1. 18 Rekomendasi Rakerkesnas 2013 Regional Tengah
1. Pertama, melaksanakan langkah-langkah peningkatan upaya promotif, preventif,
pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi publik dalam rangka mendukung
pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) dan target RPJMN
2010-2014, melalui: 1) Pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
(PHBS) melalui pelatihan kader, pengembangan UKBM (Poskesdes, Posyandu)
yang terintegrasi dengan desa dan kelurahan siaga aktif, pengembangan forum
atau kelompok peduli kesehatan; 2) Peningkatan kerjasama dan kemitraan
dengan lembaga legislatif, lintas sektor, dan dunia swasta (CSR); 3) Advokasi
kepada Pemda agar kesehatan masuk ke dalam program prioritas RPJMD dan
sinkron dengan RPJMN, mengeluarkan Perda mendukung kesehatan (Perda KTR
dan ASI eksklusif/penyediaan Ruang Menyusui, peningkatan gaya hidup sehat,
BTM
berbahaya),
serta
peningkatan
anggaran
kesehatan
10%
APBD,
mengutamakan program promotif dan preventif kesehatan; 4) Peningkatan
kapasitas tenaga promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Dinas
Kesehatan, Puskesmas dan RS; 5) Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) bidang komunikasi untuk mempercepat respon terhadap
informasi dan pengaduan; dan 5) Pengangkatan petugas dalam Jabatan
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di UPT Vertikal Kemenkes dan
Koordinator Pelayanan Informasi Publik di seluruh Dinkes Kab/Kota.
2. Kedua, Penyediaan akses informasi yang cukup kepada masyarakat dan media
massa serta membangun jejaring dengan Lintas Sektor dan LSM terkait.
3. Ketiga, mewujudkan semua pelayanan kesehatan dan sumber daya fasilitas
pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta sesuai standar yang berlaku.
4. Keempat, meningkatkan jumlah, mutu, distribusi, retensi dan pendayagunaan
SDM Kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan KB terutama di
DTPK, dengan melibatkan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi. Untuk daerah
tertentu perlu disiapkan tenaga kesehatan dalam bentuk Tim Nakes Strategis.
5. Kelima,
memberdayakan
peningkatan/pengembangan:
masyarakat
1)
Forum
di
bidang
Kesehatan
kesehatan
Masyarakat
di
melalui
tingkat
desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat; 2) Desa Siaga Aktif
(target nasional pada tahun 2014 sebesar 60%); 3) Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD); 4) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), seperti

2. akselerasi
revitalisasi
Posyandu
untuk
peningkatan
frekuensi
Bulan
Penimbangan Balita; 5) Mobilisasi organisasi kemasyarakatan; dan 6) Integrasi
dengan TNI/Polri, Perguruan Tinggi/Akademisi, Ormas, LSM, serta potensi
swasta.
6. Keenam, memperkuat intervensi secara intensif pada 1.000 hari pertama
kehidupan melalui upaya yang komprehensif bagi ibu, bayi dan Balita.
7. Ketujuh, mempercepat terwujudnya revitalisasi program Keluarga Berencana
melalui kampanye “Dua Anak Cukup” untuk pencapaian target penurunan TFR;
peningkatan kunjungan rumah oleh Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PLKB), dan sosialisasi “Genre” kepada remaja.
8. Kedelapan, memperkuat sistem Rujukan, melalui pengembangan RS Rujukan
Regional dan pemantapan RS Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK) dan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Dasar (PONED).
9. Kesembilan, mengintensifikan upaya peningkatan: Kampanye dalam rangka
peningkatan pengetahuan komprehensif HIV-AIDS bagi kelompok usia 15-24
tahun melalui program “Aku Bangga Aku Tahu (ABAT)”, cakupan layanan tes HIV,
cakupan
pengobatan
ARV,
dan
pengembangan
Layanan
Komprehensif
Berkelanjutan (LKB), terintegrasi dengan layanan ATM.
10. Kesepuluh, menetapkan “mandatory notification” kasus Tuberkulosis (TB) bagi
seluruh pemberi layanan untuk mendapatkan angka riil kejadian TB dan
penguatan layanan terapi Directly Observed Treatment, Short-course (DOTS).
11. Kesebelas, meningkatkan penemuan kasus malaria secara aktif di daerah fokus
dan peningkatan surveilans.
12. Kedua belas, memperkuat manajemen untuk percepatan pencapaian MDG
bidang kesehatan, yaitu: 1)Melakukan pemetaan masalah dari waktu ke waktu
pada seluruh ibu hamil, bayi, pasangan usia subur, akses penduduk terhadap air
minum yang berkualitas, penduduk yang berisiko terhadap infeksi malaria, dan
penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS;
2)Menyusun perencanan program kesehatan melalui forum minilok, musrenbang
secara berjenjang; 3)Melakukan intervensi dan de-bottlenecking yang tepat dan
efektif sesuai dengan kearifan lokal; serta 4)Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut
secara berkala oleh provinsi/ kabupaten/kota.

3. 13. Ketiga belas, mengintensifkan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular
dan pengembangan layanan PTM di fasilitas pelayanan kesehatan dasar,
meliputi: Penguatan SDM untuk tata laksana PTM; pembentukan unit PTM di
provinsi/kabupaten/kota;
Pemenuhan
sarana
dan
prasarana
kesehatan;
pembentukan Pokja PPTM; Penguatan peran masyarakat melalui pembentukan
Posbindu; Klub kesehatan; dan mendorong penyediaan fasilitas publik untuk gaya
hidup sehat.
14. Keempat belas, meningkatkan akses dan mutu pelayanan, melalui: Regionalisasi
Sistem Rujukan Berjenjang; Kolaborasi improvement PONED dan PONEK;
Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Maternal dan Neonatal;
Penguatan Program melalui: pemetaan dan kebutuhan nakes, peningkatan
kualitas perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan yang diperkuat dengan Sistem
Informasi SDMK dan aspek legal.
15. Kelima belas, meningkatkan pembinaan pelayanan
kefarmasian, melalui:
1)Perwujudan pelayanan kefarmasian sesuai standar; 2)Penyediaan obat, alat
kesehatan, dan alat kontrasepsi yang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau
dalam jumlah dan jenis yang cukup sesuai kebutuhan dari waktu ke waktu;
3)Pemanfaatan e-catalogue; 4)Ketersediaan obat dan alat kesehatan melalui
pengelolaan one gate policy di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota;
5)Pengadaan obat dan alat kesehatan satker pusat mapun SKPD wajib
menggunakan e-catalogue; 6)Pengawasan mutu obat di fasilitas kesehatan
dilakukan oleh Badan POM melalui sampling dan pengujian laboratorium; serta 7)
Orphan drugs (obat tertentu yang dibutuhkan dalam pelayanan medis namun
jumlahnya sangat kecil) menjadi tanggung jawab pemerintah.
16. Keenam belas, meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam implementasi SKN
dan identifikasi isu-isu utama dalam penyusunan RPJMD dan RPJMN Bidang
Kesehatan tahun 2015-2019.
17. Ketujuh belas, melaksanakan langkah-langkah mendukung Kesiapan SJSN , SKN
dan RPJMN 2015-2019 serta persiapan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokraksi Bersih dan Melayani
(WBBM), melalui: 1) Upaya Daerah dalam mendukung penyiapan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) meliputi: kepesertaan, pelayanan, rujukan, monev, dan
pembiayaan serta pertanggungjawaban administrasi, dengan pengembangan
clinical pathway di rumah sakit agar dapat distandarisasi dalam pemberian satu

4. tindakan dan masuk ke sistem paket tarif (Ina CBGs); 2) Percepat penyelesaian
produk-produk hukum untuk pelaksanaan SKN (misalnya: RUU Tenaga
kesehatan, RUU Pemerintahan Daerah, RPP SIK); advokasi dan sosialisasi
Perpres SKN melalui dialog kepada seluruh stakeholder di Daerah; penyusunan
Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang di-Perda-kan; pembinaan intensif dan
sesuai jenjang administratif; 3) Daerah perlu mempersiapkan RPJMD 2015-2019
mengacu pada RPJMN 2015-2019 (dengan mempertimbangkan analisa situasi
kecenderungan kesehatan, analisa situasi dan kecenderungan lingkungan yang
mempengaruhi
pembangunan
kesehatan,
perumusan
dan
pengkajian
skenario/altenatif penyelesaian masalah kesehatan, penetapan stratregi program
pembangunan kesehatan, dan penetapan reward system); dan 4)Perwujudan
good and clean governance dengan perencanaan yang tepat dan evidence based
sampai dengan penyelenggaraan, penerapan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP), dan evaluasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi
informasi. untuk itu sangat penting meningkatkan pemberdayaan peran Dinkes
Provinsi dalam verifikator usulan perencanaan di Kabupaten/Kota wilayah
kerjanya melalui penerapan WBK-WBBKM.
18. Kedelapan belas, mempercepat penyiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) 2014 oleh Pemerintah Daerah meliputi; kepesertaan, pelayanan,
rujukan, sistem monitoring evaluasi, pertanggungjawaban administrasi, sarana,
pra-sarana dan tenaga kesehatan.