Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang posisi Indonesia sebagai produsen komoditas pertanian utama di dunia serta kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pertanian, termasuk kebijakan harga, perdagangan, subsidi, dan intervensi lainnya untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

1. Achmad Seno Anjasmoro
12140195
5P-AK

2.  Penghasil biji-bijian nomor 6 di dunia
 Penghasil beras nomor 3 setelahChina dan India
 Penghasil kopi nomor 4
 Penghasil coklat nomor 2 setelah Pantai Gading dan
Ghana
 Penghasil lada putih nomor 3
 Penghasil karet alam nomor 4,
 Penghasil cengkehnomor 1
 Penghasil sawit nomor 2

3. tahun 2010 Indonesia masih impor;
 Beras, gula, kedelai, gandum
 Jagung, ternak sapi, tepung telur, susu bubuk,
 Makanan olahan, singkong dan kacang tanah

4.  Memajukan pertanian
 Mengusahakan agar pertanian mjd lbh produktif
 Meningkatnya produksi & efisiensi produksi
 Tingkat pendapatan petani meningkat
 Tingkat kesejahteraan petani & masyarakat meningkat

5.  untuk stabilisasi harga input dan output
 kegagalan pasar timbul karena eksternalitas.
Beberapa bentuk intervensi pemerintah seperti
pajak, subsidi, pengawasan regulasi perlu
ditetapkan sehingga biaya penerimaan akan
sepenuhnya menggambarkan biaya eksternalitas.

6. Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pertanian
mencakup beberapa hal:
 kebijakan harga
 kebijakan perdagangan
 Kebijakan subsidi
 Kebijakan struktural
 Kebijakan pengaturan
 Kebijakan fasilitas
 Kebijakan intervensi

7.  Mengurangi ketidakstabilan harga dan pendapatan
 Memberikan manfaat kepada konsumen karena
terjaminnya penawaran dan mencukupi kebutuhan
bahan baku industri
 Meningkatkan swasembada pangan sehingga
mengurangi ketergantungan impor, menghemat
devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran
 Menjaga stabilitas politik
www.themegallery.com

8.  Tujuan: Memperlancar atau menghambat pemasaran komoditi
dari suatu wilayah ke wilayah yang lain.
 Kebijakan perdagangan merupakan suatu pembatasan yang
diberlakukan pada impor dan ekspor suatu komoditas
 Untuk impor, dg pemberlakuan tarif impor dan kuota impor
untuk membatasi jumlah yang diimpor dan meningkatkan harga
domestik di atas harga dunia
 Untuk ekspor, dg pajak ekspor dan kuota ekspor untuk membatasi
barang yang di ekspor dan mengkonsdisikan harga domestik yang
lebih rendah dari harga dunia.

9.  Subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk
 Subsidi bagi agroindustri, misal subsidi minyak tanah,
BBM
Berpengaruh;
Menurunkan biaya produksi & meningkatkan
penawaran.

10.  Perbaikan prasarana pertanian
 Pengenalan teknologi pertanian
 Penyuluhan pertanian
 Pengusahaan alat-alat pertanian

11.  Pelaksanaan kekuatan kebijaksanaan pemerintah dgn
menggunakan UU, peraturan, ketetapan yg berkenaan
dgn perekonomian & niaga
 Maksud :
 Menjaga keselamatan industri dlm negeri/dlm
persaingan
 Perlindungan kepentingan & kesehatan kons
 Menciptakan kondisi perdagangan efektif & lancar
 Meningkatkan pendptn pemerintah

12.  Pencegahan praktek persaingan tdk wajar & monopoli
yg tdk wajar
 Pengaturan kelancaran perdag & jasa yg diperlukan
 Perlindungan konsumen
 Pengaturan barang
 Bantuan kemajuan perekonomian & sosial
www.themegallery.com

13.  Investasi & kredit
 Pengadaan fasilitas penyimpanan
 Layanan informasi & berita pasar
 Penelitian tataniaga
 Pendidikan & penyuluhan tataniaga

14. Guna Informasi Pasar
 Produsen :
 Merencanakan investasi & keputusan struktur usaha
 Mengarahkan produksi & penjualan hasil
 Merencanakan pembelian sarana produksi
 Lembaga pemasaran
 Menentukan tempat & waktu pembelian & penjualan
 Kebijaksanaan pembiayaan & kredit pemasaran
 Memperlancar proses pemasaran
 Konsumen
 Bisa memilih brg yg akan dibeli sesuai jenis, kualitas, tempat,
harga & waktu yg diinginkan
www.themegallery.com

15.  Pemerintah ikut secara langsung dlm mslh2
pemasaran brg-brg yg dianggap penting bagi
kesejahteraan penduduk
 Tujuan : meliindungi produsen & kons
 BULOG
 PN Garam
pemasaran migas, dsb

16.  Monopoli & manipulasi oleh pemerintah
 Penelitian & pembangunan station percobaan
 Pembentukan pusat-pusat penelitian
 Penetapan pajak, bea cukai
 Marketing agreement
 Pengawasan produk
 Penjatahan barang