Dokumen tersebut merangkum dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, pendidikan, dan militer. Jepang berupaya menghapus pengaruh Barat dan menggalang dukungan masyarakat dengan janji kemerdekaan. Mereka membentuk berbagai lembaga dan mengubah struktur pemerintahan. Pada akhir masa pendudukan, Jepang membentuk badan-badan seperti BPUPKI dan PPKI
3. BIDANG
POLITIK
DESA KU
KECAMATAN SO
KAWEDANAN GUN
KOTAPRAJA SYI
KABUPATEN KEN
KARESIDENAN SYU
TUJUAN UTAMA
PEMERINTAHAN
JEPANG
Menghapuskan
pengaruh Barat
dan menggalang
masyarakat agar
memihak Jepang.
PM Tojo
September 1943
Pemerintahan
Jepang juga
menjanjikan
kemerdekaan bagi
bangsa Indonesia
Angkatan Darat
Angkatan Laut
4. KEADAANSOSIAL BUDAYA & EKONOMI
PANITIA ROMUKYOKAI
PROPAGANDA
“PAHLAWAN”
PEKERJA
PEKERJA ROMUSHA
PERKEBUNAN PABRIK GULA
JALANAN SALURAN AIR
EKONOMI BATAVIA
JAKARTA
BUITENZORG
BOGOR
Diambil alih Jepang NAMA KOTA
TUJUAN:
Untuk Mengawasi karya
seniman agar tidak
menyimpang dari tujuan
jepang
TONARIGUMI
KOMUNIKASI
KOMUNIKASI
5. Pendidikan Tingkat Dasar (Cuma 1) : 6
Tahun
Tujuan : Memudahkan Pengawasan
Jepang
SD
IKA DAIGAKU KOGYO DAIGAKU
KONKOKU GAKUIN Perguruan Tinggi Hewan
PERGURUAN
TINGGI
HEIHO KEIBODAN SEINENDEN
1 HAL KEUNTUNGAN :
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
SEBAGAI BAHASA PENGANTAR
MILITER
PENDIDIKAN
6. STRUKTUR PEMERINTAHAN
UU no. 27 UU no. 28
Pemerintah
Daerah
Pemerintah Syu
& Tokubetshu
Syi
PELAKSANA
Tenaga Kerja Sipil
dari Jepang di
Jawa
Seluruh Kota di
Jawa & Madura
(kecuali Solo
&Yogyakarta)
Dibagi
Syu
Syi
Ken
Gun
Son
Ku
PEMERINTAHAN
TERTINGGI
SYU
BIROKRASI
& MILITER
PERBEDAAN SYU & RESIDEN
RESIDEN SYU
Pembantu
Gubernur
Pemerintah
Otonomi dibawah
Shucokan yang
berdudukan sama
dengan gubernur.
PERBEDAAN CHOU SANGI & VOLKSTRAAD
CHOU SANGI VOLKSTRAAD
Tidak Dapat
melakukan Kritik
Pemerintahan
Dengan Bebas
Dapat
Kritik
Pemerintahan
Dengan Bebas
MANFAAT DALAM BIDANG MILITER
Mendapatkan Kesempatan Untuk
Berlatih Militer
PETA BKR TKR TNI
(PERUBAHAN DARI MASA KE MASA)
7.
8. DIGANTI
JANJI KEMERDEKAAN
1944, Jepang Terdesak
JENDRAL HIDEKI TOJO JENDRAL KINIAKI KAISO
LETNAN JENDRAL
KUMAKICI HARADA
Letnan Jendral Kumakici
Harada Membentuk
BPUPKI
(1 Maret 1945)
9. FUNGSI BPUPKI :
UNTUK MENYELIDIKI DAN MENGUMPULKAN
BAHAN-BAHAN PENTING TENTANG EKONOMI,
POLITIK, DAN TATANA PEMERINTAHAN
PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
ANGGOTA :
60 ORANG
Dr K.R.T. RADJIMAN
WEDYODININGRAT
R.P SUROSO Mr. R. M. ABDUL GAFAR
PRINGGODIGDO
MASUDA TOYOHIKO
SIDANG BPUPKI
TAHAP 1:
28 Mei 1945 –
1 Juni 1945
SIDANG BPUPKI
TAHAP 2:
10 Juni 1945 –
11Juni 1945
10. MEMBAHAS DASAR NEGARA
TANGGAL 28 Mei – 1 Juni 1945
Orang-Orang yang
Membahas Dasar Negara
1. Muhammad Yamin
2. Supomo
3. Sukarno
SIDANG
BPUPKI
TAHAP I 1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan
1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat
1. Persatuan Indonesia
2. Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Kerakyatan yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan
4. Pemerataan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
5. Kemakmuran Indonesia dalam ikatan Asia Timur Raya
11. TUJUAN:
MERUMUSKAN TUJUAN
DAN MAKSUD
DIDIRIKANNYA NEGARA
INDONESIA
BERANGGOTA
9 ORANG
MENGHASILKAN :
PIAGAM
JAKARTA
SEBELUM SIDANG PERTAMA BERAKHIR
BPUPKI MEMBENTUK
PANITIA 9
1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
3. Mr. Achmad Soebarjo (anggota)
4. Mr. Mohammad Yamin (anggota)
5. KH. Wahid Hasjim (anggota)
6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
7. Abikoesno Tjokrosojoeso (anggota)
8. H. Agus Salim (anggota)
9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
12. ISI PIAGAM JAKARTA
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at bagi
pemeluk-pemeluknya
2. (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. (dan) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam
permusyawaratan / perwakilan
5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia
13. PPKI PANITIA PERSIAPAN
KEMERDEKAAN INDONESIA
DIBENTUK PADA 7
AGUSTUS 1945.
BERANGGOTA 21 ORANG
JAWA 12 PERWAKILAN
SUMATERA 3 PERWAKILAN
SULAWESI 2 PERWAKILAN
KALIMANTAN 1 PERWAKILAN
SUNDA KECIL 1 PERWAKILAN
MALUKU 1 PERWAKILAN
GOLONGAN
CINA
1 PERWAKILAN
PIHAK JEPANG 6 PERWAKILAN (TANPA IZIN)
MENGESAHKAN PIAGAM
JAKARTA
PIAGAM JAKARTA SEBAGAI
PENDAHULUAN DALAM
PEMBUKAAN UUD 1945