Dokumen tersebut membahas tentang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi kemiskinan dan penyebabnya, kategori kemiskinan, penanganan kemiskinan, pengertian ketimpangan pendapatan dan indikatornya, penyebab ketimpangan pendapatan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.
2. KEMISKINAN
Kemiskinan adalah keadaan di
mana terjadi ketidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti
makanan, pakaian, tempat
berlindung, pendidikan, dan
kesehatan
3. PENYEBAB KEMISKINAN
Kemiskinan dapat disebabkan
oleh kelangkaan alat pemenuh
kebutuhan dasar, ataupun
sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan.
4. KATEGORI KEMISKINAN
1. KEMISKINAN ABSOLUTE
sebagai sebuah kondisi yang dicirikan dengan
kekurangan parah kebutuhan dasar manusia,
diantaranya, kekurangan pangan, sandang, papan
dan kekurangan fasilitas kesehatan, pendidikan dan
informasi
2. KEMISKINAN RELATIF
Jenis kemiskinan ini tidak berhubung dengan
garis kemiskinan, kemiskinan jenis ini bersumber dari
prefektif masing-masing orang, yaitu karena orang
tersebut merasa miskin.
5. PENANGANAN KEMISKINAN
1. Memberi bantuan terhadap orang tidak mampu, di
Indonesia ada bantuan berupa BLT
2. Memberikan Pekerjaan
3. Memberikan Jaminan Pendidikan
4. Memberikan Jaminan kesehatan
5. Memberikan pelatihan kerja dsb.
6. KESENJANGAN PENDAPATAN
menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat suatu
daerah/wilayah pada kurun /waktu tertentu.
Jadi, besar kecilnya pendapatan seorang tidak hanya bergantung
dari harga atau besarnya balas-jasa yang diperolehnya, tetapi juga dari
jumlah dan mutu faktor produksi yang dimiliki oleh berbagai lapisan
masyarakat.
7. PEMBAGIAN
PENDPATAN
1. Harga yang diperoleh untuk faktor produksi yang ditawarkan
2. Jumlah faktor produksi yang dimiliki atau dapat ditawarkan.
8. INDIKATOR KESENJANGN
Kriteria Bank Dunia
· < 12% disebut ketimpangan tinggi
· 12-17% disebut ketimpangan sedang
· > 17% disebut ketimpangan rendah
Gini Ratio
≥ 80% : ketimpangan sangat tinggi
60 – 79% : ketimpangan tinggi
40 – 59% : ketimpangan sedang
20 – 39% : ketimpangan rendah
< 20% : ketimpangan sangat rendah
9. PENYEBAB KESENJANGAN
PENGHASILAN
Negara Indonesia dikenal sebagai Negara
agraris, atau yang biasa dikenal sebagai Negara yang
sebagian besar penduduknya bergerak dalam
bidang pertanian. Dalam Pembukaan UUD 1945
mengamanatkan pemerintah Indonesia agar
memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan bangsa. Namun dalam kenyataannya
pemerintah tidak mempunyai kepekaan yang serius
terhadap kaum miskin.
10. UNSUR-UNSUR PENYEBAB
KESENJANGAN PENDAPATAN1. Bakat dan kemampuan orang yang berbeda-beda atau terbagi secara
tidak merata.
2. Tingkat pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan
sangat mempengaruhi.
3. Struktur ketenagakerjaan juga menunjukan ketimpangan: jumlah dan
persentase tenaga kerja ahli teknik dan non-teknik masih sangat sedikit,
dibandingkan dengan berjuta-juta manusia di desa maupun di kota yang
buta huruf atau hanya mengenyam sekolah dasar atau pendidikan
umum.
4. Pemilikan tanah memperlihatkan ketimpangan yang semakin gawat.
Indonesia masih tergolong negara agraris, di mana sebagian besar
penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Besar kecilnya luas
tanah yang dimiliki, serta kualitas tanah jelas berpengaruh terhadap
tinggi rendahnya penghasilan yang diterima.
5. Ketimpangan dalam pembagian modal dan harta kekayaan. Yang
memiliki modal mempunyai kemungkinan memupuk modal hanyalah
tertentu yang kecil saja, selebihnya para tenaga kerja hanya memperoleh
sebagian kecil atas jasa yang mereka kerjakan
11. SOLUSI KESENJANGAN PENGHASILAN
Kebijakan pemerintah penting dalam
mengatasi sumber ketimpangan dengan
kebijakan yang progresif. Bukan sekadar
redistribusi dan peningkatan pajak, melainkan
kebijakan yang menjawab ketimpangan
dengan pertumbuhan dan kesejahteraan
yang lebih tinggi.
12. UPAYA MENGATASI KETIMPANGAN
Upaya mengatasi ketimpangan dapat sejalan
dengan pertumbuhan dan peningkatan
kesejahteraan. Pemerataan kesempatan
merupakan jalan efektif bagi mobilitas sosial.
Karena itu, kronisme dan korupsi yang
menghambat mobilitas sosial harus
diminimalkan kalau bisa di hapuskan