Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Update tax audit

679 views

Published on

Update Tax Audit

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

Update tax audit

  1. 1. Tax Audit Update Diselenggarakan oleh: PT Multi Utama Consultindo
  2. 2. Target Penerimaan Target penerimaan dari pemeriksaan pajak nasional untuk tahun 2013 mencapai Rp18.462.531.170.000,00
  3. 3. Target Penyelesaian Target penyelesaian pemeriksaan pajak nasional untuk tahun 2013 lebih rendah dari tahun 2012 2012 28.483 LHP Konversi 2013 26.838 LHP Konversi
  4. 4. Strategi Dirjen Pajak Untuk mencapai target-target tersebut, Dirjen Pajak menetapkan strategi besar, baik pada:  Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan; ataupun  Pemeriksaan untuk tujuan lain.
  5. 5. Strategi pada Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan S T R A T E G I Fokus pemeriksaan Prioritas pemeriksaan SPT daluwarsa
  6. 6. Strategi pada Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan 1. Fokus Pemeriksaan Wajib Pajak Badan • Bidang Usaha Pertambangan • Bidang Usaha Kelapa Sawit • Bidang Usaha Perkebunan • Bidang Usaha Otomotif • Bidang Usaha Real Estate • Bidang Usaha Industri Bahan Kimia • Bidang Usaha Industri Pengolahan • Bidang Usaha Elektronik • Bidang Usaha Bank dan Asuransi • Bidang Perhotelan dan Usaha Penunjang Pariwisata • Bidang Usaha Perdagangan Besar
  7. 7. Strategi pada Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi • Berprofesi sebagai Pengacara/Advokat, Dokter, Notaris, dan Akuntan; • Memiliki kekayaan besar, baik berdasarkan informasi media massa maupun masyarakat; • Melakukan pembelian kendaraan mewah dan/atau rumah/apartemen mewah; • Memiliki kenaikan harta yang signifikan; • Memiliki saham di beberapa perusahaan dengan nilai yang signifikan; • Terdapat indikasi ketidakpatuhan yang tinggi; dan • Memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang sedang/telah dilakukan pemeriksaan.
  8. 8. Wajib Pajak Lainnya • Wajib Pajak rekanan dan jasa penunjang pada perusahaan penambangan; • Wajib Pajak yang terindikasi tidak patuh dalam transaksi transfer pricing, terutama yang berafiliasi dengan pihak di luar negeri dan bertransaksi dalam jumlah yang signifikan; dan • Wajib Pajak yang memiliki potensi PPh Pasal 21/26. Strategi pada Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan
  9. 9. 2. Prioritas Pemeriksaan Pemeriksaan diprioritaskan terhadap:  Pemeriksaan atas: • SPT Lebih Bayar Restitusi dan perluasannya yang mempunyai pengaruh kompensasi; • SPT PPN Lebih Bayar Kompensasi yang segera daluwarsa; • SPT Tahunan PPh ‘rugi’  Pemeriksaan Khusus yang segera daluwarsa; dan  Pemeriksaan Khusus dengan potensi penerimaan yang signifikan. Strategi pada Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan
  10. 10. Strategi pada Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Tidak dilakukan pemeriksaan terhadap:  SPT Lebih Bayar (LB) dari WP Kriteria Tertentu, kecuali tidak diterbitkan keputusan pengembalian pendahuluan;  Restitusi PPN PKP Berisiko Rendah, kecuali tidak diterbitkan keputusan pengembalian pendahuluan;  Restitusi PPN yang tidak di akhir tahun buku.
  11. 11. Strategi pada Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan 3. SPT Daluwarsa SPT yang akan daluwarsa di tahun 2013, yang paling diprioritaskan diperiksa adalah:  SPT Tahunan ‘rugi’;  SPT PPN Lebih Bayar Kompensasi; dan  SPT Masa dan Tahunan yang terindikasi tidak patuh.
  12. 12. Strategi pada Pemeriksaan untuk Tujuan Lain Prioritas pemeriksaan masih ditujukan pada: Pemeriksaan yang batas waktu penyelesaiannya hampir selesai; dan Pemeriksaan yang berkaitan dengan:  Pemberian NPWP Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) secara jabatan; dan  Penghapusan NPWP dan/atau NPPKP.
  13. 13. Pokok-pokok Perubahan Kriteria Pemeriksaan Penyegelan Tim Quality Assurance Pemeriksaan Jangka Waktu Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Tanggapan Tertulis dari WP Jenis Pemeriksaan Penyegelan Peminjaman Dokumen Tim Quality Assurance Penangguhan Pemeriksaan Penyelesaian PemeriksaanPembahasan Akhir Kriteria Pemeriksaan
  14. 14. Kriteria Pemeriksaan Pemeriksaan Menguji kepatuhan Harus dilakukan Dapat dilakukan Restitusi Pasal 17B UU KUP Restitusi selain Pasal 17B UU KUP SPT Rugi Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko Penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; WP melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau melakukan penilaian kembali aktiva tetap WP menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
  15. 15. Jangka Waktu Pemeriksaan Jangka waktu pemeriksaan kini dibagi menjadi 2 (dua) proses:  Pengujian; dan  Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan.
  16. 16. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan Lapangan Lama Baru Pengujian Pembahasan Akhir Normal 4 bulan 6 bulan 2 bulan Perpanjangan 2 bulan (WP umum) 2 bulan (WP umum) - 4 bulan x 5 (WP khusus) WP khusus: - WP Transfer pricing; - WP transaksi khusus lain 6 bulan x 3 (WP khusus) WP Khusus:  Kontraktor Kerjasama Migas  WP Transfer pricing/transaksi khusus lain  WP satu grup.
  17. 17. Jangka Waktu Pemeriksaan Perhitungan jangka waktu pemeriksaan Lapangan Sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada WP hingga tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Lama Sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada WP hingga tanggal SPHP disampaikan kepada WP Baru
  18. 18. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan Kantor Lama Baru Pengujian Pembahasan Akhir Normal 3 bulan 4 bulan 2 bulan Perpanjangan 3 bulan 2 bulan -
  19. 19. Jangka Waktu Pemeriksaan Perhitungan jangka waktu pemeriksaan kantor Sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor hingga tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Lama Sejak tanggal WP datang memenuhi Surat Panggilan hingga tanggal SPHP disampaikan kepada WP Baru
  20. 20. Jangka Waktu Pemeriksaan JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN SPHP Tanggapan Tertulis Undangan Pembahasan Akhir Pembahasan Akhir Penandatanganan BA 7 Hari 3 Hari Perpanjangan Penyampaian Tanggapan Tertulis 3 Hari Permohonan Pembahasan dgn Tim QA Pembahasan Tim QA 3 hari 3 hari LHP 2 Bulan Risalah Pembahasan Panggilan Penandatanganan BA
  21. 21. Perubahan persyaratan untuk mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim Quality Assurance: Tim Quality Assurance 1. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diselesaikan dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak WP harus datang; 2. Risalah telah ditandatangani Pemeriksa dan WP; dan 3. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan belum ditandatangani oleh Pemeriksa dan WP atau Pemeriksa belum membuat catatan penolakan penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan oleh WP. 1. Risalah telah ditandatangani Pemeriksa dan WP; dan 2. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan belum ditandatangani oleh Pemeriksa dan WP. Lama Baru
  22. 22. Jangka waktu pengajuan permohonan pembahasan oleh Tim QA menjadi lebih panjang. Lama: Paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak penandatanganan Risalah Pembahasan. Baru: Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan Risalah Pembahasan. Tim Quality Assurance
  23. 23. Jangka waktu dimulai dan diselesaikannya pembahasan dengan Tim QA menjadi lebih fleksible. Lama: Pembahasan harus dimulai dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Permohonan Pembahasan oleh Tim QA dan harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dimulainya pembahasan. Baru: Hanya diatur bahwa pelaksanaan pembahasan dengan Tim QA harus mempertimbangkan jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Tim Quality Assurance
  24. 24. Workflow Pembahasan dengan Tim Quality Assurance WP Max. 3 hari kerja sejak penandatanganan risalah pembahasan Surat permohonan (langsung/fax) Undangan Pembahasan dengan Tim QA Risalah Tim Quality Assurance Ditandatangani Tim QA, Tim Pemeriksa, WP SYARAT PENGAJUAN: • Risalah Pembahasan telah di ttd oleh Tim Pemeriksa dan WP • BA Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan belum di ttd pemeriksa dan WP Kakanwil/ Dir P2 Pembahasan dengan Tim QA WP menolak menandatangani Membuat catatan mengenai penolakan tsb pada Risalah Tim QA WP tidak hadir dalam pembahasan BA Ketidakhadiran WP+Risalah Tim QA Pembahasan dengan Tim QA dianggap telah dilakukan Dihadiri minimal Ketua, Sekretaris, 1 anggota tim QA, dan 2 pemeriksa 1 2 3 4 5
  25. 25. Peminjaman Dokumen Kini, WP berhak untuk tidak menyerahkan buku atau dokumen sejenis sepanjang:  Buku atau dokumen itu tidak dimiliki atau dikuasai WP; dan  WP membuat surat pernyataan tentang tidak dimiliki atau dikuasainya buku, catatan atau dokumen.
  26. 26. Peminjaman Dokumen Khusus pada pemeriksaan kantor Lama: Penyerahan buku atau dokumen kepada pemeriksa paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat panggilan yang memuat permintaan peminjaman diterima WP. Baru: Penyerahan buku atau dokumen kepada pemeriksa paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman disampaikan.
  27. 27. Peminjaman Dokumen Jangka waktu penerbitan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali jika buku atau data-data lainnya tidak dipinjamkan kepada pemeriksa, kini diatur lebih rinci: • Surat peringatan I setelah 2 (dua) minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman; • Surat peringatan II setelah 3 (tiga) minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman.
  28. 28. Peminjaman Dokumen WP tidak atau hanya menyerahkan sebagian dari buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan Tindak Lanjut WP OP yg melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP Badan Penghasilan Kena Pajak dihitung secara jabatan Penghasilan Kena Pajak dihitung secara jabatan Pemeriksa harus menentukan dapat tidaknya melakukan pengujian untuk menghitung penghasilan kena pajak Tidak dapat menghitung normal Dapat menghitung normal Pemeriksa Pajak dapat meminjam tambahan buku, catatan, dan/atau dokumen serta keterangan lain selain yang sudah dipinjam
  29. 29. Jenis Pemeriksaan  Pemeriksaan Restitusi Psl 17B UU KUP:  Pemeriksaan Kantor; atau  Pemeriksaan Lapangan
  30. 30. Pada pemeriksaan restitusi Pasal 17B UU KUP, kini diklarifikasi bahwa pemeriksaan kantor memungkinkan dilakukan jika: Laporan Keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Jenis Pemeriksaan 1 2
  31. 31. Jenis Pemeriksaan • Seluruh pemicu pelaksanaan pemeriksaan berpotensi dilakukan pemeriksaan kantor atau lapangan, sesuai ketentuan Dirjen Pajak. Lama • SPT terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko PASTI dilakukan pemeriksaan kantor. • Lainnya, berpeluang dilakukan pemeriksaan kantor atau lapangan, sesuai ketentuan Dirjen Pajak. Baru
  32. 32. Penyegelan Penyegelan dilakukan dengan menggunakan tanda segel (sebelumnya kertas segel) dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dewasa selain pemeriksa berita acara penyegelan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi Jika saksi menolak menandatangani berita acara penyegelan, Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara penyegelan dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa Dalam melakukan penyegelan, Pemeriksa dapat meminta bantuan Kepolisian RI dan/atau pemerintah daerah setempat Ketentuan penyegelan menjadi lebih rinci
  33. 33. Pembukaan Segel Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan oleh 2 saksi yg telah dewasa selain pemeriksa Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan penyegelan rusak atau hilang Berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan Melaporkan kepada Kepolisian Negara Repulik IndonesiaJika saksi menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel. dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada WP, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP. Berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi WP memberi izin Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan Terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana Berdasarkan pertimbangan Pemeriksa, penyegelan tidak diperlukan lagi
  34. 34. Tindak Lanjut Penyegelan menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya tetap tidak memberi izin untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan menolak menandatangani Bila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari (sebelumnya 6 hari) setelah tanggal penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan penyegelan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau usul pemeriksaan bukti permulaan
  35. 35. Penyampaian SPHP dan Tanggapan Tertulis dari WP Perpanjangan SPHP Daftar Temuan Secara langsung/faksimili WP Tanggapan tertulis 7 HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA SPHP 3 HARI KERJA Surat Pemberitahuan Perpanjangan Setuju Tidak menyampaikan tanggapan Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Surat Sanggahan Menolak Menerima SPHP WP ttd Surat Pernyataan Penolakan Menerima SPHP Menolak lagi BA Pernyataan Penolakan Menerima SPHP Secara langsung/faksimili Tidak Setuju Sebagian/ Seluruhnya BA Tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP Ketentuan tanggapan tertulis dari WP menjadi lebih rinci
  36. 36. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Sampaikan Tanggapan Tertulis Sampaikan Surat Pernyataan Persetujuan Sampaikan Surat Sanggahan Hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan Pemeriksa membuat:  Risalah Pembahasan sesuai Surat Pernyataan Persetujuan; dan  Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani tim pemeriksa dan WP. Pemeriksa membuat:  Risalahan Pembahasan sesuai hasil pembahasan; dan  Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani tim pemeriksa dan WP. Tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan Pemeriksa membuat:  Risalah Pembahasan sesuai Surat Pernyataan Persetujuan;  Berita Acara Ketidakhadiran WP dlm Pembahasan Akhir; dan  Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani tim pemeriksa. Pemeriksa membuat:  Risalah Pembahasan sesuai Surat Sanggahan;  Berita Acara Ketidakhadiran WP dlm Pembahasan Akhir; dan  Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani tim pemeriksa.
  37. 37. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Sampaikan Tanggapan Tertulis Hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan Pemeriksa membuat:  Risalah Pembahasan sesuai pembahasan akhir; dan  Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani tim pemeriksa dan WP. Tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan Pemeriksa membuat:  Risalah Pembahasan sesuai SPHP;  Berita Acara Ketidakhadiran WP dlm Pembahasan Akhir; dan  Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani tim pemeriksa.
  38. 38. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Jika WP tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pembahasan Akhir tetap dianggap telah dilakukan, sehingga Berita Acara Pembahasan Akhir tetap dibuat dengan ditandatangani tim pemeriksa.
  39. 39. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Jika WP mengajukan permohonan pembahasan dgn Tim QA, maka Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dibuat setelah pembahasan dengan Tim QA. Jika WP tidak mengajukan permohonan pembahasan dgn Tim QA, maka Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dibuat sesuai Risalah Pembahasan.
  40. 40. Jika:  WP menolak menandatangani Risalah Pembahasan; dan/atau  Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
  41. 41. Untuk membahas hasil pemeriksaan pada SPHP dan daftar temuan, WP diberi hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan tertulis. Undang tertulis disampaikan langsung atau melalui faksimili dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggapan tertulis atas SPHP diterima. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
  42. 42. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Hadir Tidak hadir Risalah pembahasan Risalah Pembahasan Setuju Tidak Setuju Sebagian/ Seluruhnya TANGGAPAN TERTULIS Tidak Menyampaikan Tanggapan Hadir Tidak hadir Risalah pembahasan Risalah Pembahasan Hadir Tidak hadir Risalah Pembahasan BA Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan BA Ketidakhadiran WP Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tim Quality Assurance Beda Pendapat Tim Quality Assurance Beda Pendapat Pembahasan Akhir dianggap telah dilakukan Pembahasan Akhir dianggap telah dilakukan Pembahasan Akhir dianggap telah dilakukan Risalah pembahasan BA Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan BA Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan BA Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan BA Ketidakhadiran WP Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan BA Ketidakhadiran WP Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
  43. 43. Penyelesaian Pemeriksaan PENYELESAIAN PEMERIKSAAN LHP LHP Sumir (tanpa usulan penerbitan surat ketetapan pajak)
  44. 44. LHP LHP dibuat jika: 1. WP, wakil atau kuasanya sehubungan dengan restitusi sesuai Pasal 17B UU KUP, tidak ditemukan selama pemeriksaan; 2. WP, wakil atau kuasanya ditemukan dan pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu; 3. WP, wakil atau kuasanya ditemukan dan SPHP belum dapat diselesaikan hingga berakhirnya perpanjangan pemeriksaan. Kini LHP juga dibuat jika pemeriksaan ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukper Terbuka dan Pemeriksaan Bukper itu: 1. Dihentikan karena WP meninggal; 2. Dihentikan karena tidak ditemukan bukti permulaan tindak pidana perpajakan; 3. Dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikan dihentikan karena memenuhi ada pelunasan pajak; 4. Dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta terdapat Putusan Pengadilan yang diterima Dirjen Pajak. Lama Baru
  45. 45. LHP Sumir LHP Sumir dibuat dalam kondisi lainnya: 1. WP, wakil, atau kuasanya tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan. 2. Pemeriksaan ditangguhkan karena dilanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan terbuka dan: a. Tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya. b. Tidak dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi diselesaikan dengan penerbitan SKPKB. c. Dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak ada penuntutan sesuai Pasal 44B UU KUP. Selanjutnya…
  46. 46. 3. Pemeriksaan ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindaklanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan, namun penyidikan dihentikan tanpa adanya pelunasan. 4. Pemeriksaan ulang tidak mengakibatkan tambahan jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak. 5. Terdapat keadaan tertentu sesuai pertimbangan Dirjen Pajak. LHP Sumir
  47. 47. Penangguhan Pemeriksaan Penangguhan karena usulan Pemeriksaan Bukper disetujui pejabat berwenang dan pemeriksaan terkait dengan permohonan pengembalian restitusi Pasal 17B UU KUP. Penangguhan karena usulan Pemeriksaan Bukper secara terbuka atau tertutup disetujui pejabat berwenang. Lama Baru
  48. 48. Pemeriksaan ditangguhkan Paling lambat disampaikan bersamaan dengan disampaikannya SP2 Bukper secara terbuka Buku, catatan, dan dokumen yang terkait dengan Pemeriksaan diserahkan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan Harus diberitahukan secara tertulis kepada WP Berita Acara Serah Terima Dokumen (kopi BA diserahkan ke WP) Penangguhan Pemeriksaan
  49. 49. Pemeriksaan Bukper Terbuka Tidak Dilanjutkan penyidikan Dilanjutkan penyidikan Tidak Dilanjutkan Penuntutan Dilanjutkan Penuntutan Tidak ditemukan bukti permulaan Penerbitan SKP Ps 13A UU KUP Pengungkapan ketidakbenaran Ps 8 (3) KUP Karena Ps 44B UU KUP Karena Ps 44A UU KUP Terdapat putusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap dan salinan putusan sudah diterima DJP Pemeriksaan dilanjutkan Pemeriksaan dilanjutkan Pemeriksaan dilanjutkan LHP SUMIR LHP SUMIR LHP SUMIR Pemeriksaan ditangguhkan WP meninggal dunia Pemeriksaan dilanjutkan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang Ditangguhkan (Bukper Terbuka) membuat laporan kemajuan pemeriksaan
  50. 50. Pemeriksaan Bukper Tertutup dan dilanjutkan dengan penyidikan Dilanjutkan Penuntutan Tidak Dilanjutkan Penuntutan Karena Ps 44B UU KUP Pemeriksaan ditangguhkan LHP SUMIR Karena Ps 44A UU KUP Terdapat putusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap dan salinan putusan sudah diterima DJP Pemeriksaan dilanjutkan Pemeriksaan dilanjutkan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang Ditangguhkan (Bukper Tertutup) membuat laporan kemajuan pemeriksaan
  51. 51. Penjelasan WP dan Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga Baik pada pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ataupun tujuan lain, Pemeriksa berhak:  Meminta penjelasan yang lebih rinci kepada WP; atau  Meminta keterangan dan/atau bukti dari pihak ke-3.
  52. 52. Penjelasan WP dan Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga Yang berbeda, saat ini tidak ada batas waktu bagi pihak ke-3 untuk memberikan keterangan. Menurut peraturan lama (PMK-199):  Pihak ke-3 harus memberikan keterangan dalam waktu paling lama 7 (tujuah) hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan.  Jika pihak ke-3 tidak memberikan keterangan dalam waktu di atas, pemeriksa akan menyampaikan Surat Peringatan I, II dan III.
  53. 53. Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak Strategi terbaik dalam menghadapi pemeriksaan pajak adalah menciptakan kondisi seolah- olah akan diperiksa. Sehingga sedari awal, WP akan melakukan persiapan- persiapan yang baik untuk menghadapi pemeriksaan tersebut.
  54. 54. Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak Risiko penetapan pajak yang tidak wajar dalam pemeriksaan dapat dihindari dengan langkah-langkah sbb.: • Memahami peraturan perpajakan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. • Mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan. • Melaksanakan kewajiban dalam pemeriksaan sesuai peraturan perpajakan (Pasal 29 UU KUP).
  55. 55. Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak • Melakukan simulasi prosedur-prosedur pemeriksaan Misalnya:  Dilakukan Tax Review oleh Tax Consultant; atau  Melakukan sendiri prosedur-prosedur pemeriksaan, antara lain dengan ekualisasi antara Objek PPh Badan dengan Objek PPN, Objek PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, PPh Final, dan PPN BKP Tidak Berwujud/JKP Luar Negeri dengan pos-pos Laporan Laba Rugi atau General Ledger, dsb.
  56. 56. Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak • Aktif menanyakan permasalahan yang ditemukan tim pemeriksa. • Segera mambantu tim pemeriksa dalam rangka mencari dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
  57. 57. Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak  Mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan • Pada prinsipnya perusahaan harus mempersiapkan seluruh data keuangan dan non keuangan yakni. • PPh Badan – Buat rekap akun yang ada pada ledger dan bandingkan dengan angka pada neraca (terutama akun kas/bank, piutang, piutang affiliasi, persediaan barang, aktiva dan penyusutan, utang dll. – Buat arus barang bahan baku dalam kuantum dan rupiah (Persediaan awal + pembelian - persediaan akhir).
  58. 58. Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak – Buat arus barang barang jadi dalam kuantum dan rupiah (Persediaan awal + produksi (pembelian) - persediaan akhir) – Buat arus kas/bank – Buat arus piutang – Rekap pembelian impor/lokal dalam kuantum dan rupiah – Rekap penjualan lokal dan ekspor – Rekap biaya per bulan • PPh Pasal 21 – Rekap obyek PPh Pasal 21 dari SPT Masa PPh Pasal 21 – Rekap obyek PPh Pasal 21 dari Laporan Keuangan – Bandingkan butir 1 dan 2
  59. 59. Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak • PPh Pasal 23/26 – Rekap obyek PPh Pasal 23 dari SPT masa PPh Pasal 23 per nama penerima dan per jenis obyek. – Rekap obyek PPh Pasal 23 dari laporan keuangan. – Bandingkan butir 1 dan 2 – Kumpulkan perjanjian yang berhubungan dengan obyek PPh Pasal 23.
  60. 60. Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak • PPN DN – Rekap Pajak Keluaran per nomor faktur pajak, per pembeli dan per jenis barang – Rekap penjualan ekspor sumber PEB. – Rekap nota retur. • Kredit Pajak – Rekap setoran PPh Pasal 21, 22, 23, 25/29, 26, PPh Final, Pajak Masukan, PPN, PPN Jasa Luar Negeri
  61. 61. Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak  Melaksanakan kewajiban pemeriksaan sesuai peraturan perpajakan (Pasal 29 UU KUP) yakni: – Memperlihatkan dan meminjam buku atau catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dengan. – Memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; – Memberikan keterangan yang diperlukan seperti; prosedur penjualan dan pembelian, dan keterangan lainnya yang diminta pemeriksa.
  62. 62. Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak  Melakukan break down dan ekualisasi Objek-objek Pajak 1. Untuk meneliti kebenaran perhitungan PPh Pasal 21, 23, 26, PPN DN, PPN Jasa Luar Negeri lakukan break down (ekualisasi) sbb.: a. Break down Obyek PPh Pasal 21 dalam SPT PPh Pasal 21 dengan biaya karyawan dalam laporan keuangan. Teknik: Bandingkan biaya karyawan (dan Objek PPh Pasal 21 lainnya) yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan dalam SPT PPh Pasal 21.
  63. 63. b. Break down Obyek PPh Pasal 23 dalam SPT PPh Pasal 23 dengan biaya karyawan dalam laporan keuangan. Teknik: • Rekap Obyek PPh Pasal 23 dari SPT PPh Pasal 23. • Bandingkan dengan surat perjanjian dengan pihak ke-3 (misalnya perjanjian utang kepada pihak ke-3 non bank, perjanjian sewa, dll). • Bandingkan biaya yang termasuk Obyek PPh Pasal 23 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan dengan rekap obyek di atas. Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
  64. 64. c. Break down Obyek PPh Pasal 26 dalam SPT PPh Pasal 26 dengan biaya karyawan dalam laporan keuangan. d. Break down Obyek PPN Jasa LN yang telah disetor dengan biaya yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Teknik: – Rekap obyek PPN Jasa LN dari bukti setoran PPN Jasa LN yang sudah dikreditkan dalam tahun buku yang diperiksa. – Bandingkan hasil butir di atas dengan biaya yang dilaporkan dalam laporan keuangan sebagai Obyek PPN Jasa LN. Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
  65. 65. e. Break down Obyek PPh Pasal 26 SPT PPh Pasal 26 dengan PPN Jasa Luar Negeri. Teknik: – Bandingkan Obyek PPh Pasal 26 dengan PPN Jasa LN. – Kurangkan Obyek PPh Pasal 26 yang bukan Obyek PPN Jasa LN. Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
  66. 66. f. Break down Obyek PPN DN dalam SPT PPN dengan penjualan yang dilaporkan sebagai penghasilan dalam PPh Badan. Teknik: – Perhitungkan invoice yang dibuat pada tahun sebelumnya, tapi faktur pajak keluaran diterbitkan pada tahun buku yang diperiksa. – Perhitungkan invoice yang dibuat pada tahun buku yang diperiksa tapi faktur pajak keluaran diterbitkan pada tahun berikutnya. Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
  67. 67. • Perhitungkan penghasilan lain-lain yang tidak dikelompokkan sebagai penghasilan utama perusahaan, tapi sebagai Obyek PPN. • Perhitungkan retur penjualan tahun sebelumnya, tapi nota retur dibuat pada tahun buku yang diperiksa. • Perhitungkan perbedaan kurs antara kurs pada tanggal invoice dikeluarkan dengan kurs pada tanggal Faktur Pajak dikeluarkan. Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Pajak
  68. 68. The End of Presentation

×