Ethics of consumer protection,

1. Ethics of Consumer Protection
Nama :Vidya Anggraeni ( 55118110102 )
Magister Manajemen
Mata Kuliah : Business Ethics and Good Governance
Nama Dosen : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA,MPM

2. Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan
bisnis. Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela dan karenanya
diperbolehkan atau tidak, dari perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan
apa yang dilakukan manusia dan kegiatan ekonomis merupakan suatu bidang
perilaku manusia yang penting ( Bertens,2000)
Stakeholder adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas
atau kelompok masyarakat, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap
sebuah organisasi/ perusahaan dan isu/ permasalahan yang sedang diangkat.
Consumer Important Stakeholder
Konsumen sering diberi kesepakatan melalui produk di bawah standar, kenaikan
harga melalui manipulasi pasar, jaminan gagal, layanan purna jual yang buruk dan
sejumlah praktik perdagangan tidak adil lainnya. Ini adalah cara konsumen adalah
raja yang melalui kekuatan pasar, dan para pemimpin seperti Mahatma Gandhi
mempertimbangkan satu-satunya tujuan keberadaan perusahaan. Etika bisnis yang
baik harus menjadi tempat bagi pelanggan dan bagian hak mereka.
Pada kenyataan sehari-hari yang tidak dibantahkan bawha bisnis merasuki seluruh
kehidupan semua manusia, maka dari perspektif etif,suatu bisnis diharapkan dan
dituntut untuk menawarkan sesuatu yang berguna bagi manusia dan tidak sekedar
menawarkan sesuatu yang merugikan hanya demi memperoleh keuntungan.
Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk
melindunginya sehingga hak-haknya dapat ditegakkan. Namun di sisi lain,
perlindungan tersebut harus juga melindungi eksistensi produsen yang sangat
esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan perundang-
undangan yang dapat melindungi kedua belah pihak.
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen s
endiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hak konsumen yang diabaikan
oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan
perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam
produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik
melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.
Jika konsumen tidak berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang
diinginkan ,maka konsumen hanya akan menjadi objek ekslpoitas dari para pelaku
usaha yang tidak bertanggung jawab.Tanpa kita sadari terkadang konsumen hanya
meneriman barang/jasa denggan begitu saaja. Oleh karena itu masalah
perlindungan konsumen perlu diperhatikan.

3. Di lingkungan masyarakat telah tumbuh etika bisnis – khususnya berkaitan dengan
perlindungan konsumen yang pada pokoknya telah cukup memberikan perlindungan
kepada konsumen dari tindakan-tindakan pelaku bisnis/pelaku usaha. Namun
demikian etika saja masih dianggap kurang tanpa hukum, karena permberlakukan
etika perlu ditegakkan secara hukum. Etika, seperti halnya norma kesusilaan, norma
kesopanan dan norma agama, kalau belum diterima sebagai norma-norma
kehidupan secara hukum, maka sanksi atas pelanggarannya lebih bersifat
heteronom atau hanya datang dari diri dan hatinya sendiri, dan agar memiliki daya
pengikat sehingga sanksi kepada para pelanggar dapat dipaksakan maka diperlukan
hukum (dalam hal ini adalah undang-undang). Negara Indonesia yang sebahagian
besar masyarakatnya beragama Islam telah mencoba memfasilitasi upaya
perlindungan terhadap konsumen tersebut melalui UURI No.8/1999, yang dalam
beberapa hal telah sesuai dengan etika bisnis Islam. Namun, beberapa larangan
dan keharusan dalam etika bisnis Islam masih belum termuat, terutama dalam hal
larangan jual beli barang/jasa yang haram, larangan riba dan keharusan berzakat,
sehingga konsumen muslim merasa belum terlindungi secara kaffah. Untuk itu,
maka diperlukan upaya perlindungan konsumen melalui penyusunan peraturan etika
bisnis di Indonesia yang aspiratif dengan etika bisnis Islam, yang ditunjang oleh
sarana dan prasarana, mental manusia-manusia termasuk aparat penegak hukum
dan dukungan di luar hukum, yaitu dukungan berupa kemauan dari pemerintah.
2. Hidden Taxion Society
Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara Indonesia.
Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak
sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, ketika sumber
daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari
suatu sumber daya alam mempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan
habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber
penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, apalagi seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan
Negara dari sektor pajak.
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta
masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan
nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui
perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya
untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib
membayar pajak.
Kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan hal penting dalam pemungutan
pajak. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut adalah karenan
azas perpajakan, yaitu karna hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh
wajib pajak. Harus disadari bahwa jalan-jalan yang halus, pusat-pusat kesehatan
masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-
fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat merupakan hasil dari
pembayaran pajak. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak mau membayar

4. pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari
uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.
Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran
serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu
sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem
self assessment yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk
menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran
pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan
kewajiban perpajakannya.
3. Stake Holder Alliance
Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat
baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta
kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan
masyarakat dapat
dikatakansebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti yang
diungkapkan oleh Budimanta dkk, 2008 yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan
kepentingan terhadap perusahaan.
Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau
masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan
serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan
masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti
yang diungkapkan oleh Budimanta dkk, 2008 yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi,
dan kepentingan terhadap perusahaan.
Pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam perusahaan dapat terdiri dari :
1. Pengusaha (Pemegang Saham) yang sehari-hari diwakili manajemen.
2. Para pekerja dan serikat pekerja.
3. Para pengusaha Pemasok.
4. Masyarakat (konsumen).
5. Perusahaan Pengguna.
6. Masyarakat sekitar.
7. Pemerintah.
PERAN DAN FUNGSI STAKEHOLDERS
Peran pihak yang memiliki kepentingan utama atau stakeholder dalam
organisasi bisnis ataupun dalam perusahaan, adalah sebagai berikut :
1. Pemilik (owner) atau Pemegang Saham
Pada awalnya suatu bisnis dimulai dari ide seseorang atau lebih tentang suatu
barang atau jasa dan mereka mengeluarkan uangnya (modal) untuk membiayai usaha
tersebut, karena mereka memiliki keyakinan bahwa kelak dikemudian hari akan
mendapatkan imbalan (keuntungan) dan mereka mengorganisasi, mengelola dan
menanggung segala resiko bisnis.

5. 2. Karyawan (employee)
Karyawan dalah orang yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan kegiatan
perusahaan. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada kinerja seluruh karyawan,
baik secara individu maupun secara kelompok
3. Kreditor (creditor)
Adalah lembaga keuangan atau individu yang memberikan pinjaman kepada
perusahaan. Kreditor sebagai pemberi pinjaman, umumnya mengajukan persyaratan
tertentu untuk meyakinkan bahwa uang yang mereka pinjamkan kelak akan dapat
dikembalikan tepat waktu ,sesuai jumlah dan berikut prestasinya
4. Pemasok (supplier)
Pemasok adalah partner kerja dari perusahaan yang siap memenuhi ketersediaan
bahan baku, oleh karena itu kinerja perusahaan juga sebagian tergantung pada
kemampuan pemasok dalam mengantarkan bahan baku dengan tepat
waktu. Misalnya pemasok kepentingan, jika barang dan jasa yang mereka pasok
relative langkah dan sulit untuk memperoleh barang/jasa subtitusi.Kekuatan relatif
organisasi terhadap pemangku kepentingan tidak selalu lemah
5. Pelanggan (customer)
Dengan mengidentifikasi pelanggan, perusahaan akan lebih fokus dalam
memberikan produk dan jasa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan
mereka. Oleh karena itu perusahaan memiliki kepentingan utama untuk
mengidentifikasi individu yang menggunakan produk dan jasa mereka (pelanggan,
pesaing dan konsumen).
Suatu perusahaan tidak akan bertahan lama tanpa ada
seorang customer. Customer merupakan target dari suatu perusahaan untuk
menjualkan hasil produksinya. Untuk menarik seorangcustomer, suatu perusahaan
harus menyediakan produk dan layanan yang terbaik serta harga yang bersahabat.
Misalnya, suatu oragnisasi dapat memiliki kekuatan yang sangat baik, apalagi jika
kondisi pelanggan tidak dapat memperoleh barang/jasa subtitusi yang baik pula.
6. Pesaing
Kesuksesan perusahaan biasanya tergantung pada pengetahuan karyawan
tentang pesaing dan peranan mereka dalam bisnis. Bentuk yang paling umum dari
pesaing langsung. Pesaing langsung menyediakan produk atau jasa yang sama
dalam industri, seperti yang diproduksi oleh perusahaan kita. Sebagai contoh Toyota
dan Suzuki, Jatayu Air dan Adam Air adalah pesaing langsung satu sama lain.
7. Pemerintah
Pemerintah misalnya, memiliki kekuasaan untuk memberikan perijinan.Dalam
masyarakat yang masih ditandai dengan adanya KKN yang masih kuat, bukan tidak
mungkin kekuasaan pemerintah dalam memberikan perijinan dapat mengagalkan
semua rencana yang disusun oleh perusahaan.
Consumer Protection

6. Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini
tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di
masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak
akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu
diperhatikan.
Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama.
Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai
macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkankepada konsumen di tanah
air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.
Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen
hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung
jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang
dikonsumsinya.
Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian
meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena
ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bias dikonsumsi. Perkembangan
globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan
telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap
transaksi perdagangan, sehingga barang/jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah
dikonsumsi.
Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih
barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua
pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang
pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus
menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas,
aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan
harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta
peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang
dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi
berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik.
Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen
yang direncanakan adalah untuk meningakatkan martabat dan kesadaran
konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam
menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang
perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh
undang-undang perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan sasial kontrol
terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Dengan lahirnya
undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan
upaya perlindungan konsumen di indonesia dapat lebih diperhatika

7. Tujuan dari adanya perlindungan konsumen yaitu :
• Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;
• Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari akses negatif pemakai barang dan/ atau jasa;
• Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
• Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi;
• Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab
dalam berusaha;
• Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan konsumen.
UU Perlindungan konsumen Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999
UU Perlindungan konsumen:
Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak
konsumen adalah:
a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;
b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;
d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;
e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya;
Dari pasal di atas, hak Anda dalam kasus ini adalah mendapatkan advokasi,
perlindungan dan upaya penyelesaian perlindungan konsumen secara patut. Jadi,
Anda berhak untuk meminta agar masalah ini diselesaikan di luar pengadilan, yaitu
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Demikian menurut hemat
kami. Semoga bermanfaat.
Dasar hukum:

8. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie,
Staatsblad 1847 No. 23).
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 48/KMK.013/1991 Tahun 1991 tentang
Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)

9. DAFTAR PUSTAKA
K BertenS ( 2000) Pengantar etika bisnis, Yogyakarta Penerbit : Kanisius
Putra, S.A (2011) Etika Bisnis.Bisnis Opportunities.
https://mediakonsumen.com/undang-undang-perlindungan-konsumen
Erly Suandi. 2011. Hukum Pajak. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat