Surat ini memberikan laporan terkait penyitaan tanah dan bangunan oleh PUPN dan KPKNL Medan, penilaian dan penetapan pemenang lelang kepada PT. United Rope, pembayaran oleh PT. United Rope, serta upaya KPKNL, PT. United Rope, DPRD, Kemendagri dan Gubernur Sumut untuk meminta rekomendasi balik nama dan perpanjangan sertifikat kepada Pemerintah Kota Medan. Pengadilan Negeri Medan memutuskan unt

1. TINDAKLANJUTPENYELESAIANSURAT
KPKNLMEDANKEPADAWALIKOTAMEDAN
INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Medan, 25 maret 2021
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. Clinical Trial Phases
2
Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN) Cabang Sumatera Utara
melakukan penyitaan terhadap
sebidang tanah seluas 1736 m2
(sesuai dengan SHGB No.642
tanggal 6 Juli 1993) berikut
dengan bangunan perparkiran
dari lantai 1 sampai dengan 10
menyita barang jaminan dan atau
harta kekayaan milik penanggung
hutang (PT. Bank Sejahtera
Umum))dengan alamat Jalan
Pegadaian No.9 Kelurahan Aur
Kecamatan Medan Baru Medan.
Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL)
Medan melaksanakan penyitaan
atas tanah dan bangunan Jalan
Pegadaian No.9 Kelurahan Aur
Kecamatan Medan Baru Medan
oleh Juru Sita Piutang Negara
Sdr. Renald Simatupang
berdasarakan Surat Perintah
Penyitaan Ketua Panitia Urusan
Piutang Negara cabang
Sumatera Utara Nomor BA-
49/BAP/VVKN.02/KNL.0100/2009
Dilakukan
penilaian
/appraisal
oleh Kantor
Jasa Penilai.
Dimuat Pengumanan lelang terhadap
objek perjanjian berupa tanah dan
bangunan perpakiran berlantai 10
diatasnya melalui harian “Mimbar Umum”
dengan nilai limit sebesar
Rp24.800.000.000,00, untuk nilai tanah
seluas 1.736 m2 dan bangunan parkir
seluas 12.672 m2 dengan menghasilkan
Risalah Lelang nomor 257/2012 tanggal 17
April 2012 dengan Pejabat Lelang Dian
Subakti, SH dan Pejabat Penjual Sdr.
Wagito NIP. 196001181983101001 serta
menetapkan pemenang lelang PT. United
Rope.
Tanggal 07
Mei 2009
PENILAIANDANPENETAPAN
PEMENANGLELANG
PENYITAANOLEHPUPN
DANKPKNL
Tanggal 14
Mei 2009
Tanggal 24
Oktober
2011
Tanggal 03
April 2012

3. 3
PT. United Rope sebagai
pemenang lelang
melakukan pembayaran
kepada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Pemerintah
Daerah Kota Medan atas
Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
(BPHTB) sebesar
Rp1.237.044.440,-.
PT. United Rope melalui
Surat Setoran Pajak
Daerah Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSPD-
BPHTB) Nomor 043925
telah membayarkan Rp.
24.800.888.800,-.
PEMBAYARANPEMENANGLELANG
Tanggal
20 April
2012
Tanggal
08 Mei
2012

4. PENEGASANKPKNL
01
02
03
KPKNL Medan melalui suratnya nomor S.0822/WKN.02/KNL.01/2013
memohon kepada Pemerintah daerah Kota Medan agar bersedia
memberikan rekomendasi balik nama kepada PT. United Rope.
20 Mei 2013
KPKNL Medan kembali menyurati Pemerintah Daerah Kota Medan melalui
surat nomor S-538/WKN.02/KNL.01/2018 memohon kepada Pemerintah
daerah Kota Medan agar dapat memberikan rekomendasi balik nama dan
perpanjangan Sertifikat HGB No.642/Aur.
13 Maret 2018
KPKNL Medan kembali menyurati Pemerintah Daerah Kota Medan melalui
surat nomor S-555/KN.5/2019 meminta agar Pemerintah Daerah Kota
Medan memberikan rekomendasi balik nama dan perpanjangan Sertifikat
Hak Guna Bangunan nomor 642/Aur yang diperoleh PT. United Rope
selaku pembeli lelang yang beritikad baik.
08 Juli 2019

5. • Tanggal 30 Oktober 2017
melalui Surat Kantor
Advokat Binaris
Situmorang, SH & Netti
Herawati pasaribu, SH
Nomor
I/ADV.PT.UR.BNN/X/2017
hal Permintaan Penerbitan
Surat Rekomendasi Untuk
Perpanjangan dan Balik
Nama SHGB a.n. PT.United
Rope kepada Wali Kota
Medan yang intinya
menyampaikan PT. United
Rope pemenang lelang
SHGB 642/Aur, telah ada
penetapan pengadilan
untuk melaksanakan
pengosongan dan
penyerahan atas SHGB
UPAYA
PEMENANG
LELANG
• Tanggal 16 November
2017 melalui Surat
Kantor Advokat
Binaris Situmorang,
SH & Netti Herawati
pasaribu, SH Nomor
II/ADV.PT.UR.BNN/X
/2017 hal Permintaan
Penerbitan Surat
Rekomendasi Untuk
Perpanjangan dan
Balik Nama SHGB a.n.
PT.United Rope

6. Tanggal 19 Februari 2020 Surat
Ketua DPRD Sumatera Utara
kepada Inspektur Jenderal
Kementerian Dalam Negeri
nomor 465/18/Sekre perihal
Mohon Atensi atas lelang yang
intinya meminta Inspektorat
Jenderal Kemendagri untuk
menyelesaikan permasalahan
perselihan antara pemerintah
Daerah Kota Medan dengan PT.
United Rope selaku pemenang
lelang beretikat baik dapat
memperoleh hak-haknya
Tanggal 24 Maret 2020 Surat
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam
Negeri kepada Inspektur Jenderal
Kementerian Keuangan nomor
700/857/IJ tanggal 24 Maret 2020 dan
dibalas dengan surat Inspektur
Jenderal Kementerian Keuangan
nomor S-61/IJ/2020 yang intinya tidak
ditemukan adanya ketentuan
pelaksanaan lelang yang dilanggar dan
periode pelayanan lelang tidak terdapat
keberatan atau upaya hukum dari pihak
manapun termasuk Pemerintah Daerah
Kota Medan
Tanggal 20 April 2020 Surat Menteri
Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera
Utara nomor 337/949/IJ hal tindak lanjut
surat ketua DPRD Provinsi Sumatera
Utara yang intinya meminta Gubernur
selaku Wakil Pemerintah Pusat meminta
agar Pemerintah Daerah Kota Medan
segara memenuhi kewajibannya
DPRD KEMENDAGRI GUBERNUR
6
FASILITASIDPRD,KEMENDAGRIDANGUBERNUR

7. Tanggal 10 Juli 2020
Gubernur Sumatera Utara menindaklanjuti
surat Menteri Dalam Negeri nomor
337/949/IJ dengan surat nomor 700/5240
kepada Wali Kota Medan yang intinya
agar mengambil langkah penyelesaian
dalam langkah penyelesaian tidak terlama
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja.
Tanggal 29 September 2020
Surat Menteri Dalam Negeri
kepada Gubernur Sumatera Utara
nomor X.700/51/SJ hal pemberian
teguran kepada Wali Kota Medan
KEMENDAGRI GUBERNUR
7
FASILITASIDPRD,KEMENDAGRIDANGUBERNUR

8. PUTUSANPENGADILAN
NEGERIKOTAMEDAN
Tanggal 19 Oktober 2016 PT. United Rope mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri
Medan untuk dapat melaksanakan Eksekusi Riel atas barang berupa tanah seluas 1.736 M2 berikut
bangunan perparkiran berlantai 10 (sepuluh) yang berdiri diatas tanah tersebut dan diputuskan
dengan nomor 40/Eks.KPKNL/2016/PN.Mdn pada tanggal 17 November 2016 sebagai berikut:
Mengabulkan permohonan
Pemohon (PT. United
Rope) eksekusi tersebut;
Memerintahankan kepada Deny Tamba, SH Jabatan Jurusita
Pengganti pengadilan Negeri Medan untuk melakukan
pemanggilan secara patut terhadap PT.BRM supaya termohon
eksekusi datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Medan
Pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 guna untuk diberi
teguran/aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan
supaya ianya termohon eksekusi maupun pihak lain yang
menempati objek yang telah di lelang tersebut agar dalam
Tempo setinggi-tingginya 8 (delapan) hari setelah ianya diberi
teguran dapat secara sukarela melaksanakan kewajibannya
untuk mengosongkan dan menyerahkan sendiri sepenuhnya
atas objek yang telah dilelang tersebut