1. IMPLEMENTASI ANTI
KORUPSI PADA
PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA
Diklat TOT Distance Learning Ak. I dan Pelatihan Penyusunan SOP
BPSDM Provsu
LASRO MARBUN
Inspektur Provinsi Sumatera Utara
2. Gerak terbaik Itprovsu untuk
Sumut Bermartabat
“Sumatera Utara yang
Maju, Aman dan
Bermartabat”
Mewujudkan masyarakat
SUMUT yang bermartabat
dengan adanya pemerintahan
yang bersih, dicintai, tata kelola
pemerintahan yang baik, adil
dan terpercaya
Sumut adalah
Sumatera Utara maju,
unggul dan terhormat
Mengukir sejarah baru
dalam prestasi tata kelola
pemerintahan yang baik
dan pemerintahan yang
bersih
3. RUANG LINGKUP TUGAS ITPROVSU
SASARAN
41 PD, 2 UPTD Khusus, 7 BUMD, 33 Kab/Kota, 5.417 Desa
serta 2.175 SMK, SMA dan SLB
OBJEK
Urusan pemerintahan, tugas pembantuan, kelembagaan, SDM,
keuangan, barang, pelayanan publik, perencanaan, kerjasama,
kebijakan dan kepatuhan
BENTUK
Pendampingan, coaching clinic, sosialisasi, konsultasi, FGD,
fasilitasi dan bimtek
TAHAPAN
Perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan,
pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban
40%
30%
20%
Pembinaan
Audit, verifikasi, evaluasi, reviu, monitoring dan pemantauan
Pengawasan
4. SUMUTPROVINSI BESAR
Paling tidak ada 12 orang Pahlawan Nasional berasal dari Sumut SM
Raja XII, FL. Tobing, KH Zainul Arifin Pohan, DI Panjaitan, Tengku Amir
Hamzah, Adam Malik, A.H Nasution, Kiras Bangun, TB. Simatupang,
Djamin Ginting, Lafran Pane, Sutan M. Amin Nasution
Mempunyai 33 Kabupaten/Kota, 325 Kecamatan dan 5.456
Desa/Kelurahan
Daerah perkebunan
Penduduk ± 15 juta orang
Asal tokoh-tokoh pergerakan sejarah nasional kemerdekaan, orde baru
dan era reformasi
5. KAPASITAS INSPEKTORAT PROVSU
DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Indeks Efektivitas Pengelolaan
Korupsi level 3
ITPROVSU
Kapabilitas APIP level 3
Pembina Solutif, Pengawas
Efektif dan Mitra Strategis
Penerapan Manajemen Risko
level 3
Auditor = 63 orang
Gerak terbaik untuk Sumut
Bermartabat
Maturitas SPIP level 3
PPUPD = 43 orang
Memiliki ruangan khusus
pemeriksaan
Agen perubahan
Rujukan integritas
6. Project operation demonstration
02
CAPAIAN PEMPROVSU DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK DAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH TERKAIT PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2023
MCP = skor 93
Stranas PK = skor 82,5
LKPD WTP = 8 kali
berturut
Kepatuhan
Pelayanan Publik
5 nasional
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada 42
PD dengan pencanangan 22 Februari 2022
WBS terintegrasi dengan KPK RI
Regulasi
Pergub No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemprovsu
Pergub No. 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
WBS Tindak Pidana Korupsi di Pemprovsu
Pergub No. 1 Tahun 2022 tentang Benturan Kepentingan
Pergub No. 31 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Anti Korupsi
7. Bagian dari Komitmen
Pemprovsu mencegah
dan memberantas
korupsi
Pelaksana pemantauan
Itprovsu untuk ASN
Komisaris untuk BUMD
Kacabdis untuk Sekolah
Bentuk
1. Muatan kurikulum
2. Materi pelatihan
3. Sosialisasi
4. Bahan pengarahan
5. Bagian kebijakan pimpinan
6. Bagian dari budaya kerja
Sanksi
Kepada Ka. PD, Pegawai Administrator,
Pejabat Pengawas, Komisaris/Dewan
BUMD dan Kepsek yang tidak melakukan
pendidikan anti korupsi diberikan sanksi
administrasi peringatan tertulis atau
pembebasan dari jabatan
Peran serta masyarakat
Perseorangan
Keluarga
Kelompok
Publik
Ruang Lingkup
Peserta didik
ASN
Karyawan BUMD
Masyarakat
Perumusan kebijakan
Disdik untuk Sekolah
Itprovsu untuk PD dan BUMD
Penanggung jawab teknis
Kepala PD untuk PD
Komisaris Direksi untuk BUMD
Kepsek untuk Sekolah
Pelaksana Teknis
Pejabat Administrator untuk
unit kerja
Direksi untuk BUMD
Wakepsek, Wali Kelas dan
Guru di Sekolah
MATERI POKOK PERGUB
NO. 31 TAHUN 2022
8. Impelementasi PAK yg telah dilakukan
1. Bagian sangat penting pengarahan-pengarahan Bapak Gubernur kepada PD,
Pemkab/Pemkot, BUMD dan Sekolah
2. Materi pelatihan pada setiap pelatihan di BPSDM Provsu
3. Bagian dari bahan materi pembinaan umum Itprovsu ke Kab/Kota dan PD
4. Bagian penting dari sosialisasi tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan
yang bersih melalui surat-surat Gubernur dan Inspektur
5. Bagian penting dari bahan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi oleh Itprovsu
6. Bagian dari budaya kerja Itprovsu setiap TA dengan mengedepankan integritas
7. Bagian penting dari pelaksanaan tugas pembinaan dan tugas pengawasan Itprovsu ke
seluruh Auditan melalui surat resmi Inspektur Provsu kepada Bupati/Wali Kota, Kepala
PD, Komisaris/Dewas dan Direksi BUMD, Kepala Cabdis/UPT, Kepsek dan Kepala Desa
pada setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan akan dilakukan Tim
8. Sosialisasi
9. Contoh surat Inspektur mengenai sosialisasi tata kelola
pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih
10. RENCANA AKSI PAK
1. Sosialisasi Pergub No. 31 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Anti Korupsi ke PD, BUMD serta SMK, SMA dan SLB
2. Menyusun KAK dan format monitoring dan evaluasi PPAK di PD,
BUMD dan Sekolah Menengah
3. Melakukan Monev PPAK di PD, BUMD dan Sekolah Menengah
4. Menjadikan Monev PPAK sebagai bagian obyek Binwas
5. Melaporkan hasil Monev
6. Menyampaikan saran tindak lanjut hasil monev ke PD, BUMD dan
Sekolah Menengah
7. Mendorong Kab/Kota untuk menetapkan dan melaksanakan
regulasi PAK
