1.
Pasar Banyuasri Singaraja
TA.2019-2020, Rp. 159.522.880.530,01.
RS Sanjiwani Gianyar
TA.2020-2021, Rp. 135.008.492.164,99.
Pasar Rakyat Gianyar
TA.2020-2021, Rp. 224.961.250.805,33.
POIN-POIN PENTING
DALAM
PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN
KONTRAK
Oleh :
I MADE SUDARSANA

2.
Penyebaran melalui Droplet
Disiplin pakai Masker Tetap Jaga jarak
Disiplin Cuci tangan
Lakukan Testing, Tracing

3.
DATA PRIBADI
Nama : I Made Sudarsana
Tempat/Tgl Lahir : Singaraja / 05 Agustus 1962
Alamat : Jalan Patih Nambi XVIII Nomor 10 Denpasar – Bali
Pekerjaan : 1. Consulting Procurement
2. Advisor LKPP.RI.
3. KM & Partners, IT & Procurement Consultant
4. CV. Tata Cipta Selaras, IT Consultant & Procurement
Pengalaman Kerja : 1. 1982-1995, Kanwil Dep. Pekerjaan Umum Prov. Bali (TMT, 2 Agst’1982)
2. 1995-1999, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar
3. 1999-2000, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali
4. 2000-2020, Pemerintah Kabupaten Badung – Bali (s/d. 31 Agst’2020)
Sertifikat : 1. Ahli Pengadaan Tingkat Pertama, (Bappenas.RI. 2006),
2. Keahlian Pengadaan B/J. Tingkat Dasar, Menengah dan Mahir, (LKPP.RI. - MCAI)
3. Pelatih Tingkat Dasar ToT, (LKPP.RI. 2009)
4. Manajemen LPSE, (LKPP.RI. 2010)
5. Assesor Kompetensi Bidang Asesmen/Uji Kompetensi, (BNSP, 2017)
6. Ahli Muda K3 Konstruksi, (BNSP, 2020)
7. Pendamping Kontrak (LKPP.RI., 2020)
Organisasi Profesi : 1. Dewan Pembina, DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Bali
2. Bidang Kerjasama, DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
JIKA KITA RAJIN MEMBERI, MAKA…
KITA TAK’KAN PERNAH KEKURANGAN

4.
1. PERENCANAAN
PENGADAAN
2. PERSIAPAN
PENGADAAN
3. PERSIAPAN
PEMILIHAN
TAHAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PENYEDIA
4. PELAKSANAAN
PEMILIHAN
5. PELAKSANAAN
KONTRAK
6. ST. HASIL
PEKERJAAN
PPK PA /KPA PPK POKJAMIL PPK
Tap.
POKJAMIL PESERTA
PJ.PENADATANGAN
KONTRAK PENYEDIA PPK
PENYEDIA
Perlem.LKPP. 12/2021, Lamp. I dan II. rumawi VII

5.
1. PERENCANAAN
PENGADAAN
2. PERSIAPAN
PENGADAAN
3. PERSIAPAN
PEMILIHAN
PERJALANAN MENUJU KONTRAK (1)
Ø Identifikasi Pengadaan
Barang/Jasa;
Ø Penetapan Jenis
Barang/Jasa;
Ø Cara Pengadaan;
Ø Pemaketan dan
Konsolidasi;
Ø Waktu Pemanfaatan
Barang/Jasa; dan
Ø Anggaran Pengadaan
Ø Reviu dan Penetapan
Spektek./KAK;
Ø Penyusunan dan
Penetapan HPS
Ø Penyusunan dan
Penetapan Rancangan
Kontrak;
Ø Penetapan DED, unt
Pek.Konstruksi;
Ø Dst……
Ø Reviu DPP
Ø Tap. Metode Pemil. Penyedia;
Ø Tap. Metode Kualifikas;
Ø Tap. Persyaratan Penyedia;
Ø Tap. Metode Eva. Penaw.;
Ø Tap. Metode Penyampaian Dok.
Penaw.;
Ø P.susun dan Tap. Jadwal Pemilihan;
Ø P.susun Dok. Pemilihan; dan
Ø Tap. Jam.penaw. dan Jam. Sanggah
banding
R U P D P P
DOK. PEMILIHAN

6.
4. PELAKSANAAN
PEMILIHAN
5. PELAKSANAAN
KONTRAK
6. ST. HASIL
PEKERJAAN
Ø Sesuai Metode Pemilihan
- Pengumuman / Undangan
- Pendaftaran & Unduh Dok.
- Pemberian Penjelasan
- Penyampaian dok. Penaw.
- Pembukaan dok. Penaw.
- Eva. Adm, Kualif, Teknis
dan Harga……s/d………
- Laporan Pokjamil kpd PPK
Secara ringkas meliputi :
a.Reviu Lap. Hasil Pemilihan
b.Penetapan SPPBJ
c.Rapat persiapan
penandatangan Kontrak
d.Penandatangan Kontrak
e.Penyerahan lokasi
f. ………....s/d…………..
l. Pengendalian Kontrak
v. Denda dan Ganti Rugi
Ø Pekerjaan selesai 100%
Ø Pemeriksaan hasil
pekerjaan oleh PPK
LAPORAN POKJAMIL
KPD. PPK
MENGHASILKAN
BARANG/JASA
BERITA ACARA
SERAH TERIMA
B A H P
PERJALANAN MENUJU KONTRAK (2)

7.
PELAKSANAAN KONTRAK
PEKERJAAN KONSTRUKSI
1) Reviu Laporan Hasil Pemilihan
2) Penetapan SPPBJ
3) Rapat Persiapan Penandatanan Kontrak
4) Penandatanganan Kontrak
5) Penyerahan Lokasi Kerja dan Personil
6) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
7) Pemberian Uang Muka
8) Penyusunan Rencana Mutu
Pek.Kontruksi/Program Mutu Jasa Konsultansi
9) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
10) Mobilisasi
11) Pemeriksaan Bersama
12) Pengendalian Kontrak
13) Inspeksi Pabrikasi (apabila diperlukan)
14) Pembayaran Prestasi
15) Perubahan Kontrak
16) Penyesuaian Harga (apabila diperlukan)
17) Keadaan Kahar
18) Pengehentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
19) Pemutusan Kontrak
20) Peninggalan
21) Pemberian Kesempatan
22) Denda dan Ganti Rugi
Perlem.LKPP. 12/2021, Lamp. I dan Lamp. II. rumawi VII

8.
KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
YANG SELANJUTNYA DISEBUT KONTRAK
adalah : perjanjian tertulis antara PA /
KPA / PPK dengan Penyedia
Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola
Perpres. 12/2021, ps.1 angka 44
tertulis
ada Para Pihak

9.
Pasal 1320
Adanya sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
Kecakapan Para Pihak untuk membuat suatu perikatan;
Suatu hal tertentu; dan
Suatu sebab (causa) yang halal.
1
2
3
4
Pada dasarnya adalah para pihak yg membuat perjanjian harus sepakat/setuju mengenai hal-hal yg
diperjanjikan,tidak ada paksaan atau penipuan
Dapat disimpulkan bahwa Para pihak punya kemampuan serta harus ada unsur Niat atau Sengaja
Objeck perikatannya harus jelas mengenai hal tertentu atau mengenai barang/benda dan jasa, serta
nantinya dapat dihitung atau ditentukan
Syarat sahnya perjanjian adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yg dilarang undang2, serta harus
ada nilai2 kesopanan atau ketertiban umum

10.
Ø Surat Perjanjian
Ø Syarat-syarat Umum
Ø Syarat-syarat Khusus
Ø Surat Penawaran
Js. Konsultansi
Konstruksi
Ø K A K
Pekerjaan Konstruksi
Ø Spesifikasi Teknis
Ø D E D
Js. Konsultansi Konstruksi
Ø Rincian Komponen Remunerasi Personel
Ø Rincian Biaya Langsung Nonpersonil
Ø Daftar Keluaran dan Harga
Pekerjaan Konstruksi
Ø Daftar Kuantitas dan Harga
Ø Daftar Keluaran dan Harga
KETENTUAN POKOK DOKUMEN TEKNIS DOKUMEN HARGA / BIAYA
o Dasar Hukum
o Hak dan Kewajiban
o Prosedur pelaksanaan
o Pembagian Resiko
o Kesepakatan
o Persyaratan teknis
sebagai dasar dalam
pelaksanaan pekerjaan
o Ketentuan besaran pembayaran spt. :
Uang Muka dan/atau Phisik pekerjaan
o Dokumen untuk dasar pembayaran
APBN dan/atau APBD

11.
HIERARKI KONTRAK
Menetapkan Hierarki Kontrak sebagai berikut:
1. Adendum kontrak (apabila ada);
2. Surat Perjajian;
3. Sura Penawaran;
4. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
5. Syarat-syarat Umum Kontrak;
6. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
7. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil Negosiasi (apabila
ada negosiasi); dan
8. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi (apabila ada
koreksi aritmatika).
Dengan maksud
apabila terjadi
pertentangan
ketentuan antara
bagian satu dengan
bagian yang lain,
maka berlaku
urutan hierarki
hukum

12.
POIN PENTING
DALAM
SETIAP TAHAPAN

13.
1.
REVIU LAPORAN HASIL
PEMILIHAN PENYEDIA
MEMASTIKAN
P P K
v Masa Sanggah berakhir, tidak ada sanggahan
v Masa Sanggah Banding berakhir, bila ada sanggahan;
v KPA menyatakan Sanggah Banding tidak ditereima
MENERIMA
Menetapkan
SPPBJ
1
2
3
atau
3 Ø PPK dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan bersama
terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia.
Ø Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan
keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam)
hari kerja setelah tidak tercapaikesepakatan.
a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan
prosedur yang ditetapkan; dan
b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan
untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian
kualifikasi.
REVIU
B A H P
1. Dokumen Pemilihan tidak sesuai ketentuan
atau ditemukan kesalah;
2. Proses Pemilihan tidak sesuai Dok.Pemilihan;
dan/atau
3. Dok. Penawaran dan data Kualifikasi tidak
memenuhi syarat
Dengan alasan dan bukti
MENOLAK
Setelah menerima BHAP, PPK
“wajib” melakukan reviu
sebelum menetapkan SPPBJ

14.
2.
PENETAPAN SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA
BARANG/JASA (SPPBJ)
diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima BAHP, dan
ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
Tender/Seleksi mendahului TA, dapat ditetapkan setelah adanya persetujuan RKA.K/L.
atau RKA.PD. sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;
DIPA/DPA belum terbit, dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh
otoritas yang berwenang;
diinputkan pada SPSE dan dikirimkan melalui SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk serta
ditembuskan kepada APIP;
dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum
penandatanganan kontrak.
SPPBJ

15.
Penyedia wajib menerima penunjukan tersebut, dengan ketentuan :
1) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima
secara obyektif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih
berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
2) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa
penawarannya masih berlaku, maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam dan
Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan dan disetorkan ke Kas
Negara/Kas Daerah; atau
3) apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah
tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.
Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan penunjukan
kepada pemenang cadangan (apabila ada).
tambahan

16.
3.
RAPAT PERSIAPAN
PENANDATANGAN KONTRAK
wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan
SPPBJ.
Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi diterbitkan oleh lembaga online
single submission (OSS), izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi harus sudah
berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
CATATAN
mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari
dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam berita
acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan.
meminta Penyedia untuk menandatangani Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
(apabila Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi belum ditandatangani pimpinan
tertinggi perusahaan Penyedia).

17.
Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut :
ü finalisasi rancangan Kontrak (SSKK);
ü perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang
ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
ü rencana penandatanganan Kontrak;
ü dokumen Kontrak dan kelengkapan;
ü kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
ü Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
ü Asuransi;
ü rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang ( Pagu > Rp. 50 M, wajib);
ü Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
dan/atau
ü Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.
hasil pembahasan dan kesepakatan
dituangkan dalam BERITA ACARA.
Contoh, lampiran SSKK
tambahan

18.
DIPA / DPA telah disahkan , (terkait pasal 52 Perpres 12/2021
SUBSTANSI,
BAHASA,
REDAKSIONAL,
ANGKA,
HURUF,
PARAF
Perlem.LKPP. 12/2021, Lamp. II. angka 7.3.3
4.
PENANDATANGAN
KONTRAK
MEMERIKSA
KEMBALI
Paling lambat 14 (empat belas) hr. kerja setelah terbit SPPBJ, kecuali DIPA/DPA belum terbit;
Dalam hal Kontrak ditandatangini setelah DIPA/DPA disahkan sebelum tahun anggaran,
maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif
Ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangi Kontrak dan dibuat
sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 2(dua) Kontrak asli;
INGAT : Telah diserahkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan telah diverifikasi
secara tertulis kepada Penerbit jaminan;
Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan kontrak.

19.
VERIFIKASI
JAMINAN
q Jika terjadi pemutusan Kontrak, Jaminan dicairkan dan disetor Ke Kas Negara / Daerah
q Penerbit tidak bersedia mencaikan Jaminan yang masih berlaku maka dilaporkan ke OJK
q Bila Jaminan palsu diproses sebagai Kasus Pidana

20.
KONTRAK TAHUN JAMAK
Tahun Anggaran I
1 januari 2019
Tahun Anggaran II
sd. 31 Desember 2020
Tahun Anggaran III
sd. 31 Desember 2021
12 bulan 12 bulan 12 bulan
< 12 bulan
> 12 bulan
Pekerjaan yang Penyelesaiannya lebih
dari 12 bulan
Pekerjaan yang Penyelesaiannya lebih
dari 1 tahun anggaran, kurang dari 12 bln
Pekerjaan yang memberikan manfaat
lebih apabila dikontrakan lebih dari 1
tahun anggaran dan paling lama 3 tahun
anggaran
v Penandatanganan Kontrak tahun jamak dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan
Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
v Dalam hal terjadi pergeseran waktu pelaksanaan Kontrak yang mengakibatkan perubahan
pembebanan tahun anggaran Kontrak dari tahun tunggal menjadi tahun jamak,
penandatanganan Kontrak dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun
jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
tambahan

21.
5.
PENYERAHAN LOKASI KERJA
DAN PERSONIL
APABILA
DIPERLUKAN
PENINJAUAN
LAPANGAN
ADENDUM
KONTRAK
PERISTIWA
KOMPENSASI
Apabila diperlukan Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan lokasikerja
kepada Penyedia
Sebelumnya penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan oleh para
pihak dan pihak terkait, hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam BA.
Jika ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak
maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam BA Penyerahan Lokasi
Kerja dan dituangkan dalam adendum kontrak.
Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh
lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerjadan terbukti
merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

22.
PENYERAHAN
PERSONEL
Ø Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
ü bukti sertifikat kompetensi (Personel Manajerial):
ü bukti sertifikat kompetensi dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang
bersangkutan;
ü melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat
pelaksanaan pekerjaan; dan
ü pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja
praktik/magang, dalam hal pekerjaan kompleks.
Ø Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen
Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak saat penyerahan lokasi kerja dan personel;
Ø Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan
Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang
sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan
sesuaidengan kesepakatan.
tambahan

23.
6.
SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah dari Pejabat Penandatangan
Kontrak kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi untuk
segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, tanpa ada hambatan kepada
Penyedia.
diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tandatangan
Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejakpenyerahan lokasi pekerjaan.
dicantumkan :
ü seluruh lingkup pekerjaan; dan
ü tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya
pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.
ü Waktu penyelesaian dalam hari kalender, dan tanggal penyelesaian
pekerjaan

24.
PPK dapat memberikan uang muka
7.
PEMBERIAN UANG MUKA
untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan antara lain:
1. mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
2. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasokbarang/bahan/material/peralatan; dan/atau
3. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
ü paling tinggi 30% dari Nilai Kontrak untuk Usaha Kecil
ü paling tinggi 20% dari Nilai Kontrak untuk Usaha Non Kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi, atau
ü paling tinggi 15% dari Nilai Kontrak untuk Konrak Tahun Jamak
PPK menetapkan besaran persentase uang muka dan dicantumkan pada rancangan Kontrak
(SSKK) yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.
Pengembalian uang muka dilakukan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran, dan
paling lambat harus lunas pada pembayaran phisik 100% (seratus persen).
INGAT : dilakukan verifikasi kepada penerbit Jaminan

25.
>50%
Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi
>30% <30%
> 50 juta
<200 juta
> 200 juta
< 2,5 M
> 2,5 M
< 15 M
Nilai Pagu Anggaran/Kontrak
<20%
> 15 M
<15%
Tahun
Jamak
v Setiap pemberian Uang Muka harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka
yang diberikan;
v Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh : Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, atau
Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
v Penerbit jaminan telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

26.
8.
PENYUSUNAN RENCANA MUTU
Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan Program Mutu secara konsisten untuk
mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
Contoh, Program Mutu terlampiran
disesuaikan dengan jenis barang/jasa, karakteristik dan kompleksitas pekerjaan.
Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) disusun paling sedikit memuat:
1) Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement);
2) Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection and Test Plan (ITP);
3) Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok;Struktur Organisasi Penyedia Jasa;
4) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
5) Gambar Desain dan Spesifikasi Teknis;
6) Tahapan Pekerjaan;
7) Rencana Kerja Pelaksanaan (Method Statement).
dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan. pemutakhirkan RMPK/Program mutu jika terjadi
Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
Pemutakhiran harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap
penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan.
harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak dan tidak mengubah kewajiban
kontraktual Penyedia.

27.
9. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK
harus dilaksanakan secara tatap muka (secara formal, agenda rapat diketahui secara bersama, dan para pihak
masing-masing harus menunjuk narahubung selamapelaksanaan kontrak);
yang dibahas dan disepakati meliputi :
ü Penerapan SMKK;
1) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
2) Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK);
3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL)(apabila ada); dan
4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
ü Rencana Kerja;
ü Organisasi kerja;
ü Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
ü Jadwal pelaksanaan pekerjaan, metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
ü Subkontraktor berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontraktor dalam SSKK :
1). Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan
dan kesesuaian subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang dinominasikan; dan/atau
2). Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan
yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa
usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.
Jika ditemukan ketidak sesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor dan/atau bagian pekerjaan yang di
subkontrakkan dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
o Juga hal-hal lain yang dianggap perlu.

28.
10. MOBILISASI
Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu
30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai
waktu yang ditetapkan saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
Untuk Pekerjaan Konstruksi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup
pekerjaan, meliputi:
1). mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan
termasuk instalasi alat dalam pelaksanaan pekerjaan;
2). mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
3). mendatangkan tenaga kerja konstruksi.
Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

29.
11. PEMERIKSAAN BERSAMA
Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia
melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan
untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan
Utama (Mutual Check 0%).
Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK
dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.
Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi
Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

30.
12.PENGENDALIAN KONTRAK
Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik
secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk.
Contoh, Laporan H, M, B
Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama oleh :
a. Pejabat Penandatangan Kontrak;
b. pihak ketiga yang independen;
c. Penyedia; dan/atau
d. pengguna akhir.
Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi
Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM).

31.
v Kontrak dinyatakan kritis apabila :
1) Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih
keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;
2) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih
keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
3) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih
keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari
5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
v Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)
Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak.
v Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak
dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32.
PENGENDALIAN KONTRAK
Bila
diperlukan
Add.
1) + / - ,volume;
2) + /- ,Jenis kegiatan;
3) Mengubah Spektek &
gambaràkondisi lap;
dan/atau
4) Mengubah jadwal
pelaksanaan.
Add.
1) Admintrasi,
atau
2) Perubahan
rekening
Penadatanganan
Kontrak
Bila
Diatur,
Untuk
Kontrak
Tahun
Jamak
Penghentian
Kontrak
Deviasi /
Kontrak
Kritis
SCM
SP.I,I,III
Pemutusan
Kontrak
Pemeriksaan Bersama
- MC. 0%
Pemberian
Uang Muka
Pembayaran
prestasi
Perubahan Kontrak
Reviu
Lap.
Hsl.
Pemilihan
Penyedia
Penetapan
SPPBJ
ST. II
FHO
Inspeksi
Pabrikasi
Penyesuaian
harga
Waktu pelaksanaan
Masa
Peme-
liharaan
Masa Kontrak
Pertang-
gungan
Kegagalan
Bangunan
Max.10 Thn
Jaminan
Pelak-
sanaan
Retensi
atau
Jaminan
Pemel-
liharaan
ST. I
PHO
Keadaan
kahar
Penyerahan
Lokasi kerja
& Personel
Laporan dan dokumentasi visual prestasi pekerjaan
Jaminan
Uang
Muka
POKJA.
MIL.
PPK
5 Hr
Kerja
14 Hr
Kerja
(TT) Pakta Komitmen
Keselamatan Konstruksi
Rpt.Persiapan
Penandatanganan
Kontrak
14 Hr
Kerja
Mobilisasi
7 Hr
Kalender
Atau
Sebelum
Pelaks. Pek.
30 Hr
Kalender
Membentuk Panitia
Peneliti Pelaksanaan
Kontrak
RMPK dan RKK
Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak
BA.
Pemeriksaan
Bersama Perbedaan
Kontrak
&
Lapangan
Perlem.LKPP. 12/2021, Lamp. II. rumawi VII
SPMK
BAHP
MASA
SANGGAH
Tap.
Nang.

33.
PPK
PPK
KONTRAK
Ingat….
KENDALIKAN KONTRAK
jangan
DIKENDALIKAN KONTRAK

34.
13. INSPEKSI PABRIKASI
Para pihak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus.
Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai dengan ketentuan dalam
Kontrak.
Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku,
tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan
ketentuan antara lain :
1. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian
atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau
komponen yang masih harus diimpor;
2. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau
spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi
persyaratan;
3. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin
dilakukan di dalam negeri.

35.
14. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN
Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan atau
output pekerjaan sesuai Kontrak
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :
1) Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan
tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan
diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
2) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
3) Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan
diterima/terpasang:
a) Bahan dan/atau peralatan (material on site) yang menjadi bagian permanen dari hasil
pekerjaan;
b) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir
pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas
pembayaran.

36.
Pembayaran harus memperhitungkan :
1. angsuran uang muka;
2. peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan
diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya;
3. denda (apabila ada);
4. pajak; dan/atau
5. uang retensi (apabila prestasi pekerjaan 100%, dan tidak menggunakan Jaminan Pemeliharaan)
untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti
pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan, tanpa harus
menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak;
Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan
permintaan pembayaran dari Penyedia diterima dan tidak dipertentangkan, harus sudah
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (PPSPM).

37.
15.
PERUBAHAN KONTRAK
PERUBAHAN
KONTRAK
YANG DIAKIBATKAN OLEH
1. PERUBAHAN PEKERJAAN;
2. PERUBAHAN HARGA KONTRAK;
3. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN
PEKERJAAN DAN/ATAU MASA
PELAKSANAAN;
4. PERUBAHAN PERSONIL MANAJERIAL
DAN/ATAU PERALATAN;
5. PERUBAHAN MASALAH ADMINISTRASI
hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak;
Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan
kontrak, PejabatPenandatangan Kontrak dapat
menetapkan tim ahli atau tenaga ahli
diperbolehkan untuk semua Jenis Kontrak yang
diakibatkan karena perbedaan kondisi lapangan pada
saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
teknis/KAK dalam dokumen kontrak

38.
KONTRAK
DILANJUTKAN
ADENDUM
KONTRAK
BERITA
ACARA
NEGOSIASI
PENGAJUAN
dan
PERSIAPAN
PENGUMPULAN
DATA DUKUNG
Data dukung dari :
antara lain
ü Pihak eksternal.
ü Pihak pengguna.
ü Pihak pemangku
kepentingan.
Dokumen :
ü Surat
permohonan
perubahan.
ü Berita Acara
Pembahasan
Persiapan.
Dokumen :
ü Daftar Harga
pedoman
negosiasi.
ü Berita Acara
Negosiasi.
Dibuat Daftar Simak tahapan proses Adendum
Dokumen :
ü Bereita
Acara
Pembahasan
Adendum.
ü CCO.
Dokumen :
ü Naskah
Adendum.
ü Surat Perintah
Melaksanakan
Adendum.
Note :
ü Laporan
Prestasi
Pekerjaan
disesuaikan.
ü Pembayaran
memasukan
Nomor
Adendum.

39.
a. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan, namun ada
perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat
Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan
pekerjaan yang meliputi :
1. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
2. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
3. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
b. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi
teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak awal. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita
Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak;
c. Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf b.
mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak
dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak
awal dan tersedianya anggaran serta;
d. Ketentuan pada huruf c. tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumsum.
1. PERUBAHAN
PEKERJAAN;
2. PERUBAHAN
HARGA
KONTRAK;
3. PERUBAHAN
JADWAL
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
DAN/ATAU
MASA
PELAKSANAAN;
4. PERUBAHAN
PERSONIL
MANAJERIAL
DAN/ATAU
PERALATAN;
5. PERUBAHAN
MASALAH
ADMINISTRASI

40.
1. PERUBAHAN
PEKERJAAN;
2. PERUBAHAN
HARGA
KONTRAK;
3. PERUBAHAN
JADWAL
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
DAN/ATAU
MASA
PELAKSANAAN;
4. PERUBAHAN
PERSONIL
MANAJERIAL
DAN/ATAU
PERALATAN;
5. PERUBAHAN
MASALAH
ADMINISTRASI
a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
1. perubahan pekerjaan;
2. penyesuaian harga; dan/atau
3. Peristiwa Kompensasi.
b. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan
dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10%
(sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume
selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan
dengan negosiasi;
c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan
timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk
volume pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan
berdasarkan hasil negosiasi atau HPS;
d. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga
baru dilakukan dengan negosiasi.

41.
1. PERUBAHAN
PEKERJAAN;
2. PERUBAHAN
HARGA
KONTRAK;
3. PERUBAHAN
JADWAL
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
DAN/ATAU
MASA
PELAKSANAAN;
4. PERUBAHAN
PERSONIL
MANAJERIAL
DAN/ATAU
PERALATAN;
5. PERUBAHAN
MASALAH
ADMINISTRASI
a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan atas pertimbangan yang
layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
1. perubahan pekerjaan;
2. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
3. Keadaan Kahar.
b. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu
terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari peristiwa kompensasi;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa
Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan
tertulis yang diajukan oleh Penyedia.
d. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan
melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang.

42.
1. PERUBAHAN
PEKERJAAN;
2. PERUBAHAN
HARGA
KONTRAK;
3. PERUBAHAN
JADWAL
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
DAN/ATAU
MASA
PELAKSANAAN;
4. PERUBAHAN
PERSONIL
MANAJERIAL
DAN/ATAU
PERALATAN;
5. PERUBAHAN
MASALAH
ADMINISTRASI
a. Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
b. Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
c. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel
Manajerial dan/atau Peralatan Utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam
waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
d. Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu
dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan
kualifikasi yang setara atau lebih baik;
e. Perubahan dituangkan dalam adendum kontrak.
Contoh perubahan Administrtasi, tidak terbatas pada :
- Penggatian Pejabat Penandatangan Kontrak (Mutasi);
- Perubahan Rekening Penyedia, dll.

43.
16. PENYESUAIAN HARGA
Kontrak Tahun Jamak (Kontrak Harga Satuan).
Diberlakukan mulai bulan ke 13, untuk Masa pelaksanaan pekerjaannya lebih dari 18
bulan.
Ketentuan, persyaratan, dan tata cara perhitungan penyesuaian harga dicantumkan
rancangan Kontrak.
Untuk seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak
langsung, dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian
hargadari negara asal barang tersebut.
jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak
dinyesuaikan hargamulai bulan ke-13 sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh
kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi
pekerjaan.

44.
17. KEADAAN KAHAR
Keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Piohak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.
Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia
memberitahukan tentang terjadinya Keadaan kahar kepada salah satu pihak secara
tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender:
Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
1. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. Dilengkapi foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi
kebenarannya
Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian Para Pihak

45.
Dalam Contoh keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak terbatas pada:
q bencana alam (Gempa bumi, Tsunami, Gunung meletus, Banjir, Kekeringan, Angin
topan, tanah longsor) ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana data
dari Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika)
q bencana non alam (Gagal teknologi, Epidemi, Wabah penyaktit) ditetapkan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana data dari Badan Meterologi, Klimatologi dan
Geofisika)
q bencana sosial (peristiwa yang diakibatkan oleh Manusia meliputi Konflik Sosial antar
kelompok atau Komunitas Masyarakat) ditetapkan oleh Kepolisian setempat
q Kebakaran ditetapkan oleh Kepolisian setempat
q gangguan industri lainnya (Keterlambatan pengiriman barang dikarenakan kebijakan
peraturan import) ditetapkan oleh Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
data dari Pabrikan
q Bencana Nasional (akibat Perubahan Kebijakan Pemerintah) ditetapkan oleh Presiden,
Gubernur, Walikota, Bupati.
Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam

46.
v Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
1) Sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar
masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
2) Permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
3) Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan;
dan/atau
4) Seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan
Pekerjaan.
v Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan
dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja penyedia;
v Dalam hal dihentikan permanen, para pihak melakukan Pengakhiran Kontrak,
dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sesuai dengan prestasi hasil pekerjaan yang telah dicapai
setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

47.
18.
PENGHENTIAN KONTRAK, PENGAKHIRAN PEKERJAAN
ATAU BERAKHIRNYA KONTRAK
Kontrak berhenti karena keadaan kahar;
Pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi :
1. Penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
2. Pelaksanaan Kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
3. Ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
Berakhirnya Kontrak apabila pekerjaan telah selesai (masa pelaksanaan
berakhir), hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah
terpenuhi.

48.
19.
PEMUTUSAN KONTRAK
adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau
Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia :
1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk
pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang
mampu dan memenuhi syarat.

49.
Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak, kepada Penyedia apabila:
ü terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang.
ü adanya pengaduan dan terbukti melakukan penyimpangan prosedur,
ü berada dalam keadaan pailit;
ü dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelumpenandatangan Kontrak;
ü gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat SP sebanyak 3 (tiga) kali;
ü tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
ü diyakini tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50
(lima puluh) harikalender;
ü setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender,
tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan; atau
ü menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak
tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
Pemutusan kontrak oleh Penyedia:
ü Penyedia melakukan pemutusan kontrak apabila setelah mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan
Kontrak, Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan, dan
perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam kontrak.
ü Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati dalam Syarat-syarat Kontrak.

50.
20.
PENINGGALAN
Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang
masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat
kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan.
Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya
dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat
Penandatangan Kontrak.

51.
21. PEMBERIAN KESEMPATAN
TIDAK BOLEH DIRENCANAKAN DARI AWAL
PMK. No.243/PMK.05/2015, ps.4 (1) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia akan mampu
menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 hari kalender sejak
berakhirnya masa pelaksanaan
Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan
pekerjaan, hasil penilaian menjadi dasar memberikan kesempatan sampai dengan 50
hari kalender;
Dalam hal setelah diberikan kesempatan pertama, Penyedia masih belum dapat
menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan
kesempatan kedua; atau
Melakukan pemutusan Kontrak apabila dianggap Penyedia tidak mampu
menyelesaikan pekerjaan
KETERLAMBATAN AKIBAT KESALAHAN PENYEDIA

52.
Pemberian kesempatan dituangkan dalam adendum kontrak yang mengatur
q pengenaan sanksi
q perpanjangan masa berlakuJaminan Pelaksanaan (apabila ada)
Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melampaui tahun anggaran
Penyedia membuat Surat Pernyataan
q Sanggup menyelesaikan pekerjaan;
q Menambah nilai jaminan pelaksanaan (apabila perpanjangan diberikan lebih dari 50
hari kalender)
Pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran, maka PA/KPA menyatakan
bersedia mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya untuk membayar
sisa pekerjaan
PEMBERIAN KESEMPATAN
q Keadaan kahar
q Peristiwa kompensasi
q Perubahan pekerjaan karena kondisi lapangan
PERPANJANGAN WAKTU
PELAKSANAAN
vs
q Keterlambatan akibat kesalahan
Penyedia Barang/Jasa

53.
22. DENDA DAN GANTI RUGI
DENDA
ü Keterlambatan penyelesaian
pekerjaan
ü Keterrlambatan dalam penyelesaian
cacat mutu
ü Pelanggaran ketentuan subkontrak
PENYEDIA
GANTI
RUGI
ü Kegagalan bangunan
ü Jaminan yang tidak bisa dicaikan
ü Volume dan kualitas tidak sesuai, hasil Audit
ü Peristiwa kompensasi (keterlambatan
pembayaran)
PENYEDIA
PEJABATAN PENANDATANGAN
KONTRAK

54.
v Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia adalah:
Ø 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum
PPN); atau
Ø 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
v Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari
nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu
v Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang
disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan
v Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi atas keterlambatan pembayaran
adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku
bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah
diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
v Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam
adendum kontrak.
Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.

55.
APAKAH ADA MASALAH …???
ü Perencanaan yang tidak akurat;
ü Ketidak sesuaian antara :
- Nama Pekerjaan di Kontrak dan di Dok.Angg;
- Spektek, RAB, dan Gambar;
ü Perbedaan antara HPS di Arsip PPK dan HPS yang
dikirim ke Pokjamil;
ü Perhitungan waktu pelaksanaan yang tidak
professional (Tenaga, Alat, Waktu kerja);
ü Waktu pelaksanaan berakhir pada akhir TA;
ü Tidak jelas pengaturan MoS;
ü Permintaan perubahan pekerjaan dari Pemangku
Kepentingan;
ü Adendum Kontrak tidak didukung administrasi
perubahan;
ü Laporan Harian Pekerjaan tidak sesuai dengan
tanggal Adendum Kontrak.
Y A T I D A K
ü Mengikuti Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
ü Fokus dalam setiap Tahapan Pengadaan;
ü Berkaca dari pengalaman-pengalaman pada pekerjaan
terdahulu;
ü Rajin berkonsultasi dan berkoordinasi;
ü Memanfaatkan pendampingan;
ü Berani dan Mampu menjelasankan berbagai resiko yang
mungkin terjadi jika ada intervensi.

56.
KONTRAK BISA MEBUAT
SESEORANG TIDUR NYENYAK
KONTRAK BISA MEBUAT
SESEORANG PINDAH TIDUR
Teman-teman, ingat pesan saya ………!
akan tetapi

57.
NIAT &
KESEMPATAN
TAK KUASA
MENGELAK
KETIDAK
TAHUAN
3
POTENSI

58.
AROMA ADALAH “PETUNJUK” AWAL

59.
Kata kunci
Ø TAU
Ø MAU
Ø MAMPU
I MADE SUDARSANA

60.
SEKIAN
Oleh :
I Made Sudarsana
Procurement Specialist
TERIMAKASIH
MATUR SUKSMA

61.
TAMBAHAN

62.
SERAH TERIMA PEKERJAAN
Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 58
(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/ KPA.
(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
Pasal 57
(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (serratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
(3) PPK dan penyedia mendatangani Berita Acara Serah Terima.
Pasal 58
(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/ KPA.
(2) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap barang/jasa yang akan
diserahterimakan
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita A cara.
PERPRES 16 TAHUN 2018
PERPRES 12 TAHUN 2021

63.
SERAH TERIMA PERTAKA HASIL
PEKERJAAN
(PROVISIONAL HAND-OVER)
ü Pemeriksaan dan/atau pengujian
dilakukan sesuai kriteria/spesifikasi
Kontrak.
ü Apabila tidak sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Kontrak dan/atau
cacat hasil pekerjaan, Penyedia harus
memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.
ü Dapat dilakukan perbagian pekerjaan
(secara parsial) sesuai SSKK, dengan
ketentuan :
1. bagian pekerjaan yang tidak
tergantung satu sama lain; dan
2. bagian pekerjaan yang fungsinya
tidak terkait satu sama lain dalam
pencapaian kinerja pekerjaan.
ü Penyedia wajib memelihara hasil
pekerjaan selama Masa Pemeliharaan
sehingga kondisi tetap seperti pada saat
penyerahan pertama pekerjaan.
MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI
ü Penyedia wajib memelihara hasil
pekerjaan selama Masa Pemeliharaan
sehingga kondisi tetap seperti pada
saat penyerahan pertama pekerjaan.
ü Paling singkat untuk pekerjaan
permanen selama 6 (enam) bulan,
pekerjaan semi permanen selama 3
(tiga) bulan dan dapat melampaui
Tahun Anggaran,sesuai SSKK.
ü Dibayar 100% dengan menyerahkan
Jaminan Pemeliharaan
ü Pengembalian Jaminan Pemeliharaan
dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah Masa
Pemeliharaan selesai dan pekerjaan
diterima dengan baik sesuai dengan
ketentuan Kontrak.
ü KERUSAKAN di Masa Pemeliharaan,
akibat Konstruksi atau Pemakaian…?
SERAH TERIMA AKHIR HASIL PEKERJAAN
(FINAL HAND-OVER)
ü Pejabat Penandatangan Kontrak
memerintahkan Pengawas Pekerjaan
untuk melakukan pemeriksaan (dan
pengujian apabila diperlukan) terhadap
hasil pekerjaan selama Masa
Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak
ü Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia menandatangani Berita Acara
Serah Terima Akhir Pekerjaan
ü Apabila Penyedia tidak melaksanakan
kewajiban pemeliharaan sebagaimana
mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan
sepihak oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi
ü Masa kontrak, sampai tanggal Penyerahan
akhir pekerjaan

64.
I. SURAT PERJANJIAN
• Contoh 1 : Penyedia Tunggal
• Contoh 2 : Penyedia KSO
II. SYARAT-SAYARAT UMUM KONTRAK
A. Ketentuan Umum
1. Definisi…s/d…17. Akses ke lokasi
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan
Pemutusan Kontrak
18. Masa Kontrak…s/d…48. Peninggalan
C. Hak dan Kewajiban Penyedia
49. Hak dan kewajiban Penyedia …s/d…63.
Jaminan
D. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa
64. Hak dan kewajiban Pengguna Jasa …s/d…66.
Peristiwa Kompensasi
E. Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan
Penyedia
67. Tenaga kerja komnstruksi…s/d…68. Personil
manajerial
F. Pembayaran Kepada Penyedia
69. Harga kontrak, s/d…73. Penangguhan
G. Pengawasan Mutu
74. Pengawasan dan pemeriksaan, s/d…78.
Kegagalan bangunan
H. Penyelesaian Perselisihan
…s/d…80. Itikad baik
III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
• Naskah SSKK berisi kolom :
- Pasal-pasal dalam SSUK
- Ketentuan dalam SSUK
- Data (penegasan dalam SSKK)
• Lampiran A
- Daftar Harga Satuan Timpang
- Daftar Pekerjaan yg
disubkontrakkan dan Subpenyedia
- Pekerjaan Utama
- Pekerjaan Bukan Pekerjaan
Utama
- Daftar Personel Manajerial
- Daftar Peralatan Utama
• Lampiran B
- Rencana Keselamatan Konstruksi
(RKK)
ANATOMI RANCANGAN KONTRAK
SURAT PERJANJIAN
S S U K
S S K K

65.
PENJELASAN JENIS KONTRAK
Jenis kontrak Ketentuan
Lumsum
( B / JL / JK )
1. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
2. Berorientasi kepada keluaran; dan
3. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan
sesuai dengan kontrak.(Js. Konsultan Konstruksi tanpa rincian Biaya
Personil dan Non Personil).
Harga Satuan
( B / JL / PK )
1. Volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan
2. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran
3. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan
Gabungan Lumsum
dan Harga Satuan
(B / JL / PK)
Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumsum dan untuk
bagian yang lain menggunakan Harga Satuan dalam 1 pekerjaan yang
diperjanjikan
Putar Kunci
( PK )
Suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia
setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap' sampai selesai
termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut
siap dioperasikan atau dihuni

66.
PENJELASAN JENIS KONTRAK
Jenis Kontrak Ketentuan
Kontrak Payung
( B / JL / JK Non
Konstruksi )
Dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk
barang/asa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu
pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani
Waktu Penugasan
( JS.Konsultansi)
Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum
bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
Biaya Plus lmbalan
( B / JL / PK )
Digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya
dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak
merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan
persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap
(Pekerjaan Bangunan Darurat).
Perpres Nomor 16 Tahun 2018, perubahannya, ps. 27