3. Hakikat evaluasi program &
evaluasi program pembelajaran
• evaluasi program ialah pendekatan formal
yg digunakan untuk menilai kebijakan,
pekerjaan dalam satu program tertentu
• Evaluasi program pembelajaran ialah
penilaian dalam seluruh aspek
pembelajaran,mulai dari kurikulum,
silabus, perencanaan pembelajaran, buku,
alat peraga, lingkungan, pelaksanaan
pembelajaran serta hasil belajar siswa
4. Tujuan evaluasi program
pembelajaran
Untuk mengetahui apakah :
1. Lingkungan sekolah menunjang terjadinya pembelajaran
2. Rencana pembelajaran yg dibuat guru dapat
dilaksanakan
3. Siswa terlibat secara aktif
4. Guru bersemangat
5. Penilaian proses pembelajaran secara sistematis
6. Hasil belajar siswa memenuhi harapan guru
5. Manfaat evaluasi
program pembelajaran
1. Siswa mendapat pelayanan pendidikan yg lebih baik
2. Guru mengembangkan profesionalitas secara
berkelanjutan
3. Sekolah berani menjamin keandalan program
pembelajaranyang ditawarkan
4. Masyarakat akan merasakan kepuasan terhadap
pelayanan pendidikan yang didapatnya
6. Bagaimana Cara
Melaksanakan evaluasi
Program Pembelajaran
• Salah satu model yang cukup populer adalah model
CIPP (Context, Input, Process dan Product)
• Jika model cipp diterapkan pada evaluasi program
pembelajaran maka yang menjadi penilaian adalah
seluruh aspek program pembelajaran, diantaranya :
a. Lingkungan pembelajaran sebagai contexts
b. Kurikulum, silabus, perencanaan pembelajaran,
buku-buku, fasilitas/alat peraga, guru siswa sebagai
input.
c. Pelaksanaan pembelajaran sebagai process.
d. Hasil belajar siswa sebagai product.
7. MENGAPA EVALUASI PEMBELAJ
ARAN ITU PERLU DILAKUKAN ?
• Untuk mengetahui apakah cara mengajar guru
memudahkan siswa belajar
• Apakah alat peraga yang dipakai membantu
pemahaman siswa
• Bagaimana hasil belajar siswa
8. Bagaimana jika evaluasi program
pembelajaran tidak pernah
dilakukan
1. Guru dan sekolah tidak pernah tahu kualitas program
pembelajaran yang ditawarkannya kepada masyarakat.
2. Budaya untuk melakukan perbaikan secara sistimatis tidak
pernah terjadi karena tidak pernah tersedia informasi yang
dapat dijadikan dasar untuk perbaikan
3. Guru tidak tertantang untuk mengembangkan
profesionalitasnya secara berkelanjutan
4. Siswa akan belajar secara rutin karena tidak pernah ada
upaya perbaikan sistematis yang dilakukan
9. SIAPA YANG MELAKUKAN EVALUASI PROGRAM
PEMBELAJARAN ?
• Secara formal dilakukan oleh orang yang berkompeten, agar
penilaian lebih objektif.
• Di tingkat kelas dilakukan oleh guru sendiri yang tentu saja
dapat berkolaborasi dengan teman sejawat, bahkan dengan dosen
LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ).
• Di tingkat sekolah dapat dilakukan secara periodik dan dapat
membentuk tim penilai yang juga melibatkan komite sekolah ( uu
no.20/2003tentang sistem pendidikan nasional, pasal 56 )
10. Bagaimana Potret Evaluasi Program Pembelajaran Di
SD?
• Potret evaluasi program pembelajaran di SD masih remang-remang.
Di tingkat kelas dapat diketahui bahwa dalam rencana pembelajaran,
evaluasi program pembelajaran sudah direncanakan, namun
pelaksanaannyamasih menjadi tanda tanya.
• Menyimak temuan tim studi Managing Basic Education (MBE),
mengungkapkan bahwa di beberapa SD, komite sekolah belum
berfungsi sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang–undang
karena masih banyak yang hanya mengikuti perintah kepala sekolah.
(Http://mbeproject.Net/komite.Html)
12. Kapan Evaluasi dilakukan?
• Evaluasi program dapat dilakukan secara periodic atau jika muncul
kebutuhan untuk melakukannya. Misal jika satu program diluncurkan satu
tahun, evaluasi program biasanya dilakukan dua atau tiga kali
• Evaluasi program bertujuan menemukan kekuatan dan kelemahan
pelaksanaan program yang hasilnya digunakan untuk perbaikan. Disebut
sebagai evaluasi formatif
• Evaluasi program yang dilakukan di akhir program dimana hasinya pada
umumnya digunakan untuk mengambil keputusan. Disebut evaluasi
sumatif.
13. Langkah penilaian yang dilakukan oleh guru
• pada awal semester guru menginformasikan silabus mata pelajaran yang
memuat rancangan dan kriteria penilaian
• Mengembangkan indicator pencapaian kompetensi dasar dan memilih
teknik penilaian yang sesuai
• Mengembangkan intrumen dan pedoman penilaian
• Melaksanakan penilaian
• Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan siswa
• Mengembalikan hasil pekerjaan siswa yang telah diberi komentar
• Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan permbelajaran
• Melaporkan hasil penilaian kepada pemimpin satuan pendidikan pada
akhir semester dengan deskripsi singkat
14. Dalam evaluasi program pembelajaran oleh guru,dapat dibuat sebagai berikut:
• Menilai/ mereviuw rencana pembelajaran
• Menilai pelaksanaan / proses pembelajaran melalui refleksi dialog dengan
siswa
• Menganalisis hasil belajar siswa
• Menyimpulkan kualitas pembelajaran
• Menindaklanjuti temuan
15. Langkah penilaian yang dilakukan oleh sekolah
• Menentukan KKM untuk setiap mata pelajaran
• Mengoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir, ulangan
kenaikan kelas
• Menentukan kriteria kenaikan kelas
• Pelaporan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata
pelajaran
• Melaporkan hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas
pendidikan kabupaten
16. Dalam evaluasi program pembelajaran oleh sekolah,dapat dibuat sebagai berikut:
• Mengembangkan desain evaluasi program
• Mengembangkan instrument penilaian
• Melaksanakan penilaian dan mengumpulkan data
• Menganalisis data
• Menulis laporan (memuat)
• Abstrask
• A. Pendahuluan
• B. Metodologi
• C. Hasil evalusi dan pembahasan
17. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Program Pembelajaran
• Hasil Evaluasi program pembelajaran harus di tindaklanjut oleh guru dan
sekolah. Guru dapat menindaklanjuti hasil penilaiannya dengan segera
merancang pembelajaran berikutnya atau dengan menerapkan langkah
langkah PTK. Sedangkan sekolah dapat menindaklanjuti hasil evaluasi
program sesuai dengan hakikat temuan
21. ◈ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
Pasal 42 menetapkan bahwa sarana dan prasarana yang harus ada pada setiap
satuan pendidikan sebagai berikut :
1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot,
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan
habis pakai, serta perlengkapan lain yang di perlukan untuk menunjang proses
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang
kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha,
ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit
produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat
beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi dan ruang/tempat lain yang
di perlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan
berkelanjutan.
Potret Sarana Dan Prasarana
SD
22. Potret Sumber Daya Manusia Di SD
PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 35
menetapkan bahwa; “tenaga kependidikan pada SD/ MI atau bentuk
lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah,
tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan
sekolah/madrasah”.
Pada kenyataannya, Sumber Daya Manusia (SDM) di SD ( pendidik dan
tenaga kepandidikan) terdiri dari guru, kepala sekolah dan penjaga
sekolah yang merangkap sebagai tenaga kebersihan. Umumnya
tenaga administrasi dan pustakawan tidak ada di SD.
23. Menurut PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, pasal 38
ayat 2.
Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI adalah sebagai berikut :
1. Berstatus sebagai guru SD/MI.
2. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagi agen pembelajaran
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun di SD/MI
4. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di
bidang kependidikan.
24. Standar Kopetensi kepala sekolah di pilah menjadi 4 rumpun
sebagai berikut :
1. Kompetensi kepribadian
2. Kompetisi manajerial
3. Kompetensi Supervisi
4. Kompetisi sosial
25. Standar pembiayaan yang merupakan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005
tentang standar Nasional pendidikan mencantumkan ketentuan-ketentuan berikut :
Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya
personal.
Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi
biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja
tetap.
Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta
didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
Potret Sumber Dana Di SD
26. ◈ Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala
tunjangan yang melekat pada gaji
◈ Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
◈ Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa biaya
ar, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan
prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi,
pajak, asuransi, dll.
Kelanjutan..
28. Keterbatasan sarana dan prasarana di
SD dapat diatasi dengan berbagai
cara, antara lain dengan
memanfaatkan sarana dan prasarana
yang ada dilingkungan sekolah, yang
dapat dijangkau oleh SD. Sarana dan
prasarana tersebut antara lain sumber
belajar yang ada dilingkungan seperti
gejala alam, sanggar seni, balai
budaya, perpustakaan, lapangan
olahraga, ruang pertemuan/ruang
kelas, atau tempat ibadah.
SARANA DAN PRASARANA
DARI LUAR SEKOLAH
29. Lanjutan
Agar dapat dimanfaatkan sarana prasarana tersebut,
sekolah harus menjalin komunikasi profesional
dengan pihak-pihak yang memiliki atau
bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana
yang akan dimanfaatkan. Prakarsa dari guru dan
kepala sekolah merupakan awal proses pemanfaatan
tersebut
30. 1. Pengawas SD
adalah tenaga kependidikan profesional berstatus PNS yang
diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh
pejabat berwenang untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan pendidikan pada sekolah/ satuan pendidikan.
Seorang pengawas SD harus berpengalaman sebagai guru SD
minimal 8 tahun atau kepala SD selama minimal 4 tahun. Tugas
utama pengawas SD adalah berfungsi sebagai supervisor
akademik dan supervisor manajerial bagi guru dan kepala
sekolah
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
31. 2. Kepala dinas pendidikan
Kepala dinas pendidikan baik di tingkat propinsi
maupun kabupaten bertugas menjabarkan dan
melaksanakan kebijakan nasional sesuai dengan
kondisi daerah masing-masing. Jabaran
kebijakan tersebut tercermin dalam rencana
tahunan pemerintah daerah
32. Menteri Pendidikan Nasional
bertanggungjawab atas pengelolaan
sistem pendidikan nasional. Untuk
menjamin mutu pendidikan
nasional, pemerintah pusat
menentukan kebijakan nasional dan
standar nasional pendidikan.
3. Menteri Pendidikan Nasional
33. Ini merupakan lembaga mandiri yang beranggotaan unsur
masyarakat yang peduli pendidikan. Kedua lembaga ini
dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu
pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Dalam
menjalankan perannya, Dewan pendidikan memberikan
pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana,
prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat
nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak
mempunyai hubungan hierarkis.
4. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
34. Komite sekolah menjalankan perannya dengan
memberikan pertimbangan, arahan dukungan tenaga,
sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan
pada tingkat satuan pendidikan/sekolah.
Komite sekolah melakukan pengambilan keputusan
dalam bidang non-akademik, seperti struktur organisasi
sekolah dan biaya operasional satuan pendidikan dengan
dihadiri oleh kepala sekolah, komite sekolahjuga dapat
memberi pertimbangan pada tata tertib satuan pendidikan
dan rencana tahunan satuan pendidikan/sekolah.
Lanjutan
35. Dana penyelenggaraan pendidikan di SD
berasal dari dana pemerintah daerah
berupa DOP, dari pemerintah pusat
berupa dana BOS, dan sumbangan dari
orangtua siswa yang disalurkan melalui
komite sekolah.
C. DANA
36. Dana BOS merupakan program pemerintah yang berasal
dari BBM yang bertujuan untuk membebaskan biaya
pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan
meringankan bagi siswa lain dalam rangka menuntaskan
wajib belajar 9 tahun. Sehubungan dengan itu, yang
berhak menerima dana BOS adalah semua sekolah
tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di
seluruh Indonesia.
Lanjutan
37. Besar dana BOS dihitung berdasarkan
jumlah siswa per tahun ajaran di satu
sekolah, dan hanya boleh digunakan
untuk pembiayaan komponen-
komponen yang sudah ditentukan
secara ketat. jika dana BOS dikelola
dengan benar, siswa SD semestinya
bebas dari segala pungutan. Namun
kenyataan menunjukkan bahwa masih
banyak pungutan yang dikenakan
kepada siswa SD.
lanjutan
