1. SLIDESMANIA
Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities
Lesson 1.1
KELOMPOK 6 - JURNALISTIK
KODE ETIK JURNALISTIK
KELOMPOK 6
1. Dewi Lestari-33124190022.
2. Annisa Rizky Madina - 33124190373.
3. Nidia Mungky Fityani - 33124190124.
4. Agus supriyono - 33124190245.
5. Rieke Putri Yulianingsih - 33124190286.
6. Muhammad Fadhilah Irsyad - 3312419046
2. SLIDESMANIA
Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities
Lesson 1.1
SLIDESMANIA
DEFINISI #1
Kode etik jurnalistik adalah suatu etik
profesi yang dipatuhi oleh wartawan
Indonesia. Tujuan terpenting suatu
kode etik jurnalistik adalah
melindungi hak masyarakat dalam
memperoleh informasi objektif di
media massa dan memayungi
kinerja wartawan dari segala risiko
kekerasan.
PENGERTIAN KEJ Kelompok 6
#3
Kode etik jurnalistik adalah suatu etik
profesi yang dipatuhi oleh wartawan
Indonesia. Tujuan terpenting suatu kode
etik jurnalistik adalah melindungi hak
masyarakat dalam memperoleh
informasi objektif di media massa dan
memayungi kinerja wartawan dari segala
risiko kekerasan.
#2
Kode etik berupa nilai-nilai dasar yang
disepakati secara universal yang
menjadi cita-cita setiap manusia. Kode
etik yang berkaitan dengan dunia pers
adalah kode etik jurnalistik.
Other
YUUKK BELAJAR JURNALISTIK
3. SLIDESMANIA
Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities
Lesson 1.1
KELOMPOK 6 - JURNALISTIK
SEJARAH KEJ
Dalam sejarah pembentukan kode etik
di Indonesia dapat diurutkan dari sejarah
pembentukan, pelaksanaan, dan
pengawasan kode etik jurnalistik di
Indonesia, dan terbagi menjadi lima
periode. Penjelasan terkait lima periode
tersebut yaitu:
4. SLIDESMANIA
Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities
Lesson 1.1
SLIDESMANIA
3
3. Periode Dualisme
Kode Etik Jurnalistik PWI dan Non
PWI
Setelah PWI lahir, kemudian
muncul berbagai organisasi
wartawan lainnya. Meskipun
dijadikan sebagai pedoman etik
organisasi lain, Kode Etik
Jurnalistik PWI hanya berlaku bagi
anggota PWI sendiri, padahal
organisasi wartawan lain juga
memerlukan Kode Etik Jurnalistik.
1
1. Periode Tanpa Kode Etik
Jurnalistik
Pada periode ini, Indonesia masih
merupakan negara yang baru
merdeka yaitu pada 17 Agustus
1945.
.
2
2. Periode Kode Etok Jurnalistik PWI tahap 1
Periode dengan adanya kode etik dimulai pada
tahun 1947, namun pada tahun 1946 dalam
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibentuk
di Solo.
4
4. Periode Kode Etik Jurnalistik PWI
tahap 2
Pada tahun 1969, keluar peraturan
pemerintah mengenai wartawan. Pada
pasal 4 Peraturan Menteri Penerangan
No.02/ Pers/ MENPEN/ 1969
mengenai wartawan, di dalamnya
menegaskan wartawan Indonesia
diwajibkan menjadi anggota organisasi
wartawan Indonesia yang telah
disahkan pemerintah.
5. SLIDESMANIA
Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities
Lesson 1.1
5
yang kemudian digantikan dengan era Reformasi, pada paradigma
dan tatanan dunia pers juga ikut berubah. Pada tahun 1999, lahir
Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu pada Pasal
7 ayat 1, Undang-Undang ini membebaskan wartawan dalam
memilih organisasinya.
Next
Periode Banyak Kode Etik Jurnalistik Runtuhnya rezim Orde Baru
6. SLIDESMANIA
Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities
Lesson 1.1
Pasal 1-11 Kode Etik
1. Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, serta menghasilkan
berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional
dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan
secara berimbang, dan tidak mencampurkan fakta opini yang
menghakimi serta dapat menerapkan asas praduga tak
bersalah.
4. Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah,
sadis, dan cabul.
5. Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutka dan menyiarkan
identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan
identitas anak yang menjadi korban pelaku kejahatan.
6. Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak
menerima suap, yang artinya tidak menerima semua bentuk
pemberian berupa uang,barang, dan/atau fasilitas lain, baik
secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi
jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.
7. Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi
narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun
keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi
latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
7. SLIDESMANIA
Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities
Lesson 1.1
Pasal 1-11 Kode Etik
8. Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita
berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang
atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis
kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang
lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang
kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan
memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan
permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau
pemirsa.
11. Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi
secara proporsional.
8. SLIDESMANIA
Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities
Lesson 1.1
SLIDESMANIA
1
Jurnalistik tanpa kode etik
merupakan merupakan sebuah
jurnalistik yang tidak professional.
Apabila Jurnalistik tidak lagi
profesional maka kewajiban moral
yang telah didapatkan jurnalis atas
hak kebebasan berpendapat yang
diperolehnya akan tercoreng dan
merusak nilai pembelaan atas
kepentingan masyarakat yang
selama ini telah diperjuangkan
dalam jurnalisme.
Bagaimana Jurnalistik tanpa Kode
Etik?
/3
Apabila jurnalis memberikan fakta
yang tidak benar dan tidak lagi
independen, maka publik akan
terbohongi. Ketika fakta sudah menjadi
kabur maka kualitas berita yang ada
akan menurun. Masyarakat akan mulai
meragukan seluruh berita yang
disiarkan kepada mereka dan akan -
saling terpecah belah akibat hilangnya
kepercayaan masyarakat terhadap jurnalistik yang
merupakan penunjang utama dalam fungsi
pengawasan masyarakat.
2
Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2003)
menjelaskan bahwa salah satu standar
yang harus dipenuhi agar wartawan
bisa tetap profesional adalah dalam
pelaksanaan kewajiban mencari
kebenaran, jurnalis harus menjaga
Indepedensi dari objek liputannya.
Maksud dari independensi jurnalistik
ini sendiri adalah bahwa jurnalistik
harus bersifat mandiri dan tidak boleh
berada dalam intervensi jenis
kekuasaan apapun.
Next
9. SLIDESMANIA
Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities
Lesson 1.1
Lesson 1.1 Lesson 1.2 Lesson 1.3
Materials Videos Activities
Home
SLIDESMANIA
STUDI KASUS
Implementasi Etika Jurnalistik dalam
Pemberitaan Kontestasi Politik di
Media Online (Studi Kasus Pilkada
DKI Jakarta)
10. SLIDESMANIA
Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities
Lesson 1.1
Pemberitaan kontestasi politik di Jakarta tengah ramai karena berkaitan dengan pemilihan gubernur Jakarta.
Media media online santer memberitakan berita tersebut karena memiliki peminat dan daya tarik yang masif di
Jakarta. Namun dari semua pemberitaan politik yang ada menunjukkan indikasi bahwa adanya bentuk
pelanggaran dalam penerapan etika jurnalistik. Pelanggarannya juga beragam yang pastinya memiliki
kepentingan baik internal maupun eksternal dari dampak pemberitaan politik tersebut. Kepentingan yang ada
tersebut menimbulkan ketidaksehatan dari informasi yang sampai kepada masyarakat, karena keberpihakan
media atas kepentingan yang dimiliki.
Dibuatlah beberapa indikator sebagai alat ukur untuk menunjukkan pelanggaran etika jurnalistik, berpedoman
pada pasal pasal dan tafsir dalam kode etik jurnalistik Dewan Pers dan pemberitaan media siber
11. SLIDESMANIA
Lesson 1.2 Lesson 1.3 Materials Videos Activities
Lesson 1.1
SLIDESMANIA
Indikatornya adalah
independensi, akurasi
pemberitaan, sumber berita,
konten berita dan konten
kepentingan public.
Independesi dapat diartikan
konten yang dibuat dan
dimasukkan dalam
pemberitaan benar adanya
atau nyata serta tidak
terdapat intervensi dari pihak
manapun.
Indikator keterbukaan
akurasi pemberitaan harus
objektif dan berimbang serta
tidak menjatuhkan di satu sisi.
Sumber berita harus jelas
dituliskan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan
kebenaran dari konten yang ada
“Insya Allah Anies-Sandi menang”
Keberpihakan media tentu terlihat jelas dalam
judul tersebut karena objektif hanya
mengangkat salah satu kandidat dengan tidak
mempertingkan kandidat lainnya.
Konten berita harus mencampurkan
antara fakta dan opini sehingga
terkesan tidak menyudutkan pihak
lain. Konten juga memberikan
jaminan atas tidak masuknya isu
SARA.
ada konten kepentingan publik untuk
memberikan informasi
perkembangan politik di Jakarta
pada waktu itu dan menggaris
bawahi tidak berpihak ke salah satu
pihak karena alasan yang praktis.
