Rencana kerja tahunan t.a 2016 btkl manado

RENCANA KERJA TAHUNAN T.A. 2016
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak
dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan
Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pembangunan kesehatan
harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia kesehatan adalah salah satu
komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan
investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting
dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan
kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang dari paradigma sakit ke
paradigma sehat.
Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan
untuk kurun waktu tahun 2015 – 2019 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi
(Renstra) Pembangungan Bidang Kesehatan yang memuat arah kebijakan,
strategi, tujuan dan sasaran serta program-program dan tata cara
penyelenggaraan, pemantauan dan penilaian yang dilengkapi dengan indikator
kinerja yang merupakan bentuk dari akuntabilitas kinerja Kementerian Kesehatan,
dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar
Pelayanan Minimal (SPM), Millenium Development Goals (MDG’s) dan
Sustainable Development Goals (SDGs).
Rencana Aksi Program (RAP) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
merupakan penjabaran dari rencana strategis Kementerian Kesehatan dan secara
teknis menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal P2P dengan tujuan
Menurunkan Angka Kesakitan, Kecacatan dan Kematian Akibat Penyakit.
Upaya peningkatan dibidang kesehatan terus dilakukan oleh pemerintah dengan
melibatkan semua kalangan, baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Peran penting pemerintah dalam keberhasilan peningkatan kesehatan masyarakat
tergantung pada alokasi dana kesehatan pada anggaran belanja Negara dan
kebijakan yang dilakukan dalam bidang kesehatan. Salah satu program dalam
lingkup pembangunan kesehatan adalah Program Pengendalian Penyakit dan

2
Penyehatan Lingkungan yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan,
kematian dan kecacatan akibat penyakit dengan mengurangi risiko dan dampak
lingkungan. Program ini diarahkan agar berbagai penyakit menular, penyakit tidak
menular dan faktor risikonya dapat terkendali dan diupayakan tidak menjadi
masalah kesehatan masyarakat.
BTKLPP Kelas I Manado menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2015 –
2019 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana dalam rencana aksi
memuat arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta program-program dan
tata cara penyelenggaraan, pemantauan dan penilaian yang dilengkapi dengan
indikator kinerja yang akan dicapai. Upaya tersebut dilakukan dengan
memperhatikan dinamika kependudukan, Epidemiologi penyakit, perubahan
ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta
globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas
sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian
masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan nasional harus
berwawasan kesehatan yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan
dampaknya terhadap kesehatan.
Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP)
Kelas I Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan
yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal PP dan PL
ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor
266/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di
Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan
Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan
Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
Berdasarkan peraturan tersebut di atas, tugas BTKLPP adalah melaksanakan
surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan,
kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan
teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa
(KLB), di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta
kesehatan matra. Dalam melaksanakan tugas tersebut BTKLPP
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan surveilans epidemiologi.
2. Pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL).

3
3. Pelaksanaan laboratorium rujukan.
4. Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna.
5. Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi
6. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan
penanggulangan KLB/wabah dan bencana.
7. Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular.
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
9. Pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit,
kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra.
10. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BTKLPP.
B. Tujuan
Rencana Kerja Tahunan BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2016 dimaksudkan
sebagai penjabaran dari Rencana Aksi dan acuan dalam penyusunan Penetapan
Kinerja dan pelaksanaan Kinerja BTKLPP Kelas I Manado. Sedangkan tujuan
yang ingin dicapai adalah:
1. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) BTKLPP Kelas I
Manado Tahun 2016;
2. Landasan penyusunan anggaran BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2016;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta
akuntabilitas kinerja BTKLPP Kelas I Manado.

4
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
A. Visi dan Misi
Dalam Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas I Manado 2015- 2019 tidak ada visi
dan misi. Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas I Manado mendukung
pelaksanaan Renstra Kemenkes yang melaksanakan visi dan misi Presiden
Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini
adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang
ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

5
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Program PP dan PL mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya
seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia melalui upaya preventif dan promotif.
B. TUJUAN
Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu:
1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya
tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan
finansial di bidang kesehatan.
Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus
kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia
kerja,maternal, dan kelompok lansia.
Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau
outcome). Dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan
dicapai adalah:
1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup
(SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000
kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan
preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness)
dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang
kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:
1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan
kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%

6
2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan
dari 6,80 menjadi 8,00.
Dukungan Ditjen PP dan PL terhadap Kementerian Kesehatan dalam
meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta
pembiayaan kegiatan promotif dan preventif diwujudkan dalam bentuk
pelaksanaan pencapaian tujuan Ditjen PP dan PL yaitu terselenggaranya
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan secara berhasil-guna dan
berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya
Berdasarkan tujuan Ditjen PP dan PL, maka BTKLPP Kelas I Manado
menentukan tujuan yaitu terselenggaranya pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam
mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
melalui:
1. Pembinaan surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra.
2. Pengendalian penyakit menular langsung.
3. Pengendalian penyakit bersumber binatang
4. Pengendalian penyakit tidak menular.
5. Penyehatan lingkungan
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
Program PP dan PL
C. SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan dalam Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas I Manado
merupakan sasaran strategis dalam Renstra Kemenkes yang disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi Ditjen PP dan PL. Sasaran tersebut adalah meningkatnya
pengendalian penyakit yang ditandai dengan:
1. Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi, peningkatan surveilans dan karantina kesehatan.
2. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular
langsung.
3. Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tular vector
dan zoonotic.

7
4. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian serta meningkatnya
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
5. Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan.
6. Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan jiwa dan Napza.
7. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

8
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Arah Kebijakan
Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019
merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang
Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran,
kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya
masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang
hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta
memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik
lndonesia.
Arah kebijakan Ditjen PP dan PL didasarkan pada arah kebijakan dan
strategi Kementerian Kesehatan yang mendukung arah kebijakan dan strategi
nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Arah kebijakan Ditjen PP dan PL
didasarkan pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada tiga hal
penting yakni:
1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)
Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah
melalui 4 jenis upaya yaitu:
a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat.
b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat.
c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan.
d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan
2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care).
Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan
keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu,
bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. Keberlangsungan upaya
pencegahan penyakit dilakukanoleh Ditjen PP dan PL melalui strategi sebagai
berikut:

9
a. Pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular
b. Penyelenggaran imunisasi
c. Penguatan surveilans epidemiologi dan faktor risiko
3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.
Intervensi berbasis risiko kesehatan pada Pogram Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dilakukan pada kegiatan khusus untuk
menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil,
pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta
masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah
bermasalah kesehatan.
Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan integrasi dan sinergi
kegiatan lintas program maupun lintas sektor. Integrasi dan sinergi tidak
hanya dilakukan pada level antar kementerian di Pusat, namun juga antara
Pusat dan Daerah termasuk peningkatan peran swasta dan tokoh
masyarakat. Bentuk sinergi dilakukan melalui penyusunan rencana aksi,
pembetukan forum komunikasi, penyusunan roadmap, ataupun penyusunan
kerjasama (MoU).
B. Strategi
Strategi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dilakukan melalui:
1. Untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang dilakukan adalah:
a. Perluasan cakupan akses masyarakat (termasuk skrining cepat bila ada
dugaan potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass
Blood Survey untuk malaria) dalam memperoleh pelayanan kesehatan
terkait penyakit menular terutama di daerah-daerah yang berada di
perbatasan, kepulauan dan terpencil untuk menjamin upaya memutus
mata rantai penularan.
b. Perluasan skrining AIDS. Dalam 5 tahun akan dilakukan test pada
15.000.000 sasaran, dengan target tahun 2015 sebanyak 7.000.000 tes
dengan sasaran populasi sasaran (ibu hamil, pasangan ODHA,
masyarakat infeksi TB dan hepatitis) dan populasi kunci yaitu pengguna
napza suntik, Wanita Pekerja Seks (WPS) langsung maupun tidak
langsung, pelanggan/pasangan seks WPS, gay, waria, LSL dan warga

10
binaan lapas/rutan. Target tahun 2016 hingga 2019 akan dilakukan
secara bertahap untuk memenuhi targret 15.000.000 test.
c. Deteksi Dini Hepatitis B dan C; sampai dengan tahun 2019 akan
diharapkan paling tidak 90% Ibu hamil telah ditawarkan untuk mengikuti
Deteksi Dini Hepatitis B, paling tidak 90% Tenaga Kesehatan dilakukan
Deteksi Dini Hepatitis B dan C; demikian halnya dengan kelompok
masyarakat berisiko tinggi lainnya seperti keluarga orang dengan
Hepatitis B dan C; Pelajar/mahasiswa Kesehatan; Orang orang dengan
riwayat pernah menjalani cuci darah, Orang dengan HIV/AIDS, pasien
klinik Penyakit Menular Seksual, Pengguna Napsa Suntik, WPS, LSL,
Waria, dll paling tidak 90% diantara mereka melakukan Deteksi Dini
Hepatitis B dan C. Secara absolut jumlah yang akan dideteksi dini sampai
dengan tahun 2019 paling tidak sebesar 20 juta orang.
d. Intensifikasi penemuan kasus kusta di 14 provinsi dan147 kab/kota.
e. Pemberian Obat Pencegahan Massal frambusia di 74 kabupaten endemis
f. Survey serologi frambusia dalam rangka pembuktian bebas frambusia
g. Skrining di pelabuhan/bandara/PLBDN yang meliputi: skrining AIDS,
skrining hepatitis, melakukan mass blood survey malaria di pelabuhan,
pada masyarakat pelabuhan dan skrining penyakit bersumber binatang di
pelabuhan.
h. Memberikan otoritas pada petugas kesehatan masyarakat (Public Health
Officers), di pelabuhan/bandara/PLBD terutama hak akses pengamatan
faktor risiko dan penyakit dan penentuan langkah penanggulangannya.
Untuk mendukung strategi ini dilakukan upaya :
1) Standarisasi nasional SOP yang digunakan oleh seluruh Kantor
Kesehatan Pelabuhan sesuai perkembangan kondisi terkini.
2) Penyediaan sarana dan peralatan pengamatan faktor risiko dan
penyakit sesuai dengan perkembangan teknologi.
3) Peningkatan kapasitas petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam
pengamatan faktor risiko dan penanggulangan penyakit sesuai
Prosedur yang ditentukan
4) Melakukan peningkatan jejaring dengan lintas sektor dan pengguna
jasa.
5) Melaksanakan Surveilans Epidemiologi penyakit menular berbasis
laboratorium

11
6) Melaksanakan advokasi dan fasilitasi kejadian luar biasa, wabah dan
bencana di wilayah layanan
7) Melaksanakan kajian dan diseminasi informasi pengendalian penyakit
menular
8) Pengembangan laboratorium pengendalian penyakit menular
9) Meningkatkan dan mengembangkan model dan teknologi tepat guna
i. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya
pengendalian penyakit melalui community base surveillance berbasis
masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dapat
menyebabkan masalah kesehatan dan melaporkannnya kepada petugas
kesehatan agar dapat dilakukan respon dini sehingga permasalahan
kesehatan tidak terjadi. Peningkatan peran daerah khususnya
kabupaten/kota yang menjadi daerah pintu masuk negara dalam
mendukung implementasi pelaksanaan International Health Regulation
(IHR) untuk upaya cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit
yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Peran BTKLPP Kelas I Manado pada tahun anggaran 2016 dalam
meningkatkan pengendalian penyakit menular yaitu sebagai berikut:
a. Penguatan system kewaspadaan dini KLB Penyakit
b. Melaksanakan pengendalian faktor risiko pada kondisi matra
c. Melaksanakan kajian pengendalian penyakit Malaria
d. Melaksanakan surveilans pengendalian arbovirus berbasis laboratorium
e. Melaksanakan survei penilaian Mikrofilaria
f. Melaksanakan surveilans/pengendalian vector
g. Melaksanakan surveilans pengendalian Zoonosis berbasis laboratorium
h. Melaksanakan kajian pengendalian kasus TB
i. Melaksanakan kajian faktor risiko penyakit ISPA dan
j. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan penyakit hepatitis
2. Untuk penyakit tidak menular maka perlu melakukan deteksi dini secara
proaktif melalui kunjungan ke masyarakat karena 3/4 penderita tidak tahu
kalau dirinya menderita penyakit tidak menular terutama pada para pekerja.
Di samping itu perlu mendorong kabupaten/kota yang memiliki kebijakan
PHBS untuk menerapkan kawasan bebas asap rokok agar mampu membatasi
ruang gerak para perokok.

12
Dalam kurun waktu lima tahun mendatang upaya pengendalian difokuskan
melalui:
a. Peningkatan cakupan deteksi dini faktor risiko PTM secara proaktif
mengunjungi masyarakat, meliputi:
1) Deteksi dini kadar gas CO dalam paru, pada masyarakat umum dan
sekolah, sasaran 514 Kabupaten/Kota dan 20.000 Sekolah
2) Deteksi dini kapasitas paru, pada masyarakat umum dan sekolah,
sasaran 514 Kabupaten /Kota dan 20.000 Sekolah
3) Deteksi dini osteoporosis, pada masyarakat umum, sasaran 514
Kabupaten /Kota
4) Deteksi dini obesitas, pada masyarakat umum dan sekolah, sasaran
40.000 Posbindu dan 20.000 Sekolah
5) Deteksi dini tekanan darah, pada masyarakat umum dan sekolah,
sasaran 40.000 Posbindu dan 20.000 Sekolah
6) Deteksi dini strok, pada masyarakat umum, sasaran 514 Kabupaten
/Kota
7) Deteksi dini payudara (Sadari), pada masyarakat umum dan sekolah,
sasaran 40.000 Posbindu dan 20.000 Sekolah
8) Deteksi dini kadar alkohol dalam darah, pada kelompok masyarakat
khusus (pengemudi), sasaran 208 Terminal
9) Deteksi dini faktor risiko penggunaan zat aditif dan psikotropika dalam
tubuh, pada pengemudi dan penghuni Lapas, sasaran 208 terminal
dan 238 Lapas
b. Peningkatan cakupan deteksi dini PTM di FKTP
1) Deteksi dini Ca Cervix, pada Wanita Usia Subur (WUS), sasaran
9000 FKTP
2) Deteksi dini Diabetes Melitus, pada kelompok, sasaran 9000 FKTP
3) Deteksi dini hipertensi, sasaran 9000 FKTP
4) Deteksi dini penyakit hiper tyroid, sasaran 9000 FKTP
5) Deteksi dini penyakit ginjal kronik, sasaran 9000 FKTP
6) Deteksi dini penyakit Lupus, sasaran 9000 FKTP
7) Deteksi dini penyakit thalassemia, sasaran 9000 FKTP
8) Deteksi dini penyakit Asma dan PPOK, sasaran 9000 FKTP
9) Deteksi dini penyakit jantung, sasaran 9000 FKTP

13
c. Peningkatan sistem surveilans FR dan PTM
1) Surveilans FR PTM, sasaran 40.000 Posbindu
2) Surveilans FR PTM, sasaran 20.000 Sekolah
d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam percepatan pengendalian
Faktor risiko PTM
1) Pembinaan kader Posbindu di Masyarakat, 40.000 Posbindu
2) Pembinaan pembina OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) dalam
pengendalian faktor risiko PTM, sasaran 20.000 Sekolah
3) Pembinaan tenaga pemantau KTR (Satpam pada fasilitas umum),
sasaran 514 Kabupaten /Kota
e. Peningkatkan daya guna Kemitraan / jejaring (Dalam dan Luar Negeri)
1) Menyusun Road Map dampak pengendalian Tembakau bersama
berbagai stake holder potensial.
2) Menyusun Road Map dampak konsumsi alkohol bersama berbagai
stake holder potensial
3) Menjalin forum komunikasi dengan Aliansi Bupati/ walikota dalam
pengendalian PTM dan dampak tembakau terhadap kesehatan
4) Menjalin kerjasama dengan lembaga internasional dalam
pengendalian PTM dan dampak rokok terhadap kesehatan
5) Catatan stake holder potensial: Kementerian Pariwisata,
Kementerian Pendidikan, Kementerian Perhubungan, Kementerian
Sosial, Kementerian Peranan Wanita, Kementerian Perdagangan,
Akademisi, Satpol PP, Profesi (IDI, PDPI, PERDOSI, PERDOGI,
PGRI, dll), PHRI, Organda, LSM (IAKMI, YJI, YLKI, YKI, dll)

14
f. Peningkatan SDM Kesehatan pelaksana program PTM, sasaran 34
provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 9000 Puskesmas.
g. Mendorong penyusunan regulasi daerah dalam bentuk: Peraturan
Daerah (Perda), PeraturanGubernur, Walikota/ Bupati yang dapat
menggerakkan sektor lain di daerah untuk berperan aktif dalam
pelaksanaan KTR di 7 (tujuh) tatanan, sasaran 34 Provinsi dan 514
Kabupaten/Kota.
h. Meningkatkan peran BBTKLPP dalam mendukung upaya pengendalian
penyakit tidak menular melalui peningkatan surveilans berbasis
laboratorium, kajian faktor risiko penyakit tidak menular dan
pengembangan laboratoriumpenyakit tidak menular?
i. Meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya pengendalian
penyakit tidak menular di wilayah pelabuhan/bandara/PLBD
meningkatkan pengendalian penyakit tidak menular yaitu sebagai berikut:
a. Melaksanakan monitoring faktor risiko PTM melalui kegiatan posbindu
PTM pada kelompok masyarakat khusus
b. Melaksanakan advokasi penyusunan peraturan tentang KTR
3. Meningkatnya kesehatan lingkungan, strateginya adalah:
a. Penyusunan regulasi daerah dalam bentuk peraturan Gubernur,
Walikota/ Bupati yang dapat menggerakkan sektor lain di daerah untuk
berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan
seperti peningkatan ketersediaan sanitasi dan air minum layak serta
tatanan kawasan sehat.
b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan
kemampuan dan kondisi permasalahan kesehatan lingkungan di masing-
masing daerah.
c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi.
d. Penguatan POKJA Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
melalui pertemuan jejaring AMPL, Pembagian peran SKPD dalam
mendukung peningkatan akses air minum dan sanitasi.
e. Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan/kabupaten
Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) minimal satu Puskesmas
memiliki satu Desa SBS.

15
f. Meningkatkan peran daerah potensialyang melaksanakan strategi
adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim.
g. Peningkatan cakupan TPM Sehat, TTU Sehat dan RS yang
melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar
h. Peningkatan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan dalam
keadaan tertentu
i. Pemberian stimulan sarana dan prasarana kepada daerah (dengan
kriteria tertentu)
j. Meningkatkan peran BTKLPP dalam mendukung upaya penyehatan
lingkungan melalui peningkatan kajian penyehatan lingkungan,
pengembangan teknologi tepat guna penyehatan lingkungan,
pengembangan laboratorium lingkungan dan pelaksanaan analisis
dampak kesehatan lingkungan.
k. Meningkatkan peran KKP dalam mendukung upaya penyehatan
lingkungan dengan mewujudkan pelabuhan/bandara/PLBD sehat
meningkatkan penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan yaitu sebagai
berikut:
a. Melaksanakan penyehatan kawasan dalam keadaan tertentu
b. Melaksanakan surveilans faktor risiko kesehatan pada TTU
c. Melaksanakan surveilans FRKL pada TPM
d. Melaksanakan surveilans faktor risiko lingkungan dalam rangka
pengawasan kualitas air
e. Melaksanakan kajian ADKL/ARKL
f. Melaksanakan advokasi/jejaring kemitraan surveilans FRKL
g. Melaksanakan penerapan TTG
Berdasarkan strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan, maka dalam mencapai tujuan dan sasaran BTKLPP Kelas I Manado
diperlukan penyusunan strategi sebagai berikut:
1. Memberikan masukan-masukan teknis terhadap penguatan aspek legal
mengenai program penyehatan lingkungan.
2. Mengembangkan sosialisasi dan advokasi program terhadap pengambilan
keputusan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan.

16
3. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi, dan inovasi program
melalui penyediaan alat laboratorium dan bahan reagennya serta
pengembangan Teknologi Tepat Guna sebagai bentuk solusi untuk mengatasi
masalah sanitasi khususnya dalam hal penyediaan air bersih.
4. Mengembangkan sumberdaya manusia melalui kegiatan pelatihan-pelatihan
yang dilaksanakan oleh BTKLPP Kelas I Manado maupun dengan
mengirimkan Petugas BTKLPP Kelas I Manado untuk mengikuti pelatihan
yang dilaksanakan oleh Pusat serta instansi lain yang terkait.
5. Memperkuat jejaring kerja, kemitraan dengan Instansi terkait secara lintas
program maupun lintas sektor dengan produk program penyehatan lingkungan
yang berdaya saing yang bersifat suporting power di wilayah regional.
6. Memperkuat surveilans epidemiologi dan aplikasi teknologi informasi melalui
uji kerentanan nyamuk Anopheles terhadap insektisida, pengumpulan data
faktor risiko dan kejadian penyakit tidak menular, SKD KLB serta memperkuat
jaringan website.
7. Mengoptimalkan sumber daya (anggaran, sarana dan prasarana pendukung)
seperti laboratorium pengujian specimen lingkungan, mengembangkan ruang
lingkup akreditasi laboratorium penguji berdasarkan ISO 17025 dalam rangka
intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program Penyehatan
Lingkungan sebagai faktor risiko kesehatan.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2016 beserta rincian indicator dan targetnya
sebagai berikut:
Tabel 3. Target Rencana Kerja Tahunan BTKLPP Kelas I Manado Tahun
2016 (Revisi)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1.
Menurunkan Angka
Kesakitan Akibat
Penyakit yang Dapat
Dicegah dengan
Imunisasi, Peningkatan
Surveilans, Karantina
Kesehatan dan
Kesehatan Matra
Jumlah Penguatan Sistem
Kewaspadaan Dini KLB
Penyakit
21 Kali
Jumlah Lokasi yang
Melaksanakan Pengendalian
Faktor Risiko pada Kondisi
Matra
13 Lokasi
2.
Meningkatnya
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Bersumber
Binatang
Jumlah Kajian Pengendalian
Penyakit Malaria
4 Kajian
Jumlah Laporan Surveilans
Pegendalian Arbovirosis
Berbasis Lab
2 Laporan

17
Jumlah Laporan Survei
Penilaian Mikrofilaria melalui
Survei Endemistas Filariasis
dan Survei Penilaian TAS
2 Laporan
Jumlah Pelaksanaan kegiatan
surveilans/ pengendalian
Vektor
4 Kali
Jumlah Laporan Surveilans
Pengendalian Zoonosis
Berbasis Lab
1 Laporan
3
Menurunnya Angka
Kesakitan Dan
Kematian Akibat
Penyakit Menular
Langsung
Jumlah Laporan Pengendalian
Kasus TB
2 Kajian
Jumlah Kajian Faktor Risiko
Penyakit ISPA
1 Kajian
Jumlah Laporan
Sosialisasi/Penyuluhan
Hepatitis
1 Laporan
4.
Menurunnya Angka
Kesakitan dan
Kematian Akibat
Penyakit Tidak
Menular; Meningkatnya
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
Jumlah Kab/Kota yang
Melaksanakan Monitoring
Faktor Risiko PTM melalui
Kegiatan Posbindu PTM pada
Kelompok Masyarakat Khusus
3 Kab/Kota
Jumlah Laporan Advokasi
Penyusunan Peraturan
Tentang KTR
1 Laporan
5.
Meningkatnya
Penyehatan dan
Pengawasan Kualitas
Lingkungan
Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan
surveilans/Kajian Faktor Risiko
Kesehatan yang
Melaksanakan Penyehatan
Kawasan dalam Keadaan
Tertentu
13
Kab/Kota
Surveilans/Kajian Faktor
Risiko Kesehatan pada
Tempat-Tempat Umum
7 Kab/Kota
Surveilans/Kajian FRKL pada
Tempat Pengolahan Makanan
4 Kab/Kota
Surveilans/Kajian Faktor
Risiko Lingkungan dalam
Rangka Pengawasan Kualitas
Air
6 Kab/Kota
Jumlah Lokasi Pelaksanaan
Kajian ADKL/ARKL
6 Lokasi
Jumlah Advokasi atau Jejaring
Kemitraan Surveilans Faktor
Risiko Kesehatan Lingkungan
9 Kali
Jumlah Model Penerapan
Teknologi Tepat Guna
2 Unit

18
6.
Meningkatnya
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan
Tugas Teknis lainnya
pada Program
Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan
Lingkungan
Jumlah Kegiatan Dukungan
Manajemen Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan yang Mendukung
Perolehan SAKIP dengan
Hasil Minimal AA
24 Kali
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka disusunlah indicator kinerja sebagai
berikut:
1. Jumlah Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit sebanyak 21 kali.
Kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:
a. Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Menular dan Berpotensi Kejadian
Luar Biasa.
b. Fasilitasi Teknis Kegiatan Penguatan Kewaspadaan Dini (SKD) KLB
Penyakit.
c. Penyelidikan Epidemiologi Penyakit.
d. Jejaring Surveilans Epidemiologi dan Kemitraan.
e. Verifikasi Rumor Suspek Penyakit.
f. Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensial KLB.
g. Jejaring dalam Rangka Pengembangan Laboratorium.
h. Surveilans Faktor Risiko Pada Situasi Khusus.
i. Sistem Kewaspadaan Dini Pada Situasi Khusus.
2. Jumlah Lokasi yang Melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko pada Kondisi
Matra sebanyak 13 Lokasi.
a. Rapid Health Assesment (RHA) Bencana.
b. Laporan Bencana.
c. Surveilans Faktor Risiko pada Kondisi Situasi Khusus.
d. Laporan Pertemuan.
3. Jumlah Kajian Pengendalian Penyakit Malaria sebanyak 4 kajian.
a. Kajian Faktor Risiko Malaria.
b. Monitoring Uji Efikasi Kelambu Berinsektisida.
c. Monitoring Uji Resistensi Insektisida.
d. Analisis Kejadian Malaria di Daerah Endemisitas Tinggi.

19
4. Jumlah Laporan Surveilans Pegendalian Arbovirosis Berbasis Laboratorium
sebanyak 2 laporan.
a. Pertemuan Sosialisasi dan Koordinasi Pengendalian Arbovirosis Berbasis
Lab.
b. Fasilitasi Teknis Bidang Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik.
5. Jumlah Laporan Survei Penilaian Mikrofilaria melalui Survei Endemistas
Filariasis dan Survei Penilaian TAS sebanyak 2 laporan.
a. Survei Penilaian Mikrofilaria Melalui Survei Endemisitas Filariasis.
b. Survei Penilaian Mikrofilaria Melalui Survei Penilaian Transmisi Filariasis
(TAS).
6. Jumlah Pelaksanaan kegiatan surveilans/ pengendalian Vektor sebanyak 4
kali.
a. Kajian Faktor Risiko DBD.
b. Fogging Focus dalam rangka support Pelaksanaan Pengandalian Vektor
DBD.
c. Survei Longitudinal DBD.
7. Jumlah Laporan Surveilans Pengendalian Zoonosis Berbasis Laboratorium
sebanyak 1 laporan
Kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu Konsultasi Program Zoonosis.
8. Jumlah Kajian Pengendalian Kasus TB sebanyak 2 kajian.
a. Kajian Bidang Pengendalian Tuberculosis.
b. Pertemuan Teknis Penyusunan Perencanaan Bidang PPML.
9. Jumlah Kajian Faktor Risiko Penyakit ISPA sebanyak 2 kajian.
10. Jumlah Laporan Sosialisasi/Penyuluhan Hepatitis sebanyak 1 laporan.
11. Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui
Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok Masyarakat Khusus sebanyak 3
kab/kota.
Kegiatan yang akan dilaksanakan, yaituScreening Faktor Risiko PJPD dan
DM Pada Pegawai Eksekutif.
12. Jumlah Laporan Advokasi Penyusunan Peraturan Tentang KTR sebanyak 1
laporan.

20
13. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan
yang Melaksanakan Penyehatan Kawasan dalam Keadaan Tertentu
sebanyak 13 kab/kota.
a. Rapid Health Assesment (RHA) dan Rapid Response Penanggulangan
Masalah Kesehatan Bencana.
b. Surveilans FRKL Situasi Khusus Kejadian Luar Biasa (KLB).
c. SKD KLB pada situasi khusus Mudik Lebaran.
d. Surveilans FRKL pada Penyelenggaraan Haji di Embarkasi Haji.
e. Pendampingan Program Kab/Kota Sehat.
14. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan
pada Tempat-Tempat Umum sebanyak 7 kab/kota.
a. Melaksanakan penilaian kualitas lingkungan kegiatan surveilans FRKL di
Sarana Pelayanan Kesehatan.
b. Melaksanakan penilaian surveilans FRKL pasar sehat.
15. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian FRKL pada Tempat
Pengolahan Makanan sebanyak 4 kab/kota.
16. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Lingkungan
dalam Rangka Pengawasan Kualitas Air sebanyak 6 kab/kota.
a. Melaksanakan Surveilans/Kajian FRKL air PDAM daerah Pemukiman.
b. Melaksanakan Surveilans/Kajian FRKL DAMIU.
c. Melaksanakan Surveilans/Kajian Pemetaan FRKL Air Bersih.
17. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kajian ADKL/ARKL sebanyak 6 lokasi.
a. Melaksanakan kajian ARKL Udara Ambient.
b. Melaksanakan kajian ADKL pada Kawasan Industri.
c. Melaksanakan Uji Cholinesterase.
18. Jumlah Advokasi atau Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan
Lingkungan sebanyak 9 kali.
a. Koordinasi/Sosialisasi, dan Fasilitasi Teknis di Wilayah Regional.
b. Diseminasi dan Penyebarluasan Informasi.
c. Jejaring Kemitraan dengan Stakeholder terkait.

21
19. Jumlah Model Penerapan Teknologi Tepat Guna sebanyak 2 design/model.
a. Penerapan TTG Aedes Inhbitor Device.
b. Penerapan TTG IPAL Biopori.
20. Jumlah Kegiatan Dukungan Manajemen Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan yang Mendukung Perolehan SAKIP dengan Hasil
Minimal AA sebanyak 24 kegiatan.
a. Pembahasan, Penajaman, dan Penelahaan Usulan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran.
b. Pengumpulan dan Pengelolaan Data Informasi Secara Manual dan Sistem
Website.
c. Peningkatan Kapasitas Petugas Laboratorium.
d. Pertemuan B/BTKLPP Bidang PTL/Pranata Laboratorium.
e. Penyelenggaraan Persiapan Surveilans Laboratorium.
f. Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Laboratorium.
g. Penyelenggaraan Uji Profisiensi.
h. Pengelolaan Limbah Laboratorium dan K3 Laboratorium.
i. Koordinasi/Konsultasi/Rapat Kerja Kepala Satker.
j. Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran/Bappenas.
k. Evaluasi SAKIP.
l. Penyelenggaraan Kaji Ulang Manajemen.
m. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker.
n. Rekonsiliasi/Koordinasi Anggaran Satker Pusat dan Kementerian
Keuangan.
o. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah (Khusus Koordinator
Wilayah).
p. Penyusunan Laporan Realisasi PNBP.
q. Penyusunan RPK/RPD.
r. Penyusunan Laporan BMN Tingkat Satker.
s. Rekonsiliasi/Koordinasi Lap. BMN KPKNL.
t. Penyusunan Laporan BMN Tingkat Wilayah.
u. Koordinasi/Konsolidasi Kepegawaian.
v. Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Laboratorium.
w. Peliputan dan Pameran.

22
x. Layanan Perkantoran.
21. Jumlah Sarana/Prasarana yang Mendukung Program PP-PL untuk Memenuhi
Standar sebanyak 6 paket.
a. Pengadaan Alat Laboratorium
b. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
c. Pengadaan Glassware
d. Pengadaan Meubeler
e. Partisi Ruangan Bufferstock
f. Pengadaan Perangkat Fasilitas Perkantoran (Perangkat Elektronik)

23
BAB IV
PENUTUP
Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas I Manado tahun 2015 – 2019 dijadikan
acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya pelaksanaan
program PP dan PL berbasis laboratorium dalam kurun waktu lima tahun ke depan
dan menjadi target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi secara
periodic setiap tahun pada periode 5 tahun.
Rencana Kerja Tahunan BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2016 merupakan
proses penetapan kegiatan tahunan dan indicator kinerja berdasarkan program,
kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategic. Rencana
Kerja Tahunan merupakan salah satu instrument dalam Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Dokumen Rencana Kerja Tahunan ini merupakan salah satu dokumen dari
system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang dimulai dari
perencanaan strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Rencana Kerja Tahunan ini merupakan turunan dari rencana aksi yang
berjangka waktu satu tahun. Rencana kerja memberikan gambaran lebih
mendetail mengenai sasaran dan indicator pencapaiannya. Dokumen ini memuat
program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun
dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.
Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator kegiatan
berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegaitan-
kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Review atau revisi yang
dilakukan bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan dan pencapaian
sasaran. Berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam dokumen perencanaan ini
akan tetap diidentifikasi dan sewaktu-waktu dipergunakan untuk melakukan
koreksi sesuai dengan kebutuhan.

Rencana kerja tahunan t.a 2016 btkl manado

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Rencana kerja tahunan t.a 2016 btkl manado

Similar to Rencana kerja tahunan t.a 2016 btkl manado (20)

More from btkl manado

More from btkl manado (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

Rencana kerja tahunan t.a 2016 btkl manado