Recommended
More Related Content
Similar to Konvergensi Workshop KKB Malut P.pptx
Similar to Konvergensi Workshop KKB Malut P.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Konvergensi Workshop KKB Malut P.pptx
- 1. PELAKSANAAN 8 AKSI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS Disampaikan oleh: Andi Anugrah Pawi, S.H., M.H.
- 3. PELAKSANAAN 8AKSI KONVERGENSI Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas CON VER GENC E? “pelaksanaan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas keluarga pada kelompok sasaran prioritas yang telah ditetapkan bersama”
- 4. • BKKBN • Kemendagri • Kemendesa PDTT • Pemprov, Pemkab/Pemkot, Pemdes Penyediaan data dan dokumen kependudukan • Kemenkes • BKKBN • Kemenag • KemenPP dan PA Perubahan Perilaku • BKKBN • Kemenkes • Kemendagri • Kemensos • Pemprov, Pemkab/Pemkot • Kemendikbud • Kemenag • Kemenkop dan UKM • Kemen Kelautan dan Perikanan Peningkatan cakupan layanan & rujukan pada keluarga • KemenPUPR • Kemenkes • Pemda Penataan Lingkungan Keluarga dan masyarakat 3 Penguatan advokasi dalam GERMAS dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan: KB Kespro bersumber daya masyarakat; Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan resiko kejadian stunting; Peningkatan cakupan layanan dan akses pendidikan; Peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan; Pemberdayaan ekonomi keluarga Penataan Lingkungan keluarga dan Peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar. 1 2 4 Peran&TanggungJawab KEMENTERIAN/LEMBAG A PELAKSANA
- 6. ANALISA SITUASI • Analisa situasi dilakukan untuk mendapatkan pemetaan situasi dan kondisi serta menjadi dasar/acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat di Kampung Keluarga Berkualitas. • Analisa situasi dapat dilakukan dengan analisa data dan observasi lingkungan. ANALISA SITUASI DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR MENENTUKAN PRIORITAS
- 7. IDENTIFIKASI POTENSI DATA KONDISI KEPENDUDUKAN Diperlukan data situasi terkait: • SDM (Tenaga Kesehatan, Petugas lapangan), • Sarana dan prasarana: Kesehatan (Puskesmas), Pendidikan, Kesling (Jaga, MCK) • Sumber daya anggaran, • Peraturan/kebijakan, • Sumber daya Program dan kegiatan • Jejaring • Jumlah Penduduk miskin • Angka kematian Ibu (AKI) • Angka kematian bayi (AKB) • Angka kelahiran pada usia remaja • Kasus stunting • Data tingkat Pendidikan (putus sekolah) IDENTIFIKASI PELAKSANAAN MASING- MASING PROGRAM DAN HASIL EVALUASI KEGIATAN ANALISA SITUASI
- 8. Program kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan lampiran Inpres Kampung Keluarga Berkualitas, antara lain: 1. PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 2. PENGUATAN ADVOKASI DALAM GERMAS DAN KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT 3. PENINGKATAN AKSES DAN PELAYANAN KESEHATAN TERMASUK KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI BERSUMBER DAYA MASYARAKAT 4. PENDAMPINGAN DAN PELAYANAN PADA KELUARGA DENGAN RISIKO KEJADIAN STUNTING 5. PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN DAN AKSES PENDIDIKAN 6. PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN JAMINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL PADA KELUARGA DAN MASYARAKAT MISKIN SERTA RENTAN 7. PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA 8. PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENINGKATAN AKSES AIR MINUM SERTA SANITASI DASAR PERENCANAAN KEGIATAN
- 9. PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAA N KEGIATAN Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota terutama pada lintas sektor untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. PERENCANAA N KEGIATAN Berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah serta mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit vertikal yang terdapat dalam wilayahnya 1 2
- 10. Penyediaan forum komunikasi berkala bagi pembuat dan pelaksana kebijakan, hal ini sebagai wadah sinkronisasi, konvergensi pelaksanaan program melalui “Rapat Koordinasi Lintas Sektor”. Rapat koordinasi sehubungan dengan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dilakukan secara rutin minimal dua kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan. 1. Pertemuan pertama bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, kondisi saat ini (menyepakati hasil analisis situasi dan pemetaan) dan perencanaan tahun berikutnya. 2. Pertemuan ke dua dilaksanakan dalam rangka review tengah tahun. RAPAT KOORDINASI 3.
- 11. Pelaksana: 1. Tingkat Pusat dipimpin oleh Kemenko PMK, dihadiri oleh Kementerian/Lembaga sesuai Inpres. 2. Tingkat Daerah: • Tingkat Provinsi dipimpin oleh Gubernur, • Tingkat Kabupaten/kota dipimpin oleh Bupati/Walikota, • Tingkat Desa/kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah Peserta rapat koordinasi di daerah terdiri dari lintas sektor terkait dan mitra strategis sesuai dengan situasi dan kondisi masing- masing daerah. RAPAT KOORDINAS I 3. “HASIL RAPAT KOORDINASI ADALAH KOMITMEN DAN PEMBAGIAN KERJA”
- 12. Nasional Daerah Desa • telah ditetapkan Instruksi Presiden tentang “Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas” sebagai payung hukum untuk Kementerian/Lembaga penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. • Menyusun regulasi di level Provinsi/Kabupaten/Kota guna lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat Daerah. • Menyusun Perdes sebagai dasar optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas DUKUNGAN PEDOMAN REGULASI Regulasi diperlukan sebagai payung hukum untuk menaungi integrasi dan konvergensi pelaksanaan program di Kampung Keluarga Berkualitas.
- 13. PEMBINAAN KEPADA OPD DAN KADER BINAAN MASING- MASING Pendampingan dan pembinaan kepada OPD dan kader binaan masing-masing K/L dapat dilakukan melalui berbagai metode antara lain: 1. ASISTENSI ke Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait serta kepada kader binaan masing- masing Kementerian /Lembaga 2. FASILITASI ke Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait serta kepada kader binaan masing- masing Kementerian /Lembaga Pendampingan dan pembinaan dilaksanakan agar setiap OPD dan kader binaan masing-masing K/L dapat melaksanakan program dan kegiatan kampung Keluarga berkualitas secara terintegrasi dan konvergensi
- 14. • Perlu dikembangkan sistem manajemen data berbasis IT, yang memuat tentang input, proses, output dan outcome, sehingga memudahkan pemantauan pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas secara terintegrasi dan konvergensi. • Sehubungan dengan hal tersebut saat ini telah dikembangkan website untuk sistem manajemen data Kampung Keluarga Berkualitas yaitu https://kampungkb.bkkbn.go.id/ • Data-data yang tidak tersedia di dalam website Kampung KB, akan dilaporkan oleh masing-masing Dinas/Badan (minimal 2 kali dalam setahun) yang akan disampaikan dalam Rakor MANAJEMEN DATA
- 15. • Review kinerja optimalisasi Kampung Keluarga berkualitas dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang terencana, baik dari sisi pelaksana monev, metode, periode, serta manfaat monev bagi upaya perbaikan program. ◦ Pelaksanaan monev dilakukan oleh tim yang dibentuk beranggotakan instansi terkait termasuk yang bertugas melakukan pengawasan (Inspektorat), pihak lain (Stakeholder, LSM, masyarakat). REVIEW KINERJA TAHUNA • Temuan pada saat monitoring merupakan informasi yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi program • Monitoring dapat diakukan dengan cara melakukan pemantauan secara rutin website Kampung Keluarga Berkualitas, serta melalui forum pertemuan dan kunjungan langsung ke lapangan
- 16. PENGUKURAN KEBERHASILA N KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS Indikator keberhasilan di Kampung Keluarga Berkualitas dilihat dari outcome/dampak melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang akan diukur setiap tahun oleh BKKBN utamanya di level Nasional dan Provinsi. Indeks Pembangunan Keluarga menjelaskan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga Indeks Pembangunan Keluarga memberikan gambaran peran dan fungsi keluarga di Indonesia untuk mewujudkan keluarga berkualitas
- 17. 2021 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. 3 Dimensi, 11 Indikator • Dimensi Ketentraman • Kegiatan Ibadah • Legalitas Keluarga • Jaminan Kesehatan • Keharmonisan Keluarga 2. Dimensi Kemandirian • Pemenuhan Kebutuhan Dasar • Jaminan Keuangan • Keberlangsungan Pendidikan • Kesehatan Keluarga • Akses Media Online 3. Dimensi Kebahagiaan • Interaksi Keluarga • Interaksi Sosial Target Indeks Pembangunan Keluarga 2019 2020 2022 2023 2024 Capaian iBangga 2021 • Apa penyebab ibangga 2021 tidak tercapai? • Bagaimana proses pengukuran beberapa variabel dalam ibangga? • Kendala dalam pengukuran ibangga? • Program apa yang dihasilkan dari iBangga? 59 61 57 55 53,57 53,6 54,01 Sumber: Renstra BKKBN