Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

1. Persiapan dan Harmonisasi
menuju predikat nasional
Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan
WBK/WBBM 2 19
MaizarRadjin,M.Ak,QIA

2. OUT LINES
1. GAMBARANUMUM
2. ZONAINTEGRITAS(Kawasan& WBK)
3. STRATEGIMENUJUPREDIKATWBK
Maizar Radjin

3. GAMBARAN
UMUM
Maizar Radjin

4. REFORMASI BIROKRASI : NAWACITA
4
Wajib
PROGRAM PROGRAM PROGRAM
Prioritas Dukungan
1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Penanggulangan
Kemiskinan
Pembangunan:
1. Infrastrukstur
2. Poros Maritim
3. Ketahanan Energi
4. Ketahanan Pangan
Reformasi
Birokrasi
Maizar Radjin

5. PROGRAM RB : 8 AREA & 3 SASARAN
5Maizar Radjin

6. KEBERHASILAN PEMBANGUNAN ASN : RPJPN
Good Governance
Reformasi Birokrasi
dan UU ASN
Smart ASN
ASN: Human Capital
ASN yang memiliki:
1. karakteristik berwawasan
global
2. menguasai TIK dan bahasa,
3. memiliki kemampuan
networking tinggi dengan
kemampuan skill multitasking
yang proporsional.
ASN di masa depan
harus memiliki empat
dimensi, antara lain
1. dimensi berpikir,
2. dimensi komunikasi,
3. dimensi mengelola
diri,
4. dimensi partisipasi
dan kontribusi
6
Maizar Radjin

7. TINGKAT PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
7Maizar Radjin

8. 88
Mental
Aparatur
(Manajemen
Perubahan)
Biro KIP
PENGUATAN
PENGAWASAN
6 Elemen
ITJEN
Akuntabilitas
Biro
Perencanaan
Kelembagaan
Biro
Kepegawaian
dan Org
Tata Laksana
Pustikom &
Biro
Kepegawaian
dan Organisasi
Manajemen
SDM ASN
Biro
Kepegawaian
dan Organisasi
Peraturan
Perundangan
Biro Hukum
Pelayanan
Publik
PPTB
KOORDINATOR
8 (DELAPAN)
ELEMEN RB
Source : Keputusan Menhub No. KP 191 Tahun 2015
1. Zona Intergritas : Pembangunan unit kerja untuk
memperoleh predikat menuju WBK/WBBM di seluruh
Intansi Pemerintah (Pusat dan Daarah)
2. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di masing-masing kementerian/lembaga
dan pemda;
3. Pelaksanaan whistleblowing system di masing-masing kementerian/lembaga
dan pemda
4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di masing-masing
kementerian/lembaga dan pemda;
5. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerjadi masing-masing
kementerian/lembaga dan pemda;
6. Penanganan pengaduan masyarakat di masing-masing kementerian/lembaga
dan pemda
MENJADI bagian dari PRIORITAS NASIONAL
KOORDINATOR : DELAPAN ELEMEN RB
Maizar Radjin

9. ZONA INTEGRITAS
KAWASAN & WBK
Maizar Radjin

10. 10
ZONA INTEGRITAS
10
Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi
• Perpres 54/2018
• SKB (5 Instansi) Men PPN
Bapennas, Mendagri, MenPAN
RB, Kantor Staf Presiden,
KPK
TPI
Menuju Predikat
WBK/WBBM
• Permenpan RB 52/2014
UNIT KERJAKAWASAN Inspektorat
Investigasi

11. 11
KAWASAN ZONA INTEGRITAS KEMENHUB 2019-2020
Lokasi
Intervensi
No Pelabuhan Laut Pelabuhan Udara
1 Tanjung Priuk (Jakarta) Soekarno Hatta (Jakarta)
2 Tanjung Perak (Surabaya) Juanda (Surabaya)
3 Belawan (Medan) Kuala Namu (Medan)
4 Soekarno Hatta (Makassar) Hasanuddin (Makassar)
5 Sekupang (Batam) Hang Nadim (Batam)
6 Tanjung Mas (Semarang) Ngurah Rai (Bali)
11Maizar Radjin

12. 12
TARGET ZONA INTEGRITAS : KAWASAN
12Maizar Radjin

13. DASAR HUKUM ZI : WBK
DASAR HUKUM PERMENPAN
1. UU 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. UU 30 / 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. UU 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
7. Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 – 2025;
9. Perpres 55 / 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Inpres 2 / 2014 Tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Permen PAN dan RB 14 / 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PERMENPAN tentang ZI
Permen PANRB 20 / 2012 tentang
Pedoman Umum Pembangunan ZI
menuju Wilah Bebas dari Korupsi
Permen PANRB 60 / 2012 tentang
Pedoman Pembangunan Zona
Integritas menuju WBK dan WBBBM
di Lingkungan K/L dan Pemda
Permen PANRB 52 / 2014 tentang
Pedoman Pembangunan ZI menuju
WBK dan WBBM di Lingkungan
Instansi Pemerintah
diubah
diubah
13Maizar Radjin

14. 14
1. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi
pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen
untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi,
khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas
pelayanan public
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang
diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar
kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana,
penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan
penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)
adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang
memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan,
penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,
penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan
penguatan kualitas pelayanan publik.
DEFINISI
14Maizar Radjin

15. 15
SYARAT WBK WBBM
TINGKAT INSTANSI
PEMERINTAH
Opini BPK “WTP”
Opini BPK “WTP” selama minimal 2
tahun berturut-turut
Nilai AKIP minimal “CC”
TINGKAT UNIT KERJA
Setingkat Es. I s.d Es. III
Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis
Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik
Mengelola sumber daya yang cukup besar
Telah sebelumnya mendapat predikat
WBK
SYARAT PENGAJUAN PREDIKAT WBK/WBBM
15Maizar Radjin

16. Permenpan 52/2014
WBK WBBM
A
1 Manajemen Perubahan 5%
2 Penataan Tata Laksana 5%
3 Penataan sistem manajemen 15%
4 Penguatan akuntabilitas 10%
5 Penguatan pengawasan 15%
6 Peningkatan kualitas pelayanan public 10%
60%
B
1 Persepsi KKN 15% 13.5 13.50%
2 TLHA & TLHP 5% 3.5 3.50%
20%
1 Persepsi Pelayanan 20% 0 16%
100%
PENGUNGKIT
Nilai % Memenuhi
NO KRITERIA LKE
Sub Total
Sub Total
Total
HASIL
Pemerintah yang Bersih KKN
Kualitas Pelayanan Publik
75% 75%
INDIKATOR & BOBOT PENILAIAN WBK/WBBM
16Maizar Radjin

17. 17
KERANGKA LOGIS KEBERHASILAN ZI : WBK
MANAJEMEN
PERUBAHAN
PENATAAN
1. Tata Laksana
2. Sistem Manajemen
PENGUATAN
1. Akuntabiltas
2. Pengawasan
PENINGKATANKUALITAS
PELAYANANPUBLIK
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN
BEBAS KKN
PERSEPSI
KORUPSI
PENYELESAIAN
TLHP
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
PERSEPSI KUALITAS
PELAYANAN
1
2
3
P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N
PENGUNGKIT HASIL
Maizar Radjin

18. MILESTONE ZONA INTEGRITAS : WBK
PENCANANGAN
(PUSAT, UPT &
INSTANSI TERKAIT
DAN STAKEHOLDER)
PENETAPAN
(PUSAT DAN
MENHUB)
PEMBANGUNAN
(PUSAT DAN UPT
TERKAIT)
EVALUASI
(TIM PENILAI
INTERNAL)
BERPREDIKAT
(TIM PENILAI
NASIONAL)
1 2 3 4 5
18Maizar Radjin

19. 33 51
174
485
910
12 11 15
71
200
9 1 2 6 5
64%
24%
10%
16%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1 2 3 4 5
Pengajuan Berpredikat WBK Berpredikat WBBM Indeks Kerberhasilan
EUFORIA NASIONAL : PERMINTAAN REVIU MENUJU WBK & WBBM
SUMBER: KemenPANRB_data diolah
19
2014 2015 2016 2017 2018
Maizar Radjin

20. 2016 2017
1. Ditjen Perkeretaapian
2. Ditrektorat Kepelabuhanan
3. Subdit Uji Tipe Kendara
Bermotor Direktorat Sarana
1. Balai Pengujian Laik Jalan
dan Sertifikasi Kendaraan
Bermotor Bekasi
2. Unit Penyelenggara Bandar
Udara Mutiara Sis Aljufri
3. Balai Pendidikan Pelatihan
dan Penyegaran Ilmu
Pelayaran
4. Politeknik Pelayaran
Surabaya
1. Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi
2. Direktorat Kelaikudaraan Dan Pengoperasian Pesawat Udara
3. Balai Kesehatan Penerbangan
4. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau
5. Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
6. Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya
7. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Samarinda
8. Distrik Navigasi Kelas Ii Benoa
9. Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Bau-bau
10. Balai Pengujian Perkeretaapian Bekasi
11. Politeknik Penerbangan Surabaya
12. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
2018
Usulan dari Kemenhub yang
berhasil mendapat predikat
WBK pada tahun 2019 20
REKAM JEJAK PENGUSULAN NOMINASI WBK KEMENHUB
Maizar Radjin

21. 21 21
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS
telah dilakukan di Kementerian Perhubungan
Sejak Tahun 2012 di tanggal 12 Desember 2018
PENCANANGAN
Pembagunan Zona Integritas
Maizar Radjin

22. KOMITMEN CEGAH KKN
Menteri Perhubungan Bersama
Pimpinan KPK telah
menandatangani Pernyataan
Komitmen Penerapan
Pengendalian Gratifikasi
Pada tanggal 15 April 2014
Menteri Perhubungan
Bersama dan Semua Eselon I
telah menandatangani
Deklarasi Anti Pungutan
Liar di Lingkungan
Kementerian Perhubungan
Pada tanggal 22 Desember 2016

23. STRATEGI
PENILAIAN MENUJU
PREDIKAT WBK/WBBM
Maizar Radjin

24. MEKANISME PENILAIAN TIM PENILAI NASIONAL
Validasi Dokumen
6 Elemen
(PDCA)
Observasi Lapangan
(Pelayanan)
Survey (Ekternal: Expert)
Kualitas Layanan & Persepsi KKN
(Pihak ke-3)
Observasi Lapangan
(Pelayanan)
Survey (Ekternal: BPS)
Kualitas Layanan & Persepsi KKN
(Pihak ke-3)
2014-20172018–Saatini
Validasi Dokumen
6 Elemen
(PDCA) 24

25. 25
STRATEGI TPN EVALUASI DAN VALIDASI SETIAP ELEMEN WBK
P
D
C
A
LAN
0
HECK
CT
MERENCANAKAN
MELAKSANAKAN
MEMERIKSA
MENINDAK
• Target
• Sasaran
• Tim Kerja
• Metode yg digunakan
• Proses
• Pengumpulan Data
• Dokumentasi
• Coparison actual vs target
1. Hasil
2. Biaya
3. Waktu
• Tindakan perbaikan
• Tindakan Standarisasi
POAC
PDCA
KAIZEN
SIX SIGMA
TQM
Maizar Radjin

26. 26
ELEMEN-ELEMEN IMPLEMENTASI WBK…(1)
1. Manajemen Perubahan
1. Tim Kerja
• SK
• Road Map
• Actions Plan
2. Keterlibatan Pimpinan
• Role Model (sikap nyata)
• Agen Perubahan (program)
• Progam ZI termasuk dalam agenda Organisasi
• Ekternalisasi dan Internalisasi
3. Evaluasi Zona Integritas
• Evaluasi priodikal Road Map
• Actions Plan
• Tindak Lanjut Maizar Radjin

27. 27
ELEMEN-ELEMEN IMPLEMENTASI WBK…(2)
2. Penataan Tata Laksana 1. Proses Bisnis & SOP (PM 50/2017
& PM 82/2017)
• Layanan unggulan
• Evaluasi dan Pemuktakhiran
• Sertifikasi prosedur mutu (layanan)
2. Budaya E-Goverment
• Jenis-jenis operasionalisasi organisasi yang
menggunakan IT
• Jenis laporan kinerja yang menggunakan IT
(pegawai dan organisasi)
• Monitoring TIK (pengembangan)
3. Keterbukaan Informasi Publik
• Sarpras PPID
• Humas
• Pengaduan Maizar Radjin

28. 28
ELEMEN-ELEMEN IMPLEMENTASI WBK…(3)
3. Penataan Sistem Manajemen
Sistem SDM
• Bezetting pegawai
• Peta kebutuhan/gap pengembangan
(akademik, profesi dan vokasi) pegawai di
JPT, JFU dan Manajemen
• Pola Rekruitmen dan Mutasi
• Monitoring dan Evaluasi SDM
• Mekanisme Reward dan Punish
• Mekanisme pengukuran kinerja
• Linearitas / kontribusi kinerja pegawai
dengan sasaran/tujuan organisasi secara
berjenjang (buttom up)
• Sistem Informasi SDM yang digunakan
• Code of conduct (kebijakan, sosialisasi dan
implementasinya)Maizar Radjin

29. 29
ELEMEN-ELEMEN IMPLEMENTASI WBK…(4)
4. Penguatan Akuntabilitas
RPJPN RPJMN RENSTRA
RENJA RKT PK
1. Keterlibatan Pimpinan
• Proses penetapan
• Dokumentasi-dokumentasi proses penetapan
• Peningkatan kompetensi bagi pegawai yang
menyusun dokumen perencaan
2. Dokumen Perencanaan
• Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja
Tahunan, Perjanjian Kinerja, LAKIP dan Laptah
• Evaluasi dan tindak lanjut Dokumen Perencanaan
3. Pemahaman dokumen perencanaan
• Berorientasi outcome bukan hasil
• Konsep S M A R T
• Sampling SKP dari staf sd pimpinan puncak yang
berkontribusi dengan tujuan organisasi
Maizar Radjin

30. 30
ELEMEN-ELEMEN IMPLEMENTASI WBK…(5)
5. Penguatan Pengawasan..(1)
1. Gratifikasi
• Aktivitas mensosialisasikannya
• Identifikasi area yang berpotensi gratifikasi
• Pelaporannya (periodic walaupun nihil)
2. SPIP (penyelenggaraan & maturitas)
• Soft Control: Rencana Tindak Perbaikan
(lingkungan pengendalian)
• Hard Control : Rencana Tindak Pengendalian
(Analisa risiko) terdiri dari Daftar Risiko, Peta
Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
Kegiatan, Infokom dan Pemantauan
3. Pengaduan Masyarakat
• Sarana dan Kebijakan
• Informasi proses penanganan pengaduan
• Tindak lanjut Maizar Radjin

31. 31
ELEMEN-ELEMEN IMPLEMENTASI WBK…(6)
5. Penguatan Pengawasan..(2)
1. Wisthle Blowing Syistem
• Mekanisme publikasi
• Sarana di web internal
2. Conflict of interest (benturan
kepentingan) PM 61/2016
• Kebijakan
• Media publikasi
• Identifikasi potensi-potensi (bentuk, jenis dan
sumber) benturan kepentingan->pelayanan
• Laporan secara berkala walaupun nihil
Maizar Radjin

32. 32
ELEMEN-ELEMEN IMPLEMENTASI WBK…(7)
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima
1. Standar Pelayanan Mininal
• Kebijakan
• Sosialisasi
• Maklumat
2. Budaya Pelayanan Prima
• Penepannya
• Kemudahan Akses
3. Penilaian Kepuasan
• Priodikal survey
• Publikasi hasil survey
• Tindak lanjut hasil survey
Maizar Radjin

33. CATATAN MAJOR : IMPLEMENTASI WBK
1. One Man Show
2. Pimpinan dan Manajemen Tidak Ditempat
3. Pendampingan suvey lapangan lebih ke sarpras
4. Suveyor salah sasaran
5. PIC Perelemen Pengungkit tidak bisa berimprovisasi lebih
6. Dokumen WBK hanya Sebatas pemenuhan data dukung ≠ PDCA
7. Eforia WBK tematik / hanya diketahui segelintir pegawai
8. Public compaign WBK tidak sebaik Instansi Pemerintah lain
9. Dokumentasi Heroik dan aktivitas sosial yang membangun
Maizar Radjin