Rapat Kerja Daerah I DPD PPNI Kabupaten Pangkep adalah forum rapat tingkat daerah untuk merencanakan program kerja dan mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya. Rapat ini dihadiri utusan dari berbagai pengurus organisasi dan akan membahas berbagai komisi terkait organisasi, hukum, hubungan antar lembaga, dan lainnya. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan pemungutan suara bila diperlukan

1. TATA TERTIB
RAPAT KERJA DAERAH I
DPD PPNI KABUPATEN PANGKEP
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Rapat Kerja Daerah I DPD PPNI Kabupaten Pangkep merupakan forum rapat tingkat daerah
sebagai implementasi dari amanah Musyawarah Daerah ke VIII DPD PPNI Kabupaten
Pangkep.
2. Rapat Kerja Daerah I DPD PPNI Kabupaten Pangkep mempunyai tugas dalam perencanaan
program kerja tingkat DPD dan merupakan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan
program kerja yang telah berjalan
3. Rapat Kerja Daerah I DPD PPNI Kabupaten Pangkep melaksanakan tugasnya berlandaskan
AD/ART PPNI dan peraturan serta ketentuan organisasi yang berlaku
BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2
1. Rapat Kerja Daerah I DPD PPNI Kabupaten Pangkep berwewenang:
a. Merancang program kerja daerah sebagaimana yang diamanahkan oleh Musda VIII PPNI
Kabupaten Pangkep
b. Membahas isu-isu terkini yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan
profesi perawat dan organisasi PPNI
c. Mengambil keputusan organisasi dalam lingkup DPD PPNI Kabupaten Pangkep yang
wajib dilaksanakan oleh seluruh pengurus, DPK, dan anggota PPNI Kabupaten Pangkep
2. Mengesahkan jadwal acara dan tata tertib Rakerda
3. Membahas semua permasalahan di masing-masing komisi, meliputi:
a. Komisi bidang organisasi dan kaderisasi
b. Komisi bidang hukum dan pemberdayaan politik
c. Komisi bidang hubungan antar lembaga
d. Komisi bidang pendidikan dan pelatihan
e. Komisi penelitian dan sistem informasi dan komunikasi
f. Komisi bidang pelayanan
g. Komisi bidang kesejahteraan
h. Komisi bidang kesekretariatan dan bendahara
4. Menetapkan keputusan hasil rapat komisi
5. Mengesahkan hasil rakerda
BAB III
PESERTA RAKERDA
Pasal 3
Peserta Rakerda terdiri dari utusan dan peninjau
Pasal 4
Utusan
Utusan Rakerda terdiri dari :
1. Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Sulawesi Selatan
2. Dewan Pembina PPNI Kabupaten Pangkep
3. Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten Pangkep
4. Dewan Pengurus Komisariat Se-Kabupaten Pangkep

2. Pasal 5
Peninjau
Undangan Rakerda terdiri dari perwaklan DPW Propns SulSel
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
Pasal 6
HAK PESERTA
1. Peserta berhak mengikuti kegiatan dari awal hingga berakhirnya Rakerda
2. Peserta berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis
Pasal 7
KEWAJIBAN PESERTA
Setiap peserta wajib :
1. Mendaftarkan diri kepada panitia pelaksana
2. Mengisi daftar hadir setiap acara Rakerda
3. Menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Rakerda
4. Mematuhi tata tertib Rakerda
BAB V
HAK BICARA
Pasal 8
HAK BICARA
1. Hak bicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat atau pertimbangan baik secara lisan
maupun tertulis
2. Semua peserta mempunyai hak bicara baik diminta maupun tidak diminta
3. Dalam menyampaikan pendapat dan atau pertimbangannya, disampaikan melalui persetujuan
pimpinan rapat
Pasal 9
TATA CARA MENYAMPAIKAN PENDAPAT
1. Dalam menyampaikan pendapat atau pertimbangan setiap peserta terlebih dahulu meminta
izin kepada pimpinan rapat
2. Apabila pimpinan rapat membrikan izin, peserta yang bersangkutan baru diperkenankan
menyampaikan pendapat atau pertimbangannya
3. Pesrta yang ingin menyampaikan pendapat atau pertimbangannya, agar terlebih dahulu
memperkenalkan identitas diri
4. Apabila peserta belum merasa puas atas jawaban yang diberikan, yang bersangkutan dapat
meminta klarifikasi ulang dari pimpinan rapat atau dari peserta lain, atas persetujuan
pimpinan rapat
BAB VI
ALAT-ALAT KELENGKAPAN RAKERDA
Pasal l0
Alat kelengkapan Rakerda terdiri dari :
1. Pimpinan Rakerda
2. Pleno
3. Komisi
4. Tim perumus

3. Pasal 11
Pimpinan Rakerda
1. Rakerda dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten Pangkep
2. Pimpinan Rakerda terdiri dari: Ketua, Sekertaris, dan para wakil ketua
3. Pimpinan Rakerda berwewenang dan berkewajiban:
a. Memimpin rapat-rapat rakerda
b. Menjaga kelancaran dan ketertiban Rakerda
c. Menetapkan hasil rakerda
Pasal 12
Jenis Rapat dalam Rakerda
Rapat dalam Rakerda ini terdiri dari Rapat Komisi dan Rapat Pleno
Paasal 13
Rapat Komisi
1. Komisi bertugas membahas materi dan mengambil keputusan terkait pokok bahasan komisi
yang menjadi bidang tugasnya.
2. Setiap peserta Rakerda wajib menjadi salah satu anggota komisi, kecuali pimpinan Rakerda.
3. Pimpinan komisi terdiri dari sseorang Ketua Merangkap Anggota, dan seorang Sekertaris
merangkap Anggota
4. Pimpinan dan sekertaris komisi dipilih dari dan oleh angggota Komisi.
5. Laporan komisi disusun oleh Pimpinan Komisi dengan memperhatikan masukan dan saran
anggota pada Rapa Komisi
6. Laporan/hasil Rapat Komisi disampaikan pada Rapat Pleno untuk mendapatkan pembahasan
dan pengesahan.
7. Apabila Komisi telah menyampaikan laporan dan sudah mendapatkan
persetujuan/pengesahan Pleno, maka secara otomatis Komisi berfungsi lagi dan tidak
memiliki kekuatan hukum.
Pasal 14
Rapat Pleno
1. Pleno adalah rapat dalam Rakerda yang membahas tentang:
a. Kesejahteraan
b. Penjelasan dan pembentukan kelompok rapat komisi
c. Pleno dipimpin oleh Pimpinan Rakerda
2. Pleno dipimpin oleh Pimpinan Rakerda
Pasal 15
Tim Perumus
1. Tim Perumus dibentuk oleh Dewan Pengurus Daerah
2. Tim Perumus bertugas menyusun dan menyampaikan hasil Putusan Rapat Pleno
3. Tim Perumus menyampaikan hasil Rakerda setelah rapat pleno
4. Tim Perumus menyerahkan hasil rakerda kepada Pimpinan Rakerda
BAB VII
QOURUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 16
QOURUM
1. Rapat pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah utusan
Rakerda yang terdaftar pada panitia.
2. Rapat komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah anggota
Komisi yang terdaftar.
3. Apabila rapat tidak mencapai QOURUM seperti ayat (1) dan (2) rapat ditunda sampai 2
(dua)kali 10 (sepuluh)menit.

4. 4. Apabila sampai 2 (dua) kali penundaan masih belum mencapai quorum, maka Pimpinan
Rakerda mempunyai kewenangan menyatakan sah Rapat tersebut atas persetujuan peserta
Rakerda.
Pasal 17
Tata cara Pengambilan Keputusan
1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah/mufakat
2. Apabila musyawarah/mufakat tidak dicapai, pemgambilan keputusan dapat dilakukan
melalui voting
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 18
1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini diputuskan oleh Rakerda sepanjang
tidak bertentangan dengan AD/ART
2. Apabila dalam Rakerda terjadi perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan, maka
keputusan akhir dikembalikan kepada AD/ART
Pasal 19
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 03 April 2021