Dokumen tersebut membahas mengenai isu aktual pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri. Terdapat agenda pengawasan terkait pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19, penguatan kapasitas APIP daerah, serta pengawasan kepatuhan pelaporan oleh inspektorat daerah. Dokumen ini juga memberikan arahan kepada inspektorat daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan secar

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Dr. TUMPAK HAPOSAN SIMANJUNTAK, MA, CRGP, QGIA
INSPEKTUR JENDERAL
ISU AKTUAL PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2. KONSTRUKSI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMDA
AGENDA PENGAWASAN
ATENSI
1
2
OUTLINE
3

3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Urs Pem Umum
(Wewenang Pres)
ABSOLUT
(Mutlak urusan
Pusat):
CONCURRENT (32 Urusan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
berdasarkan eksternalitas,
akuntabilitas
dan efisiensi
8 urusan
PILIHAN
6 Urs WAJIB
(Pelayanan Dasar)
BINWAS BERJENJANG
- Pertahanan;
- Keamanan;
- Politik LN;
- Yustisi;
- Moneter &
Fiskal
Nasional;
- Agama.
1.Pendidikan,
2.Kesehatan,
3.PU & Tata Ruang,
4.Perum Rakyat &
Pemukiman,
5. Trantibum &
Linmas,
6. Sosial
18 Urs WAJIB
(Non Yan Dasar)
1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan
perempuan dan
pelindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Llingkungan hidup;
6. Adminduk & Capil;
7. Pemberdayaan
masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian pdduk
dan KB;
9. Perhubungan
10. Kominfo;
11. Kop & UMKM;
12. Penanaman
modal;
13. Pemuda & OR;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.
1. Kelautan &
perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. ESDM;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
(UU 23/2014)
3

4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Psl 374 (1)
Setelah koordinasi
dgn Mendagri
(PASAL 374 (3)
Pembinaan & Pengawasan
Menteri K/L
Secara Nasional
dikoordinasikan oleh
Mendagri
(PASAL 8 ayat (3)
Mendagri
PASAL 374 (3)
Aspek:
Pembagian urpem, pembangunan, kebij
daerah, kelembagaan daerah, keuda, kepeg
daerah, kerjasama, yan publik, KDH & DPRD
serta btk lain sesuai UU
Urpem teknis yg
disersahkan ke daerah
Provinsi: oleh Gub selaku Wkl
Pem Pusat (GWPP)
Kab/Kota
Bupati/Walikota melaks pembinaan OPD
BINWAS URUSAN KONKUREN PEMDA
(UU 23/2014)
4
Binwas Umum Binwas Teknis

5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

6. Enter your subhead line here
AGENDA PENGAWASAN
07
06
05
04
03
02
01
PELAKSANAAN AKSI NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI
MELANJUTKAN AGENDA
PENGUATAN APIP DAERAH
PENGAWASAN PEMTEAAN & PEMUTAKHIRAN PROGRAM
DAN KEGIATAN DALAM RKPD & APBD 2021
PENGAWASAN ANGGARAN PENANGANAN
COVID-19
PENGAWASAN KEUANGAN DESA PENGAWASAN ATAS NETRALITAS ASN DAN
POLITISASI APBD DI 270 PEMDA
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DAN ZONA INTEGRITAS
APIP melakukan asistensi pelaskanaan anggaran dan
post audit Pengadaan Barang dan Jasa
APIP meyakinkan agar tidak terjadi pelanggaran
netralitas ASN dan politisasi APBD untuk kepentingan
kelompok politik tertentu
APIP dalam melakukan review meyakinkan RKPD
Tahun 2021 telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur program/kegiatab
APIP melakukan Penilaian Mandiri Reformasi
Birokrasi dan Penilaian Mandiri Zona Integritas
APIP melakukan penjaminan atas laporan Aksi
Nasional Pencegahan Korupsi setiap triwulannya
APIP sesuai dengan kewenangannya melakukan
pengawasan keuangan desa termasuk di dalamnya
Pengawasan Dana Desa
Kemendagri melanjutkan agenda Penguatan APIP
terhadap aspek kelembagaan, anggaran dan sumber
daya manusia

7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP
MENGAWAL PELAKSANAAN ANGGARAN COVID-19
Tindak Lanjut dari Inmendgari dan Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan telah diterbitkan Surat
Edaran kepada Inspektur Daerah terkait Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam Masa Penangan Covid-19
Kemendagri membentuk Tim Pelaksanaan Pembinaan
dan Pengawasan Inmendagri 1 Tahun 2020

8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TUGAS BINWAS APIP DAERAH COVID-19
PERCEPATAN REFOCUSSING
ANGGARAN
PENERIMAAN DANA SUMBER LAIN
YANG SAH DAN TDK MENGIKAT
ALOKASI BELANJA HIBAH DAN
BANSOS
KETERSEDIAAN ANGGARAN
KESEHATAN
KETERSEDAIAAN ANGGARAN
PENANGANAN DAMPAK EKONOMI
KETERSEDIAAN PENYEDIAAN JARING
PENGAMAN SOSIAL (JPS)
KETERSEDIAAN ANGGARAN
KEADAAN DARURAT BERENCANA
PENATUSAHAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA
PENGADAAN BARANG DAN JASA
KECUKUPAN PANGAN DAN
KEBERLANGSUNGAN INDUSTRI
ORIENTASI PADA PENCEGAHAN DAN MITIGAS RISIKO MELALUI ASISTENSI DAN POST
AUDIT

9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPATUHAN PELAPORAN APIP DAERAH
KOTA
1 Kota Gunungsitoli
2 Kota Lhokseumawe
3 Kota Sabang
4 Kota Subulussalam
KABUPATEN
1 Aceh Barat Daya
2 Aceh Besar
3 Aceh Tamiang
4 Aceh Tenggara
5 Bireuen
6 Batu Bara
7 Labuhanbatu Utara
8 Mandailing Natal
9 Nias Barat
10 Nias Utara
11 Padang Lawas Utara
12 Serdang Bedagai
13 Simalungun
14 Tapanuli Tengah
15 Ogan Komering Ulu
KABUPATEN
35 Sorong Selatan
36 Tambrauw
37 Teluk Bintuni
38 Biak Numfor
39 Boven Digoel
40 Deiyai
41 Dogiyai
42 Lanny Jaya
43 Mamberamo Raya
44 Mamberamo Tengah
45 Nabire
46 Nduga
47 Puncak
48 Puncak Jaya
49 Sarmi
50 Waropen
51 Yahukimo
KABUPATEN
16 Lampung Barat
17 Lampung Timur
18 Mesuji
19 Pesisir Barat
20 Jember
21 Tulungagung
22 Lembata
23 Sikka
24 Timor Tengah Selatan
25 Katingan
26 Banggai Kepulauan
27 Buol
28 Morowali Utara
29 Parigi Moutong
30 Tana Toraja
31 Fakfak
32 Manokwari Selatan
33 Maybrat
34 Pegunungan Arfak
INSPEKTORAT DAERAH YANG TIDAK MELAPORKAN
PROFIL PELAPORAN
Sejak April – Juni terdapat 55 Pemerintah Daerah yang Tidak Pernah Melaporkan Hasil Pengawasan Inmendgari 1/2020

10. 01
 Telah ditetapkan persentase minimal anggaran pengawasan 2020.
 Tingkat kepatuhan penganggaran pengawasan 2020 sebesar 72%
 Persentase anggaran Tahun 2021 Tidak Ada Perubahan
 KDH agar patuh terhadap persentase penganggaran Inspektorat Daerah
AGENDA PENGUATAN APIP
INDEPENDENSI
SUMBER DAYA MANUSIA
ANGGARAN
 Inspektur Daerah agar menyampaikan LHP ke MDN atas
dugaan penyalahgunaan wewenang/kerugian daerah
 Inspektur Daerah agar bekerjasama dengan BPKP
Perwakilan dalam supervisi hasil pengawasan sesuai PP
72/2019
 Telah dilakukan penguatan Jafung Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah (PPUPD) melalui Permen PANRB 26 Tahun 2020
 Dikeluarkan 2.771 rekomenasi inpassing PPUPD
 KDH agar dalam mengusulkan inpassing JF PPUPD Madya selektif dan diperketat
 Telah ditetapkan PP 72/2019 ttg Perangkat Daerah
 Dikeluarkan 14 izin mutasi/pemberhentian Inspektur Daerah
 Dikeluarkan 2 izin pembentukan Pansel Inspektorat Daerah
 Dikeluarkan 2 teguran ke KDH yg tidak konsultasi sesuai PP 72/2019

11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
ATENSI MENDAGRI
MENINGKATKAN RASA EMPATI, PEDULI DAN
TIDAK MELAKUKAN KORUPSI ATAU NIAT
JAHAT (MENS REA) ATAS DANA BENCANA
APIP ORIENTASI MENGAWAL SECARA CEPAT
DAN TEPAT AGAR TIDAK TERJADI FRAUD
DAN ORIENTASI PROBLEM SOLVER
MENINGKATKAN SINERGI APIP DAN APARAT
PENEGAK HUKUM SERTA BPKP. KOORDINASI
DILAKUKAN DARI TAHAP PERENCANAAN
TIDAK MELAKUKAN PERSENGKOKOLAN,
KICKBACK, GRATIFKASI, KONFLIK
KEPENTINGAN DALAM PBJ
APIP MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI
BERKELANJUTAN.
AGAR MELAPORKAN SECARA BERKALA PER TGL 5
SETIAP BULAN
TUGAS-TUGAS PENGAWASAN DALAM
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
(PKPT) AGAR DILAKUKAN PENJADWALAN
ULANG, MENGIKUTI PROTOKOL KESEHATAN

12. TERIMA KASIH