3. 3
TPU
TPK
Paham SANKRI yang berlaku (UUD
1945/Amand)
Peserta
Memahami
+
Mampu
Menjelaskan
1. ADNEG Suatu sistem
2. SUS+DUK LEMBAGA
3. SPPN
4. Pentingnya koordinasi
4. 4
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SISTEM
PENGERTIAN SISTEM :
Kamus Webster:
Suatu kesatuan (unity) yang komplek
dibentuk oleh bagian yang
berbeda(diverse), masing-masing
terikat pada(subjected to) rencana
yang sama atau kontribusi (serving)
untuk mencapai tujuan yang sama
KBBI :
Seperangkat unsur yang teratur
saling berkaitan membentuk totalitas
5. 5
ADMINISTRASI
L.D. WHITE :
Suatu proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negara
ataupun swasta,sipil ataupun militer , berskala kecil maupun besar.
DIMOCK AND DIMOCK
Pada dasarnya administrasi merupakan aktivitas kerja sama
kelompok.
SISTEM ADMINISTRASI terdiri dari :
1. Manusia - 2 orang/lebih
2. Tujuan
3. Tugas Saling mempengaruhi
4. Kerja sama
5. Sarana
6. 6
ADMINISTRASI NEGARA
PFIFFNER AND PRESTHUS :
Koordinasi upaya-upaya kelompok untuk melaksanakan
kebijakan negara
ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI LUAS:
Keseluruhan kegiatan LEMBAGA NEGARA dalam rangka
mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA
ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI SEMPIT:
Keseluruhan kegiatan LEMBAGA EKSEKUTIF dalam rangka
mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA/PEMERINTAHAN
INTERAKSI ADMINISTRASI NEGARA :
Dengan faktor EKOLOGI/LINGKUNGAN Yaitu ALAMI/SOSIAL
Saling mempengaruhi
7. 7
UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI NEGARA
1.MANUSIA - Pejabat kenegaraan/pemerintahan
- Masyarakat yang dilibatkan
2.TUJUAN - Wujudkan kebijakan negara
- Pecahkan permasalahan
- Penuhi kebutuhan masyarakat
- Layani masyarakat
3.TUGAS - Kegiatan mencakup semua sektor/bidang
4. KERJA SAMA - Berbagai mekanisme dan cara ( rencana,
program, prosedur, briefing, rapat, dst.)
5. SARANA - Dana, gedung kantor, perabotan, peralatan,
kendaraan,dst.
8. 8
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
1. Pengertian
Dalam Arti Luas Dalam Arti Sempit
Sistem Penyelenggaraan Negara (SPN)
Sistem penyelenggaraan kehidupan
negara dan bangsa dalam segala
aspeknya.
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara (SPPN)
Keseluruhan sistem penyelenggara-an
kekuasaan pemerintahan (executive
power) dengan asas-asas pokok SPPN
Dengan memanfaatkan/mendayagunakan kemampuan:
Aparatur negara dan seluruh rakyat Pemerintah dan segenap aparatur
pemerintah.
Dana dan daya yang tersedia secara nasional.
Demi tercapainya tujuan.
Demi terlaksananya tugas nasional/negara
9. 9
Kesisteman SPN dan SPPN
No Sub Sistem SPN SPPN
1. Manusia Aparatur Negara dan Seluruh rakyat. Pejabat Lembaga
Pemerintah/Eksekutif
2. Tujuan Melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Cerdaskan kehidupan bangsa
Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
3. Tugas Penyelenggaraan kehidupan negara dan
bangsa dalam segala aspeknya
Penyelenggaraan keseluruhan
kekuasaan pemerintahan
4. Kerjasama
(antar)
Aparatur secara horisontal/vertikal
Komponen dalam masyarakat
Komponen aparatur negara dengan masyarakat
Sektor Pem./Negara dengan masyarakat
5 Sarana Semua dana dan daya yang tersedia secara nasional (baik milik pemerintah
maupun milik masyarakat)
11. 11
Fungsi Aparatur Negara
a. Fungsi Aparatur Negara, adalah:
• Melayani.
• Mengayomi, dan
• Memberdayakan
.
Masyarakat
b. Fungsi-Fungsi tersebut dilaksanakan oleh:
• Aparatur Pemerintah.
• Aparatur Kenegaraan.
12. 12
Landasan Administrasi Negara
Indonesia
No Landasan Keterangan
1. Idiil-Pancasila Sebagai Dasar Negara
Sumber Hukum Dasar Negara
(Tap MPR No.III/MPR/2000)
2. Konstitusional-UUD
45
Perubahan: 1999, 2000, 2001, 2002.
Landasan Konstitusional bagi SANKRI
Landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara
Indonesia
3. Operasional UU 25/2004 SISRENBANGNAS
Perpres 7/2005 (RPJM Nasional)
ADAM, ADEM, MESRA
4. Kebijakan Lain
1. Tertulis
2. Tidak tertulis
1. Peraturan perundang-undangan-kepastian hukum,
lindungi aparatur negara/masyarakat.
2. Bukan peraturan perundang-undangan-pidato
kenegaraan, program Kab.
13. 13
Faktor-Faktor Lingkungan
ASTA GATRA (
8 UJUD)
TRIGATRA
(ALAMIAH)
Saling
Mempengaruhi
PANCA GATRA
(SOSIAL)
•Geografi
•Demografi
•Kekayaan Alam
(SDA)
•Idiologi
•Politik
•Ekonomi
•Sosbud
•Hankam
LANDASAN
SANKRI
15. 15
Dasar
Perubahan
UUD 1945
UUD 45 (Pra)
MPR Menetapkan UUD+GBHN
Pasal 37
UUD 45
(Pasca).
Psl 37
Pasal 3
Minimal 2/3 harus hadir
Putusan Minimal 2/3 dari yang hadir
1. USRUBPAS Diajukan
minimal 1/3 anggota MPR
2. Secara tertulis
3. Minimal dihadiri 2/3 ang.
MPR
4. Putusan 50% + 1
5. Bentuk negara (NKRI)
tidak dapat diubah
Berlangsung
I. Disahkan 19 Okt. 1999
II. Disahkan 18 Ags. 2000
III. Disahkan 10 Nov. 2001
IV. Disahkan 10 Agst. 2002
Psl 3 MPR mengubah + menetapkan UUD
16. 16
• Amandemen UUD 1945
• Penghapusan doktrin
Dwi Fungsi ABRI
• Penegakan hukum, HAM,
dan pemberantasan KKN
• Otonomi Daerah
• Kebebasan Pers
• Mewujudkan kehidupan
demokrasi
Tuntutan Reformasi
Jumlah:
• 16 bab
• 37 pasal
• 49 ayat
• 4 pasal A.P
• 2 ayat A.T
• Penjelasan
Sebelum Perubahan
• Kekuasaan tertinggi di
tangan MPR
• Kekuasaan yang sangat
besar pada Presiden
• Pasal-pasal multitafsir
• Pengaturan lembaga
negara oleh Presiden
melalui pengajuan UU
• Praktek ketatanegaraan
tidak sesuai dengan jiwa
Pembukaan UUD 1945
Dasar Pemikiran
Perubahan
Menyempurnakan aturan
dasar:
• Tatanan negara
• Kedaulatan Rakyat
• HAM
• Pembagian kekuasaan
• Kesejahteraan Sosial
• Eksistensi negara
demokrasi dan negara
hukum
• Sesuai dengan aspirasi
dan kebutuhan bangsa
Tujuan Perubahan
• Pasal 3 UUD 1945
• Pasal 37 UUD 1945
• TAP MPR No.IX/MPR/1999
• TAP MPR No.IX/MPR/2000
• TAP MPR No.XI/MPR/2001
Dasar Yuridis
• Tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945
• Tetap mempertahankan
NKRI
• Mempertegas sistem
presidensiil
• Penjelasan UUD 1945
yang memuat hal-hal
normatif akan dimasukan
ke dalam pasal-pasal
(Batang Tubuh)
• Perubahan dilakukan
dengan cara “adendum”
Kesepakatan Dasar
• Sidang Umum MPR 1999
Tgl.14-21 Okt 1999
• Sidang Tahunan MPR 2000
Tgl.7-18 Agt 2000
• Sidang Tahunan MPR 2001
Tgl.1-9 Nov 2001
• Sidang Tahunan MPR 2002
Tgl.1-11 Agt 2002
Sidang MPR
Jumlah:
• 21 bab
• 73 pasal
• 170 ayat
• 3 pasal A.P.
• 2 Pasal A.T.
• Tanpa Penjelasan
Hasil Perubahan
1 HAL-HAL POKOK DALAM RANGKAIAN
PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
3 Penyaji
I
4 Penyaji
I
17. 17
BAB BENTUK DAN KEDAULATAN
(Pasal 1)
3
Negara Kesatuan
Negara Hukum ***)
Berbentuk Republik
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD ***)
I
I
18. 18
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
KY
UUD 1945
PUSAT
DAERAH
TUN
Militer
Agama
Umum
Lingkungan
Peradilan
kpu bank
sentral
DPR DPD
MPR
PERWAKILAN BPK
PROVINSI
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
BPK MA MK
4
TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
Kementerian
Negara
Presiden/
Wakil
Presiden
I
I
PEMDA PROVINSI
DPRD
KPD
PEMDA KAB/KOTA
DPRD
KPD
