Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum pers di Indonesia, termasuk definisi kebebasan pers, kontrol dan batasan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait, serta perkembangan sistem pers di Indonesia sejak masa kemerdekaan sampai reformasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang Dewan Pers dan peraturan kode etik jurnalistik.

1. Indonesia Law System -4

2. • WHAT IS PRESS FREDOM ?

3. Media Freedom
Freedom of responsible

4. IRREVERSIBILITY
• Law of COMMUNICATION
DO NOT WRITE wishes
DO NOT TALK wishes
WE CAN ensnare
There is a LIMITATION

5. MEDIA
• FINDING THE TRUTH
• WACTH DOG
• THE FOURTH PILAR
• PARTICIPATION
• SOCIAL CONTROL
• EDUCATE PEOPLE
• ENTERTAINMENT

6. BASED ON UU No 40
1999
verse 3
Media Education Control Entertainment Business Entity

7. Indonesia Pers System
1950-1956 Liberal
1956-1960 Otoriter Soekarno
1960-1965 Komunis
New Orde Otoriter Seharto
Reformasi Liberal

8. CONTROL
• FORMAL – UU, REGULATION
• UNFORMAL – VALUES OF SOCIETY,
RULE OF CONDUCT, SELF CONTROL,
PEOPLE FORCE GROUP, ETC

9. LIMITATION
• Penal Law / Criminal Law
• Press Law
• Broadcasting law
• Government Regulation
• Rule of Conduct
• Other Regulations

10. RULE OF CONDUCT
• NO SANCTIONS LAW
Issued BY ORGANIZATION 
COMMUNITY COUNCIL PRESS (Dewan
Press)
• AJI, PWI
- ATVSI
- PPPI
- IJTI

11. KUHP
• STATE SECRET leaked - 7 YEARS
HEAD OF STATE insult (134) - 6 YEARS
Insult to the HEAD OF STATE FRIENDS
(142)-5 years

12. • Insult to the VICE FOREIGN COUNTRIES
(143) - 5 YEAR
Hostility, hatred, contempt GOVERNMENT
(154) -7 YEARS

13. • STATEMENT feelings of hostility, hatred or
contempt GROUP (156) -4 YEARS
VIOLATION ethics (282) -1 YEAR 6
MONTHS

14. • PENYERANGAN ATAU PENCEMARAN
KEHORMATAN ATAS NAMA BAIK
SESEORANG (310)-9 BULAN

15. • PENODAAN AGAMA (156) – 5 TAHUN
• PENGHASUTAN KEKERASAN – 6
TAHUN

16. UU PERS
• AZAS PRADUGA TAK BERSALAH, HAK
JAWAB, HAK TOLAK, SERTA
MENGHORMATI NORMA-NORMA DI
MASYARAKAT  500 JT
• PASAL 5

17. • PASAL 4 AYAT 2 DAN 3
• TIDAK ADA PEMBREDELAN
• HAK MENCARI KEBEBASAN
INFORMASI
• ( PIDANA 2 TAHUN DENDA 500 JUTA)
• NILAI MAJALAH TEMPO MINTA MAAF
DI MEDIA NASIONAL MENCAPAI 20
MILYAR

18. DEWAN PERS
• DIBENTUK DALAM RANGKA
MENGEMBANGKAN KEMERDEKAAN
PERS DAN MENINGKATKAN
KEHIDUPAN PERS (UU PERS PASAL 15 )

19. FUNGSI DEWAN PERS
• melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
• melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
• menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
• memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian
pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan
dengan pemberitaan pers;
• mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan
pemerintah;
• memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun
peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas
profesi kewartawanan;
• mendata perusahaan pers;

20. UU PENYIARAN 2002
• PIDANA 5 TAHUN DAN DENDA 5 M
(RADIO), 10 M TV
• SIARAN BERISI FITNAH, HASUTAN,
SARA, DLL

21. UU PENYIARAN TAHUN 2002
• PEMBENTUKAN KPI
• P3 / SPS , PEDOMAN PERILAKU
PENYIARAN DAN STANDART PROGRAM
SIARAN

22. PPP DAN SPS
• PEDOMAN PERILAKU DUNIA
PENYIARAN RADIO & TV

23. UU KIP