Materi disampaikan pada perkuliahan MK Toksikologi Dasar Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia Jakarta. Inti dari materi slide ini adalah memotret langkah dan kebijakan pemerintah terhadap penyalahgunaan material terlarang (zat aditif) dalam bahan makanan yang banyak beredar di masyarakat..... dst

1. MEMOTRET KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM MELINDUNGI RAKYAT THD DAMPAK PENYALAHGUNAAN
MATERIAL TERLARANG DALAM MAKANAN
SUTANTO
UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA
2015

2. “DARI PADA WARGA DKI KENA KANKER,
LEBIH BAIK DIMARAHI PEDAGANG”, Kata AHOK
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Gubernur DKI Jakarta memilih PKL marah ketimbang akibat
makanan yang dijajakannya banyak warga DKI Jakarta yang mengalami sakit kanker., dlm inspeksi
mendadak terhadap makanan dan minuman yang dijajakan para PKL di sentra jajanan khas
Ramadan di Bendungan Hilir (Benhil) Jakarta Pusat.
"Kita harus berani, orang mau marah yah terserah yang penting warga DKI jangan sampai kanker,"
ucap Ahok di Benhil, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015). Dirinya lebih baik menyarankan agar warga
DKI tidak mengkonsumsi kerupuk yang berwarna karena setelah diuji laboratorium, kerupuk
berwarna merah ternyata mengandung zat kimia berbahaya yang bisa menyebabkan kanker.
"Itu karena banyak makan produk seperti ini nih, merah-merah zat pewarna. Kita harus tegas. Kita
mulai jajanan PKL yang kita dorong masuk ke balai Kota saja kalau tidak ada tes dari BPOM jangan
disajikan deh kasian tamu," ungkapnya.

4. PENDAHULUAN
 Menurut UU RI No 18 tahun 2012 tentang pangan,
menjelaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar
manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan
bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber
daya manusia yang berkualitas.
 Berdasarkan hal itu pemerintah wajib mengatur bahan
pangan yang bermutu baik dan memenuhi gizi. Untuk
mencapai tujuan pemenuhan mutu dan gizi yang baik dalam
bahan makanan pemerintah menteri kesehatan mengatur
bahan tambahan pangan (BPT) yang diperbolehkan untuk
penggunaannya pada PERMENKES RI Nomor 33 Tahun
2012.
 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang batas
maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pewarna

5.  Batas maksimum Penggunaan bahan Pewarna,
pengawet, pemanis dan penguat rasa telah diatur
pada Peraturan KBPOM secara berurut yaitu:
◦ PKBPOM Nomor 37 tahun 2013 tentang batas
maksimum penggunaan bahan tambahan pangan
pewarna,
◦ PKBPOM Nomor 36 tahun 2013 Tentang Batas
maksimum penggunaan Bahan tambahan pangan
pengawet,
◦ PKBPOM Nomor 23 tahun 2013 Tentang Batas
maksimum penggunaan Bahan tambahan pangan
penguat rasa, dan
◦ PKBPOM nomor 4 tahun 2014 tentang batas
maksimum penggunaan bahan tambahan pangan
pemanis.

6. Pengawasan penggelolaan
dan pendistribusian
 Pemerintah mengawasi pengadaan dan
pendistribusian penyalahgunaan zat
berbahaya yang digunakan sebagai BTP
zat berbahaya pada:
◦ Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 75 tahun 2014 mengenai
pengadaan, distribusi dan pengawasan
bahan berbahaya dan Peraturan Bersama
dalam Negeri Republik Indonesia dan
◦ Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 43 dan 02 tahun 2013 tentang
pengawasan bahan berbahaya yang
disalahgunakan dalam pangan.

7. FAKTOR PENYEBAB PENGGUNAAN BAHAN
BERBAHAYA
 Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pengelola
makanan menggunakan zat berbahaya pada makanan tersebut
diantaranya:
◦ Mudahnya mendapatkan bahan tersebut,
◦ Harga yang lebih murah,
◦ Warna yang lebih menarik dibandingkan menggunakan zat
pewarna makanan alami.
 Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah sudah
mengatur bahan pewarna makananan yang diperbolehkan
dengan Peraturan Kepala badan Pengawas Obat dan makanan
Republik Indonesia no. 37 Tahun 2013 tentang Batas
maksimum Penggunaan bahan Tambahan Pangan Pewarna,
bahan pewarna berbahaya, hak konsumen, dan
 Kewajiban BPOM dalam mempublikasikan zat makanan yang
tidak berbahaya secara berkala.

8.  Sesuai Permen di atas Bahan Berbahaya (B2) di distribusi oleh
distributor yang telah mendapatkan izin usaha perdagangan khusus
dari Dirjen PDN untuk menyalurkan B2 kepada Pengecer Terdaftar
B2 (PT-B2). PT-B2 mendapat izin usaha perdagangan khusus B2
dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk menjual ke
pengguna akhir B2 (PA-B2).
 PA-B2 adalah perusahaan industri yang menggunakan B2 sebahai
bahan baku/penolong yang diproses secaa fisika dan kimia serta
memperoleh nilai tambah ekonomi yang telah memiliki izin dari
instansi yang berwenang yaitu Surat Izin Usha Perdagangan Bahan
Berbahaya (SIUP-B2).
 Pengawasan dalam pendistribusian B2 adalah tanggung jawab dari
Kepala Dinas Provinsi bidang perdagangan, Kepala Dinas Kab/Kota
bidang perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Menteri
perdagangan.

9.  BPOM mengatur penggunaan BTP Pewarna yaitu dibuktikan
dengan sertifikat analisis kuantitatif, batas maksimum CPPB
(jumlah BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam
jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek
yang diinginkan) dibuktikan dengan sertifikat analisis
kualitatif, dan Jenis BTP Pewarna yang tidak dapat dianalisis,
Batas Maksimum dihitung berdasarkan penambahan BTP
Pewarna yang digunakan dalam pangan.
 Pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap
pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau
yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk
diperdagangkan dalam kemasan eceran diatur di PP No 28
th 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan bahwa
bahwa pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat
penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan
peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan
masyarakat

10. UPAYA PERLINDUNGAN
KONSUMEN
 Upaya untuk melindungi konsumen
diantaranya adalah:
◦ Produsen wajib memberikan informasi
dari bahan bahan apa saja yang
digunakan dalam pembuatan akanan
tersebut,
◦ Mengawasi penggunaan bahan
berbahaya sebagai bahan tambahan
pangan, badan POM melakukan
sosialisasi makanan yang sehat dan
melakukan pengawasan penjualan zat
berbahaya

11.  Upaya keterbukaan informasi mengenai bahan apa saja
dalam penggolahan makanan dan dasar perlindungan
konsumen pun diatur di dalam PP Nomor 61 Tahun 2010
dan perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.
 Pada PP RI No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen, menyebutkan bahwa untuk meningkatkan
harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan
kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta
menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang
bertanggung jawab.
 Berdasarkan UU tersebut konsumen diwajibkan untuk
memiliki pengetahuan tentang bahan penyusunan
makanan yang akan dikonsumsi serta pelaku usaha
wajib mencantumkan label sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

12.  BPOM harus melaksanakan pelayanan informasi publik,
wajib mengumumkan hasil pengawasan obat dan
makanan secara berkala, dan menerima pengaduan
sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Republik indonesia Nomor
HK.04.1.23.08.11.07457 tahun 2011 Tentang Pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi yaitu di lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga
masyarakat wajib mengetahui apa saja BPT yang tidak
berbahaya untuk dikonsumsi

13. PENDISTRIBUSIAN
 Pendistribusiannya hanya boleh didistribusi oleh perusahaan yang
telah diakui oleh Dirjen Daglu, kemudian dipasarkan langsung
kepada Pengguna Akhir bahan berbahaya yang telah memiliki surat
khusus B2 yaitu surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya.
Hal-hal yang harus dilakukan sehubungan dengan pemeriksaan atas
kebenaran legalitas perusahaan :
◦ Keberadaan fisik tempat penyimpanan.
◦ Adanya fasilitas packing ulang (repacking) dan alat transportasi
yang digunakan oleh tim pemeriksa.
◦ Harus ada Nomor CAS (Chemical Abstract Service) dimana sitem
indeks ini mempermudah dalam proses pengidentifikasian
senyawa kimia secara spesifik,
◦ Harus ada lembar data keamanan (LDK)/ Safety Data Sheet (SDS)
berisi tentang informasi fisika, kimia, jenis bahaya yang
ditimbulkan, cara penanganan, dan tindakan khusus dalam
keadaan darurat penggunaan B2 ini.
◦ Harus ada label pada kemasan yang mewadahi B2.

14.  Orang yang bertanggung jawab atas pendistribusian bahan
berbahaya ini adalah Kepala Dinas Provinsi bidang
perdagangan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota bidang
perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Menteri
perdagangan.
 Untuk para pelanggar peraturan, pada pasal 17 KBPOM
Nomor 37 tahun 2013 sudah ada ketentuan mengenai
hukuman bagi pelanggar dimana kepala badan POM dapat
mengenakan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis, larangan mengedar sementara waktu atau
penarikan kembali produk, pemusnahan sampai
pencabutan izin edar

15.  Beberapa faktor para produsen atau pedagang makanan lebih
menggunakan bahan berbahaya dibandingkan BTP aman diantaranya
adalah:
◦ Harganya Lebih Murah , MUDAH DIDAPAT, WARNA LEBIH MENARIK

16. SOLUSI PENGGUNAAN MENGENAI BTP DARI
PEWARNA (COLOUR), PENGAWET (PRESERVATIVE), PEMANIS
(SWEETENER)
PENGUAT RASA (FLAVOUR ENHANCER) YANG LAYAK GUNA
 PEMERINTAH
 PRODUSEN
 DISTRIBUTOR
 KONSUMEN

17. 1. Pemerintah
 Pemerintah harus tetap melakukan kontrol terhadap zat pewarna berbahaya yang beredar
dengan bebas dipasaran serta selalu update dengan teknologi yang ada.
◦ Contohnya : Tartrazin, KBPOM No 37 tahun 2013 menyatakan bahwa senyawa ini cukup aman untuk
dikonsumsi. Bahan ini memberikan warna kuning pada makanan dan minuman. Dan sering dikombinasikan
dengan Brilliant Blue FCF untuk memberikan warna hijau.
◦ Pada jumlah yang tinggi ternyata dapat menyebabkan sejumlah alergi dan intoleran terhadap aspirin atau
penderita asma. Gejalanya adalah sesak nafas, pusing, migrain, pandangan kabur dan sulit tidur.
◦ Menurut The American Academic of Pediastrics Commitee on Drugs, Tartrazin dapat menyebabkan
gangguan kesehatan, diantaranya adalah tumor kelenjar tiroid, serta kerusakan kromosom, sehingga di
beberapa tempat seperti Austria, Norwegia dan Jerman, penggunaannya sudah dihentikan. Dan digantikan
dengan beta karoten.
 Pemerintah harus bertindak tegas kepada produsen untuk mencantumkan bahan yang
digunakan pada makanan secara jelas.
 Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terutama para orangtua yang mempunyai
anak yang masih bersekolah untuk menjaga dan mengontrol makanannya agar dapat
terhindar dari bahaya yang dapat merusak kesehatan. d) BPOM wajib mengeluarkan
informasi mengenai Bahan Tambahan Pangan (BPT) secara berkala.
 Setiap bidang pemerintah yang bertanggung jawab dalam pendistribusian bahan makanan
yang berbahaya harus menegaskan sanksi dalam penyalahgunaan bahan berbahaya
tersebut.

18. PRODUSEN
 Produsen wajib bekerjasama dengan memberikan data-
data real mengenai bahan – bahan yang digunakan
dalam produknya.
 Produsen harus bersifat update terhadap
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dan
melakukan penggantian untuk bahan-bahan yang
berbahaya.
 Mau bekerjasama dengan BPOM untuk kepentingan
bersama.
 Produsen selektif dalam memilih distributor produknya
sehingga penggunaan sesuai dengan fungsinya.

19. DISTRIBUTOR
 Distributor wajib bekerjasama dengan tidak menutup-
nutupin data-data real mengenai bahan – bahan yang
digunakan dalam produk.
 Distributor harus bersifat update terhadap
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dan
melakukan upaya pelaporan terhadap bahan-bahan
yang yang berbahaya yang ada dalam produk.
 Mau bekerjasama dengan BPOM untuk kepentingan
bersama.
 Distributor selektif dalam menjual produknya sehingga
penggunaan sesuai dengan fungsinya

20. KONSUMEN
 Konsumen harus lebih cerdas dan selektif dalam melihat bahan –
bahan yang digunakan dalam produk.
 Konsumen harus bersifat update terhadap perkembangan teknologi
dan ilmu pengetahuan dan melakukan upaya pelaporan terhadap
bahan-bahan yang yang berbahaya yang ada dalam produk.
 Tidak semata-mata terpukau dengan tampilan dan harga yang
menarik

21. KESIMPULAN
 Banyaknya zat berbahaya yang beredar di masyarakat harus diiringi dengan
pengetahuan mengenai zat-zat tersebut oleh semua pihak.
 Namun pada sisi lain produsen harus berusaha dengan fair dan tidak
mengesampingkan hak konsumen untuk hidup sehat, begitu juga dengan
konsumen yang harus mengetahui informasi mengenai dampak penggunaan
zat yang aman untuk dikonsumsi.
 Pemerintah yang menjadi badan tertinggi penyelenggaraan negara juga
memiliki kewajiban yang besar untuk mengontrol peredaran zat berbahaya ini.
 Etika moral untuk penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang telah diatur
seharusnya menggutamakan kepentingan kesehatan manusia diatas
kepentingan peningkatan ekonom.
 Penggunaan bahan berbahaya sebagai bahan tambahan pangan tentu tidak
sesuai dengan etika, karena menyebabkan penyakit berbahaya yang mampu
merenggut nyawa seseorang.
 Badan pengawas obat dan makanan pemerintah harus memberikan informasi
secara profesional tentang bahan makanan yang layak konsumsi kepada
masyarakat dan sanksi yang tegas., sehingga mampu meminimalisir
penyalahgunaan bahan berbahaya.
 Selain itu pendistribusian bahan berbahaya harus diperketat agar tepat
penggunaan dan tepat sasaran.

22. PERTANYAAN
 Apa regulasi yang mengatur sanksi dari pelanggaran terhadap
ketentuan mengenai penggunaan Bahan Tambahan Pangan?
 Apa saja sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada para
pelanggaran regulasi tersebut?

23. PERUMUSAN RANCANGAN KEBIJAKAN
SOSIALISASI RANCANGAN KEBIJAKAN
EVALUASI RANCANGAN KEBIJAKAN
PENETAPAN KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
MEKANISME PERUMUSAN KEBIJAKAN
PARTISIPASIF

24. PERUMUSAN RANCANGAN KEBIJAKAN
PUBLIK
PERUMUSAN
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
TERDAHULU
MASUKAN
DARI
PEMANGKU
KEPENTINGAN
PENGARUH
LINGKUNGAN
STRATEGIK
RENCANA
PROGRAM
KERJA
PEMERINTAH

25. SOSIALISASI RANCANGAN KEBIJAKAN
ANGGARAN
SDM
RESPONSIBILITY
MASYARAKAT
KEPEMIMPINAN
SARANA
PRASARANA
PENDUKUNG
PENGORGANISASIAN

26. EVALUASI RANCANGAN KEBIJAKAN
EVALUASI
RANCANGAN
KEBIJAKAN
MASUKAN
DARI
MASYARAKAT
PENGOLAHAN
DATA
ANALISA
DATA
RAPAT
KONSULTASI
DENGAN
DPR/DORD

27. PENETAPAN KEBIJAKAN
PUBLIK
PEMERINTAH
YUDIKATIFDPR/DPRD

28. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
ANGGARAN
PENGORGANISASIAN
SDM
LEADERSHIP
SARANA
PRASARANA
PENDUKUNG
RESPONSIBILITY
MASYARAKAT
PENEGAKAN
HUKUM

29. TERIMAKASIH