BAHAN SOSIALISASI

1. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Medan, 18 Maret 2009 Sosialisasi PMK no 21/PMK.07/2009 Sosialisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah berdasarkan PMK No 21/PMK.07/2009 Oleh : Drs.Pramudjo, M.Soc.Sc, Direktur Dana Perimbangan, disampaikan pada: Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah

2. Permasalahan Pelaksanaan Transfer Tahun 2008 Belum mendukung tersedianya dokumen sumber untuk Laporan Realisasi Transfer khususnya yang terkait DBH PBB/BPHTB Belum mendukung tersedianya dokumen untuk evaluasi penyerapan DAK secara menyeluruh Belum tersalurnya biaya pungut PBB sesuai dengan realisasi pennerimaan dan pelaksanaan bagi hasil PBB

3. Penerimaan PBB cepat masuk Kas Negara cepat pula dibagi dan cepat dicatat sebagai penerimaan negara Belum mendukung tersedianya dokumen sumber DBH PBB/BPHTB sebagai pengeluaran negara untuk akuntansi dan pelaporan Ideal Akuntable BELUM TENTU

4. DOKUMEN KPA DIPA SPAT SPP SPM DOKUMEN PENERIMA TRANSFER (DAERAH) NOTA KREDIT LEMBAR KONFIRMASI DOKUMEN BENDAHARA UMUM NEGARA SP2D DOKUMEN AKUNTANSI & PELAPORAN SPM SP2D LEMBAR KOFIRM

5. Transfer Ke Daerah dianalogikan dengan Belanja SPP/SPM dari daerah SP2D dari KPPN PMK No 04/2008 Untuk pertama kalinya penyaluran dana desentralisasi sebagai transfer PMK No 21/2009 Penyempurnaan PMK No 04/2008 Diharapkan lebih efisien, efektif, akurat, dan akuntabel Mulai Maret 2009 Perubahan Pola Pelaksanaan Transfer Ke Daerah 2007 2008 2009

6. PMK No 04/PMK.07/2008 Mengatur tata cara penyaluran Transfer Ke Daerah yang dilaksanakan langsung dari Kas Negara ke Kas Daerah Dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2008 s/d tanggal 9 Maret 2009 Disusun dan ditetapkan kembali (dengan PMK No 21/PMK.07/2009) untuk mengakomodasikan perubahan dan agar pelaksanaan transfer lebih efisien, efektif, akurat, dan akuntabel). Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah

7. 510 daerah Pola Penyaluran transfer ke daerah pusat

8. Konsep PA/KPA dalam PMK 21/2009 BELANJA TRANSFER BELANJA BELANJA Menteri Keuangan Selaku Menteri Teknis Pengguna Anggaran Dep Keuangan Selaku Bendahara Umum Pengguna Anggaran diluar anggaran K/L Unit Eselon I (termasuk DJPK) sebagai KPA dari anggaran yang dikuasakan kepada K/L Unit Eselon I (termasuk DJPK) sebagai KPA dari anggaran yang dikelola Bendahara Umum Negara

9. Tujuan PMK Pelaksanaan & Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah Meningkatakan efiensi pengelolaan Tranfer ke Daerah mulai dari pelaksanaan penyaluran sampai pertanggungjawaban Upaya mendapatkan dokumen sumber yang lengkap dan akuntabel untuk Laporan Realisasi Transfer Memberikan kepastian waktu penyaluran dan besaran dana transfer kepada daerah Mendorong percepatan penyelesaian dokumen perda APBD dan penyerapan dana transfer

10. Efisiensi Transfer Efisiensi dokumen Efisiensi birokrasi Efisiensi anggaran Efisiensi SDM Efisiensi Waktu Efisiensi SIKD Efisiensi pelaporan Efisiensi dari pelaksanaan Transfer

11. DANA PERIMBANGAN DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN DBH DAU DAK DANA OTSUS PAPUA DANA OTSUS NAD DANA TAMBAHAN INFRAS OTSUS PAPUA DANA TAMBAHAN DAU UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN GURU PNSD DANA 0TSUS DANA PENYES DBH PBB DBH PPH DBH KEHUTANAN DBH PERT UM DBH PERIKANAN DBH MI NYAK BM DBH CUKAI DBH PAJAK DBH SDA DBH BPHTB DANA TAMBAHAN INFRAS OTSUS PAPUA BARAT DANA OTSUS PAPUA BARAT DBH GAS BUMI DBH PANAS BUMI Transfer Ke Daerah Jenis dana Transfer ke Daerah 2009

12. DBH PBB Bagian Daerah Bagian Pusat yang dikembalikan secara merata kepada Daerah Bagian Pusat yang dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Biaya Pungut

13. DBH PBB Bagian Pusat yang dikembalikan secara merata kepada Daerah Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Dari perkiraan alokasi pada Bulan April Dari perkiraan alokasi pada Bulan Agustus Bulan November 25% 50% Alokasi Defrinitif minus Tahap 1 dan 2

14. DBH BPHTB Bagian Pusat yang dikembalikan secara merata kepada Daerah Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Dari perkiraan alokasi pada Bulan April Dari perkiraan alokasi pada Bulan Agustus Bulan November 25% 25% Alokasi Defrinitif minus Tahap 1 dan 2

16. Bagian Pusat yang dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Realisasi penerimaan PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan melebihi target Diberikan insentif pada bulan November 2009 berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun 2009 2008 2009

19. 1 2 3 4 6 8 5 7 9 10 11 12 20% PMK Alokasi Sementara 20% PMK Alokasi Sementara Alokasi Definitif dikurangi penyaluran Tri I, II, dan III Tw - I Tw - II Tw - III Tw - IV Penyaluran DBH PPh 20% PMK Alokasi Sementara

20. Sumatera Utara Jawa Barat Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Jawa Timur 20% 30% 30% Selisih antara al.okasi definitif dengan jumlah penyaluran Triwulan I, II, III. Dari alokasi sementara Tahap 2 Tahap 1 Tahap 3 Tahap 4 Penyaluran DBH Cukai

21. 1 2 3 4 6 8 5 7 9 10 11 12 20% PMK Alokasi 20% PMK Alokasi Realisasi PNBP hasil rekonsiliasi dikalikan porsi DBH dikurangi penyaluran Tri I dan Tri II Realisasi PNBP hasil rekonsiliasi dikalikan porsi DBH dikurangi penyaluran Tri I s/d Tri III Tw - I Tw - II Tw - III Tw - IV Penyaluran DBH SDA

22. Penyaluran DAU Awal Januari Akhir Bulan sebelumnya Januari Februari s/d Desember

23. Penyaluran DAK Perda APBD tahun berjalan dan Laporan Pelaksanaan DAK Tahun sebelumnya Laporan Penyerapan yang menunjukkan dana Tahap 1 telah diserap 90% dan Surat Pernyataan Belanja, Plus Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping DAK 10% Laporan Penyerapan yang menunjukkan dana Tahap 2 telah diserap 90% dan Surat Pernyataan Belanja Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 30% 45% 25%

25. Realisasi Penyaluran DAU 2009 sd 18 Maret 2009 Waktu Salur Jumlah Daerah Jumlah Rupiah M4 Feb 96 1.498,64 M M1 Mar 71 1.057,43 M M2 Mar 34 444,05 M Total 201 3.000.12 M Persen 39,72% 12,09% Ideal 506 30,00%

28. Terima Kasih