KOMPENSASI

MAKALAH
EVALUASI KINERJA DAN KOMPENSASI
KOMPENSASI
Untuk memenuhi salah satu tugas uas
Mata kuliah Evaluasi Kinerja dan Kompensasi
Dosen Pengampu : Ade Fauji. SE., MM
Disusun oleh :
Yessy Agustina
(nim : 11140698)
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN MSDM
UNIVERSITAS BINA BANGSA BANTEN
2017-2018

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kompensasi merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas
jasanya dalam melakukan tugas, kewajiban, dan tanggungjawab
yang dibebankan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Kompensasi penting
bagi karyawan karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai kerja karyawan, yaitu
rekan kerja, keluarga, dan masyarakat. Sistem kompensasi yang memadai, terutama dalam
hubungannya dengan motivasi kerja karyawan seharusnya dimiliki oleh suatu perusahaan utau
unit bisnis dengan
ketidakpastian lingkungan yang lebih tinggi. Menurut penelitian Murty dan Hudiwinarsih (2012)
dengan adanya kompensasi yang memadai dan peningkatan
motivasi yang dijalankan berhasil, maka seorang karyawan akan termotivasi dalam pelaksaan
pekerjaan yang dibebankan kepadanya dan berupaya mengatasi permasalahan yang terjadi.

A. RUMUSAN MASALAH
1. Apakah definisi Kelly services Indonesia buku panduan gaji
2. Apakah definisi Peraturan pemerintah No.08 TH 1981
3. Apakah definisi Permennakertrans kebuuhan hidup layak
4. Apakah definisi Tabel kesesuaian KBLI
5. Apakah definisi Permenaker No 1 tahun 1999
6. Apakah definisi KBLI 2009
7. Apakah definisi Keputusan mentri tenaga kerja dan transmigrasi
8. Apakah definisi UU No 13 tahun 2003
9. Apakah definisi Permenaker No 7
B. TUJUAN
1. Mendeskripsikan Kelly services Indonesia buku panduan gaji
2. Mendeskripsikan Peraturan pemerintah No.08 TH 1981
3. Mendeskripsikan Permennakertrans kebuuhan hidup layak
4. Mendeskripsikan Tabel kesesuaian KBLI
5. Mendeskripsikan Permenaker No 1 tahun 1999
6. Mendeskripsikan KBLI 2009
7. Mendeskripsikan Keputusan mentri tenaga kerja dan transmigrasi
8. Mendeskripsikan UU No 13 tahun 2003
9. Mendeskripsikan Permenaker No 7

BAB II
PEMBAHASAN
1. KELLY SERVICES INDONESIA BUKU PANDUAN GAJI
PENGRTIAN
Keinginan Indonesia sebagai target investasi asing terus mendorong pertumbuhan di
pasar yang sedang berkembang, terutama di mana sektor energi dan sumber daya alam menjadi
salah satu fokus utama. Industri dengan potensi tinggi saat ini berasal dari sektor-sektor termasuk
Jasa Keuangan, Konsumen, Industri Ringan dan juga Properti dan Infrastruktur.
Saat ini sebagai tim baru emerging market Indonesia membangun diri mereka sebagai negara
berkembang dan sumber talenta berkembang. Perputaran tinggi dan permintaan rekrutmen yang
tinggi dan kenaikan gaji yang besar masih terus terjadi. Apalagi Talent Management masih
menjadi prioritas utama di hampir semua organisasi. Kompensasi dan keuntungan selalu menjadi
sorotan bagi banyak perusahaan. Membuat organisasi mampu menarik dan mempertahankan
talenta di samping proposisi nilai lainnya
Keinginan Indonesia sebagai target investasi asing terus mendorong pertumbuhan di pasar yang
sedang berkembang, terutama di mana sektor energi dan sumber daya alam menjadi salah satu
fokus utama. Industri dengan potensi tinggi saat ini berasal dari sektor-sektor termasuk Jasa
Keuangan, Konsumen, Industri Ringan dan juga Properti dan Infrastruktur.
Saat ini sebagai tim baru emerging market Indonesia membangun diri mereka sebagai negara
berkembang dan sumber talenta berkembang. Perputaran tinggi dan permintaan rekrutmen yang
tinggi dan kenaikan gaji yang besar masih terus terjadi. Apalagi Talent Management masih
menjadi prioritas utama di hampir semua organisasi. Kompensasi dan keuntungan selalu menjadi
sorotan bagi banyak perusahaan. Membuat organisasi mampu menarik dan mempertahankan
talenta di samping proposisi nilai lainnya.
Berikut adalah beberapa gambaran pembukuan panduan gaji.

BANKING
Director S1 10+ 70,000,000 120,000,000
Senior Manager S1 8–10 30,000,000 50,000,000
Manager S1 5–8 15,000,000 25,000,000
Senior Associate/Assistant Manager S1 3–5 8,000,000 20,000,000
Consultant S1 1–3 6,000,000 8,000,000
2. Peraturan pemerintah No.08 TH1981
A CCOUNTING & FINANCE – COMMERCE & INDUSTRY
Finance Director / CFO S1 12+ 90,000,000 175,000,000
Financial Controller S1 10–12 45,000,000 75,000,000
Senior Finance Manager S1 8–10 35,000,000 50,000,000
Finance Manager S1 6–7 25,000,000 35,000,000
Senior Management Accountant S1 5–7 17,000,000 25,000,000
Senior Financial Accountant S1 5–7 16,000,000 21,000,000
Financial Accountant S1 3–5 8,500,000 15,000,000
Financial Analyst S1 3–7 10,000,000 25,000,000
Senior TreasuryManager S1 7+ 25,000,000 50,000,000
TreasuryManager S1 5–7 17,000,000 30,000,000
InternalAudit Manager S1 5–8 12,000,000 21,000,000
Head ofInternalAudit S1 8+ 27,000,000 42,000,000
Tax Senior Manager S1 8+ 30,000,000 55,000,000
Tax Manager S1 5–7 17,000,000 27,000,000
Tax Accountant S1 3–5 5,000,000 12,000,000
ACCOUNTING & FI NANCE – PRIVATE PRACTICE
AUDIT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. Bahwa sistem pengupahan yang berlaku sekarang ini sudah tidak sesuailagi
dengan perkembangan keadaan,sehingga perlu disusun suatu peraturan
perundang-undangan sebagaipelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
tahun 1969.
b. Bahwa sebagaipelaksanaan tersebut huruf a dipandang perlu mengatur
perlindungan upah dalam suatu Peraturan Pemerintah.
Mengingat : 1. Pasal5 ayat (2) dan Pasal27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Organisasi
Perburuhan Internasional Nomor 100 mengenai pengupahan bagi buruh
laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (Lembaran Negara
Tahun 1957 Nomor 171).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok mengenai Tenaga Kerja ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).
M EM U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAHTENTANG PERLINDUNGAN UPAH.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a. Upah adalah suatupenerimaan sebagaiimbalan dari Pengusaha kepada buruh untuk sesuatupekerjaan
atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan
menurut sutau persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu
perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri
maupun keluarganya.
b. Pengusaha ialah :
1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan
miliknya.
3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan termaksud
pada angka 1 dan 2 diatas, yang berkedudukan di luar Indonesia.

c. Buruh adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah.
d. Menteri adalah Menteri yang betanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.
Pasal 2
Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan
kerja putus.
Pasal 3
Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dan
buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Pasal 4
Upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan.
Pasal 5
1. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4,pengusaha wajib membayar upah
buruh :
a. Jika buruh sendiri sakit, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai
berikut :
1. Untuk 3 (tiga) bulan pertama, dibayar 100 % (seratus persen) dari upah;
2. Untuk 3 (tiga) bulan kedua, dibayar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari upah.
3. Untuk 3 (tiga) bulan ketiga, dibayar 50 % (lima puluh persen) dari upah;
4. Untuk 3 (tiga) bulan keempat, dibayar 25 % (dua puluh lima persen) dari upah.
b. Jika buruh tidak masuk bekerja karena hal-hal sebagaimana dimaksud dibawah ini, dengan
ketentuan sebagai berikut :
1. Buruh sendiri kawin, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.
2. Menyunatkan anaknya, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.
3. Membaptiskan anak, dibayarkan untuk selama 1 (satu) hari.
4. Mengawinkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari.
5. Anggota keluarga meninggal dunia yaitu suami/istri, orang tua/mertua atau anak, dibayar untuk
selama 2 (dua) hari.
6. Istri melahirkan anak, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.
2. Dalam hal pengusaha tidak mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf
a, pengusaha dapat mengajukan izin penyimpangan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Jika dalam suatu peraturan perusahaan atau perjanjian perburuhan terdapat ketentuan-ketentuan yang
lebih baik daripada ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ketentuan dalam
peraturan perusahaan atau perjanjian perburuhan tersebut tidak boleh dikurangi.

Pasal 6
1. Pengusaha wajib membayar upah yang biasa dibayarkan kepada buruh yang tidak dapat melakukan
pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban Negara, jika dalam menjalankan kewajiban
Negara tersebut buruh tidak mendapatkan upah atau tunjangan lainnya dari Pemerintah tetapi tidak
melebihi 1 (satu) tahun.
2. Pengusaha wajib membayar kekurangan atas upah yang biasa dibayarkannya kepada buruh yang
dalam menjalankan kewajiban Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bilamana jumlah upah
yang diperolehnya kurang dari upah yang biasa diterima dari perusahaan yang bersangkutan, tetapi
tidak melebihi 1 (satu) tahun.
3. Pengusaha tidak diwajibkan untuk membayar upah, bilamana buruh yang dalam menjalankan
kewajiban Negara tersebut telah memperoleh upah serta tunjangan lainnya yang besarnya sama atau
lebih dari upah yang biasa ia terima dari perusahaan yang bersangkutan.
4. Pengusaha wajib untuk tetap membayar upah kepada buruh yang tidak dapat menjalankan
pekerjaannya karena memenuhi kewajiban ibadah menurut agamanya selama waktu yang diperlukan,
tetapi tidak melebihi 3 (tiga) bulan.
Pasal 7
Upah buruh selama sakit dapat diperhitungkan dengan suatu pembayaran yang diterima oleh buruh
tersebut yang timbul dari suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perusahaan atau sesuatu
dana yang menyelenggarakan jaminan sosial ataupun suatu pertanggungan.
Pasal 8
Pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah
dijanjikan, akan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun
halangan yang dialami oleh pengusaha yang seharusnya dapat ia hindari.
Pasal 9
Bila upah tidak ditetapkan berdasarkan suatu jangka waktu, maka untuk menghitung upah sebulan
ditetapkan berdasarkan upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir yang diterima oleh buruh.
Pasal 10
1. Upah harus dibayarkan langsung kepada buruh pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan
perjanjian.
2. Pembayaran upah secara langsung kepada buruh yang belum dewasa dianggap sah, apabila orang tua
atau wali buruh tidak mengajukan keberatan yang dinyatakan secara tertulis.
3. Pembayaran upah melalui pihak ketiga hanya diperkenankan bila ada surat kuasa dari buruh yang
bersangkutan yang karena sesuatu hal tidak dapat menerimanya secara langsung.
4. Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya berlaku untuk satu kali pembayaran.
5. Setiap ketentuan yang bertentangan dengan pasal ini adalah batal menurut hukum.

Pasal 11
Pada tiap pembayaran seluruh jumlah upah harus dibayarkan.
BENTUK UPAH
Pasal 12
1. Pada dasarnya upah diberikan dalam bentuk uang.
2. Sebagian dariupah dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras,obat-obatan ataubahan
obat-obatan, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai
upah yang seharusnya diterima.
Pasal 13
1. Pembayaranupah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah dariNegara Republik Indonesai.
2. Bila upah ditetapkan dalam mata uang asing, maka pembayaran akan dilakukan berdasarkan kurs
resmi pada hari dan tempat pembayaran.
Pasal 14
Setiap ketentuan yang menetapkan sebagian atau seluruh upah harus dipergunakan secara tertentu,
ataupun harus dibelikan barang, tidak diperbolehkan dan karenanya adalah batal menurut hukum, kecuali
jika penggunaan itu timbul dari suatu peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
1. Bila diadakan perjanjian antara buruh dan pengusaha mengenai suatu ketentuan yang merugikan
buruh dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan atau
peraturan perundang-undangan lainnya dan karenanya menjadi batal menurut hukum, maka buruh
berhak menerima pembayaran kembali dari bagian upah yang ditahan sebagai perhitungan terhadap
upahnya, dan dia tidak diwajibkan mengembalikan apa yang telah diberikan kepadanya untuk
memenuhi perjanjian.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), apabila ada permintaan dari pengusaha atau buruh,
badan yang diserahi urusan perselisihan perburuhan dapat membatasi pengembalian itu sekurang-
kurangnya sama dengan jumlah kerugian yang diderita oleh buruh.
CARA PEMBAYARAN UPAH
Pasal 16
Bila tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan,maka
pembayaran upah dilakukan di tempat buruh biasa bekerja, atau di kantor perusahaan.
Pasal 17

Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-
lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.
Pasal 18
Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan
dengan ketentuan pasal 17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuaidengan hasil pekerjaannya
dan atau sesuaidengan jumlah hari atau waktu dia bekerja.
Pasal 19
1. Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari
hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5 % (lima persen) untuk tiap
hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari
keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50
% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan.
2. Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga yang ditetapkan
oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.
3. Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum.
BAB IV
DENDA DAN POTONGAN UPAH
Pasal 20
1. Denda ataspelanggaran sesuatu hal hanya dapat dilakukan bila hal itu diatur secara tegasdalam suatu
perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan.
2. Besarnya denda untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditentukan
dan dinyatakan dalam mata uang Republik Indonesia.
3. Apabila untuk satu perbuatan sudah dikenakan denda, pengusaha dilarang untuk menuntut ganti rugi
terhadap buruh yang bersangkutan.
Pasal 21
1. Denda yang dikenakan oleh pengusaha kepada buruh, baik langsung maupun tidak langsung tidak
boleh dipergunakan untuk kepentingan pengusaha atau orang yang diberi wewenang untuk
menjatuhkan denda tersebut.
Pasal 22
1. Pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan bilamana ada surat kuasa
dari buruh.

2. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah semua kewajiban pembayaran oleh buruh terhadap
Negara atau iuran sebagai peserta pada suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial yang
ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.
3. Setiap surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditarik kembali pada setiap saat.
Pasal 23
1. Ganti rugi dapat dimintakan oleh pengusaha dari buruh, bila terjadi kerusakan barang atau kerugian
lainnya baik milik pengusaha maupun milik pihak ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau
kelalaian.
2. Ganti rugi demikian harus diatur terlebih dahulu dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan
perusahaan dan setiap bulannya tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah.
BAB V
PERHITUNGAN DENGAN UPAH
Pasal 24
1. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah adalah :
a. Denda, potongan, dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal22, dan
Pasal 23.
b. Sewa rumah yang disewakan oleh pengusaha kepada buruh dengan perjanjian tertulis.
c. Uang muka atas upah, kelebihan upah yang telah dibayarkan dan cicilan hutang buruh kepada
pengusaha, dengan ketentuan harus ada tanda bukti tertulis.
2. Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen)
dari setiap pembayaran upah yang seharusnya diterima.
3. Setiap saat yang memberikan wewenang kepada pengusaha untuk mengadakan perhitungan lebih
besar daripada yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah batal menurut
hukum.
4. Pada waktu pemutusan hubungan kerja seluruh hutang piutang buruh dapat diperhitungkan dengan
upahnya.
Pasal 25
Bila uang yang disediakan oleh pengusaha untuk membayar upah disita oleh Juru Sita, maka penyitaan
tersebut tidak boleh melebihi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah upah yang harus dibayarkan.
Pasal 26
1. Bila upah digadaikan atau dijadikan jaminan hutang, maka angsuran tiap bulan daripada hutang itu
tidak boleh melebihi 20 % (dua puluh persen) dari sebulan.
2. Ketentuan ayat (1) berlaku juga apabila penggadaian atau jaminan itu diadakan untuk kepentingan
pihak ketiga.
Pasal 27

Dalam hal pengusaha dinyatakan pailit, maka upah buruh merupakan hutang yang didahulukan
pembayarannya sesuaidengan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan yang berlaku.
Pasal 28
Bila buruh jatuh pailit, maka upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak
termasuk dalam kepailitan kecuali ditetapkan lain oleh hakim dengan ketentuan tidak melebihi dari 25 %
(dua puluh lima persen).
Pasal 29
Bila upah baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya, didasarkan pada keterangan-keterangan
yang hanya dapat diperoleh dari buku-buku pengusaha, maka buruh atau kuasa yang ditunjuknya
berhak untuk menerima keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan dari pengusaha.
Apabila permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil maka buruh atau
kuasa yang ditunjuknya berhak meminta bantuan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.
Segala sesuatu yang diketahui atas keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh buruh atau kuasa
yang ditunjuknya atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menterisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) wajib dirahasiakan, kecuali bila keterangan tersebut dimintakan oleh badan yang diserahi
urusan penyelesaian perselisihan perburuhan.
Pasal 30
Tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun.
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal3, Pasal5 ayat (1), Pasal6 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan
Pasal8 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
Pasal 32
Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal20, Pasal21, dan Pasal22, disamping perbuatan tersebut
batal menurut hukum juga dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
Pasal 33
Buruh atau ahli yang ditunjuknya atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang dengan sengaja
membocorkan rahasia yang harus disimpannya sesuai ketentuan Pasal29 ayat (3) dipidana dengan pidana
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah).
Pasal 34

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal31, Pasal32, dan Pasal33 adalah pelanggaran.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja,maka ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur perlindungan upah, sejauh telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 36
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
3. PERMENNAKERTRANS KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG

KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN
KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak
sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER. 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak sebagai pelaksanaan ketentuan
Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di
lapangan sehingga perlu disempurnakan;
b. bahwa perubahan, penyesuaian, dan peningkatan kebutuhan hidup layak
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memperhatikan saran dan
pertimbangan DewanPengupahanNasional dan Lembaga Kerjasama Tripartit
Nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang komponen dan
pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan KewenanganProvinsi Sebagai DaerahOtonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun
2004 tentang Dewan Pengupahan;
5. Peraturan MenteriTenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/ 1999 tentang Upah
Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 226/MEN/2000;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI
TENTANG KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN
PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:
1. Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang
pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
2. Dewan Pengupahan Provinsi adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit, dibentuk dan
anggotanya diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada
Gubernur dalam rangka penetapan upah minimum dan penerapan sistem pengupahan ditingkat provinsi
serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
3. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartit,
dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Bupati/Walikota yang bertugas memberikan saran dan
pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka pengusulan upah minimum dan penerapan sistem

pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem
pengupahan nasional.
BAB II
KOMPONEN KHL
Pasal 2
KHL terdiri dari komponen dan jenis kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Menteri ini.
Pasal 3
(1) Nilai masing-masing komponen dan jenis KHLdiperoleh melalui survei harga yang dilakukan secara
berkala.
(2) Kualitas dan Spesifikasi teknis masing-masing komponen dan jenis KHL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disepakati sebelum survei dilaksanakan dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengupahan
Provinsi atau Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
(3) Survei dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota
dengan membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari anggota Dewan Pengupahan dari unsur
tripartit, unsur perguruan tinggi/pakar, dan dengan mengikutsertakan Badan PusatStatistik setempat.
(4) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai nilai KHL oleh Dewan
Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
(5) Survei komponen dan jenis KHL dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
(1) Dalam hal di Kabupaten/Kota belum terbentuk Dewan Pengupahan,maka survei dilakukan oleh Tim
Survei yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya secara tripartit dan dengan
mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat.
(3) Hasil survei yang diperoleh tim survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati/Walikota sebagai nilai KHL.
Pasal 5
Nilai KHL yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal4 disampaikan kepada Gubernur secara berkala.
BAB III
KHL DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM
Pasal 6
(1) Penetapan Upah Minimum oleh Gubernur berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
(2) Dalam penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur harus membahas
secara simultan dan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
a. nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei;
b. produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama;
c. pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB;
d. kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari
kerja di daerah tertentu pada periode yang sama;
e. kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan
keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode tertentu.
(3) Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memperhatikan
saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota.
Pasal 7

Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan Gubernur didasarkan pada nilai KHL Kabupaten/Kota terendah
di Provinsi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi
pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).
Pasal 8
Upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 berlaku bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
BAB IV
PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KHL
Pasal 9
(1) Pencapaian KHL dalam penetapan upah minimum merupakan perbandingan besarnya Upah
Minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama.
(2) Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 diarahkan kepada pencapaian KHL.
(3) Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan secara bertahap dalam penetapan
Upah Minimum oleh Gubernur.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Pada saat Peraturan Menteriini mulai berlaku, Peraturan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup
Layak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Menteriini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteriini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
4. TABEL KESESUAIAN KBLI 2009 2005
1. PENJELASAN
Dengan diterbitkannya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009, untuk
memfasilitasi keterbandingan
informasi berkelanjutan dalam melakukan monitoring, analisis, dan evaluasi data secara runtun waktu
dengan KBLI sebelumnya
yaitu KBLI 2005, maka disusunlah buku Tabel Kesesuaian KBLI 2009 dengan KBLI 2005. Tabel
kesesuaian ini merupakan pedoman untuk mencari korespondensi dari suatu kegiatan
usaha yang ada di KBLI 2005 ke KBLI 2009, atau sebaliknya dari kegiatan usaha yang ada di KBLI 2009
ke KBLI 2005, sehingga para pengguna data dapat dengan mudah menelusuri atau mengkonversi kode
dari kedua KBLI tersebut. Adanya pergeseran lapangan usaha dan munculnya beberapa lapangan usaha
kegiatan ekonomi yang baru,
susunan struktur KBLI 2009 mengalami beberapa perubahan, pada KBLI 2009 menyediakan klasifikasi
yang lebih rinci dan lebih lengkap pada semua tingkatan dibandingkan KBLI 2005 khususnya untuk
kegiatan jasa. Pada KBLI 2005 untuk kegiatan jasa di kategori O Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya
dan Perorangan Lainnya mencakup kegiatan jasa-jasa yang belum berdiri sendiri, seperti jasa kebersihan,
jasa kegiatanorganisasi, jasa rekreasi,kebudayaan, dan olah raga, serta jasa kegiatan lainnya. Dengan
semakin berkembangnya kegiatan ekonomi di bidang usaha jasa, pada KBLI 2009 kegiatan usaha jasa
melekat pada masing-masing kategori atau bidang usaha, sebagai contoh, usaha jasa pada golongan
Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi dan Hiburan Lainnya masing-masing mengikuti kategori bidang
usahanya. Untuk sub golongan usaha Produksi dan Distribusi Film, serta Video,
Kegiatan Bioskop, Radio, dan Televisi masuk di kategori J Informasi dan Komunikasi pada KBLI 2009,
sedangkan subgolongan usaha kegiatan hiburan lainnya, pada KBLI 2009 masuk di kategori R Kesenian,
Hiburan dan Rekreasi.
BanyaknyaKategori, Golongan Pokok, Golongan, Subgolongan, Kelompok KBLI 2009, KBLI 2005
Struktur KBLI KBLI 2009 KBLI 2005
Kategori (alphabet) 21 18
Golongan Pokok (2 digit) 88 63

Golongan (3 digit) 241 186
Subgolongan (4 digit) 514 409
Kelompok (5 digit) 1.457 1.148
A. Perbedaan struktur Kategori KBLI 2009 dengan KBLI 2005
KBLI 2009 KBLI 2005
No Kategori Judul Kategori No Kategori Judul Kategori
1 A Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
1 A Pertanian,
Perburuan, dan
Kehutanan
2 B Pertambangan dan
Penggalian
2 B Perikanan
3 C IndustriPengolahan 3 C Pertambangan dan
Penggalian
4 D Pengadaan Listrik, Gas,
Uap/Air Panas dan Udara
Dingin
4 D IndustriPengolahan
5 E Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah Dan Daur Ulang ,
Pembuangan dan
Pembersihan Limbah dan
Sampah
5 E Listrik, Gas, dan Air
6 F Konstruksi 6 F Konstruksi
7 G Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi dan
Perawatan Mobildan
Sepeda Motor
7 G Perdagangan Besar
dan Eceran
K BLI 2009 K BLI 2005
8 H Transportasidan
Pergudangan
8 H Penyediaan
Akomodasi, dan
Penyediaan makan
minum
9 I Penyediaan Akomodasi dan
Penyediaan Makan Minum
9 I Transportasi,
Pergudangan, dan
Komunikasi
10 J Informasi dan Komunikasi 10 J Perantara Keuangan
11 K Jasa Keuangan dan Asuransi 11 K Real Estat, Usaha
Persewaan, dan
Jasa Perusahaan

12 L Real Estat 12 L Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan, dan
Jaminan Sosial
Wajib
13 M Jasa Profesional, Ilmiah dan
Teknis
13 M Jasa Pendidikan
14 N Jasa Persewaan dan Sewa
Guna Usaha TanpaHak
Opsi, Ketenagakerjaan,
Agen Perjalanan dan
Penunjang Usaha Lainnya
14 N Jasa Kesehatan, dan
Kegiatan Sosial
15 O Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
15 O Jasa
Kemasyarakatan,
Sosial Budaya,
Hiburan dan
Perorangan lainnya
16 P Jasa Pendidikan 16 P Jasa Perorangan
yang melayani
rumah tangga
17 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial
17 Q Badan Internasional
dan Badan Extra
Internasional lainnya
18 R Kesenian, Hiburan dan
Rekreasi
18 X Kegiatan yang belum
jelas batasannya
19 S Kegiatan Jasa Lainnya
20 T Jasa Perorangan yang
MelayaniRumah Tangga;
Kegiatan yang
Menghasilkan Barang dan
Jasa Oleh Rumah Tangga
yang Digunakan Sendiri
untuk Memenuhi Kebutuhan
21 U Kegiatan Badan
Internasional dan Badan
Ekstra Internasional Lainnya
B. Kesesuaian Kategori KBLI 2009 - Kategori KBLI 2005
KBLI KBLI
Judul Kategori 2005
2009 2005
A PERTANIAN, KEHUTANANDAN PERIKANAN
A (1) A Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan
A (2) B Perikanan
A (3) I (1) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi

B PERTAMBAN GAN DAN PENGGALIAN
B C (1) Pertambangan dan Penggalian
C INDUSTRI PE NGOLAHAN
C (1) C
(
2)
Pertambangan dan Penggalian
C (2) D
(
1)
IndustriPengolahan
C (3) K
(
1)
Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
C (4) O
(
1)
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan
Perorangan Lainnya
D PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANASDAN UDARA DINGIN
D (1) D (2) IndustriPengolahan
D (2) E (1) Listrik, Gas dan Air
E PENGADAAN AIR, PEN GELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG,
PEMBUANGA N DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH
E (1) D
(
3)
IndustriPengolahan
E (2) E
(
2)
Listrik, Gas dan Air
E (3) O
(
2)
Perorangan Lainnya
F KONSTRUKSI
F F Konstruksi
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN
MOBIL
DAN SEPEDA MOTOR
G (1) G Perdagangan Besar dan Eceran
G (2) O (3) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, Budaya dan
Perorangan
Lainnya
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
H I (2) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKANMINUM
I (1) H Penyediaa Akomodasi dan Penyediaan Makan
Minum

KBLI
2009
KBLI
2005
Judul Kategori 2005
I (2)
K
(2
) Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
I (3) O
(4
)
Perorangan Lainnya
J INFORMASI DAN KOMU NIKASI
J (1) D
(4
)
IndustriPengolahan
J (2) I
(3
)
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
J (3) K
(3
)
J (4) O
(5
)
Perorangan lainnya
K JASA KEUAN GAN DAN ASURANSI
K J (1) Perantara Keuangan
L REAL ESTAT
L K (4) Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
MJASA PROFE SIONAL, I LMIAH DAN TEKNIS
M (1) I
(4
)
M (2) K
(5
)
M (3) N
(1
)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
N JASA PERSE WAAN DA N SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI,
KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA
LAINNYA
N (1) I
(5
)
N (2) J
(2
)
Perantara Keuangan
N (3) K
(6
)
N (4) O
(6
)
Perorangan Lainnya

O ADMINISTRASI
PEMERI
WAJIB
NTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN
SOSIAL
O L Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
P JASA PENDI DIKAN
P (1) I
(6
)
P (2) K
(7
)
P (3) M Jasa Pendidikan
KBLI KBLI
Judul Kategori 2005
2009 2005
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL
Q (1) I (7) Transportasi, Pergudangan dan
Komunikasi
Q (2) N (2) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
R (1) I
(8
)
R (2) K
(8
)
R (3) O
(7
)
Perorangan Lainnya
S KEGIATAN J ASA LAINN YA
S (1) K
(9
)
S (2) O
(8
)
Perorangan Lainnya
T JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA;
KEGIATAN YANG

MENGHASILKAN BARA NG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA
YANG
DIGUNAKAN SENDIRI U NTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
T P Jasa Perorangan Yang MelayaniRumah Tangga
U KEGIATAN BADAN
INT
LAINNYA
ERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA
INTERNASIONAL
U Q Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional
Lainnya
c. Kesesuaian Golongan Pokok KBLI 2009 - Golongan Pokok KBLI 2005
KBLI KBLI
Judul Golongan Pokok 2005
2009 2005
A PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
01 (1) A 01 Pertanian dan Perburuan
01 (2) A 02 (1) Kehutanan
01 (3) I 62 (1) Angkutan Udara
02 A 02 (2) Kehutanan
03 B 05 Perikanan
B
05
PERTAMB AN
C
GAN
10
DAN
(1)
PENGGALIAN
Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, Gasifikasi
Batubara dan Pembuatan Briket Batubara
06 C 11 (1) Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi
07 (1) C 12 (1) Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium
07 (2) C 13 (1) Pertambangan Bijih Logam
08 (1) C 10 (2) Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, Gasifikasi
08 (2) C 14 (1) Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat dan Pasir, Serta
Pertambangan Mineral dan Bahan Kimia
09 (1) C 10 (3) Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, Gasifikasi
09 (2) C 11 (2) Pertambangan Dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi
09 (4) C 13 (2) Pertambangan Bijih Logam
09 (5) C 14 (2) Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat dan Pasir, Serta
Pertambangan Mineral dan Bahan Kimia
C INDUSTRI PENGOLAHAN
10 D 15 (1) IndustriMakanan dan Minuman
11 (1) D 15 (2) IndustriMakanan dan Minuman
11 (2) D 24 (1) IndustriKimia dan Barang-barang Dari Bahan Kimia

12 D 16 IndustriPengolahan Tembakau
13 (1) D 17 (1) IndustriTekstil
13 (2) D 18 (1) IndustriPakaian Jadi
13 (3) D 36 (1) IndustriFurnitur dan IndustriPengolahan Lainnya
14 (3) O 93 (1) Jasa Kegiatan Lainnya
Kesesuaian Golongan Pokok KBLI 2009 - Golongan Pokok KBLI 2005
KBLI
2009
KBLI
2005
15 (2) D 19 IndustriKulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki
16 (1) D 20 (1) IndustriKayu, Barang-barang Dari Kayu (Tidak Termasuk
Mebeller) dan Barang-barang Anyaman Dari Rotan,
Bambu dan Sejenisnya
17 D 21 IndustriKertas, Barang Dari Kertas dan Sejenisnya
18 D 22 (1) IndustriPenerbitan, Percetakan dan ReproduksiMedia
Rekaman
19 (1) D 10 (4) Pertambangan Batu Bara, Penggalian Gambut, Gasifikasi
Batu Bara dan Pembuatan Briket Batu Bara
19 (2) D 23 (1) IndustriBarang-barang Dari Batu Bara, Pengilangan
Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang
Dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi dan Bahan Bakar
Nuklir
20 D 24 (2) IndustriKimia dan Barang-barang Dari Bahan Kimia
22 D 25 (1) IndustriKaret, Barang Dari Karet dan Barang Dari Plastik
23 D 26 (1) IndustriBarang Galian Bukan Logam
24 (1) D 23 (2) IndustriBarang-barang Dari Batu Bara, Pengilangan
Minyak Bumi dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-barang
Dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi dan Bahan Bakar
Nuklir
24 (2) D 27 IndustriLogam Dasar
25 (1) D 28 (1) IndustriBarang Dari Logam Kecuali Mesin dan
Peralatannya
25 (2) D 29 (1) IndustriMesin dan Perlengkapannya
25 (3) D 35 (1) IndustriAlat Angkut Selain Kendaraan Bermotor Roda
Empat Atau Lebih
26 (1) D 25 (2) IndustriKaret, Barang Dari Karet dan Barang Dari Plastik
26 (2) D 26 (2) IndustriBarang Galian Bukan Logam

26 (3) D 30 (1) IndustriMesin dan Peralatan Kantor, Akuntansidan
Pengolahan Data
26 (4) D 32 (1) IndustriRadio, Televisi dan Peralatan Komunikasi Serta
Perlengkapannya
26 (5) D 33 (1) IndustriPeralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan
KBLI
2009
KBLI
2005
Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng
27 (2) D 31 (1) IndustriMesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya
Peralatannya
Pengolahan Data
29 D 34 IndustriKendaraan Bermotor
30 (2) D 35 (2) Industri Alat Angkutan, Selain Kendaraan Bermotor Ro
Empat Atau Lebih
da
31 D 36 (5) IndustriFurnitur dan IndustriPengolahan Lainnya
32 (1) D 33 (2) IndustriPeralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan
Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng
33 (2) D 20 (2) IndustriKayu, Barang-barang Dari Kayu (Tidak Termasuk
Mebeller) dan Barang-barang Anyaman Dari Rotan,
Bambu dan Sejenisnya
33 (3) D 25 (3) IndustriKaret, Barang Dari Karet dan Barang Dari Plastik
33 (4) D 26 (3) IndustriBarang Galian Bukan Logam
Peralatannya
Pengolahan Data
33 (8) D 31 (2) IndustriMesin Listrik dan Perlengkapannya
33 (9) D 32 (2) IndustriRadio, Televisi dan Peralatan Komunikasi Serta
Perlengkapannya
33 (10) D 35 (3) IndustriAlat Angkutan, Selain Kendaraan Bermotor Roda
Empat Atau Lebih

33 (12) K 72 (1) Jasa Komputer dan Kegiatan Yang Terkait
D PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
35 (1) D 15 (3) IndustriMakanan dan Minuman
KBLI
2009
KBLI
Judul Golongan Pokok 2005 2005
35 (2) E 40 Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas
E PENGADA AN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG,
PEMBUAN GAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH
36 E 41 Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih
37 O 90 (1) Jasa Kebersihan
38 (2) D 35 (4) Industri Alat Angkutan, Selain Kendaraan Bermotor Ro
Empat Atau Lebih
da
38 (3) D 37 Daur Ulang
38 (4) O 90 (2) Jasa Kebersihan
F KONSTRUKSI
41 F
45
(1) Konstruksi
42 F
45
(2) Konstruksi
43 F
45
(3) Konstruksi
G PERDAGA NG AN B ESA R DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL
DAN SEPE DA MO TOR
45 (1) G 50 (1) Penjualan Mobil, Sepeda Motor, dan Penjualan Eceran
Bahan Bakar Kendaraan
46 (1) G 51 Perdagangan Besar Dalam Negeri Selain Ekspor dan
Impor (kecuali Perdagangan Mobildan Sepeda Motor)
46 (2) G 53 Perdagangan Ekspor, Kecuali Perdagangan Mobil dan
Sepeda Motor
46 (3) G 54 Perdagangan Impor, Kecuali Perdagangan Mobildan
Sepeda Motor
47 (1) G 50 (2) Penjualan Mobil, Sepeda Motor dan Penjualan Eceran
Bahan Bakar Kendaraan
47 (2) G 52 Perdagangan Eceran, Kecuali Mobildan Sepeda Motor
H TRANSPORTASI D AN P ERGUDANGAN
49 I
60
Angkutan Darat dan angkutan Dengan saluran Pipa
50 I
61
Angkutan Air

51 I
62
(2) Angkutan Udara
52 I
63
(1) Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan
Jasa Perjalanan Wisata
53 I 64 (1) Pos dan Telekomunikasi
KBLI KBLI
2009 2005
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
55 (1) H 55 (1) Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
55 (2) K 70 (1) Real Estate
56 (1) H 55 (2) Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
56 (2) O 92 (1) Jasa Rekreasi, Kebudayaan dan Olahraga
J INFORMAS I DAN KOM UNIKASI
58 (1) D 22 (2) Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Me
Rekaman
dia
59 (1) D 22 (3) Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Me
Rekaman
dia
60 O 92 (3) Jasa Rekreasi, Kebudayaan dan Olahraga
61 I 64 (2) Pos dan Telekomunikasi
62 K 72 (3) Jasa Komputer dan Kegiatan Yang Terkait
63 (1) I 64 (3) Pos dan Telekomunikasi
63 (3) K 74 (1) Jasa Perusahaan Lainnya
K JASA KEU AN GAN DAN ASURANSI
64 (1) J 65 (1) Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun
64 (2) J 67 (1) Jasa Penunjang Perantara Keuangan
65 J 66 Asuransi dan Dana Pensiun
66 J 67 (2) Jasa Penunjang Perantara Keuangan
L REAL EST AT
68 K 70 (2) Real Estate
M JASA PRO FE SION AL, I LMIAH DAN TEKNIS
69 K 74 (2) Jasa Perusahaan Lainnya
70 (1) I 63 (2) Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan dan

72 K 73 Penelitian dan Pengembangan (Swasta)
KBLI KBLI
2009 2005
75 N 85 (1) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
N JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI,
LAINNYA
77 (1) J 65 (2) Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun
77 (2) K 71 Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya (TanpaOperator),
Barang-barang Keperluan Rumah Tangga dan
Pribadi
79 (1) I 63 (3) Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan, dan
O ADMINIST RAS I PE MER
WAJIB
INTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL
84 L 75 Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
P JASA PEN DIDI KA N
85 (1) I
6
2
(4) Angkutan Udara
85 (3) M 80 Jasa Pendidikan

Q JASA KES EH ATA N DA N KEGIATAN SOSIAL
86 (2) N 85 (2) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
KBLI
2009
KBLI
2005
S
T
93 (1) I 63 (6) Jasa Penunjang dan Pelengkap Kegiatan Angkutan,
dan Jasa Perjalanan Wisata
KEGIATAN JA SA LAIN NYA
94 O 91 Kegiatan Organisasi Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat
Lain
96 (2) O 92 (10) Jasa Rekreasi, Kebudayaan dan Olahraga 96 (3) O 93 (5)
Jasa Kegiatan Lainnya
JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA; KEGIATAN
YANG
MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG
DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
97 P 95 Jasa Perorangan Yang MelayaniRumah Tangga
98 n/a (not applicable/belum tersedia)

U KEGIATAN BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA
INTERNASIONAL
LAINNYA
99 Q 99 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional
Lainnya
D. KESESUAIAN GOLONGAN
Kesesuaian Golongan KBLI 2009 - Golongan KBLI 2005
KBLI KBLI
Judul Golongan 2005
2009 2005
01 PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI
011 A 011 (1) Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan
Hortikultura
Hortikultura
Hortikultura
014 (1) A 012 Peternakan
014 (2) A 020 (1) Kehutanan
016 (1) A 014 Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
016 (2) I 623 (1) Angkutan Udara Khusus
017 A 015 Perburuan/Penangkapan dan Penangkaran Satwa Liar
02 KEHUTANA N D AN PENE BANGAN KAYU

03 PERIKANAN
031 B 050 (1) Perikanan
032 B 050 (2) Perikanan
B PERTAMBA NGAN D AN PENGGALIAN
05 PERTAMBA NGAN B ATU BARA DAN LIGNIT
051 C 101 (1) Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut dan
Gasifikasi Batubara
Gasifikasi Batubara
06 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI
061 C 111 (1) Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Serta
Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
07 PERTAMBA NGAN B IJIH LOGAM
071 C 131 (1) Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi
072 (2) C 132 (1) Pertambangan Logam dan Bijih Timah
KBLI KBLI
Judul Golongan 2005
2009 2005
073 C 132 (3) Pertambangan Logam dan Bijih Timah
08 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA
081 C 141 (1) Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat dan Pasir
089 (1) C 101 (3) Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut dan
Gasifikasi Batubara
089 (2) C 141 (2) Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat dan Pasir
089 (3) C 142 (1) Pertambangan dan Penggalian Yang Tidak
Diklasifikasikan Di Tempat Lain
09 JASA PERT AM BAN
GAN
091 C 112 Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Gasifikasi Batubara
099 (3) C 131 (2) Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi

099 (5) C 141 (3) Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat dan Pasir
099 (6) C 142 (2) Pertambangan dan Penggalian Yang Tidak
C INDUSTRI P EN GOL
AHAN
10 INDUSTRI M AK ANA N
101 D 151 (1) Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan,
Buah-buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak
102 D 151 (2) Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan,
103 (1) D 151 (3) Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan,
103 (2) D 154 (1) IndustriMakanan Lainnya
104 (2) D 153 (1) IndustriPenggilingan Padi-padian, Tepung dan Pakan
Ternak
105 (1) D 152 (1) IndustriSusu dan Makanan Dari Susu
106 (1) D 153 (2) IndustriPenggilingan Padi-padian, Tepung dan Pakan
Ternak
KBLI
2009
KBLI
2005
Judul Golongan 2005
108 D 153 (3) IndustriPenggilingan Padi-padian, Tepung dan Pakan
Ternak
11 INDUSTRI M INUMA N
110 (1) D 155 IndustriMinuman
110 (2) D 242 (1) IndustriBarang-barang Kimia Lainnya
12 INDUSTRI P ENGOL AHAN TEMBAKAU
120 D 160 IndustriPengolahan Tembakau
13 INDUSTRI T
EKSTIL
131 (1) D 171 IndustriPemintalan, Pertenunan, Pengolahan Akhir
Tekstil

131 (2) D 182 (1) IndustriPakaian Jadi/Barang Jadi Dari Kulit Berbulu dan
Pencelupan Bulu
139 (1) D 172 (1) IndustriBarang Jadi Tekstil dan Permadani
139 (2) D 173 (1) IndustriPerajutan
139 (3) D 174 IndustriKapuk
Pencelupan Bulu
139 (5) D 361 (1) IndustriFurnitur
14 INDUSTRI P AK AIAN
JADI
141 (1) D 181 IndustriPakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali
Pakaian Jadi Berbulu
142 D 182 (3) IndustriPakaian Jadi/Barang Jadi Dari Kulit Berbulu dan
Pencelupan Bulu
15 INDUSTRI K ULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI
Pencelupan Bulu
151 (2) D 191 IndustriKulit dan Barang Dari Kulit (Termasuk Kulit
Buatan)
152 D 192 IndustriAlas Kaki
16 INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK
FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN
KBLI KBLI
Judul Golongan 2005
2009 2005
INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK
SEJENISNYA
161 D 201 IndustriPenggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan,
Bambu, dan Sejenisnya
162 (1) D 202 (1) IndustriBarang-barang Dari Kayu, dan Barang-barang
Anyaman Dari Rotan, Bambu, dan Sejenisnya
162 (2) D 369 (1) IndustriPengolahan Lainnya
17 INDUSTRI K ERTAS DAN BARANG DARI KERTAS
170 D 210 IndustriKertas, Barang Dari Kertas dan Sejenisnya
18 INDUSTRI P ENCET AKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN
181 (1) D 221 (1)IndustriPenerbitan

181 (2) D 222 IndustriPercetakan dan Kegiatan Yang Berkaitan
Dengan Pencetakan (Termasuk Reproduksi/Cetak
Ulang)
182 D 223 ReproduksiMedia Rekaman, Film, dan Video
19 INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI
191 D 231 IndustriBarang-barang Dari Batu Bara
192 (1) D 102 Pembuatan briket batu bara
192 (2) D 232 IndustriPengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas
Bumi, dan IndustriBarang-barang Dari Hasil
Pengilangan Minyak Bumi
20 INDUSTRI B AHAN K IMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA
201 D 241 (1) IndustriBahan Kimia Industri
202 D 242 (2) IndustriBarang-barang Kimia Lainnya
203 D 243 IndustriSerat Buatan
21 INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL
210 (2) D 242 (3) IndustriBarang-barang Kimia Lainnya
22 INDUSTRI K ARET, BARA NG DARI KARET DAN PLASTIK
221 D 251 (1) IndustriKaret dan Barang Dari Karet
222 D 252 (1) IndustriBarang Dari Plastik
23 INDUSTRI B ARANG GALI AN BUKAN LOGAM
231 D 261 (1) IndustriGelas dan Barang Dari Gelas
239 (1) D 262 (1) IndustriBarang-barang Dari Porselin
239 (2) D 263 IndustriPengolahan Tanah Liat/Keramik
239 (3) D 264 IndustriSemen, Kapur dan Gips, Serta Barang-barang
Dari Semen dan Kapur
KBLI
2009
KBLI
Judul Golongan 2005 2005
239 (4) D 265 IndustriBarang-barang Dari Batu
239 (5) D 266 IndustriBarang-barang Dari Asbes
239 (6) D 269 (1)IndustriBarang-barang Galian Bukan Logam Lainnya
24 INDUSTRI L OGAM DASAR
241 D 271 IndustriLogam Dasar Besi dan Baja
242 (1) D 233 Pengolahan Bahan Bakar Nuklir (Nuclear Fuel)
242 (2) D 272 IndustriLogam Dasar Bukan Besi
243 D 273 IndustriPengecoran Logam
25 INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA
251 D 281 (1) IndustriBarang-barang Logam Siap Pasang Untuk
Bangunan, Pembuatan Tangki, dan Generator Uap

252 D 292 (1) IndustriMesin-mesin Untuk Keperluan Khusus
259 D 289 (1) Industribarang-barang logam lainnya dan jasa pembuatan
barang-barang dari logam
26 INDUSTRI K OMPUT ER, B ARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK
261 (1) D 261 (2) IndustriGelas dan Barang Dari Gelas
261 (2) D 321 (1) IndustriTabung dan Katup Elektronik Serta Komponen
Elektronik Lainnya
262 D 300 (1) IndustriMesin dan Peralatan Kantor, Akuntansidan
Pengolahan Data
263 D 322 IndustriAlat Transmisi Komunikasi
264 D 323 IndustriRadio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan
Gambar, dan Sejenisnya
265 (1) D 331 (1) IndustriPeralatan Kedokteran dan Peralatan Untuk
Mengukur, Memeriksa, Menguji, dan Bagian Lainnya,
Kecuali Alat-alat Optik
265 (2) D 333 (1) IndustriJam, Lonceng, dan Sejenisnya
266 D 331 (2) IndustriPeralatan Kedokteran dan Peralatan Untuk
267 D 332 (1) IndustriInstrumen Optik dan Peralatan Fotografi
27 INDUSTRI P ERALA TAN LI STRIK
271 (1) D 311 (1) IndustriMotor Listrik, Generator, dan Transformator
271 (2) D 312 (1) IndustriPeralatan Pengontrol dan Pendistribusian
Listrik
271 (3) D 315 (1) IndustriBola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan
KBLI
2009
KBLI
2005
Judul Golongan 2005
272 D 314 (1) IndustriAkumulator Listrik dan Batu Baterai
Listrik
273 (2) D 313 (1) IndustriKabel Listrik dan Telepon
274 (2) D 319 (1) IndustriPeralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan
Di Tempat Lain
275 D 293 IndustriPeralatan Rumah Tangga Yang Tidak
279 D 319 (2) IndustriPeralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan
Di Tempat Lain

28 INDUSTRI M ES IN D AN PE RLENGKAPAN YTDL
281 (1) D 289 (2) IndustriBarang Logam Lainnya, dan Kegiatan Jasa
Pembuatan Barang-barang Dari Logam
281 (2) D 291 (1) IndustriMesin-mesin Umum
Pengolahan Data
29 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER
291 (1) D 341 IndustriKendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
291 (2) D 343 (1) IndustriPerlengkapan dan Komponen Kendaraan
Bermotor Roda Empat Atau Lebih
292 D 342 IndustriKaroseri Kendaraan Bermotor Roda Empat
Atau Lebih
293 D 343 (2) IndustriPerlengkapan dan Komponen Kendaraan
Bermotor Roda Empat Atau Lebih
30 INDUSTRI ALA T AN GKUT AN LAINNYA
301 D 351 (1) IndustriPembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu
302 D 352 (1) IndustriKereta Api, Bagian-bagian dan
Perlengkapannya Serta Perbaikan Kereta Api
303 D 353 (1) IndustriPesawat Terbang dan Perlengkapannya Serta
Perbaikan Pesawat Terbang
309 D 359 (1) IndustriAlat Angkut Lainnya
KBLI KBLI
Judul Golongan 2005
2009 2005
31
INDUSTRI FURNITUR
310 D 361 (2)IndustriFurnitur
32 INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
321 (1) D 333 (2) IndustriJam, Lonceng, dan Sejenisnya
322 D 369 (4) IndustriPengolahan Lainnya

325 (1) D 331 (3) IndustriPeralatan Kedokteran dan Peralatan Untuk
325 (2) D 332 (2) IndustriInstrumen Optik dan Peralatan Fotografi
33 JASA REPA RA SID AN PE MASANGAN MESIN DAN PERALATAN
331 (2) D 202 (2) IndustriBarang-barang Dari Kayu, dan Barang-barang
Anyaman Dari Rotan, Bambu dan Sejenisnya
331 (3) D 251 (2) IndustriKaret dan Barang Dari Karet
331 (4) D 252 (3) IndustriBarang Dari Plastik
331 (5) D 261 (3) IndustriGelas dan Barang Dari Gelas
331 (7) D 269 (2) IndustriBarang-barang Galian Bukan Logam Lainnya
331 (8) D 281 (2) IndustriBarang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan,
Pembuatan Tangki, dan Generator Uap
331 (9) D 289 (3) IndustriBarang Logam Lainnya, dan Kegiatan Jasa
Pembuatan Barang-barang Dari Logam
331 (11) D 292 (4) IndustriMesin-mesin Untuk Keperluan Khusus
Pengolahan Data
Listrik
331 (15) D 313 (2) IndustriKabel Listrik dan Telepon
331 (16) D 314 (2) IndustriAkumulator Listrik dan Batu Baterai
331 (18) D 319 (3) IndustriPeralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan
Di Tempat Lain
KBLI
2009
KBLI
2005
Judul Golongan 2005
331 (19) D 321 (2)
IndustriTabung dan Katup Elektronik Serta Komponen
Elektronik Lainnya
331 (20) D 351 (2) IndustriPembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu
331 (21) D 352 (2) IndustriKereta Api, Bagian-bagian dan
Perlengkapannya Serta Perbaikan Kereta Api
331 (22) D 353 (2) IndustriPesawat Terbang dan Perlengkapannya Serta
Perbaikan Pesawat Terbang
331 (23) D 359 (2) IndustriAlat Angkut Lainnya

331 (25) K 725 (1) Perawatan dan Reparasi Mesin-mesin Kantor,
Akuntansidan Komputer
332 (1) D 281 (3) IndustriBarang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan,
Pembuatan Tangki, dan Generator Uap
332 (3) D 292 (5) IndustriMesin-mesin Untuk Keperluan Khusus
D PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
35 PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
351 E 401 Ketenagalistrikan
352 E 402 Gas
353 (2) E 403 Uap dan Air Panas
E PENGADAA N AIR, P ENG ELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG,
PEMBUANG AN DA N PEM BERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH
36 PENGADAA N AIR
360 E 410 Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih
37 PENGELOL AA N LI MBAH
370 O 900 (1)Jasa Kebersihan
38 PENGELOL AA N SAMPAH DAN DAUR ULANG
382 (1) D 241 (2) IndustriBahan Kimia Industri
383 (2) D 371 Daur Ulang Barang-barang Logam
383 (3) D 372 Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam
39 JASA PEMBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA
390 O 900 (4)Jasa Kebersihan
KBLI KBLI
Judul Golongan 2005
2009 2005
F KONSTRUKSI
41 KONSTRUKSIGEDUNG
410 F 452 (1) KonstruksiGedung dan Bangunan Sipil
42 KONSTRUKSIBANGUNAN SIPIL
43 KONSTRUKSIKHUSUS
431 F 451 Penyiapan Lahan

432 F 453 Instalasi Gedung dan Bangunan Sipil
433 F 454 Penyelesaian KonstruksiGedung
439 (1) F 452 (5) KonstruksiGedung dan Bangunan Sipil
439 (2) F 455 Penyewaan Alat Konstruksiatau Peralatan
pembongkar/Penghancur Bangunan dengan
Operatornya
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN
MOBIL DAN SE PEDA MO TOR
45 PERDAGAN
MOTOR
GA N, REPAR ASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA
451 G 501 Penjualan Mobil
452 O 930 (2) Jasa Kegiatan Lainnya
453 G 502 Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil
454 (1) G 503 Penjualan Sepeda Motor Serta Suku Cadang dan
Aksesorinya
46 PERDAGAN GA N BE SAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
461 (1) G 511 Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee)
Atau Kontrak
461 (2) G 531 Perdagangan Ekspor Berdasarkan Balas Jasa (Fee)
Atau Kontrak
461 (3) G 541 Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa (Fee)
Atau Kontrak
462 (1) G 512 (1) Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian,
Binatang hidup, Makanan, Minuman dan Tembakau
462 (2) G 513 (1) Perdagangan Besar Barang-barang Keperluan Rumah
Tangga
KBLI
2009
KBLI
2005
Judul Golongan 2005
462 (3) G 532 (1)
Perdagangan Ekspor Hasil Pertanian, Binatang hidup,
Makanan, Minuman dan Tembakau
462 (4) G 533 (1) Perdagangan Ekspor Barang-barang Keperluan
Rumah Tangga
462 (5) G 542 (1) Perdagangan Impor Hasil Pertanian, Binatang hidup,
462 (6) G 543 (1) Perdagangan Impor Barang-barang Keperluan Rumah
Tangga
463 (1) G 512 (2) Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian,

Binatang hidup, Makanan, Minuman dan Tembakau
463 (2) G 532 (2) Perdagangan Ekspor Hasil Pertanian, Binatang hidup,
463 (3) G 542 (2) Perdagangan Impor Hasil Pertanian, Binatang hidup,
Tangga
Rumah Tangga
Tangga
465 (1) G 515 Perdagangan Besar Mesin-mesin, Suku Cadang dan
Perlengkapannya
465 (2) G 519 (1) Perdagangan Besar Lainnya
465 (3) G 535 Perdagangan Ekspor Mesin-mesin, Suku Cadang dan
Perlengkapannya
465 (4) G 539 (1) Perdagangan Ekspor Lainnya
465 (5) G 545 Perdagangan Impor Mesin-mesin, Suku Cadang dan
Perlengkapannya
465 (6) G 549 (1) Perdagangan Impor Lainnya
Tangga
466 (2) G 514 Perdagangan Besar Produk Antara Bukan Hasil
Pertanian, Barang-barang Bekas dan Sisa-sia Tak
Terpakai (Scrap)
Rumah Tangga
KBLI
2009
KBLI
2005
Judul Golongan 2005
466 (5) G 534 Perdagangan Ekspor Produk AntaraBukan Hasil
Terpakai (Scrap)
Tangga
466 (7) G 544 Perdagangan Impor Produk Antara Bukan Hasil

Terpakai (Scrap)
469 (2) G 539 (2) Perdagangan Ekspor Lainnya
469 (3) G 549 (2) Perdagangan Impor Lainnya
47 PERDAGAN GA N EC ERAN , BUKAN MOBIL DAN MOTOR
471 G 521 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang
472 G 522 (1) Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, atau
Tembakau
473 (1) G 504 Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan
473 (2) G 523 (1) Perdagangan Eceran Komoditi Bukan Makanan,
Minuman Atau Tembakau
474 G 523 (2) Perdagangan Eceran Komoditi Bukan Makanan,
477 (1) G 522 (2) Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman
Atau Tembakau
477 (2) G 523 (5) Perdagangan Eceran Komoditi Bukan Makanan,
477 (3) G 524 Perdagangan Eceran Barang Bekas
478 (1) G 525 Perdagangan Eceran Kaki Lima
478 (2) G 526 Perdagangan Eceran Kaki Lima Lainnya
479 G 527 (1) Perdagangan Eceran Lainnya
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
49 ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA
491 I 601 Angkutan Jalan Rel
492 I 602 (1) Angkutan Jalan
493 I 603 Angkutan Dengan Saluran Pipa
KBLI KBLI
2009 2005
Judul Golongan 2005
494 I 602 (2) Angkutan Jalan
50 ANGKUTAN AIR
501 I 611 Angkutan Laut
502 I 612 Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan
51 ANGKUTAN UDARA

511 (1) I
62
1
(1) Angkutan Udara Berjadwal
511 (2) I
62
2
(1) Angkutan Udara Tidak Berjadwal
511 (3) I
62
3
(2) Angkutan Udara Khusus
512 (1) I
62
1
(2) Angkutan Udara Berjadwal
512 (2) I
62
2
(2) Angkutan Udara Tidak Berjadwal
52 PERGUDAN GAN D AN JA SA PENUNJANG ANGKUTAN
521 I 632 Pergudangan, Jasa Cold Storage, dan Jasa Wilayah
Kawasan Berikat
522 (1) I 631 Jasa Pelayanan Bongkar Muat Barang
522 (2) I 633 Jasa Penunjang Angkutan Kecuali Jasa Bongkar Muat dan
Pergudangan
522 (3) I 635 Jasa Pengiriman dan Pengepakan
522 (4) I 639 Jasa Penunjang Angkutan Lainnya Yang Tidak
53 POS DAN K URIR
531 I 641 (1) Pos Nasional, Unit Pelayanan Pos dan Jasa Kurir
532 I 641 (2) Pos Nasional, Unit Pelayanan Pos dan Jasa Kurir
I PENYEDIAA N AKO MODA SI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
55 PENYEDIAA N AKO MODA SI
551 H 551 (1) Penyediaan Akomodasi
559 (1) H 551 (2) Penyediaan Akomodasi
559 (2) K 701 (1) Real EstateYang Dimiliki sendiri Atau Disewa Dan
Asrama
56 PENYEDIAA N MAK ANAN DAN MINUMAN
561 H 552 (1) Restoran/Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga
562 H 552 (2) Restoran/Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga
563 (1) H 552 (3) Restoran/Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga
563 (2) O 924 (1) Olahraga dan Kegiatan Rekreasi Lainnya
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI
58 PENERBITAN
581 D 221 (2) Industripenerbitan
582 K 722 (1) Jasa KonsultasiPiranti Lunak

KBLI KBLI
Judul Golongan 2005
2009 2005
59
PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI,
PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK
591 O 921 (1) Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi dan Hiburan Lainnya
592 D 221 (3) IndustriPenerbitan
60 PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN
601 O 921 (2) Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi dan Hiburan
Lainnya
602 O 921 (3) Kegiatan Perfilman, Radio, Televisi dan Hiburan
Lainnya
61 TELEKOMUNIKASI
611 I 642 (1) Jaringan Telekomunikasi
619 (1) I 643 (1) Jasa Telekomunikasi
619 (2) I 644 Telekomunikasi Khusus
62 KEGIATAN
YBDI
PEMRO GRAM AN, KONSULTASI KOMPUTER DAN
KEGIATAN
620 (1) K 721 Jasa KonsultasiPiranti Keras (Hardware Consulting)
620 (2) K 722 (2) Jasa KonsultasiPiranti Lunak
620 (3) K 724 (1) Jasa Kegiatan Data Base
620 (4) K 729 Kegiatan Lain Yang Berkaitan Dengan Komputer
63 KEGIATAN JA SAIN FORM ASI
631 (1) I 643 (2) Jasa Telekomunikasi
631 (2) K 723 Pengolahan Data
631 (3) K 724 (2) Jasa Kegiatan Data Base
639 (1) K 749 (1) Jasa Perusahaan Yang Tidak Diklasifikasikan Di
Tempat Lain
639 (2) O 922 (1) Kegiatan Kantor Berita
K JASA KEUA NG AN DAN A SURANSI
64 JASA KEUA NG AN, BUKA N ASURANSI DAN DANA PENSIUN
641 (1) J 651 Perantara Moneter (Perbankan)
641 (2) J 659 (1) Perantara Keuangan Lainnya
642 J 659 (2) Perantara Keuangan Lainnya
643 (1) J 659 (3) Perantara Keuangan Lainnya

KBLI
2009
KBLI
Judul Golongan 2005 2005
643 (2)
J 671 (1) Jasa Penunjang Perantara Keuangan Kecuali
Asuransi dan Dana Pensiun
649 J 659 (4) Perantara Keuangan Lainnya
65 ASURANSI,
WAJIB
REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN
JAMINAN SOSIAL
651 J 660 (1) Asuransi dan Dana Pensiun
66 JASA PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN
661 J 671 (2) Jasa Penunjang Perantara Keuangan Kecuali
662 J 672 Jasa Penunjang Asuransidan Dana Pensiun
663 (1) J 660 (4) Asuransi dan Dana Pensiun
663 (2) J 671 (3) Jasa Penunjang Perantara Keuangan Kecuali
L REAL ESTA T
68 REAL ESTA T
681 (1) K 701 (2) Real EstateYang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan
Asrama
681 (2) K 703 Kawasan Pariwisata dan Penyediaan Sarana Wisata
Tirta
682 K 702 (1) Real EstateAtas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau
Kontrak
M JASA PROF ESI ONA L, IL MIAH DAN TEKNIS
69 JASA HUKU M DAN AKUN TANSI
691 K 741 (1) Jasa Hukum, Akutansi dan Pembukuan, Konsultasi
Pajak, Penelitian Pasar, dan KonsultasiBisnis dan
Manajemen
692 K 741 (2) Jasa Hukum, Akutansidan Pembukuan, Konsultasi
Manajemen
70 KEGIATAN KANTO R PUS AT DAN KONSULTASI MANAJEMEN
Manajemen
702 (1) I
63
4
(1) Jasa Perjalanan Wisata
702 (2) K 741 (4) Jasa Hukum, Akutansidan Pembukuan, Konsultasi

KBLI KBLI
Judul Golongan 2005
2009 2005
Manajemen
71 JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS
711 K 742 (1) Jasa KonsultasiArsitek, Kegiatan Teknik dan
Rekayasa, Serta Analisis dan Testing
72 PENELITIAN DAN P ENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
721 K 731 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Alam dan Teknologi
722 K 732 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Sosial dan Humaniora
73 PERIKLANAN DAN PENE LITIAN PASAR
731 K 743 Jasa Periklanan
Manajemen
74 JASA PROF ESI ONA L, IL MIAH DAN TEKNIS LAINNYA
742 (2) K 749 (2) Jasa Perusahaan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan
Di Tempat Lain
749 (1) K 741 (6) Jasa Hukum, Akutansidan Pembukuan, Konsultasi
Manajemen
Di Tempat Lain
75 JASA KESE HA TAN HEWAN
750 N 852 Jasa Kesehatan Hewan
N JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI,
LAINNYA
77 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI
771 K 711 (1) Persewaan Alat-alat Transportasi
772 K 713 Persewaan Barang-barang Keperluan Rumah Tangga
dan Pribadi Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat
Lain

KBLI
2009
KBLI
2005
Judul Golongan 2005
773 (1) K 711 (2) Persewaan Alat-alat Transportasi
773 (2) K 712 Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya
774 J 659
(5)
Perantara Keuangan Lainnya
78 JASA KETE NAGAKERJA AN
Di Tempat Lain
782 K 749 (5) Jasa Perusahaan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan
Di Tempat Lain
Di Tempat Lain
79 JASA AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI
LAINNYA
791 I 634 (2) Jasa Perjalanan Wisata
80 JASA KEAM AN AN DAN P ENYELIDIKAN
Di Tempat Lain
Di Tempat Lain
Di Tempat Lain
81 JASA UNTU K GEDU NG D AN PERTAMANAN
811 K 702 (2) Real EstateAtas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau
Kontrak
Di Tempat Lain
82 JASA ADMINISTRASI KANTOR, JASA PENUNJANG KANTOR DAN JASA
PENUNJANG USAH A LAI NNYA
Di Tempat Lain
Di Tempat Lain

KBLI KBLI
Judul Golongan 2005
2009 2005
Di Tempat Lain
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL
WAJIB
84 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL
WAJIB
841 L 751 Adiministrasi Pemerintahan, dan Kebijaksanaan
Ekonomi dan Sosial
842 L 752 Hubungan Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan
843 L 753 Jaminan Sosial Wajib
P JASA PENDIDIKAN
85 JASA PENDIDIKAN
851 M 801 (1) Jasa Pendidikan Dasar
852 M 802 Jasa Pendidikan Menengah
853 M 803 Jasa Pendidikan Tinggi
854 (2) M 809 Jasa Pendidikan Lainnya
Manajemen
856 M 801 (2) Jasa Pendidikan Dasar
Q JASA KESE HA TAN DAN KEGIATAN SOSIAL
86 JASA KESE HA TAN MANU SIA
861 N 851 (1) Jasa Kesehatan Manusia
862 N 851 (2) Jasa Kesehatan Manusia
869 (1) I
62
3
(5) Angkutan Udara Khusus
869 (2) N 851 (3) Jasa Kesehatan Manusia
87 JASA KEGIAT AN SOSIAL DI DALAM PANTI
871 N 853 (1) Jasa Kegiatan Sosial
88 JASA KEGIATAN SOSIALDI LUAR PANTI
881 N 853 (5)Jasa Kegiatan Sosial
889 N 853 (6)Jasa Kegiatan Sosial

KBLI
2009
KBLI
2005
Judul Golongan 2005
T
97
98
962 O 930 (8) Jasa Kegiatan Lainnya
969 (1) K 701 (3) Realestat Yang Dimiliki Sendiri, Atau
Disewa dan Asrama
JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA; KEGIATAN
YANG
MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG
DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA
970 P 950 Jasa Perorangan Yang MelayaniRumah Tangga
KEGIATAN YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH
TANGGA YANG DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
U
99
KEGIATAN BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA
INTERNASIONAL
LAINNYA
KEGIATAN BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA
INTERNASIONAL LAINNYA
990 Q 990 Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional
Lainnya
E. KESESUAIAN SUBGOLONGAN
Kesesuaian Subgolongan KBLI 2009 - Subgolongan KBLI 2005
KBLI KBLI
Judul Subgolongan 2005
2009 2005

01 PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN
YBDI
011 PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM
0111 (1) A 0111 (1) Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan
0111 (2) A 0112 (1) Pertanian Hortikultura Sayuran dan Bunga-bungaan
0112 A 0111 (2) Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan
0113 (2) A 0112 (2) Pertanian Hortikultura Sayuran dan Bunga-bungaan
0113 (3) A 0113 (1) Pertanian Buah-buahan, Perkebunan Kelapa,
Perkebunan Kelapa Sawit, Perkebunan Tanaman Untuk
Minuman, Perkebunan Jambu Mete, dan Perkebunan
Tanaman Untuk Rempah
0119 (2) A 0112 (3) Pertanian HortikulturaSayuran dan Bunga-bungaan 012 PERTANIAN
TANAMAN TAHUNAN
0121 A 0113 (2) Pertanian Buah-buahan, Perkebunan Kelapa,

KBLI KBLI
2009 2005
Perkebunan Kelapa Sawit, Perkebunan Tanaman
Untuk
Minuman, Perkebunan Jambu Mete, dan
Perkebunan Tanaman Untuk Rempah
Untuk
Untuk
0128 (2) A 0112 (4) Pertanian Hortikultura Sayuran dan Bunga-
bungaan
Untuk
013 PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN
TANAMAN
0130 A 0112 (5) Pertanian Hortikultura Sayuran dan Bunga-
bungaan 014 PETERNAKAN
0141 A 0121 (1) Pembibitan dan Budidaya Ternak
0143 A 0122 (1) Pembibitan dan Budidaya Ternak Lainnya
0149 (1) A 0122 (4) Pembibitan dan Budidaya Ternak Lainnya
0149 (2) A 0203 (1) Pengusahaan Hasil Hutan Selain Kayu 016 JASA
PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN

0161 (1) A 0140 (1) Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
0161 (2) I 6231 (1) Angkutan Udara Khusus Kegiatan Keudaraan
0162 A 0140 (2) Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
KBLI KBLI
2009 2005
0163 A 0140 (3) Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
0164 A 0140 (4) Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 017 PERBURUAN,
PENANGKAPAN DAN PENANGKARAN SATWA LIAR
0170 A 0150 Perburuan/Penangkapan dan Penangkaran Satwa Liar
02 KEHUTANAN DAN PENEBANGAN KAYU
021 PENGUSAHAAN HUTAN
0211 A 0201 Pengusahaan Hutan Tanaman
0212 A 0202 Pengusahaan Hutan Alam
0213 A 0203 (2) Pengusahaan Hasil Hutan Selain Kayu 022 PENEBANGAN
DAN PEMUNGUTAN KAYU
0220 A 0205 (1) Usaha Kehutanan Lainnya
023 PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
0230 A 0205 (2) Usaha Kehutanan Lainnya 024 JASA
PENUNJANG KEHUTANAN
0240 A 0204 Jasa Kehutanan
03 PERIKANAN
031 PERIKANAN TANGKAP
0311 B 0501 Penangkapan Biota Dilaut
0312 B 0503 Penangkapan Biota di Perairan Umum
0313 B 0505 (1) Jasa Perikanan
0314 B 0505 (2) Jasa Perikanan 032 PERIKANAN
BUDIDAYA
0321 (1) B 0502 Budidaya Biota Di Laut
0321 (2) B 0504 (1) Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau
0322 B 0504 (2) Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau
0325 B 0504 (3) Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau

B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
05 PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT
051 PERTAMBANGAN BATU BARA
Gasifikasi Batubara
KBLI KBLI
2009 2005
052 PERTAMBANGAN LIGNIT
Gasifikasi Batubara
06 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI
061 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
Pengusahaan Tenaga Panas Bumi 062
PERTAMBANGAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI
07 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM
071 PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI
0710 C 1310 (1) Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi
072 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI, TIDAK
TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA
0721 C 1200 (1) Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium
0729 C 132 Pertambangan Logam dan Bijih Timah
073 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA
0730 C 1320 (1) Pertambangan Logam dan Bijih Timah
08 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA
081 PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT
0810 C 1410 Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat dan Pasir 089
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL
0891 C 1421 (1) Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk
Gasifikasi Batubara
0893 C 1422 (1) Ekstraksi Garam

0899 C 1429 (1) Pertambangan dan Penggalian Lain
09 JASA PERTAMBANGAN
091 JASA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
0910 C 1120 Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 099 JASA
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA
Gasifikasi Batubara
KBLI KBLI
2009 2005
0990 (3) C 1310 (2) Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi
0990 (5) C 141 Penggalian Batu-batuan, Tanah Liat dan Pasir
0990 (6) C 1421 (2) Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk
0990 (7) C 1422 (2) Ekstraksi Garam
0990 (8) C 1429 (2) Pertambangan dan Penggalian Lain
C INDUSTRI PENGOLAHAN
10 INDUSTRI MAKANAN
101 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING
1011 D 1511 (1) Pemotongan Hewan dan Pengawetan Daging
102 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR
1021 D 1512 (1) IndustriPengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota
Perairan Lainnya
1022 D 1512 (2) IndustriPengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota
Perairan Lainnya
1029 D 1512 (3) IndustriPengolahan dan Pengawetan Ikan
dan Biota Perairan Lainnya
103 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN
SAYURAN
1031 D 1513 (1) IndustriPengolahan, Pengawetan Buah-buahan dan
Sayuran

Sayuran
Sayuran
1039 (1) D 1513 (4) IndustriPengolahan, Pengawetan Buah-
buahan dan Sayuran
1039 (2) D 1549 (1) Industri Makanan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat
Lain
104 INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI
1041 D 1514 (1) IndustriMinyak Makan dan Lemak Dari Nabati dan
Hewani
KBLI KBLI
2009 2005
1042 (1) D 1514 (2) IndustriMinyak Makan dan Lemak Dari
Nabati dan Hewani
1042 (2) D 1531 (1) IndustriPenggilingan, Pengupasan dan Pembersihan
Padi-padian, Biji-bijian dan Kacang-kacangan Termasuk
Pembuatan Kopra
1042 (3) D 1532 (1) IndustriTepung dan Pati
1042 (4) D 1533 (1) IndustriPakan Ternak
1043 D 1514 (3) IndustriMinyak Makan dan Lemak Dari Nabati dan
Hewani
1049 D 1514 (4) IndustriMinyak Makan dan Lemak Dari
Nabati dan Hewani
105 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSUDAN ES KRIM
1051 D 1520 (1) IndustriSusu dan Makanan Dari Susu
1053 (2) D 1549 (2) IndustriMakanan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan DiTempat Lain
106 INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI
Pembuatan Kopra

1062 (2) D 1542 (1) IndustriGula dan Pengolahan Gula
Pembuatan Kopra
107 INDUSTRI MAKANAN LAINNYA
1071 D 1541 IndustriRoti dan Sejenisnya
1072 D 1542 (2) IndustriGula dan Pengolahan Gula
1073 (1) D 1513 (5) IndustriPengolahan, Pengawetan Buah-buahan
dan Sayuran
1073 (2) D 1543 IndustriCoklat dan Kembang Gula
KBLI KBLI
2009 2005
1074 D 1544 IndustriMakaroni, Mie, Spagheti, Bihun, So'un dan Sejenisnya
1075 D 1549 (3) IndustriMakanan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan
Di Tempat Lain
Di Tempat Lain
Di Tempat Lain
1079 (2) D 1549 (6) IndustriMakanan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan DiTempat Lain
108 INDUSTRI MAKANAN HEWAN
1080 D 1533 (2) IndustriPakan Ternak
11 INDUSTRI MINUMAN
110 INDUSTRI MINUMAN
1101 D 1551 IndustriMinuman Keras
1102 D 1552 IndustriAnggur dan Sejenisnya
1103 D 1553 IndustriMalt dan Minuman Yang Mengandung Malt
1104 D 1554 (1) IndustriMinuman Ringan (Soft Drink), Air Minum
Dalam
Kemasan
1105 D 1554 (2) IndustriMinuman Ringan (Soft Drink), Air Minum
Dalam Kemasan
1109 D 2423 (1) IndustriFarmasi dan Jamu

12 INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU
120 INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU
1201 D 1600 (1) IndustriPengolahan Tembakau
1209 D 1600 (2) IndustriPengolahan Tembakau
13 INDUSTRI TEKSTIL
131 INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR
TEKSTIL
1311 D 1711 (1) IndustriPersiapan dan Pemintalan; Pertenunan Tekstil
1312 (1) D 1711 (2) IndustriPersiapan dan Pemintalan; Pertenunan
Tekstil
1312 (2) D 1820 (1) IndustriPakaian Jadi/Barang Jadi Dari Kulit
Berbulu dan Pencelupan Bulu
1313 D 1712 IndustriPenyelesaian Akhir (Finishing) Tekstil
KBLI KBLI
2009 2005
139 INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA
1391 (1) D 1729 (1) IndustriTekstil Lainnya
Pencelupan Bulu
1392 (1) D 1721 (1) IndustriBarang Jadi Tekstil Kecuali Untuk Pakaian Jadi
1392 (4) D 3610 (1) IndustriFurnitur
1393 D 1722 IndustriPermadani (Ambal)
1394 D 1723 (1) IndustriTali dan Barang Dari Tali
1399 (3) D 1740 IndustriKapuk
14 INDUSTRI PAKAIAN JADI
141 INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI
DARI KULIT BERBULU
1411 D 1810 (1) IndustriPakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali
1412 O 9309 (1) Jasa Lainnya

1413 D 1810 (2) IndustriPakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali
142 INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU
1420 D 1820 (3) IndustriPakaian Jadi/Barang Jadi Dari Kulit
143 INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR
15 INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI
151 INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN
1511 (1) D 1820 (4) IndustriPakaian Jadi/Barang Jadi Dari Kulit
1511 (2) D 1911 IndustriKulit dan Kulit Buatan
1512 D 1912 IndustriBarang-barang Dari Kulit dan Kulit Buatan,
Kecuali Untuk Alas Kaki
KBLI KBLI
2009 2005
152 INDUSTRI ALAS KAKI
1520 D 1920 IndustriAlas Kaki
16 INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK
TERMASUK
FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN
SEJENISNYA
161 INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU
DAN SEJENISNYA
1610 D 2010 IndustriPenggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan,
Bambu, dan Sejenisnya
162 INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN
BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS
LAINNYA
1621 D 2021 IndustriKayu Lapis, Veneer dan Sejenisnya
1622 D 2022 IndustriKomponen Bahan Bangunan
1623 D 2023 (1) IndustriPeti Kemas Dari Kayu
1629 (1) D 2029 (1) Industri Anyam-anyaman, Kerajinan, Ukiran Dari Kayu, dan Industri
Barang Lain Dari Kayu
1629 (2) D 3699 (1) IndustriPengolahan Lainnya Yang Tidak

17 INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS
170 INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS
1701 D 2101 (1) IndustriBubur Kertas (Pulp), Kertas dan Karton/Paper
Board
1702 (1) D 2101 (2) IndustriBubur Kertas (Pulp), Kertas dan
Karton/Paper Board
1702 (2) D 2102 IndustriKemasan dan Kotak Dari Kertas dan Karton
1709 (1) D 2101 (3) IndustriBubur Kertas (Pulp), Kertas dan
Karton/Paper Board
1709 (2) D 2109 IndustriBarang Dari Kertas dan Karton Yang Tidak
18 INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN
181 INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI
1811 (1) D 2214 IndustriPenerbitan Khusus
1811 (2) D 2221 IndustriPercetakan
1812 D 2222 IndustriJasa Penunjang Percetakan 182
REPRODUKSI MEDIA REKAMAN
1820 D 2230 ReproduksiMedia Rekaman, Film, dan Video
KBLI KBLI
2009 2005
19 INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK
BUMI
191 INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA
1910 D 2310 IndustriBarang-barang Dari Batu Bara 192
INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI
1921 D 2320 (1) IndustriPengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas
1929 (1) C 1020 Pembuatan Briket Batubara
1929 (2) D 2320 (2) IndustriPengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas
20 INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA
201 INDUSTRI BAHAN KIMIA

2011 D 2411 IndustriKimia Dasar Kecuali Pupuk
2012 D 2412 IndustriPupuk
2013 D 2413 IndustriPlastik dan Karet Buatan 202 INDUSTRI BARANG
KIMIA LAINNYA
2021 D 2421 IndustriBahan Baku Pemberantas Hama dan
Pemberantas Hama Termasuk Zat Pengatur Tumbuh 2022
D 2422 IndustriCat, Pernis dan Lak
2023 D 2424 IndustriSabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah
Tangga, Kosmetik dan Sejenisnya
2029 D 2429 IndustriBahan Kimia dan Barang Kimia Yang Tidak
203 INDUSTRI SERAT BUATAN
2030 D 2430 IndustriSerat Buatan
2101 (2) D 2423 (2) IndustriFarmasi dan Jamu
2102 D 2423 (3) IndustriFarmasi dan Jamu
22 INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK
221 INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET
2211 D 2511 IndustriBan dan Vulkanisir Ban
2212 D 2512 IndustriKaret
KBLI KBLI
2009 2005
2219 D 2519 (1) Industri Barang-barang Lain Dari Karet 222 INDUSTRI
BARANG DARI PLASTIK
23 INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM
231 INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA
2311 D 2611 (1) IndustriKaca
2312 D 2612 (1) IndustriBarang Dari Gelas

239 INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA
2391 D 2631 IndustriBarang-barang Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya
2392 (2) D 2632 (1) IndustriBarang-barang Dari Tanah Liat/Keramik, Selain
Barang Tanah Liat Tahan Api
2393 (2) D 2632 (2) IndustriBarang-barang Dari Tanah
Liat/Keramik Selain
Barang Tanah Liat Tahan Api
2394 D 2641 IndustriSemen, Kapur dan Gips
2395 (1) D 2642 IndustriBarang-barang Dari Semen, Kapur dan Gips
2395 (2) D 2660 IndustriBarang-barang Dari Asbes
2396 D 2650 IndustriBarang-barang Dari Batu
2399 D 2690 (1) IndustriBarang Galian Bukan Logam Lainnya
24 INDUSTRI LOGAM DASAR
241 INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA
2410 D 2710 IndustriLogam Dasar Besi dan Baja
242 INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI
LAINNYA
2420 (1) D 2330 Pengolahan Bahan Bakar Nuklir (Nuclear Fuel)
2420 (2) D 2720 IndustriLogam Dasar Bukan Besi
243 INDUSTRI PENGECORAN LOGAM
2431 D 2731 IndustriPengecoran Besi dan Baja
2432 D 2732 IndustriPengecoran Logam Bukan Besi dan Baja
KBLI KBLI
2009 2005
25 INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA
251 INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI,
TANDON AIR DAN GENERATOR UAP
2511 D 2811 (1) IndustriBarang-barang Logam Siap Pasang Untuk
Bangunan
2512 D 2812 (1) IndustriTangki, Penampung Zat Cair, dan Kontainer
Dari Logam
2513 D 2812 (2) IndustriTangki, Penampung Zat Cair, dan Kontainer
Dari Logam 252 INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI

2520 D 2927 (1) IndustriSenjata dan Amunisi
259 INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG
LOGAM
2591 D 2891 (1) IndustriPenempaan, Pengepresan, dan Penggulungan
Logam
2592 D 2892 (1) Jasa IndustriUntuk Berbagai Pekerjaan Khusus
Terhadap Logam dan Barang-barang Dari Logam
2593 D 2893 (1) IndustriAlat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong, dan
Peralatan Lainnya Dari Logam
2594 D 2899 (1) IndustriBarang Logam Yang Tidak Diklasifikasikan Di
Tempat Lain
2595 D 2899 (2) IndustriBarang Logam Yang Tidak Diklasifikasikan Di
Tempat Lain
2599 (1) D 2899 (3) IndustriBarang Logam Yang Tidak
2599 (3) D 3699 (2) IndustriPengolahan Lainnya Yang Tidak
26 INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK
261 INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK
2611 (1) D 2612 (2) IndustriBarang Dari Gelas
2611 (2) D 3210 (1) IndustriTabung dan Katup Elektronik Serta
Komponen Elektronik Lainnya
2612 D 3210 (2) IndustriTabung dan Katup Elektronik Serta Komponen
Elektronik Lainnya
KBLI KBLI
2009 2005
262 INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
2621 D 3000 (1) IndustriMesin dan Peralatan Kantor, Akuntansidan
Pengolahan Data
2622 D 3210 (3) IndustriTabung dan Katup Elektronik Serta Komponen
Elektronik Lainnya
263 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI
2631 D 3220 (1) IndustriAlat Transmisi Komunikasi
2632 D 3220 (2) IndustriAlat Transmisi Komunikasi

2639 D 3220 (3) Industri Alat Transmisi Komunikasi 264 INDUSTRI
PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK
2641 D 3230 (1) IndustriRadio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan
265 INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL
DAN ALAT UKUR WAKTU
2651 (1) D 3312 (1) IndustriPeralatan dan Perlengkapan Untuk
Pengukuran, Pemeriksaan, Pengujian, Navigasi dan
Maksud Lain, Kecuali Peralatan Pengawasan Dalam Proses
Industri
2651 (2) D 3313 (1) IndustriPeralatan Pengujian Dalam Proses
Industri
2652 D 3330 (1) IndustriJam, Lonceng, dan Sejenisnya
266 INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIKAL DAN
ELEKTROTERAPI
2660 D 3311 (1) IndustriPeralatan Kedokteran dan
Perlengkapan Orthopaedic
267 INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN
KACA MATA
268 INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK
KBLI KBLI
2009 2005
27 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK
271 INDUSTRI MOTORLISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR DAN
PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK
2711 (2) D 3150 (1) IndustriBola Lampu Pijar dan Lampu
Penerangan

2712 D 3120 (1) IndustriPeralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
272 INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK
2720 D 3140 (1) IndustriAkumulator Listrik dan Batu Baterai
273 INDUSTRI KABEL DAN PERLENGKAPANNYA
2731 D 3130 (1) IndustriKabel Listrik dan Telepon
2732 D 3130 (2) IndustriKabel Listrik dan Telepon
2733 D 3120 (2) IndustriPeralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
274 INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN
PENERANGAN BUKAN LISTRIK)
2740 (2) D 3190 (1) IndustriPeralatan Listrik Yang Tidak
275 INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA
2751 D 2930 (1) IndustriPeralatan Rumah Tangga Yang Tidak
279 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA
2790 D 3190 (2) IndustriPeralatan Listrik Yang Tidak
28 INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL
281 INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM
2811 D 2911 (1) IndustriMotor Penggerak Mula(Prime Motor)
2812 D 2912 (1) IndustriPompa dan Kompresor
2813 D 2912 (2) IndustriPompa dan Kompresor
2814 D 2913 (1) IndustriTransmisi Mekanik Selain Kendaraan Bermotor
2815 D 2914 (1) IndustriOven dan Tungku
KBLI KBLI
2009 2005
2816 D 2915 (1) IndustriAlat Pengangkat dan Alat Pemindah
2817 (1) D 3000 (2) IndustriMesin dan Peralatan Kantor,
Akuntansidan Pengolahan Data
2817 (2) D 3699 (3) Industri Pengolahan Lainnya Yang Tidak

KOMPENSASI

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (15)

Similar to KOMPENSASI

Similar to KOMPENSASI (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

KOMPENSASI