Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptx
Similar to Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Paparan Sosialisasi Permen PUPR 12 tahun 2020.oke.pptx
- 1. 2 ASPEK NORMATIF A. PERAN MASYARAKAT SISTEMATIKA PENYAJIAN B. POKJA PKP C. FORUM PKP MUATAN PERATURAN MENTERI: 1
- 2. 1 PERATURAN MENTERI PUPR No. 12/2020 TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pasal 133 UU 1/2011 tentang PKP Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2), serta forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) dan Pasal 132 diatur dengan Peraturan Menteri. UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN Pasal 96 ayat (6) UU 20/2011 tentang Rumah Susun Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun dan forum pengembangan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Menteri. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PKP Pasal 54 ayat (3) PP 14/2016 tentang Penyelenggaraan PKP Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diatur dengan Peraturan Menteri. 4 PENGGABUNGAN AMANAT PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERMEN
- 3. PERMEN PUPR NO 12/2020 TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARA AN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MUATAN MASUKAN MASYARAKAT BAB III FORUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BAB IV KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BAB V PENDANAAN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemeliharaan dan Perbaikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tugas dan Fungsi Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Mekanisme Kerja Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendanaan Umum Struktur Organisasi Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nasional Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Tingkat Provinsi Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Tingkat Kabupaten/Kota Keanggotaan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemantauan dan Evaluasi SKEMA PERATURAN MENTERI PUPR No. 12/2020 Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pelaporan BAB VII KETENTUAN PENUTUP 5
- 4. PERAN MASYARAKAT PERAN MASYARAKAT dalam Penyelenggaraan PKP merupakan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat. *Pasal 2 ayat (1) Permen PUPR 12/2020 Peran Masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Forum PKP, dalam hal: 6 Penyusunan rencana pembangunan PKP Pelaksanaan pembangunan PKP Pemanfaatan PKP Pemeliharaan dan perbaikan PKP Pengendalian penyelenggaraan PKP *Pasal 2 ayat (2) Permen PUPR 12/2020
- 5. Pengertian Pokja PKP Pokja PKP Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman *Pasal 1 angka 5 Permen PUPR 12/2020 Fungsi Pokja PKP adalah sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pemerintahan dalam penyelenggaraan bidang PKP Perangkat pemerintah daerah yang seluruh atau sebagian dari urusan tugasnya berkaitan dengan perumahan dan Kawasan permukiman. Lembaga Pokja PKP di Daerah? Perangkat Daerah yang dimaksud antara lain: Perencanaan Pekerjaan umum dan penataan ruang Perumahan dan Kawasan permukiman Pertanahan Lingkungan Hidup 3 4 Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP kabupaten/kota. Mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan 2 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional dan program provinsi di wilayah kabupaten/kota; 1 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pelaku lainnya; Tugas Pokja PKP Kabupaten/Kota *Pasal 33 ayat (2) Permen PUPR 12/2020
- 6. Manfaat memiliki Pokja PKP 8 MANFAAT PRAKTIS Daerah memiliki rencana PKP yang disepakati dan masing-masing dinas perangkat daerah memahami arah dan kebijakan pembangunan PKP. 01 Program dan kegiatan terkait dengan perumahan yang di masing masing dinas akan selara dengan rencana PKP yang disepakati. Berkurangnya potensi tumpang tindihnya program perumahan dan Kawasan permukiman diantara dinas terkait. Terjadinya efisiensi dan efektivitas kegiatan pembangunan bidang PKP. 02 03 04 Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang terkoordinasi, tersinergi dan lebih terarah. MANFAAT LANGSUNG
- 7. Penetapan Pokja PKP Untuk merumuskan model kelembagaan, struktur keanggotaan, tugas fungsi dan wewenang, serta program kerja dan agenda kegiatan Pokja PKP di Daerah Untuk menemukenali seluruh pemangku kepentingan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Penyelenggaraan PKP. Alur Pembentukan Pokja PKP Daerah 9 Sebagai upaya konsolidasi tahap awal dan persiapan teknis dalam proses pembentukan Pokja PKP oleh pihak yang menjadi pelaku utama dalam Penyelenggaraan PKP di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. KOORDINASI INTERNAL PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN DISKUSI/RAPAT *Pasal 28 ayat (2) Permen PUPR 12/2020
- 8. Dalam hal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota telah memiliki Pokja PKP, Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), atau Pokja sejenis di bidang perumahan dan Kawasan permukiman, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan penggabungan Pokja yang telah ada menjadi Pokja PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Pembentukan Pokja PKP 10 1. PENYIAPAN MATERI TEKNIS POKJA PKP BERUPA HASIL KOORDINASI INTERNAL DAN PEMETAAN STAKEHOLDER PKP 2. PENYEPAKATAN MEKANISME KERJA DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIDANG PKP MELALUI: A. PEMBENTUKAN BARU, B. RESTRUKTURISASI MELALUI PENGGABUNGAN POKJA SEJENIS, dan C. REAKTIVASI MELALUI PENGUATAN POKJA YANG TELAH ADA 3. PENETAPAN POKJA PKP PASAL 41 (2) PERMEN 12/2020 TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAN PKP TAHAP PEMBENTUKAN POKJA PKP
- 9. Koordinasi Internal Pembina • Gubernur (Provinsi) • Bupati/Walikota (Kabupaten/Kota) Pengarah • Ketua: Pejabat Es. I Sekretariat Daerah • Wakil Ketua: Pejabat Es.II Bappeda • Anggota: Pejabat Eselon II OPD Terkait Pelaksana • Ketua: Pejabat Es. III Bappeda • Sekretaris: Pejabat Es. III OPD yang membidangi urusan PKP • Anggota: Pejabat Es. III OPD Terkait Rumusan Hasil Koordinasi Internal • Identifikasi Pemangku Kepentingan • Materi Teknis Pembentukan Pokja PKP Skema Penyiapan Materi Teknis Pembentukan Pokja PKP Daerah 11
- 10. PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN Materi Teknis Pokja PKP Melakukan Pembahasan • Kelompok Bidang Kewenangan OPD • Uraian Tugas bidang-bidang dan Mekanisme Koordinasi berupa Skema Penyiapan Materi Teknis Pembentukan Pokja PKP Daerah (lanjutan) 12 Sekurangnya terdiri dari: - Bidang Kebijakan dan Strategi - Bidang Teknis PKP - Bidang Kelembagan, Kemitraan, Data dan Informasi - Bidang Pemantauan dan Evaluasi
- 11. PENYELENGGARAAN KEGIATAN DISKUSI/RAPAT Penyelenggaraan Kegiatan dapat dilaksanakan dengan Diskusi atau Rapat Lokakarya Diskusi/Rapat Pembahasan Materi Teknis Dilakukan Oleh Pengarah OPD terkait Pelaksana Rapat/diskusi Menghasilkan Kesepakatan Rumusan Model Kelembagaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Struktur Keanggotaan Program Kerja Agenda Kegiatan Kerja Hasil Rapat Dituangkan dalam BERITA ACARA KESEPAKATAN dan ditandatangani oleh seluruh peserta Rapat Skema Pembentukan Pokja PKP Daerah PENETAPAN OLEH KEPALA DAERAH 13
- 12. PASAL 41 AYAT (2) PERATURAN MENTERI PUPR NO 12/2020 TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PKP Dalam hal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota telah memiliki Pokja PKP, Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), atau Pokja sejenis di bidang perumahan dan Kawasan permukiman, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan penggabungan Pokja yang telah ada menjadi Pokja PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Restrukturisasi/Penggabungan Pokja PKP 14 PASAL 41 AYAT (3) PERATURAN MENTERI PUPR NO 12/2020 TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PKP Restrukturisasi dan penggabungan kelembagaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini. PASAL 41 AYAT (1) PERATURAN MENTERI PUPR NO 12/2020 TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PKP Dalam hal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota telah memiliki Pokja PKP namun belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan restrukturisasi Pokja PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini
- 13. Apa itu Forum PKP? Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah, atau tempat pertemuan untuk membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. *Pasal 1 angka 4 Permen PUPR 12/2020 Pengertian Forum PKP pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP difasilitasi oleh Pokja PKP. *Pasal 14 Permen PUPR 12/2020 Struktur Forum PKP paling sedikit terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota *Pasal 17 ayat (1) Permen PUPR 12/2020 instansi pemerintah yang terkait dalam bidang PKP 1 asosiasi perusahaan penyelenggara PKP 2 asosiasi profesi penyelenggara PKP 3 asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP 4 pakar di bidang PKP; dan/atau 5 lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP. 6 Unsur Forum PKP *Pasal 15 ayat (1) Permen PUPR 12/2020
- 14. Pembentukan Forum PKP Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua Pokja PKP Provinsi/Kabupaten/Kota Unsur calon Forum mengusulkan nama calon anggota Forum PKP dengan surat rekomendasi kepada Pokja PKP Pokja PKP memfasilitasi Pembentukan Forum PKP melalui rapat pembentukan Forum PKP Alur Pembentukan Forum PKP 16 Pokja PKP menyampaikan hasil identifikasi kepada calon anggota Forum PKP Mengidentifikasi unsur calon anggota Forum PKP POKJA PKP *Pasal 16 Permen PUPR 12/2020
- 15. Ketua Pokja PKP Menginformasikan jadwal penyelenggaraan Forum kepada Ketua Forum PKP Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota FASILITASI PENYELENG GARAAN POKJA PKP Penyelenggaraan Forum PKP Alur Penyelenggaraan Forum PKP Permohonan Ketua Forum PKP untuk menyelenggarakan forum Rencana penyelenggaraan Forum PKP yang telah disepakati Pokja PKP 17 Pasal 27 Peraturan Menteri PUPR No 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman “Pendanaan pelaksanaan tugas Forum PKP diperoleh dari Pokja PKP sesuai dengan kewenangannya.”
- 16. POKJA PKP MURNI HANYA BERISIKAN UNSUR K/L atauOPD: Pokja PKP Pusat berisikan K/L di tingkat pusat Penyelenggaraan PKP dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (UU 1/2011 pasal 131 ayat 1 & 3) Lembaga yang menggoordinasikan pengembangan kawasan permukiman merupakan kelompokkerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PP No.14/2016 Pasal 54 ayat (3) Kedudukan Pokja PKP dalam Penyelenggaraan Forum PKP Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman POKJA PKP FORUM PKP 18 OPD K/L
- 17. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Meningkatkan peran dan pengawasan Masyarakat Memberikan masukan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah Melakukan peran arbitrase dan mediasi a. Memahami Agenda pembangunan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota; b. memahami rencana pengembangan PKP pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota; c. merumuskan agenda pembangunan dan rencana pembangunan PKP pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kotaMengkaji masukan masyarakat; dan d. menyimpulkan arah penyelenggaraan PKP pada tingkat kabupaten/kota oleh Forum PKP kabupaten/kota. 1 3 4 5 a. Pengumpulkan; b. Pengelompokkan; c. Penyaringan; d. Pengkajian; e. Penyusunan; dan f. Penyaluran Peningkatan peran dan pengawasan masyarakat dilakukan dengan sosialisasi terhadap masyarakat Forum PKP memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan menyerahkan masukan yang telah dikaji oleh Forum PKP kepada Pokja PKP Forum PKP melaksanakan peran arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang PKP di luar pengadilan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Tugas dan Fungsi Forum PKP Membahas dan merumuskan arah pemikiran penyelenggara PKP 2 *Pasal 18 Permen PUPR 12/2020
- 18. 20 Indikator Evaluasi Pokja PKP 5 Indikator keberfungsian Pokja PKP di Daerah Pokja akan dinyatakan tidak berfungsi apabila hanya memenuhi 2 indikator tersebut. TIDAK BERFUNGSI Pokja akan dinyatakan kurang berfungsi apabila hanya memenuhi antara 3 – 4 indikator tersebut. KURANG BERFUNGSI Pokja akan dinyatakan berfungsi apabila telah memenuhi 5 indikator tersebut. BERFUNGSI 5 4 3 2 1 Memiliki Rencana Kerja Memiliki Sekretariat Pokja Dukungan BOP Aktivitas Rapat Rutin Aktivitas Monitoring Rutin
- 19. TERIMA KASIH 5 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat