a) bahwa unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja perlu dibentuk untuk mencegah dan memadamkan kebakaran serta melindungi pekerja dan aset perusahaan; b) unit tersebut terdiri dari petugas peran kebakaran, regu penanggulangan kebakaran, koordinator, dan ahli K3 penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab teknis; c) jumlah personil ditentukan berdasarkan jumlah pekerja dan tingkat risiko ke

1. ISTI NURANI, SH
Pengawas Ketenagakerjaan
DISNAKERTRANS PROVINSI BANTEN

2. PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Berbasis K3

3. UUD 1945
Psl 27 (2)
Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
UU No 14 tahun 1969 tentang Pokok Ketenagakerjaan
Psl 9 Setiap tenaga kerja berhak mendapat
perlindungan atas keselamatan dan
kesehatannya
Psl 10 Pemerintah melaksanakan pembinaan Norma K3
UU No 1tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

4. Pasal 9 ayat (3).
Pengurus wajib menyelenggarakan pembinaan dalam
pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran
Pasal 3 ayat (1).
Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat
syarat keselamatan kerja untuk :
b. mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran;
c. mencegah, mengurangi bahaya peledakan;
d. memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri
pada waktu kebakaran atau kejadian kejadian lain yang
berbahaya;
g. pengendalian penyebaran asap, gas dan suhu

5. PERATURAN DAN STANDAR TEKNIS
K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN
•PERMENAKER 12/2015 K3 LISTRIK
•PERMENAKER 02/89 Prot. Petir
•KEP. MENAKER KEP. 187/MEN/1999 (B3)
•PER. KHUSUS “EE” (BH. MUDAH TERBAKAR)
•PER. KHUSUS “K” (BH. MUDAH MELEDAK)
•PERMENAKER 04/80 APAR
•PERMENAKER 02/83 ALARM
•INST. MENAKER INS. 11/MEN/1997
•Pedoman Fire Rating (NFPA 10)
•Pedoman Hydrant (NFPA 14 + SNI D3 – 1745 – 2000)
•Pedoman Springkler (NFPA 13)
•Standar Bangunan Indonesia (UU 28/2002, permen
PU 26/2008 tt syarat proteksi kebakaran + NFPA 101 life safety
code)
• PERMENAKER 04/87 P2K3
• PERATURAN PEMERINTAH 50/2012 SMK3
• KEP. MENAKER KEP. 186/MEN/1999
UNIT PENANGG. KEB. DI TEMPAT KERJA
MANAJEMEN
K3
PENGENDALIAN
ENERGI
SARANA
PROTEKSI
KEBAKARAN

6. Zero
Accident
Safety Objective

7. Penanggulangan Kebakaran
Pencegahan
Kebakaran
Tanggap
Darurat
Pemulihan

8. Penanggulangan Kebakaran
Pengendalian
Zat & Energi
Sistem Proteksi
Kebakaran
Manajemen K3
Penanggulangan
Kebakaran

9. (SESUDAH)
(SELAMA)
(SEBELUM)
PENGENDALIAN
ENERGI
SISTEM PROTEKSI
• PASSIF
KOMPARTEMENISASI
SARANA EVAKUASI
• AKTIF
FIRE SAFETY EQUIPMENT
• FIRE EMERGENECY
RESPONS PLAN
• PEMBINAAN & LATIHAN
DETEKSI ALARM
PEMADAMAN
LOKALISIR
EVAKUASI & RESCUE
PENGAMANAN
INVESTIGASI
ANALISIS
REKOMENDASI
REHABILITASI

10. FIRE PREVENTION
POST FIRE
CONTROL
IN CASE FIRE CONTROL
PRE FIRE
CONTROL
FIRE SAFETY MANAGEMENT

11. Komitmen & Kebijakan K3
Penanggulangan Kebakaran
Perencanaan Pelaksanaan
Monitoring
& Evaluasi
Perbaikan
&
Peninjauan
Ulang

12. K3 di kapal
K3 pada gedung tinggi
Problema K3 PK Doc.
Dll...
Perkembangan teknologi

13. Phenomena kebakaran
Sumber panas
INTENSITAS
waktu
Flashover
3 - 10 menit
Puncak temperatur api
kebakaran
(600-1000 o C)
Tahapan api
MOVIE NFPA

14. TENTANG UNIT
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DITEMPAT KERJA
Petugas
Peran Kebakaran
Fire Brigade
Ahli K3
Spesialis Kebakaran
Coordinator

15. a) bahwa kebakaran di tempat kerja berakibat sangat
merugikan baik bagi perusahaan, pekerja maupun
kepentingan pembangunan nasional, oleh karena itu perlu
ditanggulangi;
b) bahwa untuk menanggulangi kebakaran di tempat kerja,
diperlukan adanya pralatan proteksi kebakaran yang
memadahi, petugas penanggulangan yang ditunjuk khusus
untuk itu, serta dilaksanakannya prosedur penanggulangan
keadaan darurat;
c) bahwa agar petugas penanggulangan kebakaran di tempat
kerja dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, perlu
diatur ketentuan tentang unit penanggulangan kebakaran di
tempat kerja dengan Keputusan Menteri

16.  Undang-undang No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan
pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 No.55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
 Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kejra
(Lembaga Negara R.I Nomor 1 ,Tambahan Negara);
 Peraturan Mentri Tenaga Kerja No.PER-02/MEN/10992 tentang Tata
Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja;
 Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. 4/Men/1995 tentang Perusahaan
Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

17. BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Tempat kerja ialah ruangan atau lapangan tertutup atau
terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja,
atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu
usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber
bahaya.
b. Tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna
menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.

18. c. Penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah
timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian
setiap perwujudan energi, pengadaan sarana proteksi
kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan
organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran.
d. Unit penanggulangan kebakaran ialah unit kerja yang dibentuk
dan ditugasi untuk menangani masalah penganggulangan
kebakaran di tempat kerja yang meliputi kegiatan
administrasi, identifikasi sumber-sumber bahaya,
pemeriksaaan, pemeliharaan dan perbaikan sistem proteksi
kebakaran.
e. Petugas peran penanggulangan kebakaran ialah petugas yang
ditunjuk dan diserahi tugas tambahan untuk
mengidentifikasi sumber-sumber bahaya dan melaksanakan
upaya-upaya penanggulangan kebakaran.

19. f. Regu penanggulangan kebakaran ialah Satuan tugas yang mempunyai
tugas khusus fungsional di bidang penanggulangan kebakaran.
g. Ahli Keselamatan Kerja ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus di
bidang penanggulangan kebakaran dari luar Departemen Tenaga Kerja
yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
h. Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari
Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
i. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu
tempat kerja atau bagiannnya yang berdiri sendiri.
j. Pengusaha ialah:
1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada
di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
angka (1) dan angka (2) yang berkedudukan diluar wilayah
Indonesia.
k. Menteri ialah menteri yang membidangi ketenagakerjaan

20. Pasal 2
1. Pengurus atau Perusahaan wajib mencegah, mengurangi dan
memadamkan kebakaran, latihan penganggulangan kebakaran di
tempat kerja.
2. Kewajiban mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di
tempat kerja , sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengendalian setiap bentuk energi;
b. penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana
evakuasi;
c. pengendalian penyebaran asap, panas dan gas;
d. pembentukan unit penanggulanan kebakaran di tempat kerja
e. penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran
secara berkala;
f. memilki buku rencana penanggulangan keadaan darurat
kebakaran, bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50
(lima puluh) orang tenaga kerja dan atau tempat yang berpotensi
bahaya kebakaran sedang dan berat.
Doc/movie

21. 3. Pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi, alarm,
pemadam kebakaran dan sarana evakuasi serta pengendalian
penyebaran asap, panas dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
4. Buku rencana penanggulangan keadaan darurat kerbakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, memuat antara lain:
a) informasi tentang sumber potensi bahaya kebakaran dan cara
pencegahannya;
b) jenis, cara pemeliharaan dan penggunaan sarana proteksi
kebakaran di tempat kerja;
c) prosedur pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan pencegahan
bahaya kebakaran;
d) prosedur dalam menghadapi keadaan darurat bahaya kebakaran.

22. BAB II
PEMBENTUKAN UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 3
Pembentukan unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (1) dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja dan
atau klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran.
Pasal 4
1. Klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 terdiri :
a. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan;
b. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang I
c. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II
d. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang III dan;
e. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran berat.

23. 2. Jenis tempat kerja menurut klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran
sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran I
Keputusan Menteri ini.
3. Jenis tempat kerja yang belum termasuk dalam klasifikasi tingkat
resiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan sendiri oleh Menteri atau pejabat yang di tunjuk.
Pasal 5
Unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
terdiri dari:
a. Petugas peran kebakaran;
b. Regu penanggulangan kebakaran;
c. Koordinator unit penanggulangan kebakaran;
d. Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggung
jawab teknis.

24. Pasal 6
1. Petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud dlam pasal 5 huruf a,
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25
(dua puluh lima) orang.
2. Regu penanggulangan kebakaran dan ahli K3 spesialis penanggulangan
kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hurf b dan huruf d,
ditetapkan untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan
dan sedang I yang mempekerjakan tenga kerja 300 (tiga ratus) orang,
atau lebih, atau setiap tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran
sedang II, sedang III dan berat.
3. Koordinator unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud
pasal 5 juruf c.ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran ringan ndan
sedang I, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap jumlah
tenaga kerja 100 (seratus) orang.
b. Untuk tempat kerja tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II dan
sedang III dan berat, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk
setiap unit kerja.

25. PENANGGUNG JAWAB
UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DEPARTEMEN K3
(Safety Officer)
PENANGGUNG JAWAB UMUM
(PENGURUS)
PETUGAS REGU
PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
KOORDINATOR SUB UNIT
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PETUGAS
PERAN KEBAKARAN

26. DEVISI
……….
SUB UNIT
FIRE
DEPARTEMEN
K3
PENANGGUNG JAWAB UMUM
(PENGURUS)
2/25 Orang
1/100 Orang
1/300 Orang
DEPARTEMEN
………………..
DEVISI FIRE
FIRE MENS
   

DEPARTEMEN
………………..
PERAN KEBAKARAN
 
       

28. BAB III
TUGAS DAN SYARAT UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 7
1. Petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a
mempunyai tugas:
a) Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang
dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
b) Memadamkan kebakaran pada tahap awal;
c) Mengarahkan evakuasi orang dan barang;
d) Mengadakan koordinasi dengan instasi terkait;
e) Mengamankan lokasi kebakaran.
2. Untuk dapat ditunjuk menjadi petugas peran kebakaran harus
memenuhi syarat:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. pendidikan minimal SLTP
c. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran
tingkat dasar I.

29. • Melaporkan kondisi bahaya dan keadaan sarana prot.
kebakaran
• Melakukan tindakan pemadaman awal bila terjadi
kebakaran dan memandu evakuasi
• Bertanggung jawab di unit kerja tertentu.
• Pada waktu jam kerja
(Lini I)
PET. PERAN KEBAKARAN (KLAS D)
Tugas pokok sesuai jabatan utamanya
Merupakan tugas tambahan selain tugas pokoknya

30. Pasal 8
1. Regu penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf b mempunyai tugas:
a. mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang
dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
b. melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran;
c. memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran
pada tahap awal;
d. membantu menyusun buku rencana tanggap darurat
kebakaran;
e. memadamkan kebakaran;
f. mengarahkan evakuasi orang dan barang;
g. mengadakan koordinasi dengan instasi terkait;
h. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
i. mengamankan lokasi tempat kerja;
j. melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran
2. Untuk dapat ditunjuk menjadi Regu penanggulangan kebakaran harus
memenuhi syarat:
a. Sehat jasmani dan rohani;
b. Usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun;
c. Pendidikan minimal SLTA
d. Telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran
tingkat dasar II.

31. Tugas :
1. Melakukan patroli rutin ke seluruh area kerja memantau
semua aspek pencegahan kebakaran.
2. Memelihara, memeriksa dan menguji semua sarana proteksi
kebakaran agar selalu dalam keadaan siap pakai.
3. Siap siaga melakukan tindakan menghadapi keadaan
darurat kebakaran untuk pemadaman dan penyelamatan
(Lini II)
ANGG. REGU PEN. KEBAKARAN (KLAS C)
TUGAS POKOK :
Tanggung jawab di seluruh tempat kerja
(Diatur sistem shift)

32. Pasal 9
1. Koordinator unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 huruf c mempunyai tugas:
a. Memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat
bantuan dari instansi yang berwenang;
b. Menyusun progarm kerja dan kegiatan tentang cara
penanggulangan kebakaran;
c. Mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas
penanggulangan kebakaran kepada pengurus.
2. Untuk dapat ditunjuk menjadi Koordinator unit penanggulangan
kebakaran harus memenuhi syarat:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. pendidikan minimal SLTA
c. bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa
kerja minimal 5 tahun;
d. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran
tingkat dasar I, tingkat dasar II dan tingkat Ahli K3 Pratama.

33. KOORDINATOR SUB UNIT PEN. KEBAKARAN
KLAS B
Tanggung jawab di unit kerja tertentu
Tugas :
 Mengkoordinasikan program penanggulangan kebakaran
(inspeksi & latihan)
• Memimpin operasi penanggulangan kebakaran
URAIAN TUGAS
ORGANISASI TANGGAP DARURAT KEBAKARAN

34. Pasal 10
1. Ahli K3 sebgaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d mempunyai
tugas:
a) membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan bidang penangggulangan kebakaran
b) memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang
ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
c) merahasiakan segala keterangan tentang rahasia
perusahaan atau instansi yang dapat berhubungan dengan
jabatannya;
d) memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat
bantuan dari instansi yang berwenang;
e) menyusun program kerja atau kegiatan penanggulangan
kebakaran;
f) Mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan
kebakaran kepada pengurus;
g) melakukan koordianasi dengan instansi yang terkait.

35. 2. Syarat-syarat ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran
adalah:
a. Sehat jasmani dan rohani;
b. Pendidikan minimal D3 teknik;
c. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa
kerja minimal 5 tahun;
d. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran
tingkat dasar I, tingkat dasar II dan tingkat hli K3 Pratama
dan tingkat Ahli Madya.
e. Memiliki Surat Penunjukan dari Menteri atau Pejabat yang
ditunjuknya.

36. Tanggung jawab di seluruh tempat kerja
Tugas :
• Menyusun, melaksanakan dan evaluasi program kerja
pengendalian kebakaran
• Melakukan audit internal dan pengawasan langsung
• Mempertanggung jawabkan pelaksanaan syarat K3
URAIAN TUGAS
ORGANISASI TANGGAP DARURAT KEBAKARAN
PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PEN. KEBAKARAN
KLAS A
Ahli k3 Penanggulangan Kebakaran

37. 3. Dalam melaksanakan tugasnya ahli K3 spesialis penanggulangan
kebakaran mempunyai wewenang:
a. memerintahkan menghentikan dan menolak
pelaksanaan pekerjaan yang dapat menimbulkan
kebakaran atau peledakan;
b. meminta keterangan atau informasi mengenai
pelaksanaan syarat-syarat K3 dibidang kebakaran di
tempat kerja.
Pasal 11
Tata cara penunjukan Ahli K3 sebagaimanan dimaksud dalam pasal 10
ayat (2) huruf e, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

40. Pasal 12
Kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 ayat (2), padal 8 ayat (2), pasal 9 ayat 92), dan pasal 10 ayat (2)
harus sesuai kurikulum dan silabi sebagaimanan tercantum dalam
lampiran II Keputusan Menteri ini.
Pasal 13
1. Tenaga kerja yang telah mengikuti kursus teknik penanggulangan
kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berhak mendapat
sertifikat.
2. Serifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

41. Pasal 14
1. Kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud
dalam pasal 12 diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa K3 yang
telah ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Penunjukan perusahaan jasa pembinaan K3 sebagaimana
dimaksud pada ayat 91) didasarkan pada kualifikasi tenaga ahli,
istruktur dan fasilitas penunjang yang dimilikinya.
BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 15
Pegawai pengawas ketenagakerjaan melaksanaakan pengawasan
terhadap ditaatinya Keputusan Menteri ini.

42. BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pengurus atau pengusaha yang telah membentuk unit penanggulangan
kebakaran sebelum keputusan ini ditetapkan, selambat-lambatnya dalam
waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan
dalam Kepurusan Menteri ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1999
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
FAHMI IDRIS

43. LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR KEP. 186/MEN/ 1999
TANGGAL; 29 SEPTEMBER 1999

44. Tingkat
bahaya
ringan
Tingkat
bahaya
kebakaran
sedang
Tingkat
bahaya
kebakaran
berat
Parameter :
jumlah tenaga kerja dan/atau
klasifikasi tingkat potensi
bahaya kebakaran.
Jenis Hunian/Fungsi Bangunan

45. FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
• Tempat tinggal
• Tempat keagamaan/rumah ibadah
• Bangunan komersial :
perkantoran/Hotel/Industri
• Bangunan Sosial dan Budaya : pendidikan, R.
Sakit, Laboratorium, tempat pelayanan umum
• Bangunan khusus : Reaktor nuklir, pertahanan
• Bangunan khusus beberapa fungsi (Super
block)
U
U
No
28
Th
2002
Tentang
BANGUNAN
GEDUNG

46.  Bahaya Kebakaran Ringan
Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan
kemudahan terbakar rendah, dan apabila
terjadi kebakaran melepaskan panas
rendah, sehingga menjalarnya api lambat.

47.  Bahaya Kebakaran Sedang 1
Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan
kemudahan terbakar sedang, menimbun
bahan dengan tinggi tidak lebih dari 2,5
meter, dan apabila terjadi kebakaran
melepaskan panas sedang, sehingga
menjalarnya api sedang.

48.  Bahaya Kebakaran Sedang 2
Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan
kemudahan terbakar sedang, menimbun bahan
dengan tinggi lebih dari 4 meter, dan apabila terjadi
kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga
menjalarnya api sedang.

49.  Bahaya Kebakaran Sedang 3
Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan
kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi
kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga
menjalarnya api cepat.

50.  Bahaya Kebakaran Berat
Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan
kemudahan terbakar tinggi, menyimpan bahan cair,
serat atau bahan lainnya dan apabila terjadi
kebakaran apinya cepat membesar dengan
melepaskan panas tinggi, sehingga menjalarnya api
cepat.

51. DAFTAR JENIS TEMPAT KERJA BERDASARKAN KLASIFIKASI POTENSI
BAHAYA
KLASIFIKASI
Bahaya Kebakaran Ringan
Tempat kerja yang mempunyai
jumlah dan
kemudahan terbakar rendah, dan
apabila
terjadi kebakaran melepaskan
panas rendah
sehingga menjalarnya api lambat
JENIS TEMPAT KERJA
 Tempat ibadah
 Gedung/ruang Perkantoran
 Gedung/ruang Pendidikan
 Gedung/ruang Perumahan
 Gedung/ruang Perawatan
 Gedung/ruang Restoran
 Gedung/ruang Perpustakaan
 Gedung/ruang Perhotelan
 Gedung/ruang Lembaga
 Gedung/ruang Rumah sakit
 Gedung/ruang Museum
 Gedung/ruang Penjara

52. Bahaya Kebakaran Sedang I
Tempat kerja yang mempunyai
jumlah dankemudahan terbakar
sedang, menimbun bahan dengan
tinggi tidak lebih dari 2,5 meter
dan apabila terjadi kebakaran
melepaskan panas sedang
Bahaya Kebakaran Sedang II
Tempat kerja yang mempunyai
jumlah dankemudahan terbakara
sedang, menimbun bahan dengan
tinggi lebih dari 4 meter dan
apbila terjadi kebakaran
melepaskan panas sedang sehingga
menjalarnya api sedang
 Tempat Parkir
 Pabrik Elektronika
 Pabrik roti
 Pabrik barang gelas
 Pabrik minuman
 Pabrik permata
 Pabrik Pengalengan
 Binatu
 Pabrik susu
 Penggilingan padi
 Pabrik bahan makanan
 Percetaqkan dan penerbitan
 Bengkel mesin Gudang
 pendinginan Perakitan kayu
 Gudang perpustakaan
 Pabrik barang keramik
 Pabrik tembakau

53. Bahaya kebakaran Sedang III
Tempat kerja yang mempuyai
jumlah dan kemudahan
terbakar tinggi, dan apabia
terjadi kebakaran melepaskan
panas tinggi, sehingga
menjalarnya api cepat
 Pengolahan logam
 Penyulingan
 Pabrik barang kelontong
 Pabrik barang kulit
 Pabrik tekstil
 Perakitan kendaraan bermotor
 Pabrik kimia (kimia dengan
kemudahan terbakar sedang)
 Pertokoan dengan pramuniaga
kurang dari 50 orang
 Ruang pameran
 Pabrik permadani
 Pabrik makanan
 Pabriksikat
 Pabrik Ban
 Pabrik Karung
 Bengkel mobil
 Pabrik sabun
 Pabrik tembakau
 Pabrik lilin

54.  Studio dan pemancar
 Pabrik barang plastik
 Pergudangan
 Pabrik pesawat terbang
Pertokoan dengan pramuniaga
lebih dari 30 orang
 Penggergajian dan pengolahan
kayu
 Pabrik makanan kering dari
bahan tepung
 Pabrik minyak nabati
 Pabrik tepung terigu
 Pabrik pakaian
Bahaya kebakaran Berat
Tempat kerja yang mempunyai
jumlah dan
kemudahan terbakar tinggi,
menyimpan
bahan cair
 Pabrik kimia dengan
kemudahan terbakar tinggi
 Pabrik kembang api
 Pabrik korek api
 pabrik cat
 Pabrik bahan peledak
 Penggergajian kayu dan
penyelesaannya menggunakan

55.  studo film dan televisi
 Pabrik karet buatan
 Hanggar pesawat
terbang
 Penyulingan minyak bumi
 Pabrik karet busa dan plastik
busa
DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1999
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
FAHMI IDRIS

56. LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR KEP. 186/MEN/ 1999
TANGGAL; 29 SEPTEMBER 1999

57. Tk. Ahli
Madya
Tk. Ahli
Pratama
Tk. Dasar II
Tk. Dasar I
PET. PERAN
KEBAKARAN
REGU
PENANGG.
KEBAKARAN
KOORD.
UNIT
PENANGG.
KEBAKARAN
PEN. JAWAB
TEKNIK K3
PENANGG.
KEBAKARAN
Ref. Kep. 186/Men/1999

58. KURIKULUM DAN SILABI KURSUS TEKNIS PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
I. PAKET D (TINGKAT DASAR I)
No Kurikulum Silabi Jam
1. Norma K3 Penanggulangan
kebakaran
Dasar-dasar K3 dengan
K3 penanggulangan kebakaran
4
2. Manajemen
Penangggulangan
Kebakaran
Dasar- dasar Manajemen Penangggulangan
Kebakaran
2
3. Teori Api dan anatomi
kebakaran I
-Teori api dan anatomi kebakaran
-Prinsip-prinsip pencegahan dan,
-Teknik pemadaman kebakaran
4
4. Pengenalan Sistem Proteksi
Kebakaran
- Sistem proteksi pasif
(Kompartemanisasi, dll)
-Sistem proteksi aktif (APAR, Hidran
dll.
4
5. Prosedur darurat bahaya
kebakaran
Pengetahuan prosedur menghadapi
kebakaran (Dasar-dasar Fire
Emergency Plan)
2
6. Praktek Pemadaman dengan APAR/ Hydrant 6
7. Evaluasi 3
Jumlah jam pelajaran @ 45 menit 25

59. II. PAKET C (TINGKAT DASAR II)
No. Kurikulum Alibi Jam
1. Peraturan perundangan
K3
 KEBIJAKAN k3
 Undang-undang No. 1 Th. 1970
 Sistem manajemen K3 Norma-
 norma K3 Penanggulangan
Kebakaran
2
2
2
2
2. Pengetahuan teknik
pencegahan kebakaran
 Teori api dan anatomi kebakaran
 Penyimpanan dan penangganan
bahan mudah terbakar/meledak
 metoda pengendalian proses
pekerjaan/penggunaan peralatan,
instalansi dan energi/panas lainnya
2
4
4
3. Sistem instalasi deteksi,
alarm dan pemadam
kebakaran
 Sistem Deteksi & alarm kebakaran
 Alat Pemadam Api Ringan
 Hydran, sprinkler
 Sistem pemadam api kimia
 Fire safety equipment
2
2
2
2
2

60. 4. Sarana Evakuasi Jalan Lintas, Koridor, tangga, helipat,
tempat berkumpul
2
5. Pemeliharaan,pemeriksaan,pengujian,pe
ralatan poteksi kebakaran
Instalasi Alarm, APAR, Hydran,
Spingkler dan lainnya.
6
6. Fire Emergency Respon Plan  Perorganisasian sistem tanggap
darurat
 Prosedur tanggap darurat
kebakaran
 Pertolongan penderita gawat
darurat
4
1
6
7. Praktek Pemadaman APAR, Hydran, Penyelamatan 4
8. Evaluasi
Jumlah Jam Pelajaran 60

61. III. PAKETB (TINGKAT AHLI PERTAMA)
No . Kurikulum Alibi Jam
1. Sistem Pengawasan K3 Kebijakan dan program pengembangan
pembinaan dan pengawasan K3
4
2. Sistem Management K3 Peraturan Mentri Tenaga Kerja Per.
05/Men/1996
4
3. Konsep Perencanaan sistem proteksi
kebakaran
 Peraturan dan standar sistem
proteksi kebakaran
 Penerapan 5R di tempat kerja
8
4. Teknisi Inspeksi  Evaluasi potensi bahaya kebakaran
 Penanganan benda-benda dan
pekerjaan berbahaya
 Instalasi listrik dan penyalur petir
 Managemen Pengaman kebakaran
10
5 Sistem pelaporan kecelakaan  Peraturan wajib lapor kecelakaan
 Sistem analisa kasus kecelakaan
dan kebakaran
 Sistem pelapor kecelakaan dan
kebakaran
4

62. 6. Asuransi Kebakaran 2
7. Prilaku manusia dalam menghadapi
kebakaran
2
8. Manual Tanggap  Penyusunan buku penanganan
keadaan darurat kebakaran
 Skenario latihan penanggulangan
kebakaran terpadu
2
9 Teknik pemeriksaan dan pengujian sistem
proteksi kebakaran
4
10. Praktek  Kunjungan ke tempat kerja
 Diskusi/perumusan
14
11. Evaluasi 6
Jumlah jam pelajaran 60

63. No. Kurikulum Silabi Jam
1. Development program of accupational
Health and safety
2
2. Industial Communication Pattern 2
3. Fire Risk Assessment 2
4. Cost and Benefit analysis of safety 2
5. Explosion protection 2
6. Smoke Control System 2
7. Building Construction 2
8. Environmental impact of fire 2
9. Performance based design on fire safety 2
10. Fire modeling and simulation 2
11. Fire safety audit internal (ISO 9000) 2
12. Fire safety design dan evaluation 2

64. 13. Praktek 10
14. Kertas Kerja 10
15. Diskusi/ekspose 10
16. Evaluasi 6
Jumlah jam pelajaran @45 menit 60
DI TETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1990
MENTRI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
FAHMI IDRIS

65. RASIO JUMLAH MINIMUM
KLASIFIKASI, KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI
PERSONIL PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DI TEMPAT KERJA
DIKAITKAN DENGAN RESIKO BAHAYA
JUMLAH TENAGA
KERJA
TINGKAT RESIKO BAHAYA KEBAKARAN
RINGAN SEDANG I SEDANG II SEDANG III BERAT
25 Orang 2D
-
-
-
2D
-
-
-
3D
2C
1B
1A
4D
3C
1B
1A
5D
4C
1B
1A
50 Orang 4D
-
-
-
4D
-
-
-
6D
3C
1B
1A
8D
4C
1B
1A
10D
5C
1B
1A
100 Orang 8D
-
1B
-
8D
-
1B
-
10D
4C
1B
1A
12D
5C
1B
1A
14D
6C
1B
1A
200 Orang 16D
-
2B
-
16D
-
2B
-
20D
5C
2B
1A
24D
6C
2B
1A
28D
7C
2B
1A
300 Orang /lebih 24D
6C
3B
1A
24D
6C
3B
1A
30D
7C
1B
1A
36D
8C
3B
1A
42D
9C
3B
1A

66. Klas Jumlah
TK
Ringan
Sedang I
25
50 - <100
100 - <300
300 >
Sedang II < 100
100 -300<
>300
Sedang III
dan
Berat
50
Klasifikasi Petugas K3 Kebakaran minimal
D C B A
2 - - -
4 - 1B -
2/25 Dianjurkan 1B/100 -
2/25 Tim C 1B/100 1A
2/25 - 1B -
2/25 Dianjurkan 1B/100 Dianjurkan
2/25 Tim C 1B/100 1A
2/25
Semua
karyawan
Tim C 1B/100 1A

67. Keterangan :
 Tingkat D = Petugas Peran Kebakaran
 Tingkat C = Regu Penanggulangan Kebakaran
 Tingkat B = Koordinator Unit Pananggulangan Kebakaran
 Tingkat A = Ahli K3 Spesialis Penanggulangan Kebakaran
Disususun berdasarkan :
Kepmenaker No. : KEP/MEN/1999
tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di tempat Kerja

68. PEDOMAN KERJA
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Dalam menjalankan tugas operasionalnya harus
berlandaskan pada :
1. Peraturan perundangan yang berlaku;
2. Standar dan pedoman yang berlaku;
3. SOP yang telah ditetapkan

69. Dituntut profesional dan memiliki kompetensi :
• memahami peraturan dan standar teknik K3 yang luas,
• ahli mengidentifikasi sumber bahaya dan
• ahli membuat rekomendasi syarat K3 sesuai standar
UNDANG UNDANG
NO 1 TH 1970
KESELAMATAN KERJA
PASAL 5 (1)
PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI KESELAMATAN KERJA
DITUGASKAN MENJALANKAN PENGAWASAN LANGSUNG
TERHADAP DITAATINYA UNDANG UNDANG INI DAN
MEMBANTU PELAKSANAANYA

70. KEWAJIBAN PENGURUS
PENGURUS TEMPAT KERJA , WAJIB
MEMENUHI SEMUA KETENTUAN
STANDAR K3 YANG BERLAKU
KETENTUAN HUKUM
SANKSI
PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN
DAN STANDAR K3 DIKENAKAN SANKSI
HUKUMAN SESUAI UNDANG-UNDANG
NO. 1 TH 1970 psl 15 (2) jo UU 28 tahun
2002 ttg Bangunan Gedung

71. 1/11/2023 71
RANGKUMAN
1. BAHAYA KEBAKARAN DAPAT TERJADI SETIAP
SAAT, KARENA BANYAK PELUANG YANG DAPAT
PEMICU TERJADINYA KEBAKARAN
2. KEBAKARAN DAPAT DICEGAH, & KERUGIAN
DAPAT DIHINDARKAN
3. FIRE SATEY MANAJEMENT DITUJUKAN UNTUK
MELINDUNGI PENGHUNI, ASSET DAN
LINGKUNGAN
4. SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
• AKTIF FIRE PROTECTION
• PASSIF FIRE PROTECTION
• FIRE SAFETY MANAGEMENT

72. 5. PENERAPAN SYARAT K3 ADALAH KEWAJIBAB SEMUA
FIHAK DIMULAI DARI
- KOMITMEN MANAJEMEN UNTUK
MENERAPKAN K3 YANG DITUANGKAN
DALAM KEBIJAKAN PERUSAHAAN SECARA
TERTULIS
- PENGORGANISASIAN YANG DIDUKUNG SDM
YANG MEMILIKI KEMAMPUAN TEKNIS DAN
MANAJERIAL
- SOSIALISASI, PEMBINAAN & LATIHAN