Undang-Undang Uap 1930 mengatur tentang pengaturan dan pengawasan pesawat uap untuk keselamatan kerja. Dibutuhkan pengesahan gambar rencana, izin pemakaian yang melibatkan pemeriksaan dan pengujian, serta pengawasan berkala oleh pegawai khusus untuk memastikan keamanan operasi pesawat uap.

1. DASAR HUKUM
1. UU No. 1 Tahun 1970
2. Undang-Undang Uap 1930
3. Peraturan Uap 1930
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja :
a). No. Per.01/Men/1982
b). No. Per.02/Men/1982
e). No. Per.01/Men/1988
g). No. Per.02/Men/1992
h). No. Per.04/Men/1995
5. Keputusan Menteri No. Kep. 168/Men/2000
6. SKB Dirjen Hubla dan Binawas No. PP.72/3/9-99 dan
KEP.507/BW/1999
7. Keputusan/Instruksi Menteri
8. Keputusan/Edaran Dirjen/Pedoman Pengawasan
9. Lain-lain(Standard Nasional atau Standard
Internasional/Negara lain yang dapat diterima Pemerintah
Indonesia)

2. RUANG LINGKUP PENGAWASAN
 Obyek Pengawasan
 Tahapan Penanganan Pengawasan
OBJEK PENGAWASAN
 Instalasi/Peralatan Teknik
 Perusahaan Jasa K3
 Kompetensi SDM (K3)

3. INSTALASI / PERALATAN TEKNIK
1. Pesawat uap
 Ketel uap
 Pesawat uap selain ketel uap
 Pemanas air
 Penguap
 Bejana uap
 Pengering uap
 Mesin / Turbin Uap
2. Pesawat cairan panas
3. Bejana tekan
 Botol baja
 Bejana transport
 Bejana penyimpan
 Pesawat Pendingin
4. Bejana penimbun
5. Instalasi pipa
 Pipa uap
 Pipa air pengisi/buang
 Pipa gas, dll
I. PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKAN

4. TAHAPAN PENANGANAN PENGAWASAN
 Perencanaan
 Pembuatan
 Perakitan/pemasangan/peredaran
 Pemakaian
 Reparasi/modifikasi

5. 1. Penilaian/pengesahan gambar rencana pembuatan/perakitan/
pemasangan
 Pengecekan dokumen teknik perencanaan
 Penilaian konstruksi instalasi/peralatan yang akan dibuat/dirakit/
dipasang
2. Penilaian/penunjukan perusahaan jasa terkait
 Macam jasa
 Konstruksi
 Inspeksi teknik
 Pemenuhan syarat administrasi
 Pemenuhan syarat teknis
3. Pengawasan pelaksanaan pembuatan/perakitan/pemasangan
 Kelengkapan dokumen teknik
 Kondisi/mutu bahan baku komponen
 Status welder/fabrikator
 Kualitas pengerjaan
 Proses pemeriksaan/pengujian
 Tertib administrasi
Kegiatan pengawasan pada periode
pembuatan/perakitan/pemasangan

6. 1. Penanganan ijin/pengesahan pemakaian
 Dokumen teknik yang diperlukan
 Kondisi teknis pesawat/instalasi dan penunjang
 Kondisi alat-alat perlengkapan/pengaman yang
dipasangkan
 Pemeriksaan/pengujian yang diwajibkan
Kegiatan Pengawasan pada periode
pemakaian pesawat uap dan bejana tekan
2. Pengawasan syarat-syarat pengoperasian
 Operator
 Pemeriksaan berkala/khusus
 Pelaksanaan reparasi/modifikasi
 Mutasi/pindah tempat pemakaian
 Dll

7. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Persiapan yang harus dilakukan oleh Pemilik/Pemakai
1. Penyediaan dokumen teknis terkait
2. Penyiapan pesawat uap/bejana/instalasi aman diperiksa
3. Penyiapan peralatan/tenaga kerja
4. Pemasangan rambu bila perlu/koordinasi dengan pihak
lain yang terkait
5. Penyiapan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan
pemeriksaan dan pengujian
1. Riksa sifat tampak dan dimensi
2. Pengujian tak merusak menurut kebutuhan
3. Pengujian hydrostatik
4. Pengujian dengan tekanan uap (steam test)
Pelaksanaan

8. KEWAJIBAN PEMAKAI DAN OPERATOR
I. Pemakai
1. Menjaga/memelihara kondisi pesawat uap/bejana tekan dan
perlengkapannya
2. Melaksanakan syarat-syarat yang tertera pada akte ijin pemakaian/
pengesahan atau perintah pegawai pengawas
3. Menugasi operator yang sesuai kapasitas boiler dan kelas operator
4. Melapor kepada depnaker setempat apabila menemukan cacat
(konstruktif) pada pesawat/bejana/perlengkapannya
5. Menjaga/memperhatikan dokumen teknik/perijinan
 Keberadaan
 Melapor bila terjadi kehilangan/perubahan
6. Melaporkan ke Depnaker setempat bila terjadi peledakan/kecelakaan
atas pesawat uap/bejana tekan/sarana penunjang
1. Mengoperasikan pesawat uap, perlengkapan dan sarana
penunjangnya sesuai dengan peraturan keselamatn kerja/standard
operasi.
2. Berada di tempat pelayanan sewkatu pesawat uapnya dioperasikan
II. Operator

9. Perusahaan
pembuat
Kandep / Dinas
Tenaga Kerja
Pemerintah
(Dit. PKK)
BERKAS PERMOHONAN
• Surat permohonan
• Gambar konstruksi
• Lembar perhitungan
kekuatan
• Dokumen pendukung
PENGAWASAN
Evaluasi berkas
Surat Pengantar
Evaluasi berkas
/ BA
Pengesahan
PROSEDUR PENGESAHAN GAMBAR
RENCANA DAN PENGAWASANNYA
3
1
3
1
3
1 2
1
2
3
1
1 2

10. PROSEDUR PENERBITAN SKP PJK3 FABRIKASI DAN
PENGAWASANNYA
Perusahaan
pembuat
Kandep / Dinas
Tenaga Kerja
Pemerintah
(Dit. PKK)
BERKAS PERMOHONAN
• Surat permohonan
• Copy akte notaris
• Copy SIUP
• Keterangan domisili
• Copy NPWP
• Copy daftar wajib lapor
ketenagakerjaan
• Struktur organisasi
• Daftar tenaga ahli /
teknis
• Daftar peralatan kerja
• Pas photo
• Dokumen lainnya
Kantor / Bengkel Kerja
PENGAWASAN
Evaluasi berkas
 Pengecekan
lapangan
BA Pemeriksaan
Evaluasi berkas
/ BA
Surat Keputusan
Penunjukan
(SKP)
3
1 2
3
2
1
3
1 2
1
2
3
1
1 2

11. PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGAWASANNYA
Perusahaan
pembuat
Dinas Tenaga
Kerja
Pemerintah
(Dit. PNK3)
Pengesahan gambar
rencana
PENGAWASAN
 Verifikasi
dok. teknik
Laporan
pengawasan
 Evaluasi
Dok teknik
SERTIFIKAT
Kelayakan pembuatan
5
4
4
1
1
4
5
1
3 4
3
2
Dokumen teknik
bahan baku
2
Bahan baku
Proses pembuatan
barang produk
Dokumen teknik
pembuatan
2
3
 Riksa/uji
1. Visual, NDT, dll
2. Hydrotest
Barang produk
1 2 3 4 5
Pemesan /
pemakai

12. PROSEDUR PEMBERIAN IJIN/PENGESAHAN PEMAKAIAN DAN
PENGAWASANNYA
* Perakitan
** Lintas Kab/Kota
*** Diluar wil Kab/Kota
Perusahaan/
Calon Pemakai
Dinas Tenaga
Kerja
Pemerintah
(Dit. PNK3)
PENGAWASAN
 Verifikasi
berkas
3
1
3
1
1
Pesawat / peralatan
mekanik / instalasi pipa
Tenaga kerja +
peralatan bantu
 Riksa/ uji
1. Visual
2. NDT (bila perlu)
3. Pengujian
• Hydrosatatis
• Steam test
3
2
BERKAS PERMOHONAN
• Bentuk 6
• Pengesahan gambar
rencana + lampiran
• Dok. Teknik pembuatan
• Dok. Teknik lainnya
1
Pemeriks. & pengujian
Ijin pemakaian
2
3
***
***
**
**
**
**
*

13. Prosedur Sertifikasi Operator
Dinas TK
Kab/Kota
Dinas TK Propinsi
Dirjen Binwasnaker
Direktur PNK3
Sertifikat + SIO
(baru)
SIO
(perpanjangan)
Perusahaan/Tempat Kerja
Data
Peserta &
Kelulusan
Pembinaan &
pengujian lisensi K3
OPERATOR
PJK3
Diklat
SIO
Lama
Pemerintah
Baru Perpanjangan

14. UNDANG-UNDANG
UAP 1930

15. UNDANG-UNDANG UAP 1930
PASAL 1
1. DALAM UNDANG-UNDANG INI YANG DIMAKSUD DENGAN
PESAWAT UAP IALAH KETEL UAP DAN ALAT-ALAT LAINNYA
YANG DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DITETAPKAN
DEMIKIAN, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERHUBUNGAN
(ATAU TERSAMBUNG) DENGAN SUATU KETEL UAP DAN
DIPERUNTUKKAN BEKERJA DENGAN TEKANAN YANG LEBIH
BESAR (TINGGI) DARI PADA TEKANAN UDARA.
2. KETEL UAP IALAH SUATU PESAWAT, DIBUAT GUNA
MENGHASILKAN UAP ATAU STOOM YANG DIPERGUNAKAN
DILUAR PESAWATNYA.

16. PASAL 2
YANG DISEBUT PERALATAN DARI SESUATU PESAWAT UAP
DALAM UNDANG-UNDANG INI DIMAKSUDKAN SEMUA ALAT-
ALAT YANG DITUJUKAN UNTUK PEMAKAIAN DENGAN AMAN
DARI PESAWAT UAPNYA jo. PASAL 12 P.U. 1930
PASAL 3
YANG DISEBUT PEMAKAI ADALAH :
a. JIKA MELULU DIPAKAI DALAM RUMAH TANGGA IALAH
KEPALA KELUARGA.
b. DALAM HAL-HAL LAINNYA KEPALA ATAU PEMIMPIN
PERUSAHAAN, BANGUNAN DIMANA PESAWATNYA DIPAKAI.

17. PASAL 4
◙ KETEL UAP TETAP IALAH : SEMUA PESAWAT YANG
DITEMBOK ATAU DALAM TEMBOKAN.
◙ KETEL UAP BERPINDAH IALAH : SEMUA PESAWAT-PESAWAT
YANG TIDAK DITEMBOK.
PASAL 5
PENGESAHAN GAMBAR RENCANA PESAWAT UAP OLEH
DIREKTUR PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA.
jo. PASAL 4 P.U. 1930
PASAL 6
LARANGAN MENJALANKAN / MEMPERGUNAKAN PESAWAT
UAP DENGAN TIDAK MEMPUNYAI IZIN jo. PASAL 6 P.U.1930
PERMOHONAN IZIN

18. PASAL 7
AKTE IZIN DIBERIKAN SESUDAH DIADAKAN PEMERIKSAAN
DAN PENGUJIAN YANG MENYATAKAN MEMENUHI SYARAT
UNTUK DIOPERASIKAN jo. PASAL 7 P.U. 1930
TIDAK PERLU IZIN : PASAL 8 P.U. 1930
PASAL 8
Ѳ PERMOHONAN DENGAN DILAMPIRI SYARAT-SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH AKTE IZIN.
Ѳ SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI YANG DIMUAT
DALAM AKTE IZIN, CARA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN.
(PASAL 9 P.U. 1930 jo. PASAL 10 S/D 27 P.U. 1930)
DIREKTUR DAPAT MEMBERIKAN KEBEBASAN ATAS SYARAT-
SYARAT YANG DIMUAT DALAM PERATURAN UAP 1930
SECARA PENUH ATAU BERSYARAT jo. PASAL 31 Ayat 3 P.U.
1930.

19. PASAL 9
PEMERIKSAAN PERTAMA DAN PENGUJIAN YANG AKTE
IZINNYA HILANG DAN DIPERBAHARUI WAJIB MEMBAYAR
RETRIBUSI.
PASAL 10
PERMOHONAN IJIN UNTUK MENGGUNAKAN PESAWAT UAP
HARUS MENYEDIAKAN BAIK PARA PEKERJA MAUPUN ALAT-
ALAT YANG DIPERLUKAN UNTUK PEMADATANNYA.
PJK3.
PASAL 11
 AKIBAT BURUK PENGUJIAN DIBEBANKAN KEPADA YANG
MEMINTA PEMADATAN (PENGUSAHA).
 KECUALI DILAKSANAKAN TIDAK DENGAN SEMPURNA MAKA
PENGGANTIAN KERUGIAN DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAU
NEGARA.

20. PASAL 12
◙ BILA DIREKTUR KESELAMATAN KERJA BERPENDAPAT
BAHWA PEMAKAIAN PESAWAT UAPNYA TIDAK DAPAT
DILULUSKAN, MAKA IZINNYA TIDAK DIBERIKAN DAN
DIBERITAHUKAN.
◙ BANDING KE KOMISI DALAM TEMPO 14 HARI.
◙ BILA PERLU MENGUJINYA KEMBALI OLEH SEORANG AHLI.
◙ BILA PEMERIKSAAN ULANGAN BERKESAN KEBERATAN
TIDAK BERALASAN, IJINNYA TETAP TIDAK AKAN
DIBERIKAN.

21. PASAL 13
PENGAWASAN OLEH PEGAWAI PENGAWAS SPESIALIS
PESAWAT UAP KEPADA SEMUA PESAWAT-PESAWAT
UAP DENGAN ALAT-ALAT PERLENGKAPANNYA SESUAI
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH.
PASAL 14
PEGAWAI PENGAWAS SPESIALIS PESAWAT UAP
MEMPUNYAI HAK MEMASUKI SECARA BEBAS TEMPAT-
TEMPAT DIMANA PESAWAT-PESAWAT UAP DAN ALAT
PERLENGKAPANNYA BERADA.

22. PASAL 15
PEMAKAI PESAWAT UAP DAN OPERATOR BOILER
DIWAJIBKAN MEMBERI SEMUA KETERANGAN KEPADA
PEGAWAI PENGAWASSPESIALIS PESAWAT UAP.
jo. PASAL 39 Ayat 3 P.U. 1930.
PASAL 16
PEMERIKSAAN SESERING MUNGKIN OLEH PEGAWAI
PENGAWAS SPESIALIS PESAWAT UAP ATAU PERMINTAAN
PEMAKAINYA, KALAU PERLU DIUJI KEMBALI jo. PASAL 40
P.U. 1930.
PASAL 17
PEMAKAI PESAWAT UAP HARUS MENYEDIAKAN PEKERJA
MAUPUN ALAT-ALAT KERJA YANG DIBUTUHKAN UNTUK
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIANNYA.
PJK3

23. PASAL 18
BILA PEMAKAI PESAWAT UAP MERASA TIDAK BERALASAN
UNTUK PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN YANG DIADAKAN
PADA TEMPO-TEMPO DALAM PASAL 40 P.U. 1930, DAPAT
MENGEMUKAKAN KEBERATANNYA SECARA TERTULIS
KEPADA PEGAWAI PENGAWAS SPESIALIS DALAM TEMPO 3
HARI PESAWAT UAPNYA DAN DAPAT DIKABULKAN.
PASAL 19
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN MELAPORKAN OLEH PEMAKAI
PES. UAP BILA :
 PEMINDAHAN DARI PESAWAT UAP.
 KEADAAN PES. UAP TIDAK SESUAI LAGI DENGAN AKTE IZINNYA.
 PEMEGANG IZIN TIDAK BENAR LAGI SESUAI IZIN.
 TERDAPAT CACAT DALAM PESAWAT UAP.
 DALAM HAL PEMBETULAN PESAWAT UAP.
 MENGENAI PEMELIHARAAN DAN PENGLADENAN PESAWAT UAP.
 MENGENAI BANGUNAN DAN RUANGAN DIMANA DIPASANGKAN
 PESAWAT UAP DARI KAPAL-KAPAL API.

24. PASAL 20
 PARA PEGAWAI PENGAWAS SPESIALIS BERHAK MEMBERI
KAN SYARAT-SYARAT YANG DIANGGAP PERLU UNTUK
MENJAMIN KESELAMATAN PESAWAT.
 BILA OLEH MEREKA TERNYATA, BAHWA ORANG-ORANG
YANG DISERAHI PENGLADENAN TIDAK MEMPUNYAI
KECAKAPAN YANG DIPERLUKAN, MAKA MEREKA DAPAT
MEMERINTAHKAN ORANG TERSEBUT DIBEBASKAN DARI
PEKERJAAN MENGLADENI ITU.
 HAL-HAL DIATAS DIBUAT TEMPO HARUS DITURUTI.
 SESUDAH DIPENUHI SEGERA MEMBERITAHUKAN KEPADA
DIREKTUR PNKK DENGAN PERANTARAAN PEGAWAI
PENG.SPESIALIS.

25. PASAL 21
1. BILA PADA PEMERIKSAAN ATAU PENGUJIAN TERNYATA
PESAWATNYA TIDAK LAGI MEMBERIKAN JAMINAN UNTUK
KESELAMATAN MAKA PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN MELARANG
LEBIH LANJUT PEMAKAIAN DARI PESAWAT TERSEBUT.
2. LARANGAN INI DIBERITAHUKAN KEPADA POLISI SETEMPAT DAN
PAMONG PRAJA YANG AKAN MENGURUS PELAKSANAAN NYA, DAN
KE DIREKTUR PNKK.
3. PEMAKAINYA DAPAT MENGEMUKAKAN KEBERATAN KEPADA
KOMISI DAN PESAWATNYA DAPAT DIPERIKSA KEMBALI OLEH
PEGAWAI ATAU AHLI LAINNYA.
4. BILA LARANGAN ITU DAPAT DIBANTAH ATAU BERAKHIRNYA
TEMPO YANG DITETAPKAN, MAKA DIREKTUR PNKK DAPAT
MENCABUT IJIN YANG TELAH DIBERIKAN UNTUK PESAWAT
TERSEBUT.

26. PASAL 22
1. BILA PEGAWAI PENGAWAS SPESIALIS PESAWAT UAP
MENDAPAT SESUATU PESAWAT UAP BEKERJA TANPA
IZIN, MAKA IA MELARANG PEMAKAIANNYA LEBIH
LANJUT.
2. PESAWAT UAP TIDAK BOLEH DIPAKAI LAGI HANYA
SESUDAH BERHUBUNG DENGAN SESUATU
PERMOHONAN TERTULIS DAN TERNYATA DARI
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN MENURUT PASAL 7
DAN PASAL 8, BAHWA TIDAK ADALAGI KEBERATAN
TERHADAP PEMAKAI ITU.

27. PASAL 23
 PELAPORAN PELEDAKAN SESUATU PESAWAT UAP
KEPADA POLISI DAN PAMONG PRAJA UNTUK MENJAGA
TEMPAT KECELAKAAN.
 PELEDAKAN PESAWAT UAP PADA KAPAL DILAPORKAN
KE POLISI SETEMPAT DAN PAMONG PRAJA DIMANA
KAPAL ITU BERLABUH.
 SEGERA SETELAH KABAR TENTANG PELEDAKAN ITU
POLISI SETEMPAT DAN PAMONG PRAJA MENGAMBIL
TINDAKAN SEPERLUNYA UNTUK TIDAK AKAN TIMBUL
BAHAYA.

28. PASAL 24
1. PEMERIKSAAN DITEMPAT LEDAKAN PESAWAT UAP, APAKAH
KETELEDORAN ATAU KELALAIAN ATAU TINDAKAN YANG
DISENGAJA DARI PIHAK KETIGA.
2. PEMERIKSAAN DILAKUKAN OLEH PEGAWAI PENGAWAS
SPESIALIS PESAWAT UAP DAN MEMBUAT PROSES VERBAL
DAN MENCABUT AKTE IJIN YANG DIBERIKAN UNTUK
PESAWAT UAP YANG MELEDAK ITU.
3. DIREKTUR PNKK MENGIRIMKAN SALINAN DARI PROSES
VERBAL ITU KEPADA PEMAKAI.
PASAL 25
PENYIDIKAN DILAKUKIAN OLEH PEGAWAI PENGAWAS
SPESIALIS PESAWAT UAP ATAS PELANGGARAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG INI.

29. ASAL 26
PEMAKAI DARI SESUATU PESAWAT UAP DIHUKUM
KURUNGAN 3 BULAN ATAU DENDA PALING TINGGI RP. 500.-
BILA :
a. PESAWAT UAP DIJALANKAN TANPA IJIN ATAU PELARANGAN
PEMAKAIAN PESAWAT UAP.
b. IA TIDAK CUKUP MENJAGA ALAT-ALAT PENGAMANANNYA SEPERTI
YANG DITERANGKAN DALAM AKTE IJIN YANG DIBERIKAN.
c. MEMBIARKAN ALAT-ALAT PENGAMANANNYA DIRUBAH DENGAN
TIDAK TERLEBIH DAHULU MEMBERITAHUKAN KEPADA PEGAWAI
PENGAWAS SPESIALIS PESAWAT UAP.
d. IA TIDAK CUKUP MENJAGA DIINDAHKANNYA SYARAT-SYARAT YANG
ISTIMEWA YANG DIBERIKAN UNTUK PEMAKAINYA.
e. TELAH TERJADI PELEDAKANNYA TIDAK SEGERA DIBERITAHUKAN
KEPADA KEPALA PEMERINTAHAN SETEMPAT.

30. PASAL 27
PESAWAT TIDAK PADA TEMPATNYA BEKERJA SESUAI
AKTE IZIN DIHUKUM PENJARA PALING LAMA SATU BULAN
ATAU DENDA PALING BANYAK RP. 300,-.
PASAL 28
HAL-HAL YANG DALAM UNDANG-UNDANG INI DITETAPKAN
DAPAT DIHUKUM, DIANGGAP PELANGGARAN
PASAL 29
UNDANG-UNDANG INI TIDAK BERLAKU DALAM KAPAL
ANGAKATAN LAUT, DINAS PEMBASMIAN PENYELUNDUPAN
CANDU DILAUT, KAPAL KOMUNIKASI DAN POLISI

31. PASAL 30
KECUALI PENGUSUTAN PELEDAKAN TIDAK BERLAKU
BAGI KAPAL PENYEBERANGAN, PESAWAT YANG DAPAT
DIANGKUT – ANGKUT KE LUAR NEGERI DAN BERTEMPAT
TINGGAL DI LUAR NEGERI.
PASAL 31
HAK UNTUK MEMAKAI AKTE IZIN BERAKHIR BILA
SESUATU BAGIAN DARI PESAWAT UAP SUDAH DIGANTI.
PASAL 32
UNDANG-UNDANG INI DISEBUT UNDANG-UNDANG UAP
1930.

32. Terima kasih …..