SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Kick Off Meeting
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Inspektorat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri
Kamis, 2 Maret 2023
Oleh:
Kepala Bagian Analisis, Evaluasi dan Informasi Hasil Pengawasan
Maharina Desimaria, S.Sos., M.AP., M.A.
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
Kementerian Dalam Negeri
NO KOMPONEN PENILAIAN BOBOT
HASIL
EVALUASI
2020
HASIL
EVALUASI
2021
TARGET 2022 TARGET 2023
A. Komponen Pengungkit
I. Pemenuhan
II. Hasil Antara Area Perubahan
III. Reform
20,00
10,00
30,00
15,94
6,31
23,03
15,97
6,88
23,1
Total Komponen Pengungkit 60,00 45,28 45,95
B. Komponen Hasil
1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 8,13 8,17
2. Kualitas Pelayanan Publik 10,00 7,98 8,92
3.
Pemerintah Yang Bersih dan Bebas
KKN
10,00 8,03 8,94
4. Kinerja Organisasi 10,00 6,48 6,55
Total Komponen Hasil 40,00 30,62 32,58
Indeks Reformasi Birokrasi
(Pengungkit + Hasil)
100,00 75,90 (BB) 78,53 (BB)
89,01
(A)
91,01
(A)
Sumber: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/03/M. RB. 06/2022 dengan Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tahun 2021
Perubahan Evaluasi RB Tahun 2023 dan
Penyampaian Informasi Best Practice RB
01
Menghentikan kegiatan pengisian PMPRB
sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB 26/2020
tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi sampai pemberitahuan selanjutnya
Keterangan : Berdasarkan Surat KemenPAN-RB Nomor
B/01/RB.06/2023 Tanggal 18 Januari 2023
02
03
04
Mekanisme evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan pada
peraturan terbaru yang akan diterbitkan dan
disosialisasikan dalam waktu dekat
Setiap instansi pemerintah diharapkan tetap
menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang telah
disampaikan pada LHE pada periode sebelumnya
sebagai upaya perbaikan berkelanjutan di masing-
masing instansi
Setiap instansi pemerintah agar menyampaikan
informasi praktik baik (best practice) pelaksanaan
reformasi birokrasi di instansinya, berupa inovasi yang
berdampak kepada masyarakat dan stakeholders
Penajaman dan Penyederhanaan
Evaluasi Reformasi Birokrasi
Salah satu upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan penajaman
pelaksanaan evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses.
Penajaman evaluasi reformasi birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara
pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan
STAGE 1
Proses pengisian data dapat dilakukan melalui tautan
https://bit.ly/PraktikBaikInspektoratJenderalKMDN2023 dengan menjawab
pertanyaan dan kriteria yang telah ditentukan
Praktik baik yang disampaikan bisa lebih dari satu dengan ruang lingkup kategori
inovasi praktik baik (diisi dengan bidang yang menjadi intervensi inovasi digitalisasi,
misal tata kelola pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan realisasi
investasi, penanganan stunting, pengendalian inflasi, penggunaan produk dalam negeri,
dan inovasi lainnya yang menunjang peningkatan kinerja).
Batas waktu pengisian form pelaksanaan praktik baik adalah s.d 14 Maret 2023
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengisian
informasi praktik baik pelaksanaan reformasi birokrasi
1
2
3
8. Penerima Manfaat
2. Kategori Inovasi
Praktik Baik
3. Inisiasi Pembangunan
Praktik Baik
9. Dampak
6. Instansi Pelaksana
10. Apresiasi atau
Penghargaan Eksternal
7. Waktu Pelaksanaan
1. Nama Inovasi Praktik
Baik Pelaksanaan RB
5. Latar Belakang
4. Penjelasan Singkat
Inovasi Praktik Baik
Pelaksanaan RB
Rangkuman Pertanyaan
Form Pengisian Informasi
Praktik Baik Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Nasional
https://bit.ly/PraktikBaikInspektoratJenderalKMDN2023
Deadline : Selasa, 14 Maret 2023
Form Praktik Baik
Form Praktik Baik
Form Praktik Baik
Form Praktik Baik
Form Praktik Baik
Form Praktik Baik
“INSPEKTORAT KUAT NEGARA SEHAT"
Terima Kasih
https://bit.ly/PraktikBaikInspektoratJenderalKMDN2023

More Related Content

Similar to BAHAN BU KABAG RB 02032023.pdf

Kebijakan-Akreditasi-Perguruan-Tinggi-dan-Mekanisme-Pelaksanaan-Akreditasi-Pe...
Kebijakan-Akreditasi-Perguruan-Tinggi-dan-Mekanisme-Pelaksanaan-Akreditasi-Pe...Kebijakan-Akreditasi-Perguruan-Tinggi-dan-Mekanisme-Pelaksanaan-Akreditasi-Pe...
Kebijakan-Akreditasi-Perguruan-Tinggi-dan-Mekanisme-Pelaksanaan-Akreditasi-Pe...
IhsanIhsan52
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
mizi1980
 
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptxBAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
MuhammadMubarakChady1
 
Lap QW 2021-digabungkan.pdf
Lap QW 2021-digabungkan.pdfLap QW 2021-digabungkan.pdf
Lap QW 2021-digabungkan.pdf
AdiWidodo12
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RB
rbpkalbar
 

Similar to BAHAN BU KABAG RB 02032023.pdf (20)

PPT BBTKLPP Surabaya OK Pre Asessment.pptx
PPT BBTKLPP Surabaya OK Pre Asessment.pptxPPT BBTKLPP Surabaya OK Pre Asessment.pptx
PPT BBTKLPP Surabaya OK Pre Asessment.pptx
 
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptxPaparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
Paparan_Reformasi-Birokrasi-Materi-Sosialisasi-RB-Dirjen-Dikti.pptx
 
Kebijakan-Akreditasi-Perguruan-Tinggi-dan-Mekanisme-Pelaksanaan-Akreditasi-Pe...
Kebijakan-Akreditasi-Perguruan-Tinggi-dan-Mekanisme-Pelaksanaan-Akreditasi-Pe...Kebijakan-Akreditasi-Perguruan-Tinggi-dan-Mekanisme-Pelaksanaan-Akreditasi-Pe...
Kebijakan-Akreditasi-Perguruan-Tinggi-dan-Mekanisme-Pelaksanaan-Akreditasi-Pe...
 
2. bab ii laporan akhir
2. bab ii laporan akhir 2. bab ii laporan akhir
2. bab ii laporan akhir
 
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KEL 3.pptx
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KEL 3.pptxAKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KEL 3.pptx
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KEL 3.pptx
 
Pmprb
PmprbPmprb
Pmprb
 
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidarPaparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
Paparan implementasi-sakip-kemenristekdikti-sosialisasi-untidar
 
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja PembangunanTeknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
 
PaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdfPaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdf
 
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring PembangunanSistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
 
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptxBAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
BAHAN PAPARAN REFORMASI BIROKRASI 090621 FIX (1).pptx
 
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja PembangunanTeknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
 
Lap QW 2021-digabungkan.pdf
Lap QW 2021-digabungkan.pdfLap QW 2021-digabungkan.pdf
Lap QW 2021-digabungkan.pdf
 
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja PembangunanTeknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan
 
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifSistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
 
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009
Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Sasaran RPJMN 2004-2009
 
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
9321022019103958-menpan-rb-muhammad-yusuf-ateh.pptx
 
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1
Jawaban 2.a renja  zona integritas 2018 1Jawaban 2.a renja  zona integritas 2018 1
Jawaban 2.a renja zona integritas 2018 1
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 
Grand Design RB
Grand Design RBGrand Design RB
Grand Design RB
 

More from YandryAbun1 (8)

0_Permendagri No 15 Tahun 2023.pdf
0_Permendagri No 15 Tahun 2023.pdf0_Permendagri No 15 Tahun 2023.pdf
0_Permendagri No 15 Tahun 2023.pdf
 
Manajemen Koperasi.pptx
Manajemen Koperasi.pptxManajemen Koperasi.pptx
Manajemen Koperasi.pptx
 
PPT IRJEN.pptx
PPT IRJEN.pptxPPT IRJEN.pptx
PPT IRJEN.pptx
 
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
 
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (10 Mei BPSDM).pptx
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (10 Mei BPSDM).pptxPENDIDIKAN ANTI KORUPSI (10 Mei BPSDM).pptx
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (10 Mei BPSDM).pptx
 
Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdf
Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdfPermendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdf
Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022.pdf
 
Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 (1).pdf
Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 (1).pdfPermenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 (1).pdf
Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 (1).pdf
 
2. Reviu REVIU LPPD Harper Muda (1).pptx
2. Reviu REVIU LPPD Harper Muda (1).pptx2. Reviu REVIU LPPD Harper Muda (1).pptx
2. Reviu REVIU LPPD Harper Muda (1).pptx
 

Recently uploaded

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 

Recently uploaded (6)

Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 

BAHAN BU KABAG RB 02032023.pdf

  • 1. Kick Off Meeting Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Kamis, 2 Maret 2023 Oleh: Kepala Bagian Analisis, Evaluasi dan Informasi Hasil Pengawasan Maharina Desimaria, S.Sos., M.AP., M.A.
  • 2. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri NO KOMPONEN PENILAIAN BOBOT HASIL EVALUASI 2020 HASIL EVALUASI 2021 TARGET 2022 TARGET 2023 A. Komponen Pengungkit I. Pemenuhan II. Hasil Antara Area Perubahan III. Reform 20,00 10,00 30,00 15,94 6,31 23,03 15,97 6,88 23,1 Total Komponen Pengungkit 60,00 45,28 45,95 B. Komponen Hasil 1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 8,13 8,17 2. Kualitas Pelayanan Publik 10,00 7,98 8,92 3. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 8,03 8,94 4. Kinerja Organisasi 10,00 6,48 6,55 Total Komponen Hasil 40,00 30,62 32,58 Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil) 100,00 75,90 (BB) 78,53 (BB) 89,01 (A) 91,01 (A) Sumber: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor B/03/M. RB. 06/2022 dengan Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021
  • 3. Perubahan Evaluasi RB Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Best Practice RB 01 Menghentikan kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB 26/2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai pemberitahuan selanjutnya Keterangan : Berdasarkan Surat KemenPAN-RB Nomor B/01/RB.06/2023 Tanggal 18 Januari 2023 02 03 04 Mekanisme evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 akan dilakukan berdasarkan pada peraturan terbaru yang akan diterbitkan dan disosialisasikan dalam waktu dekat Setiap instansi pemerintah diharapkan tetap menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan pada LHE pada periode sebelumnya sebagai upaya perbaikan berkelanjutan di masing- masing instansi Setiap instansi pemerintah agar menyampaikan informasi praktik baik (best practice) pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya, berupa inovasi yang berdampak kepada masyarakat dan stakeholders
  • 4. Penajaman dan Penyederhanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Salah satu upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan penajaman pelaksanaan evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses. Penajaman evaluasi reformasi birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan STAGE 1
  • 5. Proses pengisian data dapat dilakukan melalui tautan https://bit.ly/PraktikBaikInspektoratJenderalKMDN2023 dengan menjawab pertanyaan dan kriteria yang telah ditentukan Praktik baik yang disampaikan bisa lebih dari satu dengan ruang lingkup kategori inovasi praktik baik (diisi dengan bidang yang menjadi intervensi inovasi digitalisasi, misal tata kelola pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, penanganan stunting, pengendalian inflasi, penggunaan produk dalam negeri, dan inovasi lainnya yang menunjang peningkatan kinerja). Batas waktu pengisian form pelaksanaan praktik baik adalah s.d 14 Maret 2023 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengisian informasi praktik baik pelaksanaan reformasi birokrasi 1 2 3
  • 6. 8. Penerima Manfaat 2. Kategori Inovasi Praktik Baik 3. Inisiasi Pembangunan Praktik Baik 9. Dampak 6. Instansi Pelaksana 10. Apresiasi atau Penghargaan Eksternal 7. Waktu Pelaksanaan 1. Nama Inovasi Praktik Baik Pelaksanaan RB 5. Latar Belakang 4. Penjelasan Singkat Inovasi Praktik Baik Pelaksanaan RB Rangkuman Pertanyaan
  • 7. Form Pengisian Informasi Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional https://bit.ly/PraktikBaikInspektoratJenderalKMDN2023 Deadline : Selasa, 14 Maret 2023
  • 14. “INSPEKTORAT KUAT NEGARA SEHAT" Terima Kasih https://bit.ly/PraktikBaikInspektoratJenderalKMDN2023