ideologi terbuka

1. KELOMPOK 1
1. YUDI SAPUTRA
2. YOGI SEPTIAN HANAFI
3. YANA AUDINA Harahap
4. ANDRE YOHANDA
5. MILA ROSANA
Tentang:
“Pancasila Sebagai Idelogi Terbuka”

2. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
 1) Makna Ideologi Terbuka
 2) Makna Pancasila sebagai Ideologi
Terbuka
 3) Proses Perumusan Pancasila sebagai
Dasar Negara dan Ideologi Negara
4) Fungsi Pokok Pancasila sebagai Dasar Negara
dan Ideologi Negara

3.  Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu
mengikuti perkembangan jaman dan bersifat
dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran
terbuka yang merupakan hasil konsensus dari
masyarakat itu sendiri, nilai-nilai dari cita-citanya
tidak dipaksakan dari luar melainkan digali dan
diambil dari suatu kekayaan, rohani, moral dan
budaya masyarakat itu sendiri.

4.  Sebagai ideologi Pancasila menjadi pedoman dan
acuan bangsa Indonesia dalam menjalankan
aktivitas di segala bidang sehingga sifatnya harus
terbuka, luwes dan fleksibel tidak tertutup dan kaku
melainkan harus mampu mengikuti perkembangan
jaman tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya.
Pancasila memberikan orientasi ke depan dan selalu
menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi
dan akan dihadapi di era keterbukaan/globalisasi
dalam segala bidang.

5.  Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan
dibentuklah BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945,
dan mengadakan sidang pertama pada tanggal
29 Mei – 1 Juni 1945, membahas tentang
rumusan dasar negara.

6. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan sebagai landasan setiap aspek
penyelenggaraan negara, termasuk segala peraturan perundangan dalam
negara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya.
Sedangkan sebagai ideologi negara, dasar, pandangan bagi sistem
kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia.
 Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 4 fungsi pokok yaitu:
 – Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan
persatuan dan kesatuan
 – Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya
 – Memberikan tekad untuk memelihara dan
mengembangkan identitas bangsa
 – Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai
keadaan bangsa dan negara

7.  Moh. Yamin
 Prof. Dr. Supomo
 Ir. Soekarno

8. Moh. Yamin
Tanggal 29 Mei 1945 Moh. Yamin
mengemukakan 5 dasar negara
Indonesia (dalam pidato):
– Peri Kebangsaan
– Peri Kemanusiaan
– Peri Ke-Tuhanan
– Peri Kerakyatan
– Kesejahteraan rakyat

9. Moh. Yamin
Pada akhir pidatonya beliau menyerahkan
rancangan (tertulis)
– 1. Ke-Tuhanan Yang maha Esa
– 2. Kebangsaan Persatuan
Indonesia
– 3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil
dan Beradab
– 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan

10. Prof. Dr. Supomo
Tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Supomo
mengemukakan usulan dasar negara
Indonesia yaitu:
– Persatuan
– Kekeluargaan
– Kesimbangan lahir dan batin
– Musyawarah
– Keadilan rakyat

11. Ir. Soekarno
 Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno
menyampaikan pidatonya mengenai lima
hal yang menjadi dasar negara merdeka,
yaitu:
 – Kebangsaan Indonesia
 – Internasionalisme atau
kemanusiaan
 – Mufakat atau demokrasi
 – Kesejahteraan sosial
 – Ke-Tuhanan yang berkebudayaan

12. Pendapat ketiga tokoh dibahas oleh Panitia
Sembilan tanggal 22 Juli 1945 dan menghasilkan
rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan
pembentukan negara Indonesia merdeka yang
terkenal dengan nama “Piagam Jakarta” atau
Jakarta Charter”.
Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 – 17 Juli
1945 menerima laporan Panitia Sembilan tentang
isi Piagam Jakarta, membahas rancangan
Pembukaan UUD 1945 dan tugasnya selesai
BPUPKI dibubarkan

13. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI dan mengadakan
sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah melalui
perdebatan yang sengit akhirnya menerima perubahan
Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD’45 dengan rumusan
Pancasila sebagai berikut:
– Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
– Kemanusiaan yang adil dan beradab
– Persatuan Indonesia
– Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan
– Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kemudian mengesahkan UUD 1945, mengangkat Ir. Soekarno
sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden,
sebelum MPR/DPR terbentuk tugas presiden dibantu oleh
KNIP.

14. TERIMA KASIH