Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2021 mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Tenaga Pendamping Profesional di Desa, mencakup tujuan sosialisasi, dasar hukum, tahapan penyusunan standar kompetensi, dan sistematika standar kompetensi yang diatur dalam keputusan tersebut."

1. SOSIALISASI KEPMENAKER
201/2021 TENTANG SKKNI TPP
NURUL HADI IKH
LSP-P2 KEMENDESA PDTT
KALIBATA 30 JUNI 2022

2. TUJUAN
1. TERSOSIALISASINYA KEPMENAKER NO 201 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS JASA
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN
TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN TENAGA
PENDAMPING PROFESIONAL
2. DIPAHAMINYA UNIT KOMPETENSI TENAGA
PENDAMPING PROFESIONAL
3. MEMPERSIAPKAN TPP YANG AKAN MENGIKUTI
SERTIFIKASI
2

3. DASAR HUKUM
• UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
• PASAL 129 PP NO 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 43
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UU NO 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
• PASAL 10A, PASAL 14 DAN 15 PERMENDESA NO 19 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PEMENDESA NO 18 TAHUN 2019 TTG PEDOMAN UMUM
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
• KEPMENDESA NO 40 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
• PERMENAKER NO 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENETAPAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
• KEPMENAKER NO 201 TAHUN 2021 TENTANG SKKNI TPP
3

4. TAHAPAN PENYUSUNAN SKKNI TPP
4
Kajian Ketidak
sesuain
Kepmenaker
03/2018 ttg SKKN
TPP terhadap
1. Permendesa No
19/2020
2. Kepmendesa
No 40/2021
Workshop
Penyusuan
SKKNI TPP
KBLI-2020
M. 74
Pra Konvensi
Draf SKKNI TPP
Konvensi Draf
SKKNI TPP
Penerbitan
Kepmenaker No
201 Tahun 2021
Ttg SKKNI TPP
Januari – Maret 2021 April 2021 Juni 2021 September 2021 Desember 2021

5. 5
KEPMENAKER RI 201 TAHUN 2021
TENTANG:
PENETAPAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS JASA
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
LAINNYA PADA JABATAN TENAGA
PENDAMPING PROFESIONAL

6. SISTEMATIKA KEPMENAKER 201
TAHUN 2021
6
BAB I : PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. PENGERTIAN
C. PENGGUNAAN SKKNI
D. KOMITE STANDAR KOMPETENSI
BAB II : STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
A. PEMETAAN KOMPETENSI
B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI
C. URAIAN UNIT KOMPETENSI
BAB III: PENUTUP

7. 7
BAB I : PENDAHULUAN
A.PENDAHULUAN
1. Tujuan Pendampingan antara lain : Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan
akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan Desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi
masyarakat Desa dalam pembangunan partisipatif, meningkatkan daya guna aset dan
potensi sumber daya ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
dan/atau BUMDesa Bersama bagi kesejahteraan dan keadilan dan meningkatkan
sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama Desa dan antar Desayang
difokuskan pada upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa
2. Mandat Permendesa No 19 Tahun 2020 ttg Perubahan atas Permendesa No 18 Tahun
2019 ttg Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, Pasal 10, 14, 15 dan 30
3. Untuk memastikan kinerja pendampingan desa, diperlukan sertifikasi kompetensi bagi
TPP yang diterapkan secara bertahap, lebih lanjut Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2020 menegaskan
bahwa tenaga pendamping profesional yang belum memiliki sertifikasi kompetensi yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi masih tetap dapat menjalankan tugasnya
selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut mulai berlaku

8. 8
BAB I : PENDAHULUAN Lanjutan
B. PENGERTIAN
Desa, Pemerintah Desa, Pendampingan Desa, Pendamping Desa, TPP… dan seterusnya
C. PENGGUNAAN SKKNI
sebagai acuan untuk: 1) Menyusun uraian pekerjaan tenaga pendamping profesional;
2) Menilai unjuk kerja tenaga pendamping profesional; 3) Melakukan sertifikasi profesi
tenaga pendamping profesional; 4) Menyusun, melakukan dan mengembangkan program
pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM) tenaga pendamping professional. Bagi TPP dapat merencanakan pendampingan
sesuai dengan kompetensi, bagi Lembaga diklat dapat Menyusun rencana peningkatan
kapasitas sesuai kompetensi nasional Indonesia, dan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) mampu Menyusun skema dan melaksakan uji komptensi sesuai standar nasional

9. 9
BAB I : PENDAHULUAN Lanjutan
D. KOMITE SKKNI
1. Komite Standar Kompetensi
2. Tim Perumus SKKNI TPP
3. Tim Verifikasi SKKNI TPP

10. 10
BAB II : STANDAR KOMPETENSI
NASIONAL INDONESIA
(SKKNI)
A. PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI
1. TUJUAN UTAMA
Melakukan pendampingan masyarakat desa untuk mewujudkan
desa menjadi mandiri sebagai suatu kesatuan tata kelola desa,
kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan
lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan yang
mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku

11. 11
BAB II : STANDAR KOMPETENSI
NASIONAL INDONESIA
(SKKNI) Lanjutan
A. PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI
2. FUNSGI KUNCI
1. Melakukan Pendampingan Pemerintah Desa Dan Badan
Permusyawaratan Desa
2. Melakukan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Melakukan Tata Kelola Tim Kerja Pendampingan

12. 12
BAB II : STANDAR KOMPETENSI NASIONAL
INDONESIA (SKKNI) Lanjutan
FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
Melakukan
pendampingan
pemerintah desa
dan badan
permusyawaratan
desa
Melakukan
pendampingan
pendataan desa
Melakukan Fasilitasi Pendataan Desa
Melakukan Fasilitasi Pemanfaatan Data Desa
Melakukan
pendampingan
penyusunan
perencanaan
pembangunan desa
Melakukan Sosialisasi Kebijakan Terkait Desa
Melakukan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
Melakukan
pendampingan
pelaksanaan
pembangunan desa
Melakukan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa
Melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa
Melakukan Fasilitasi Pertanggungjawaban Pembangunan Desa
Melakukan advokasi
terkait pembangunan
desa
Melakukan Advokasi Regulasi Pembangunan Desa
Melakukan Fasilitasi Pendataan Desa

13. 13
BAB II : STANDAR KOMPETENSI NASIONAL
INDONESIA (SKKNI) Lanjutan
FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
Melakukan
pendampingan
pemberdayaan
masyarakat desa
Melakukan
pendampingan BUM
Desa
Melakukan Advokasi Penanganan Masalah Pembangunan Desa
Melakukan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Melakukan
pendampingan BUM
Desa Bersama
Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Melakukan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama
(BUM Desa Bersama
Melakukan fasilitasi
kerjasama
desa/antar desa
Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama
(BUM Desa Bersama)
Melakukan Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

14. 14
BAB II : STANDAR KOMPETENSI NASIONAL
INDONESIA (SKKNI) Lanjutan
FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
Melakukan tata kelola tim
kerja pendampingan
Melakukan pendampingan
peningkatan kapasitas
pemerintahan dan
masyarakat desa
Melakukan Mentoring pada Tenaga Pendamping
Melakukan Fasilitasi Pelatihan Pendamping
Menyusun dokumen hasil
kerja pendampingan
pembangunan desa
Melakukan Evaluasi Kinerja Pendamping
Menyusun Laporan Hasil Kerja Pendampingan
KODE PADA KBLI TAHUN 2020 : M. 74
KATEGORI AKTIVITAS JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA

15. 15
B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI
No Kode Unit Judul Unit Kompetensi
1 M.74TPP01.001.2 Melakukan Fasilitasi Pendataan Desa
2 M.74TPP01.002.2 Melakukan Fasilitasi Pemanfaatan Data Desa
3 M.74TPP01.003.2 Melakukan Sosialisasi Kebijakan Terkait Desa
4 M.74TPP01.004.2 Melakukan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
5 M.74TPP01.005.2 Melakukan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa
6 M.74TPP01.006.2 Melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa
7 M.74TPP01.007.2 Melakukan Fasilitasi Pertanggungjawaban Pembangunan Desa
8 M.74TPP01.008.2 Melakukan Advokasi Regulasi Pembangunan Desa
9 M.74TPP01.009.2 Melakukan Advokasi Penanganan Masalah Pembangunan Desa
10
M.74TPP01.0010.2 Melakukan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM
Desa)
BAB II : STANDAR KOMPETENSI NASIONAL
INDONESIA (SKKNI) Lanjutan

16. 16
B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI Lanjutan
No Kode Unit Judul Unit Kompetensi
11
M.74TPP01.0011.2 Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM
Desa)
12
M.74TPP01.0012.2 Melakukan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
Bersama (BUM Desa Bersama
13
M.74TPP01.0013.2 Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
Bersama (BUM Desa Bersama)
14 M.74TPP01.0014.2 Melakukan Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
15 M.74TPP01.0015.2 Melakukan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
16 M.74TPP01.0016.2 Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
17 M.74TPP01.0017.2 Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat
18
M.74TPP01.0018.2 Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa
BAB II : STANDAR KOMPETENSI NASIONAL
INDONESIA (SKKNI) Lanjutan

17. 17
B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI Lanjutan
No Kode Unit Judul Unit Kompetensi
19 M.74TPP01.0019.2 Melakukan Mentoring pada Tenaga Pendamping
20 M.74TPP01.0020.2 Melakukan Fasilitasi Pelatihan Pendamping
21 M.74TPP01.0021.2 Melakukan Evaluasi Kinerja Pendamping
22 M.74TPP01.0022.2 Menyusun Laporan Hasil Kerja Pendampingan
BAB II : STANDAR KOMPETENSI NASIONAL
INDONESIA (SKKNI) Lanjutan

18. 18
BAB III : UNIT KOMPETENSI STANDAR
KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA TPP
JUMLAH UNIT KOMPETENSI, ELEMEN DAN KUK
JUMLAH UNIT JUMLAH ELEMEN
JUMLAH KRITERIA UNJUK
KERJA
22 56 156

19. 19
BAB III : UNIT KOMPETENSI STANDAR
KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA TPP
SISTEMATIKA UNIT KOMPETENSI
KODE UNIT :
NAMA UNIT :
DESKRIPSI UNIT :
ELEMEN KOMPETENSI KRITERIA UNJUK KERJA
1. ……………………………..… 1.1. ……………………………..
1.2. ……………………………..
2. ……………………………… 2.1. ………….………………….
2.2. ……………………………...
BATASAN VARIABEL
1. Konteks Vriabel
2. Perlengkapan dan Peralatan
3. Peraturan yang diperlukan
4. Norma dan Standar
PANDUAN PENILAIAN
1. Konteks Penilaian
2. Persyaratan Kompetensi
3. Pengetahuan dan Ketrampilan yang diperlukan
4. Sikap Kerja yang diperlukan
5. Aspek Kritis

20. CONTOH
20

21. CONTOH
21

22. CONTOH
22

23. TERIMA
KASIH!