Mengenal lebih dekat istilah istilah dalam perpajakan
1. Jenis pendapatan daerah dan negara
2. Syarat pemungutan pajak
3. Hukum Pajak
4. Pengelompokan Pajak
5. Stelsel Pajak
6. Azas perpajakan
dibuat berdasarkan karya tulis ibu I S R O A H
dengan link : http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001800/pendidikan/BUKU+PERPAJAKAN.pdf
1. TEORI PAJAK DAERAH
Teori development from below berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, 1988). Berdasarkan pendapat tersebut terlihat pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah.Selain itu, manfaat dari pajak daerah dapat secara langsungdilihat oleh masyarakat di daerah. Bahl dan Smoke (2003), berpendapat bahwa: “local government taxes must be politically acceptable. One rule of thumb is that less visible taxes tend to be more acceptable.” Pajak pemerintah daerah harus secara politik dapat diterima.Dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tariff, siapa yang harus membayar, saksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislative sebagai representasi masyarakat.
Menurut Davey (1988), mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
1.Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri
2.Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut pemerintah Daerah
3.Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut pemerintah daerah
4.Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.
Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006:7), pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tagganya sendiri, dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa kriteria pajak daerah yang baik dikemukakan oleh Bird (2000:7), yaitu: That easy to administer locally That are imposed solely (or mainly) on local resident That do not raise problem of harmonization or competition between sub national government or between sub national and national government. Menurut pendapat Bird tersebut diharapkan agar pajak daerah dapat secara mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintah daeran dan pemungutan ini hanya berdampak pada msyarakat setempat. Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah tersebut, hal ini berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antar pemerintah daerah dengan pemerintahan yang lebih tinggi.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
Pajak takim
1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
Latar Belakang Masalah
Pajak merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam menentukan
pendapatan suatu negara .mengingat peranan pajak yang sanagat penting bagi masyarakat
baik perkotaan /pedesaan serta pemerinta mewajibkan bahwa setiap warga negara
indonesia dikenai pajak ,sehingga terdapat peraturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah tentang pajak negara. Misalnya pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi
atau bangunan dimana pajak bumi dan bangunan ini adalah orang yang badan secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi memiliki atau menguasai manfaat atas bangunan .pajak
bumi dan bangunan ini biasaya dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya
keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang
mempunyai suatu hak atasnya atau memperoreh manfaat dari padanya .
Pada umumnya permasalahan ini tidak jauh dari kehidupan di sekitar kita ,dimana
banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak karena
adanya suatu yang membuat mereka tidak melaksanakan pembayaran pajak di karenakan
minimnya perekonomian masyarakat setempat. Beberapa hal yang tidak memungkinkan
wajib pajak yang dimiliki wajib pajak salah satunya adalah perekonomian tetapi juga wajib
pajak sengaja lalai karena kurangnya perekonomian masyarakat tersebut .menurut
prof.dr.adriani pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum UUD dengan tidak dapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.maka dengan ini pungsi pajak mempunyai peranan yang sangat penting
dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiyayai semua pengeluaran termasuk
pengeluaran pembangunan .berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB)
Latar Belakang Masalah
Pajak merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam menentukan
pendapatan suatu negara .mengingat peranan pajak yang sanagat penting bagi masyarakat
baik perkotaan /pedesaan serta pemerinta mewajibkan bahwa setiap warga negara
indonesia dikenai pajak ,sehingga terdapat peraturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah tentang pajak negara. Misalnya pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi
atau bangunan dimana pajak bumi dan bangunan ini adalah orang yang badan secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi memiliki atau menguasai manfaat atas bangunan .pajak
bumi dan bangunan ini biasaya dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya
keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang
mempunyai suatu hak atasnya atau memperoreh manfaat dari padanya .
2. Pada umumnya permasalahan ini tidak jauh dari kehidupan di sekitar kita ,dimana
banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak karena
adanya suatu yang membuat mereka tidak melaksanakan pembayaran pajak di karenakan
minimnya perekonomian masyarakat setempat. Beberapa hal yang tidak memungkinkan
wajib pajak yang dimiliki wajib pajak salah satunya adalah perekonomian tetapi juga wajib
pajak sengaja lalai karena kurangnya perekonomian masyarakat tersebut .menurut
prof.dr.adriani pajak ialah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum UUD dengan tidak dapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.maka dengan ini pungsi pajak mempunyai peranan yang sangat penting
dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiyayai semua pengeluaran termasuk
pengeluaran pembangunan .berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai bebrapa fungsi
antara lain sebagai berikut.
Fungsi anggaran
a)Sebagai sumber pendapatan negara,pajak berpungsi untuk membiayai pengeluaran
negara untuk menjalankan tugas rutin negra dan melaksanakan pembangunan ,negara
membutuhkan biaya .
fungsi mengatur
b)pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
Fungsi stabilitas
c)dengan adanya pajak ,pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang
berhubungan dengan harga.
Tentunya dengan adanya PBB yang di keluarkan oleh pemerintah maka ini sangat
membantu masyarakat setempat dalam hal tujuan ini lebih baik sesuai dengan peraturan
yang di keluarkan oleh pemerintah.di mana dasar perhitungan pajak ini adalah nilai jual
kena pajak yang ditetapkan serendah rendahnya 20 persen dan setinggi tingginya 100
persen dari nilai jual kena pajak.dan besarnya persentase nilai jual kena pajak di tetapkan
dengan peraturan pemerintah dengan meperhatikan kondisi ekonomi.maka pemerintah
mengeluarkan peraturan atau perda sesuai dengan musrembang bersama.
1.Menimbang
a.Bahwa ditetapkan UU .no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan redribusi daerah
menyebutkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
3. b.bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan kedudukan sosial ekonomi yang
lebih baik bagi orang atau badan yang diperoleh manfaat.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a han huruf b perlu
membentuk peraturan daerah tentang PBB pedesaan atau perkotaan.
2.Mengingat
1.UU no 6 tahun 1983.tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan lembaran
repuplik indonesia tahun 1983 no 49 tambahan lembaran negara RI .
2.UU no 20 tahun 2007 lebaran negara RI tahun 2007 no 85 tambahan lembaran negara RI
tahun 1997.
UU no 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa lembaran negara RI
nomor 3685 sebagai mana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2000 lembaran negara
RI tahun 2000 nomor 129 tambahan lembaran negara RI nomor 3987.
Dengan adanya perda yang dikeluarkan pemerintah maka ini sangat mebantu
masyarakat indonesia agar lebih baik untuk kedepannya.
Kesimpulan
Kesimpulan dari pajak bumi dan bangunan(PBB) ini adalah:pajak negara dikenakan oleh
pemerintah kepada perkotaan dan pedesaan ini ialah agar masyarakat bisa membayar
pajak sesuai yang di sepakati oleh pemerintah dan berdasarkan undang –undang nomor 12
tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagai mana telah diubah dengan undang –
undang nomor 12 tahun 1994.dan pajak bumi dan bangunan ini yang bersifat kebendaan
dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan
bangunan .
Saran
Sebagai warga negara indonesia wajib membayar pajak karena itu suatu kewajiaban
sebagai warga negara yang cinta terhadap negaranya.agar masyarakat bisa membangun dan
bisa meberikan yang terbaik untuk kedepannya.
bebrapa fungsi antara lain sebagai berikut.
Fungsi anggaran
a)Sebagai sumber pendapatan negara,pajak berpungsi untuk membiayai pengeluaran
negara untuk menjalankan tugas rutin negra dan melaksanakan pembangunan ,negara
membutuhkan biaya .
fungsi mengatur
4. b)pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
Fungsi stabilitas
c)dengan adanya pajak ,pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang
berhubungan dengan harga.
Tentunya dengan adanya PBB yang di keluarkan oleh pemerintah maka ini sangat
membantu masyarakat setempat dalam hal tujuan ini lebih baik sesuai dengan peraturan
yang di keluarkan oleh pemerintah.di mana dasar perhitungan pajak ini adalah nilai jual
kena pajak yang ditetapkan serendah rendahnya 20 persen dan setinggi tingginya 100
persen dari nilai jual kena pajak.dan besarnya persentase nilai jual kena pajak di tetapkan
dengan peraturan pemerintah dengan meperhatikan kondisi ekonomi.maka pemerintah
mengeluarkan peraturan atau perda sesuai dengan musrembang bersama.
1.Menimbang
a.Bahwa ditetapkan UU .no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan redribusi daerah
menyebutkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
b.bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan kedudukan sosial ekonomi yang
lebih baik bagi orang atau badan yang diperoleh manfaat.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a han huruf b perlu
membentuk peraturan daerah tentang PBB pedesaan atau perkotaan.
2.Mengingat
1.UU no 6 tahun 1983.tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan lembaran
repuplik indonesia tahun 1983 no 49 tambahan lembaran negara RI .
2.UU no 20 tahun 2007 lebaran negara RI tahun 2007 no 85 tambahan lembaran negara RI
tahun 1997.
UU no 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa lembaran negara RI
nomor 3685 sebagai mana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2000 lembaran negara
RI tahun 2000 nomor 129 tambahan lembaran negara RI nomor 3987.
Dengan adanya perda yang dikeluarkan pemerintah maka ini sangat mebantu
masyarakat indonesia agar lebih baik untuk kedepannya.
Kesimpulan
Kesimpulan dari pajak bumi dan bangunan(PBB) ini adalah:pajak negara dikenakan oleh
pemerintah kepada perkotaan dan pedesaan ini ialah agar masyarakat bisa membayar
pajak sesuai yang di sepakati oleh pemerintah dan berdasarkan undang –undang nomor 12
tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagai mana telah diubah dengan undang –
5. undang nomor 12 tahun 1994.dan pajak bumi dan bangunan ini yang bersifat kebendaan
dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan
bangunan .
Saran
Sebagai warga negara indonesia wajib membayar pajak karena itu suatu kewajiaban
sebagai warga negara yang cinta terhadap negaranya.agar masyarakat bisa membangun dan
bisa meberikan yang terbaik untuk kedepannya.