Tugas Mata kuliah aplikasi perpajakan Tentang Pengaruh Kondisi Covid 19 Terhadap Masyarakat atas Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kendaraan bermotor.

1. ARTIKEL
Pengaruh Kondisi Covid 19 Terhadap Masyarakat Atas Pembayaran
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kendaraan Bermontor
Disusun Oleh :
Nama : Sukma Dewi Oktavianti
Nim : 181600121
Kelas : Akuntansi E / 2018
Disusun untuk memenuhi ujian Akhir Semester
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomidan Bisnis
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
2021

2. Pengaruh Kondisi Covid 19 Terhadap Masyarakat Atas Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Kendaraan Bermontor
Sukma Dewi Oktavianti
Akuntansi
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Sukmad285@gmail.com
Abstract
Tax is a mandatory payment from the people for the State of Indonesia. Taxes are used to
build useful businesses by the government to realize the independence of a nation or state in
financing development that is useful for the common interest. In the policy of tax whitening
and tax sanctions results will affect the compliance of motorized vehicle taxpayers but
socialization of taxation and quality of service does not show influence on the compliance of
motorized vehicle taxpayers. The Government of the State of Indonesia has made it easy for
the public to pay taxes in particular. The researcher will discuss the impact of the covid 19
pandemic. This covid pandemic has hit various countries in the world, including the State of
Indonesia, one of which has a bad impact or is very high affected by the covid 19 virus.
Keywords: Motorized Vehicle Tax, Covid 19
Abstrak
Pajak adalah suatu pembayaran yang wajib dari rakyat untuk Negara Indonesia. Pajak
digunakan untuk membangun usaha yang berguna oleh pemerintah untuk mewujudkan
kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi
kepentingan bersama.dalam kebijakan pemutihan pajak dan sanksi pajak hasil akan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tetapi sosialisasi
perpajakan dan kualitas pelayanan tidak menunujukkan bahwa pengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Negara Indonesia sudah memberikan
kemudahan masyarakat untuk membayar pajak khususnya. Penelitih akan membahas
dampak pandemi covid 19. Pandemi covid ini sudah melanda di berbagai Negara di dunia
termasuk Negara Indonesia salah satunya yang membawa dampak buruk atau pun sangat
tinggi yang terkena virus covid 19.
Kata Kunci : Pajak Kendaraan bermotor , Covid 19

3. PENDAHULUAN
Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang tidak mendapatakan
suatu imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat, dijelaskan pada UU No. 28 Tahun 2007 mengatakan bahwa
ketentuan umum dan tata cara perpajakan.dapat dijadikan dalam satu sumber pendapatan vital
suatu negara, penerimaan pajak di gunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara
termasuk untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, biaya operasional dll.di dalam
Pembangunan suatu daerah tidak bisa lepas dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan juga merupakan cermin kemandirian suatu daerah.
Pada kondisi Pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk juga Negara
Indonesia ini mengakibatkan dampak buruk yang sangat besar bagi setiap Negara tak
terkecuali oleh Negara Indonesia. Baik dari segi ekonomi, social dan politik semua
mengalami kemerosotan akibat adanya pandemic covid yang sedang berlangsung hingga
akhir tahun 2020 ini. Masyarakat banyak yang mengeluh atas adanya covid ini. Akan tetapi
pemerintah sendiri suda hjuga maksimal untuk membantu dan melayani masyarakat sebaik
mungkin. Meskipun pelayanan dari pemerintah ini ada yang tidak tepat sasaran sehingga
membuat masyarakat mengalami banyak kesulitan terutama dibidang ekonomi.
Untuk upaya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah
dengan meningkatkan penerimaan Pajak daerah melalui pemungutan pajak yang dilakukan
secara efektif dan efisien. Dalam Upaya ini menjadikan tantangan bagi pemerintah daerah
untuk lebih meningkatkan penerimaannya. Salah satunya adalah melalui pemungutan pajak
yang dapat memberikan suatu kontribusi yang meningkat terhadap PAD dan juga dapat
merealisasikan pencapaian target PAD.Salah satu pajak daerah yang memberikan
kontribusinya terhadap Pendapatan asli daerah adalah Pajak kendaraan bermotor (PKB).

4. Landasan teori
Pengertian pajak
Menurut UU No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa ketentuan umum dan tata cara
perpajakan, Pajak ialah merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan dari undang-undang tersebut
dengan ini mendapatakan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan
negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak juga dapat digunakan sebagai salah
satu usaha yang berguna oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau
negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.
Menurut Waluyo (2011:4) menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban yang melekat
kepada setiap warga yang memenuhi syarat telah ditetapkan dari Undang-Undang supaya
membayar sejumlah uang kepada Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung. Soemirto dikutip oleh Yolina (2009:11) menyatakan Pajak adalah
iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang .
Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa
kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap
ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dikreditkan. Menurut Suandy (2003:59).
Menurut Peraturan Perpajakan No. 18 Tahun 2000 bahwasanya Pajak Pertambahan
Nilai banyak istilah atau pengertian penting yang diketahui di dalam Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) antara lain :
1. Pengusaha merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang
dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang,
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha dagang,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar
2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan orang atau suatu badan dalam
bentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya atau perusahaannya yang
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, untuk
melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa yang dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai.

5. 3. Badan merupakan sebagian sekumpulan orang atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa
pun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya..
Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut ketentuan Undang-undang RI Tahun 2000
pasal 7
1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor
barang kena pajak adalah 0% .
2. Dengan peraturan pemerintah tarif pajak dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan
setinggi-tingginya 15%.
3. Pajak Pertambahan Nilai untuk pabrikan yaitu sebesar 10% untuk perhitungan pajak
keluarannya. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Besarnya Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dapat dihitung dengan suatu selisih antara pajak yang telah dipungut pada saat
penjualan atau penyerahan suatu barang atau jasa kena pajak. Penerimaan jasa kena
pajak atau import barang kena pajak (pajak masukan). Apabila suatu masa pajak,
pajak keluaran lebih besar dari pada ajak masukkan, maka selisihnya merupakan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak
Kebijakan Pemerintah Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut Istikomah (2019) mengatakan bahwa kebijakan pemutihan pajak dan sanksi
pajak hasil akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,akan
tetapi sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan tidak menunujukkan bahwa pengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan tentang penghapusan pajak
sanksi administrasi (kebijakan sunset) atau lebih dikenal publik dengan pemutihan, kebijakan
matahari terbenam membuat minat publik untuk taat membayar pajak meningkat
Peraturan daerah No. 1 Tahun 2011 menjelaskan tentang peraturan daerah no.8 Tahun
2016 yang pertamanya menjadikan acuan pemerintah Provinsi Bali lewat Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Bali dengan menerapkan Pajak Progresif.dengan Cara lain pemerintah

6. merupakan membatasi usia kendaraan bermotor yang beredar, misalnya batas usia maksimal
10 tahun. Untuk peningkatan kualitas pelayanan di samsat dapat memberikan kepuasan
kepada wajib pajak sehingga mengakibatkan penerimaan pajak menjadi optimal.
Meningkatkan suatu pelayanan publik (pembangunan dan pemeliharaan jalan) dengan peran
kebijakan earmarked tax atas pajak kendaraan bermotor. Untuk Optimalkan pemungutan
pajak kendaraan bermotor dari berbagai faktor. Dapat recomendasi yang diberikan pada hasil
penelitian ini. Menurut Setiasih (2017)
Fungsi Pajak
1. Fungsi budgetair, yaitu pajak-pajak disini merupakan suatu alat atau sumber untuk
memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara yang pada waktunya akan
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin apabila setelah itu ada
sisa, maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
2. Fungsi mengatur, yaitu bahwa pajak-pajak dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
Dampak Covid 19 Bagi Penerimaan Pajak
Menurut Pemerintah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mencatat semua
penerimaan pajak hingga akhir November 2020 bisa mencapai Rp925,34 triliun. Dari Jumlah
tersebut turun 18,5 persen akan dibandingkan dalam pencapaian tahun 2019 yang mencapai
Rp1.136,13 triliun oleh karena itu terbatasnya aktivitas ekonomi akibat dampak pandemi
Covid-19.“Inilah dampak Covid-19 terhadap penerimaan negara terutama terhadap pajak,
menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual
Realisasi APBN hingga akhir November 2020 di Jakarta pada hari ini Senin (21/12/2020).

7. DAFTAR PUSTAKA
Darmayanti,N.(Desember2012).ANALISISPERHITUNGAN PAJAKPERTAMBAHAN NILAI(PPN) PADA
CV.SARANA TEKNIKKONTROLSURABAYA . JurnalManajemen dan AkuntansiVolume1,
Nomor3, 30 - 34.
M. Tiraada,T. (September2013). KESADARAN PERPAJAKAN,SANKSIPAJAK,SIKAPFISKUSTERHADAP
KEPATUHANWPOPDIKABUPATEN MINAHASA SELATAN. JurnalEMBA Vol.1No.3, 999 -1003.
Mesoino,G.C., Naukoko,A.,&Dj. Siwu,H.(2020). ANALISISPENERIMAAN PAJAKKENDARAAN
BERMOTORSEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN SISTEMPEMBAYARAN PAJAKONLINE
BERBASISE-SAMSATDI PROVINSISULAWESIUTARA. JurnalBerkala Ilmiah Efisiensi Volume
20 No.02, 133 - 136.
Salamah,B.,& Furqon,I.K. (Desember2020). PengaruhPandemi CovidTerhadapPenerimaanPajak
di Negara IndonesiaPadaTahun2020. JurnalAkuntansi, Perpajakan dan Auditing,Vol.1,No.
2, , 279 - 280.
Tanan, C.I., & Doko,K. A.(2021). KebijakanPemerintahDaerahTerhadapPajakKendaraan
BermotorSebelumdanMasaCovid-19di Kota Jayapura. Journalsof EconomicsDevelopment
Issues(JEDI),379 - 381.
https://www.pajakonline.com/dampak-pandemi-penerimaan-pajak-turun-185-persen/