Presentasi Permenperin No. 122 tentang Prosedur dan Meknisme bantuan Mesin/Peralatan IKM

1. PROSEDUR DAN MEKANISME
BANTUAN MESIN/PERALATAN IKM
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R I
NOMOR : 122/M-IND/PER/12/2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN DAN/ATAU MESIN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R I
TAHUN 2014

2. I. KEBIJAKANPEMBERIANBANTUAN
1.1. Inisiatif Pemberian Bantuan (pasal 5);
1.2. Penerima Bantuan (pasal 6 – pasal 11);
1.3. Tahapan Pemberian (pasal 12).
OUT-LINE
II.SERAH TERIMABANTUAN
2.1. Serah Terima Operasional (pasal 15 - 18);
2.2. Penetapan Status Penggunaan (pasal 19 – pasal 20);
2.3. Serah Terima Kepemilikian (pasal 21).
III. PEMANFAATAN,MONITORINGDAN PELAPORAN

3. 1.1. INISIATIFPEMBERIANBANTUAN
a. Inisiatif dari Satker di lingkungan Kementerian Perindustrian; atau
b. Permintaan dari Pemerintah Daerah, BUMN, perusahaan industri yang
berbentuk badan hukum atau Instansi Lain.
Pasal 5
1.2.1.PENERIMABANTUAN
a. Pemerintah Daerah;
b. BUMN;
c. Perusahaan Industri yang berbadan hukum; atau
d. Instansi Lain.
Pasal 6
1.2.2.CARA/STATUSPEMBERIAN
a. Hibah;
b. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;
c. Dioperasionalkan Pihak Lain; atau
d. Alih Status.
Pasal 7

4. 1.2.3. PENERIMABANTUANHIBAH
a. Hibah diberikan kepada Pemerintah Daerah atau industri/lembaga lain
melalui Pemerintah Daerah;
b. Industri/Lembaga lain berupa :
1. KUB, Sentra IK atau Koperasi;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang industri
3. IKM;
4. Lembaga Pendidikan;
5. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
c. Bantuan Hibah selain industri/lembaga lain di atas, dapat diberikan
sepanjang :
1. atas persetujuan Menteri Perindustrian; dan
2. disertai permohonan atau rekomendasi dari Dinas Perindustrian.
Pasal 8

5. 1.3.1. TAHAPANPEMBERIANBANTUAN
a. Tahap Perencanaan; terdiri atas:
1. Permohonan (minimal KAK dan studi kelayakan);
2. Seleksi
3. Pengecekan dan kajian kebutuhan;
4. Kesepakatan;
5. Pembuatan KAK/TOR Pengadaan.
b. Tahap Pengadaan; dan
c. Tahap Penyerahan Bantuan
Pasal 12 ayat 1 dan 2
1.3.2.DIKECUALIKANTAHAPANPEMBERIANBANTUAN
a. Permohonan dimaksud di atas tidak diperlukan jika bantuan merupakan
inisiatif Satker.
b. Direktur Jenderal menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tahapan di atas.
Pasal 12 ayat 3 dan 4

6. 2.1. SERAHTERIMAOPERASIONAL
a) Pelaksanaan Serah Terima Operasional dilakukan berdasarkan
penilaian adminitrasi dan Teknis yang dilakukan oleh Tim
Internal diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.
43/M-IND/PER/4/2011 atau perubahannya;
b) Penandatatanganan Berita Acara Serah Operasional (BASTO)
dapat dilakukan apabila berdasarkan Berita Acara Hasil
Penelitian Adminitrasi dan Teknis tidak ditemukan adanya
kekurangan dan kerusakan;
c) Penandatanganan BASTO dilakukan oleh Kepala Satker atau
Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani berita acara;
d) Berdasarkan BASTO harus dibuat usulan Penetapan Status
Penggunaan Kepada Kementerian Keuangan yang dilaksanakan
paling lama 1 (satu) bulan sejak dokumen pendukung diterima;
Pasal 15 s/d 17

7. 2.2. PENETAPANSTATUS PENGGUNAAN
a) Penetapan status penggunaan harus dilakukan terhadap seluruh
BMN yang direncanakan untuk diserahkan kepada penerima
bantuan;
b) Penetapan Status Penggunaan dilakukan berdasarkan Peraturan
Menteri Perindustrian No. 43/M-IND/PER/4/2011 atau
perubahannya;
Pasal 19 s/d 20
a) Serah Terima Kepemilikan dapat dilakukan dengan syarat :
a) Penetapan status penggunaan yang sudah disetujui; dan
b) Untuk yang diserahkan dengan cara :
a) Hibah, setelah adanya persetujuan hibah dari Kementerian Keuangan dan
Keputusan Penghapusan dari Menteri Perindustrian;
b) Dan seterusnya untuk yang lainnya.
Pasal 21
2.3. SERAH TERIMA KEPEMILIKAN

8. 3. PEMANFAATAN,MONITORINGDAN PELAPORAN
a) Penerima bantuan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan
pemanfaatan BMN secara optimal;
b) Dalam hal BMN tidak dimanfaatkan secara optimal, BMN dapat
dialihkan;
c) Pengalihan dilakukan dengan mempertimbangkan asas cost and
benefit;
d) Unit kerja eselon I selaku pembina industri melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan;
e) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan setiap
semester kepada unit kerja eselon I pembina industri yang
bersangkutan
Pasal 23 s/d 25

9. TERIMA KASIH