Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengatur tentang desa yang didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia.

2. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

3. Singkatan-singkatan
• PPKD = Pelaksana Pengelola keuangan Desa
• DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran
• DPPA = Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
• DPAL = Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
• RAK DESA = Rencana Anggaran Kas Desa.

4. PPKD ………….
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat PPKD
adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan
keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD (Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa.)
Siapa saja yang berhak melaksanakan
pengelolaan keuangan desa

5. Sekdes
KOORDINATOR
Kasie/Pelaksana
Teknis
Siapa Saja yang termasuk PPKD ?
Kaur
Unsur Staf Sekretariat Desa

6. Terkait tugas Sekretaris Desa dalam pengelolaan
keuangan desa
Berikut ini uraian lengkapnya..
1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa.
2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa.
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa,perubahan APB Desa,dan
pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.
4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa Tentang penjabaran APB Desa dan perubahan
APB Desa.
5. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD.
6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
Selain yang di atas,
…ada 3 lagi tugas Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan desa.
Ini sangat penting..
Berikut ini tugasnya :
1. Melakukan verifikasi terhadap DPA,DPPA dan DPAL
2. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa,dan terakhir
3. Melakukan verifikasi terhadap terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
Itulah tugas Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan desa,dan jika digabungkan maka Sekretaris Desa
mempunyai 9 tugas.

7. Kaur
Kasie
Tugas …………………………..
Your First Heading Here…
 Melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja sesuai
bidangnya…
 Melaksanakan kegiatan sesuai
bidang tugasnya.
 Mengendalikan tugas sesuai bidang
tugasnya.
 Menyusun DPA,DPPA,dan DPAL
sesuai bidang tugasnya.
 Menandatangai perjanjian
kerjasama dengan penyedia atas
pengadaan barang/jasa yang
berada dalam bidang tugasnya.
 Menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan sesuai bidang tugasnya
dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDes.

9. UU No. 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan
Desa tepatnya pada pasal 1 huruf C.
“Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa
yang merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan pemerintahan Desa”

10. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah
bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh
Pemerintah Desa atau Lurah.
Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya
adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat
dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah

11. tugas :
• Membantu menjalankan tugas pelayanan
kepada masyarakat yang menjadi
tanggungjawab Pemerintah Daerah;
• Memelihara kerukunan hidup warga;
• Menyusun rencana dan melaksanakan
pembangunan dengan mengembangkan
aspirasi dan swadaya murni masyarakat

12. fungsi :
• pengkoordinasian antar warga;
• pelaksanaan dalam menjembatani hubungan
antar sesama dan antar masyarakat dengan
Pemerintah Daerah;
• penanganan masalah-masalah
kemasyarakatan yang dihadapi warga;

13. Tugas :
• Membantu menjalankan tugas
pelayanan kepada masyarakat yang
menjadi tanggungjawab Pemerintah
Daerah.
• Memelihara kerukunan hidup warga.
• Menyusun rencana dan
melaksanakan pembangunan dengan
mengembangkan aspirasi dan
swadaya murni masyarakat

14. Fungsi :
• Pengkoordinasian antar ketua-ketua
RT di wilayahnya.
• Pelaksanaan dalam menjembatani
hubungan antar sesama dan antar
masyarakat dengan Pemerintah
Daerah.
• penanganan masalah-masalah
kemasyarakatan yang dihadapi warga.

15. .1. Membantu Kepala desa dalam bidang pelayanan
pemerintahan
Secara Umum Tugas RT dan RW terdapat di Permendagri No 18
Tahun 2018 pada BAB II pasal 7 sbb :
2. Membantu kepala Desa dalam menyediakan data
Kependudukan dan perijinan
Pelayanan administrasi kependudukan oleh perangkat
Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah
3. Melaksanakan Tuga yang diberikan oleh Kepala desa

19. PENDAMPING DESA
KECAMATAN CIKAMPEK
KEMENDESA
TERIMA KASIH