
bagi pelanggarnya diberikan oleh media
pers yang menerbitkannya. Tidak jarang
sanksinya lebih keras, seperti pemutusan
hubungan kerja (PHK)

8. Delik pers
• Delik pers adalah
pelanggaran hokum
yang dilakukan oleh
pers. Pelanggaran yang
dimaksud dapat berupa
tindak pidana atas :
1. ketertiban umum,
2. Penghinaan,
3. Hasutan,
4. Penyebaran kabar
bohong,
5. Hingga pelanggaran
susila

9. Delik aduan dan delik biasa
• Delik aduan adalah delik
yang proses hukumnya
hanya akan terjadi bila ada
yang merasa terganggu
atau mengadukannya
kepada pihak berwajib.
• Delik biasa adalah delik
yang tanpa pengaduan pun
harus diproses menurut
jalur hokum yang berlaku.

10. B. Rambu Kode Etik Jurnalistik
• Kode Etik Jurnalistik
(KEJ) adalah kode
etik yang disepakati
organisasi wartawan
dan ditetapkan oleh
Dewan Pers. KEJ
pertama kali
dikeluarkan oleh
Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI).

11. 7 Pasal KEJ PWI,
1. Kepribadian Wartawan
Indonesia
2. Pertanggung jawaban
3. Cara pemberitaan dan
menyatakan pendapat
4. Pelanggaran Hak Jawab
5. Sumber Berita
6. Kekuatan Kode Etik
7. Pengawasan Pentaatan
Kode Etik

12. KEWI berisi 7 hal sebagai berikut:
1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tatacara yang etis untuk
memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas
kepada sumber informasi.
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak
mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti
kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta,
fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyembunyikan identitas korban
kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak
menyalahgunakan profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan
embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai
kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan
dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

14. C. Sumber Berita
• Sumber berita atau
narasumber adalah siapa saja
yang berada pada posisi
mengetahui suatu fakta,
peristiwa/kejadian, informasi,
gagasan dan data yang
mengandung nilai berita.
• Deddy Iskandar Muda (2008)
menyebutkan bahwa sumber
berita harus layak dipercaya
dan menyebutkan nama
sumber tersebut. Sumber-
sumber yang tidak disebutkan
identitasnya merupakan isu
yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan.

15. Terima Kasih