Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to KEMITRAAN LINTAS SEKTOR
Similar to KEMITRAAN LINTAS SEKTOR (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
KEMITRAAN LINTAS SEKTOR
- 1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Indonesia Darurat Narkoba Jakarta, 4 Februari 2015 Oleh: DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN PENANGANAN KONDISI DARURAT NARKOBA MELALUI SKEMA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR
- 2. OUTLINE PAPARAN Slide - 2 I. PENDAHULUAN II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA III. PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA
- 4. • Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025
- 5. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019
- 6. KONDISI UMUM DARURAT NARKOBA Apabila tidak ada upaya pencegahan dan penanggulangan, diproyeksikan pada akhir tahun 2019 akan mencapat angka sebesar 4,9 persen setara dengan 7,4 juta orang. Sementara dari aspek penegakan hukum, pada tahun 2013 jumlah penghuni lapas Indonesia sebanyak 159.882 orang, sekitar 60 persen (95.000 orang) adalah penyalahguna/pencandu narkoba. Menurut amanat UU No. 35/2009, pemerintah berkewajiban melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan/pecandu narkoba.
- 7. • 2025: Diperkirakan GDP negara-negara kawasan Asia berkontribusi 60% terhadap GDP dunia • Kontribusi tertinggi adalah China dan India masing-masing 30% dan 12,5% tehadap GDP dunia. TINGKAT PERTUMBUHAN GDP NEGARA-NEGARA ASIA TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI ASIA TERHADAP DUNIA THE RISE OF ASIA
- 8. GROWING CONSUMER MARKETS OF ASIA Australia memandang Asia sebagai “peluang” dalam segala bidang (a.l kesehatan, pendidikan, perdagangan dan sosial budaya), karena jumlah penduduk dalam middle income class di Asia adalah 60% dari total middle income class dunia di 2030. • Middle income class Asia meningkat 6x lipat 525 juta orang (2009) menjadi 3,23 milyar orang (2030)
- 9. KONTEKS: MENUJU INDONESIA EMAS 2045? • Bonus Demografi (BD) dimulai sejak 2012, titik terendah rasio ketergantungan terjadi 2028-2031. • Potensi BD: meningkatnya angkatan kerja usia produktif, disertai tabungan masyarakat sumber pertumbuhan ekonomi. BD tidak otomatis, harus ada kebijakan tepat, terutama: – Peningkatan kesehatan – Pendidikan dan pengembangan keterampilan – Pengendalian laju pertumbuhan (KB) – Kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja dan pasar, keterbukaan perdagangan dan saving SDM yang produktif dan bebas dari pengaruh narkoba
- 10. II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA
- 11. NAWACITA BIDANG PEMBERANTASAN NARKOBA NAWACITA 4: “Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kami akan memprioritaskan … Pemberantasan narkoba dan psikotropika ….” AGENDA STRATEGIS BERDAULAT DI BIDANG POLITIK 11: “Kami berkomitmen untuk mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan” v. Kami akan mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu lebih memfokuskan operasi pemberantasan Narkoba dan Psikotropika, terutama pada sumber-sumber; pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba dan psikotropika nasional maupun transnasional. w. Kami berkomitmen untuk mendukung upaya program percepatan misi Indonesia bebas Narkoba dengan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum harus dilakukan secara terus menerus, dan perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pengetahuan siswa sejak Sekolah Dasar sampai dengan mahasiswa. x. Kami akan menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna Narkoba dan psikotropika.
- 12. ISU STRATEGIS BIDANG HANKAM 2015-2019 ALUTSISTA TNI , ALMATSUS-POLRI DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERTAHANAN KESEJAHTERAAN DAN PROFESIONALISME PRAJURIT PROFESIONALISME POLRI INTELIJEN DAN KONTRA INTELIJEN GANGGUAN KEAMANAN LAUT DAN PELANGGARAN HUKUM LAUT DI WILAYAH PERBATASAN DARAT PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA SISTEM KEAMANAN NASIONAL YANG INTEGRATIF 12 ISU STRATEGIS: PENINGKATAN KAPASITAS PERTAHANAN DAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL SUB ISU STRATEGIS SASARAN Menguatnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba
- 13. ARAH KEBIJAKAN PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA 1.Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (demand side); 2.Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba (demand side); 3.Meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (supply side).
- 14. STRATEGI/KEBIJAKAN POKOK PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA 1.Optimalisasi pelaksanaan P4GN di daerah; 2.Pelibatan lembaga pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam P4GN; 3.Penyebarluasan informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; 4.Penguatan lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba; 5.Penegakan hukum kejahatan narkoba.
- 15. KELUARAN POKOK PREVALENSI PENYALAHGUNAAN NARKOBA 1) Pelaksanaan P4GN di daerah 2) Pembinaan lingkungan bersih narkoba di lembaga pemerintah dan masyarakat 3) Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba 4) Penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah 5) Peningkatan layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba 6) Pengungkapan jaringan sindikat tindak pidana narkoba 7) Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0.05% per tahun
- 16. KEGIATAN PRIORITAS P4GN Bappenas mengalokasikan pagu indikatif kepada BNN sebesar: Rp. 3,7 Trilyun*) selama 5 tahun ke depan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas P4GN, diantaranya adalah : 1) Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas P4GN di Daerah 2) Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi 3) Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Darat 4) Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah 5) Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba *) Di luar komponen belanja 001 (Belanja Pegawai) dan 002 (Belanja Barang Penyelenggaraan Satker)
- 17. III. PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DAN PENGARUSUTAMAAN DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA
- 18. LOGICAL FRAME “Indonesia Darurat Narkoba” Pidato Presiden dalam Musrenbangnas Penyusunan RPJMN 2015-2019 • Prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo • Prioritas Bidang Hankam dalam RPJMN 2015-2019 A. Penanganan Lintas Sektor B. Mainstreaming Pembangunan Berwawasan Anti-Narkoba Pemberantasan Keamanan dan Penegakan Hukum Pencegahan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan, Agama, Badan POM dll
- 19. A.PENANGANAN LINTAS SEKTOR BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN Indonesia Darurat Narkoba Sosialisasi Bahaya Narkoba Pemberantasan Narkoba Rehabilitasi Pecandu & Penyalahguna Narkoba Internal (Aparatur Bebas Narkoba) Eksternal (Masyrakat Bebas Narkoba) • BNN • Kemkominfo • Kemendagri • Pemda • Kemdikdasmenbud • Kemristekdikti • Kemenpora • K/L dan komponen masyarakat lainnya. Kurikulum SD-PT • BNN • POLRI • MA • Kemenkumham • Kejaksaan • Badan POM • Kemkumham Assessment Rutan/ Lapas • BNN • Kemsos • Kemkes • Pemda • Pusat Rehabilitasi Komponen Masyarakat • Seluruh K/L dan Pemda UU No. 35/2009 Fokus pada sumber dan produsen serta transaksi narkoba Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Medis: Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan Partisipasi kader pemuda dalam pengembangan ketahanan nasional Pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif
- 20. B. PENGARUSUTAMAAN Memasukkan “PembangunanBerwawasan Anti-Narkoba” Sebagai salah satu program tematik dalam skema Pertemuan Tiga Pihak ? (Penyusunan Perencanaan Pembangunan / RKP) Pengadaan tes penggunaan narkoba secara berkala di lingkungan K/L Information- sharing dan advokasi tentang P4GNdi lingkungan K/L Usulan Kegiatan, antara lain:
- 21. PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BNN KEMENKOPOLHUKAM Komunikasi Koordinasi K/L DALAM KEMITRAAN LINTAS SEKTOR
- 22. TERIMAKASIH