3. LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
ADANYA DUA SISI ANTAGONIS TERKAIT NARKOBA
DATA P4GN CENDERUNG MENINGKAT– DARURAT NARKOBA
IMPLEMENTASI SECARA KONSISTEN TERHADAP PER-UU-AN DI BIDANG P4GN
OLEH SEMUA STAKEHOLDERS DI DAERAH ( INPRES NO 12 TH 2011 )
MELAKUKAN GERAKAN DAN MENCIPTAKAN SISTEM SEL DI BIDANG P4GN DI
TINGKAT BASIS (KELUARGA/DASA WISMA/RT/RW/PADUKUHAN,
LINGKUNGAN PENDIDIKAN )=== TIDAK ADA SEJENGKAL TANAHPUN DI DIY
UNTUK NARKOBA ILEGAL.
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA HARUS DISELAMATKAN
MEWUJUDKAN DIY BEBAS NARKOBA PADA TAHUN 2015 == (JOGJA
ISTIMEWA TANPA NARKOBA, DARI JOGJA KITA SELAMATKAN KORBAN
NARKOBA, ======= DARI JOGJA KITA WUJUDKAN GENERASI MUDA DAN
MASYARAKAT YANG BEBAS NARKOBA)
“ A K U B I S A “
.
4. FAKTAFAKTA
4,2 JUTA (TH 2011) MASYARAKAT INDONESIA MENJADI PENGGUNA AKTIF NARKOBA, 500.0
00 ORANG DI ANTARANYA PENGGUNA NARKOBA JENIS HEROIN. JIKA TIAP PECANDU
HEROIN MEMAKAI 1 GRAM HEROIN SEHARI, ITU BERARTI HEROIN YANG DIPASOK KE
INDONESIA MINIMAL 500.000 GRAM, ATAU 500 KILOGRAM PER HARI. ANGKA
PREVALENSI 2,2 AKAN NAIK MENJADI 2,8 PD TH 2015. 60% PENGHUNI PENJARA TERKAIT
DG Narkoba.
NEGARA MENGALAMI KERUGIAN Rp 65 MILYAR PER HARI ATAU SEKITAR Rp 23,6
TRILYUN PER TAHUN AKIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
SEBANYAK 51.000 PECANDU NARKOBA DI INDONESIA MENINGGAL PER TAHUN,
PECANDU MENINGGAL 50 orang PER HARI, 2 PECANDU MENINGGAL PER JAM
(PENELITIAN UI )KORBAN TERMUDA 7 TAHUN, TERTUA 68 TAHUN, 90% DARI
“KELOMPOK COBA PAKAI”ADALAH PELAJAR/MHS, 88% “KELOMPOK PECANDU”
ADALAH PELAJAR/MHS.
DIY RANGKING 5 (TH 2011), ANGKA PREVALENSI 2,8% (69.700), dan baru 300 yg dpt
direhabilitasi, dengan jumlah kasus 397 (TH 2014)
6. Mengambil Langkah2 yg diperlukan sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangan dlm rangka
Jakstranas P4GN Th. 2011 – 2015, Meliputi:
•Pencegahan
•Pemberdayaan Masyarakat
•Rehabilitasi (th 2015 sebanyak 100 ribu
orang, 900 untuk DIY)
•Pemberantasan
7. Untuk mencapai Drug Free 2015, pemerintah
indonesia telah menetapkan suatu kebijakan
dan strategi, yaitu
Ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan
penyalahgunaan narkoba,
Penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi
korban penyalahgunaan narkoba yang dapat
terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan
Pemberantasan jaringan peredaran gelap
narkoba
8. Dari kebijakan tersebut disusun suatu strategi
sebagai berikut:
mendorong masyarakat menjadi imun narkotikamendorong masyarakat menjadi imun narkotika, yaitu mempertahankan
kondisi masyarakat yang belum menggunakan narkoba agar tetap tidak
menggunakan/menyalahgunakan narkoba;
membantu korban penyalahgunaan narkoba agar pulih kembalimembantu korban penyalahgunaan narkoba agar pulih kembali, yaitu
memulihkan atau menyembuhkan warga masyarakat yang menjadi korban
penyalahgunaan narkoba dan mengupayakan tidak relapse; dan
memberantas jaringan pememberantas jaringan perredaredaran gelapan gelap narkobanarkoba,, termasuktermasuk
memberantas produksi dan sindikat/jaringan peredaran gelapmemberantas produksi dan sindikat/jaringan peredaran gelap
narkobanarkoba. Kebijakan dan strategi yang pertama dan ke dua dimaksudkan
untuk mengurangi permintaan (demand reduction), sedangkan yang
terakhir untuk pengurangan pasokan (supplay reduction).
9. Landasan Hukum yang menjadi dasar
penyelenggaraan PSBN 2015:
•Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
tentang Badan Narkotika Nasional;
• Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Tahun
2011 – 2015;
• Peraturan Kepala BNN Nomor: PER/04/V/2010/BNN tentang
Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi;
Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 04
Tahun 2013;
• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan.
• Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba/ Napza
• Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan
Dilarang Merokok
10. Ruang lingkup pelaksanaan PSBN
2015 :
• Melakukan gerakan upaya P4GN di setiap
sekolah
• Pelaksanaan Penerapan Kawasan Dilarang
Merokok
• Penanggulangan Minuman Beralkohol/Miras
UNTUK:UNTUK:
SEKOLAH MENENGAH ATAS yang SWASTA
11. Peran PimpinanPeran Pimpinan
SekolahSekolah• Membuat kebijakan sekolah yang
membangun kondisi sekolah bersih dari
penyalahgunaan Narkoba;
• Menjalin Komunikasi dengan pihak terkait
(Polisi, Puskesmas, Lingkungan
masyarakat sekitar sekolah)
• Mengkomunikasikan dengan seluruh
sivitas sekolah
12. Peran Guru:Peran Guru:
• Peran Guru sangat strategis.
• Pola penyelematan berbasis
sekolah/Komunitas/keluarga:
• Membangun pola pendidikan berkarakter:
• Keteladanan,
• Pembiasaan,
• Nasehat,
• Pengawasan,
• Reward and Punisment.
13. Peran SiswaPeran Siswa
• Bentuk Komunitas/satgas anti penyalahgunaan
narkoba,
• Kampanyekan / ajak sebanyak-banyaknya siswa
agar terlibat didalam satgas;
• Jalin komunikasi dengan satgas sekolah lain,
sekaligus menjadi motivator dan motor penggerak
bagi sekolah lainnya.
14. 14
TAHAPAN PELAKSANAAN PSBN 2015TAHAPAN PELAKSANAAN PSBN 2015
PSBN
2015
1.
PERSIAPAN
DAN
RAKOR2
(FEB-MAR)
2.
SOSIALISASI
PSBN 2015
(MAR)
3.
PSBN DI LINGK.
SEKOLAH2
(APRIL 2015)
5.
PSBN TINGKAT
PROVINSI
(JUNI 2015)
6.
PEMBERIAN
FASILITASI
7.
MONEV DAN
SUPERVISI
OLEH BNNP
4.
PSBN TINGKAT
KAB/KOTA
(MEI 2015)
15. KAWASAN DILARANG MEROKOK
(PERGUB DIY NO 42 TH 2009)
.
Menurunkan
angka
kesakitan/
Kematian
MERUBAH
SIKAP PEILAKU
UNTUK KEPT
BERSAMA
UPAYA
MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS
KERJA
KUALITAS
UDARA
YANG SEHAT
DAN BERSIH
MUWUJUDKAN
MASYARAKAT
YG SEHAT
MELINDUNGI
MASYARAKAT
/KELOMPOK
RENTAN
NO
SMOKING
K D M
TEMPAT UMUM &
ANGKUTAN UMUM
TEMPAT
PELAYANAN
KESEHATAN
TEMAPT KERJA &
TEMPAT IBADAH
TEMPAT PROSES BELAJAR
ARENA KEGIATAN ANAK2
RUANG/
AREA
YANG
DINYATAKA
N
DILARANG
MEROKOK
16. FORKOMSATUANFORKOMSATUAN
PENDIDIKANPENDIDIKAN
FORKOMSATUANFORKOMSATUAN
PENDIDIKANPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKANSATUAN PENDIDIKANSATUAN PENDIDIKANSATUAN PENDIDIKAN
MENYADARKANMENYADARKAN
MEMPENGARUHI-MEMPERBAIKIMEMPENGARUHI-MEMPERBAIKI
MERUBAHPERILAKUMERUBAHPERILAKU
MENYADARKANMENYADARKAN
MEMPENGARUHI-MEMPERBAIKIMEMPENGARUHI-MEMPERBAIKI
MERUBAHPERILAKUMERUBAHPERILAKU
PROGRAM P4GNPROGRAM P4GN
UNIT2 SATGAS DI
LINGK PENDDKN
UNIT SATGAS
7-10 ORANG
PEMBENTUKAN SATGAS
17. PERDA PROVINSI DIYPERDA PROVINSI DIY
NOMOR 13 TAHUN 2010NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANGTENTANG
“PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NAPZA”
19. KEWAJIBAN
PENANGGUNGJAWB
SATUAN PENDIDIKAN
1) menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi
pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di
lingkungan satuan pendidikan;,
2) membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif di masing-masing satuan
pendidikan;
3) ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi
yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
4) memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta
didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
5) bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika
terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan
pendidikannya; dan
6) berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada
indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan
pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang
berwenang.
-
20. KEWAJIBAN LAINYA YANG
HARUS DILAKUKAN PULA
OLEH PENANGGUNGJAWAB
SATUAN PENDIDIKAN
1) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga
kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan
Zat Adiktif dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum
tetap, satuan pendidikan tersebut dapat menjatuhkan hukuman
disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
2) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat
penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, satuan
pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan
belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti
program pendampingan dan/atau rehabilitasi. Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh peserta
didik dimaksud harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak
yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
3) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang
dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar setelah selesai
menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi
4) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang
terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan
diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat
memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar
dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan
proses hukum selesai.
5) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang
dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar setelah: a)
dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau b) selesai menjalani
hukuman. pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang
berwenang.
-
21. SANKSI
BAGI PENANGGUNGJAWB
SATUAN PENDIDIKAN
YANG TIDAK
MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN
Penanggung jawab satuan
pendidikan yang tidak
melaksanakan kewajiban diberikan
Surat Teguran Pertama., jika tidak
mengindahkanya dalam waktu 14
hari kemudian dapat diberikan
teguran yang Kedua, dan akan
diberikan teguran Ketiga apabila
tetap tidak mengindahkanya. Jika
dalam waktu 3 hari kemudian tetap
tidak mengindahkanya maka akan
diberikan sanksi pidana sesuai
dengan Perda Nomor 13 Tahun
2010
-
22. KETENTUAN PIDANA
Penanggung jawab satuan pendidikan,
pondokan dan asrama, tempat usaha, pimpinan
instansi, pimpinan DPRD yang melanggar
ketentuan : dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).