SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
ATURAN PEMERINTAH TERKAIT
PERIKLANAN DAN ANALISISNYA
RR Roosita Cindrakasih, SH, M.I.Kom
VOKASI UI-2019
Chap02
ATURAN-ATURAN PEMERINTAH YANG ADA (II)
UU No. 7 Tahun 1999 Tentang Pangan
Pengertian pangan berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1996 tentang Pangan (untuk selanjutnya disebut UU Pangan) adalah segala
sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak
diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia,
termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau
minuman.
Sedangkan pengertian label pangan berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU Pangan
adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan,
kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan dalam pangan, dimasukkan ke
dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Dan pengertian
iklan pangan berdasarkan Pasal 1 butir 16 UU Pangan adalah setiap keterangan atau
pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang
dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran atau perdagangan pangan.
2
3
Tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah
untuk :
1. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu
dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
2. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
dan
3. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar
dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
Mengenai label dan iklan tentang pangan akan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan (untuk selanjutnya disebut PP Label dan Iklan Pangan).
4
Setiap orang yang memproduksi atau mengimport pangan
yang dikemas, untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan
label pada kemasan, yang isinya minimal memuat hal-hal
sebagai berikut :
1. Nama produk;
2. Daftar bahan yang digunakan;
3. Berat atau isi bersih;
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau
mengimport pangan
5. Keterangan tentang halal;
6. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
Syarat-syarat dalam mengiklankan suatu produk pangan, yaitu sebagai
berikut :
1. Iklan dilarang dibuat dalam bentuk apapun untuk diedarkan dan atau
disebarluaskan dalam masyarakat dengan cara mendiskreditkan produk
pangan lainnya;
2. Iklan dilarang semata-mata menampilkan anak-anak berusia dibawah 5
(lima) tahun dalam bentuk apapun, kecuali apabila pangan tersebut
diperuntukan bagi anak-anak yang berusia di bawah 5 (lima) tahun;
3. Iklan tentang pangan olahan tertentu yang mengandung bahan-bahan
yang berkadar tinggi yang dapat membahayakan dan/atau mengganggu
pertumbuhan dan/atau perkembangan anak-anak dilarang dimuat dalam
media apapun yang secara khusus ditujukan untuk anak–anak;
4. Iklan tentang pangan yang diperuntukan bagi bayi yang berusia sampai
dengan 1 (satu) tahun, dilarang dimuat dalam media massa, kecuali
dalam media cetak khusus tentang kesehatan, setelah mendapat
perswetujuan Menteri Kesehatan, dan dalam iklan yang bersangkutan
wajib memuat keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan
pengganti ASI .
5
6
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi
Kesehatan
Pengertian rokok berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor
81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (untuk selanjutnya
disebut PP Pengamanan Rokok) adalah hasil olahan tembakau, terbungkus,
termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiona
Tabacuni, Nicotiona Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang
mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Dan pengertian
pengamanan rokok berdasarkan Pasal 1 butir 4 PP Pengamanan Rokok adalah
setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau
menangani dampak penggunaan rokok baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap kesehatan .
Sedangkan pengertian iklan rokok berdasarkan Pasal 1 butir 6 PP
Pengamanan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan
dan/atau memproduksikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat
dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang
ditawarkan. Dan pengertian label rokok berdasarkan Pasal 1 butir 7 PP
Pengamanan Rokok adalah keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar,
tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada rokok,
dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan
rokok.
7
Tujuan penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan adalah untuk
mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat, yaitu
dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut :
1. Kadar kandungan nikotin dan tar;
2. Persyaratan produksi dan penjualan rokok;
3. Persyaratan iklan dan promosi rokok;
4. Penetapan kawasan tanpa rokok.
Iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap orang yang
memproduksi rokok dan/atau yang mengimport rokok, yang dapat dilakukan di media
elektronik, media cetak atau media luar ruangan. Iklan rokok yang dilakukan melalui
media elektronik hanya dapat dilakukan antar pukul 21.00 sampai dengan pukul 05.00
setempat.
8
Materi iklan rokok, dilarang hal-hal sebagai berikut :
1. Merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
2. Menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan
manfaat bagi kesehatan;
3. Memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar,
tulisan atau gabungan keduanya, rokok atau sedang merokok
atau mengarah pada orang yang sedang merokok;
4. Ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambar atau
tulisan anak dan/atau wanita hamil;
5. Mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok.
Iklan rokok tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku
dalam masyarakat dan juga harus mencantumkan peringatan bahaya
merokok bagi kesehatan pada label rokok, berupa “merokok dapat
menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan
kehamilan dan janin.
THANKS!
Any questions?
You can find me at @coci_roo
9

More Related Content

Similar to ATURAN PEMERINTAH

UU nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok
UU nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-okUU nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok
UU nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-okDONALD VERNANDO RARUNG
 
1. uu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
1. uu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika1. uu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
1. uu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotikaIr. Zakaria, M.M
 
PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa...
PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa...PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa...
PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa...Anton Kurniawan
 
Pp 109 2012 pengendalian tembakau indonesia inggris
Pp 109 2012 pengendalian tembakau indonesia inggrisPp 109 2012 pengendalian tembakau indonesia inggris
Pp 109 2012 pengendalian tembakau indonesia inggrisqyef
 
Dra.-Ermalena-INDIKATOR-KESEHATAN-SDGs-DI-INDONESIA.pdf
Dra.-Ermalena-INDIKATOR-KESEHATAN-SDGs-DI-INDONESIA.pdfDra.-Ermalena-INDIKATOR-KESEHATAN-SDGs-DI-INDONESIA.pdf
Dra.-Ermalena-INDIKATOR-KESEHATAN-SDGs-DI-INDONESIA.pdfHadiAbdillah5
 
Materi PerUU Keamanan Pangan.pptx
Materi PerUU Keamanan Pangan.pptxMateri PerUU Keamanan Pangan.pptx
Materi PerUU Keamanan Pangan.pptxYenny Tanjung
 
UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
UU No. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaUU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
UU No. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaINDOGANJA
 
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...Ihm Sheva Hambuako
 
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...Ihm Sheva Hambuako
 
adoc.pub_1-bahan-tambahan-pangan-yang-selanjutnya-disingkat.pdf
adoc.pub_1-bahan-tambahan-pangan-yang-selanjutnya-disingkat.pdfadoc.pub_1-bahan-tambahan-pangan-yang-selanjutnya-disingkat.pdf
adoc.pub_1-bahan-tambahan-pangan-yang-selanjutnya-disingkat.pdffadilanurul
 
PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
 
5. materi Sosis Perda Kawasan Tanpa Rokok.pptx
5. materi Sosis Perda Kawasan Tanpa Rokok.pptx5. materi Sosis Perda Kawasan Tanpa Rokok.pptx
5. materi Sosis Perda Kawasan Tanpa Rokok.pptxpuskesmas37
 
Informatorium OMAI di Masa Pandemi Covid-19_tte.pdf
Informatorium OMAI di Masa Pandemi Covid-19_tte.pdfInformatorium OMAI di Masa Pandemi Covid-19_tte.pdf
Informatorium OMAI di Masa Pandemi Covid-19_tte.pdfKhairulAsri4
 
Buku Informatorium OMAI-2.pdf
Buku Informatorium OMAI-2.pdfBuku Informatorium OMAI-2.pdf
Buku Informatorium OMAI-2.pdfAryaPratama71
 
Pengaman rokok bagi kesehatan
Pengaman rokok bagi kesehatanPengaman rokok bagi kesehatan
Pengaman rokok bagi kesehatanrahasst
 
Tugas makalah etprof bu widya
Tugas makalah etprof bu widyaTugas makalah etprof bu widya
Tugas makalah etprof bu widyaAila Yumeko
 
PENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANAN
PENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANANPENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANAN
PENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANANaldika wau, SH,MH ALDIKA
 

Similar to ATURAN PEMERINTAH (20)

UU nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok
UU nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-okUU nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok
UU nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok
 
1. uu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
1. uu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika1. uu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
1. uu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
 
PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa...
PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa...PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa...
PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa...
 
Pp 109 2012 pengendalian tembakau indonesia inggris
Pp 109 2012 pengendalian tembakau indonesia inggrisPp 109 2012 pengendalian tembakau indonesia inggris
Pp 109 2012 pengendalian tembakau indonesia inggris
 
Dra.-Ermalena-INDIKATOR-KESEHATAN-SDGs-DI-INDONESIA.pdf
Dra.-Ermalena-INDIKATOR-KESEHATAN-SDGs-DI-INDONESIA.pdfDra.-Ermalena-INDIKATOR-KESEHATAN-SDGs-DI-INDONESIA.pdf
Dra.-Ermalena-INDIKATOR-KESEHATAN-SDGs-DI-INDONESIA.pdf
 
Ar ornamen (1)
Ar ornamen (1)Ar ornamen (1)
Ar ornamen (1)
 
Materi PerUU Keamanan Pangan.pptx
Materi PerUU Keamanan Pangan.pptxMateri PerUU Keamanan Pangan.pptx
Materi PerUU Keamanan Pangan.pptx
 
UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
UU No. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaUU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 
Uu 05 1997
Uu 05 1997Uu 05 1997
Uu 05 1997
 
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
 
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
Pp 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
 
adoc.pub_1-bahan-tambahan-pangan-yang-selanjutnya-disingkat.pdf
adoc.pub_1-bahan-tambahan-pangan-yang-selanjutnya-disingkat.pdfadoc.pub_1-bahan-tambahan-pangan-yang-selanjutnya-disingkat.pdf
adoc.pub_1-bahan-tambahan-pangan-yang-selanjutnya-disingkat.pdf
 
PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa...
 
5. materi Sosis Perda Kawasan Tanpa Rokok.pptx
5. materi Sosis Perda Kawasan Tanpa Rokok.pptx5. materi Sosis Perda Kawasan Tanpa Rokok.pptx
5. materi Sosis Perda Kawasan Tanpa Rokok.pptx
 
Informatorium OMAI di Masa Pandemi Covid-19_tte.pdf
Informatorium OMAI di Masa Pandemi Covid-19_tte.pdfInformatorium OMAI di Masa Pandemi Covid-19_tte.pdf
Informatorium OMAI di Masa Pandemi Covid-19_tte.pdf
 
Buku Informatorium OMAI-2.pdf
Buku Informatorium OMAI-2.pdfBuku Informatorium OMAI-2.pdf
Buku Informatorium OMAI-2.pdf
 
MEMOTRET KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI RAKYAT TERHADAP DAMPAK PENYALA...
MEMOTRET KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI RAKYAT TERHADAP DAMPAK PENYALA...MEMOTRET KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI RAKYAT TERHADAP DAMPAK PENYALA...
MEMOTRET KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI RAKYAT TERHADAP DAMPAK PENYALA...
 
Pengaman rokok bagi kesehatan
Pengaman rokok bagi kesehatanPengaman rokok bagi kesehatan
Pengaman rokok bagi kesehatan
 
Tugas makalah etprof bu widya
Tugas makalah etprof bu widyaTugas makalah etprof bu widya
Tugas makalah etprof bu widya
 
PENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANAN
PENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANANPENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANAN
PENGATURAN TULISAN LABEL DALUARSA PRODUK OBAT DAN MAKANAN
 

More from RR. Roosita Cindrakasih

Modul04_Pemimpin Dan Gaya Kepemimpinan.pdf
Modul04_Pemimpin Dan Gaya Kepemimpinan.pdfModul04_Pemimpin Dan Gaya Kepemimpinan.pdf
Modul04_Pemimpin Dan Gaya Kepemimpinan.pdfRR. Roosita Cindrakasih
 
Kuliah sesi ke-3_ Komunikasi Pemasaran terpadu (Brand & stakeholder)_RRC
Kuliah sesi ke-3_ Komunikasi Pemasaran terpadu (Brand & stakeholder)_RRCKuliah sesi ke-3_ Komunikasi Pemasaran terpadu (Brand & stakeholder)_RRC
Kuliah sesi ke-3_ Komunikasi Pemasaran terpadu (Brand & stakeholder)_RRCRR. Roosita Cindrakasih
 
Kuliah ke-2_Komunikasi Pemasaran Terpadu (Tinjauan tentang IMC)_RRC
Kuliah ke-2_Komunikasi Pemasaran Terpadu (Tinjauan tentang IMC)_RRCKuliah ke-2_Komunikasi Pemasaran Terpadu (Tinjauan tentang IMC)_RRC
Kuliah ke-2_Komunikasi Pemasaran Terpadu (Tinjauan tentang IMC)_RRCRR. Roosita Cindrakasih
 
Materi Kuliah sesi01_Komunikasi Pemasaran Terpadu
Materi Kuliah sesi01_Komunikasi Pemasaran TerpaduMateri Kuliah sesi01_Komunikasi Pemasaran Terpadu
Materi Kuliah sesi01_Komunikasi Pemasaran TerpaduRR. Roosita Cindrakasih
 
Komunikasi Efektif dengan kelola Stress After Pandemi ( Materi PM )
Komunikasi Efektif dengan kelola Stress After Pandemi ( Materi PM )Komunikasi Efektif dengan kelola Stress After Pandemi ( Materi PM )
Komunikasi Efektif dengan kelola Stress After Pandemi ( Materi PM )RR. Roosita Cindrakasih
 
Modul03_Perspektif & Teori Komunikasi Organisasi
Modul03_Perspektif & Teori Komunikasi OrganisasiModul03_Perspektif & Teori Komunikasi Organisasi
Modul03_Perspektif & Teori Komunikasi OrganisasiRR. Roosita Cindrakasih
 
KESEHATAN MENTAL (KENALI, SIKAPI, PAHAMI)
KESEHATAN MENTAL (KENALI, SIKAPI, PAHAMI)KESEHATAN MENTAL (KENALI, SIKAPI, PAHAMI)
KESEHATAN MENTAL (KENALI, SIKAPI, PAHAMI)RR. Roosita Cindrakasih
 
Chap03_Aturan Pemerintah Terkait Periklanan dan Analisisnya_RRC
Chap03_Aturan Pemerintah Terkait Periklanan dan Analisisnya_RRCChap03_Aturan Pemerintah Terkait Periklanan dan Analisisnya_RRC
Chap03_Aturan Pemerintah Terkait Periklanan dan Analisisnya_RRCRR. Roosita Cindrakasih
 
Pola Komunikasi Story Telling Pada Anak_RRC
Pola Komunikasi Story Telling Pada Anak_RRCPola Komunikasi Story Telling Pada Anak_RRC
Pola Komunikasi Story Telling Pada Anak_RRCRR. Roosita Cindrakasih
 

More from RR. Roosita Cindrakasih (20)

Modul04_Pemimpin Dan Gaya Kepemimpinan.pdf
Modul04_Pemimpin Dan Gaya Kepemimpinan.pdfModul04_Pemimpin Dan Gaya Kepemimpinan.pdf
Modul04_Pemimpin Dan Gaya Kepemimpinan.pdf
 
Kuliah sesi ke-3_ Komunikasi Pemasaran terpadu (Brand & stakeholder)_RRC
Kuliah sesi ke-3_ Komunikasi Pemasaran terpadu (Brand & stakeholder)_RRCKuliah sesi ke-3_ Komunikasi Pemasaran terpadu (Brand & stakeholder)_RRC
Kuliah sesi ke-3_ Komunikasi Pemasaran terpadu (Brand & stakeholder)_RRC
 
Kuliah ke-2_Komunikasi Pemasaran Terpadu (Tinjauan tentang IMC)_RRC
Kuliah ke-2_Komunikasi Pemasaran Terpadu (Tinjauan tentang IMC)_RRCKuliah ke-2_Komunikasi Pemasaran Terpadu (Tinjauan tentang IMC)_RRC
Kuliah ke-2_Komunikasi Pemasaran Terpadu (Tinjauan tentang IMC)_RRC
 
Materi Kuliah sesi01_Komunikasi Pemasaran Terpadu
Materi Kuliah sesi01_Komunikasi Pemasaran TerpaduMateri Kuliah sesi01_Komunikasi Pemasaran Terpadu
Materi Kuliah sesi01_Komunikasi Pemasaran Terpadu
 
Komunikasi Efektif dengan kelola Stress After Pandemi ( Materi PM )
Komunikasi Efektif dengan kelola Stress After Pandemi ( Materi PM )Komunikasi Efektif dengan kelola Stress After Pandemi ( Materi PM )
Komunikasi Efektif dengan kelola Stress After Pandemi ( Materi PM )
 
Modul08_Perubahan & Inovasi Organisasi
Modul08_Perubahan & Inovasi OrganisasiModul08_Perubahan & Inovasi Organisasi
Modul08_Perubahan & Inovasi Organisasi
 
Modul07_Budaya Organisasi
Modul07_Budaya OrganisasiModul07_Budaya Organisasi
Modul07_Budaya Organisasi
 
Modul06_Iklim Organisasi & Komunikasi
Modul06_Iklim Organisasi & KomunikasiModul06_Iklim Organisasi & Komunikasi
Modul06_Iklim Organisasi & Komunikasi
 
Modul05_Media & Saluran KomOr
Modul05_Media & Saluran KomOrModul05_Media & Saluran KomOr
Modul05_Media & Saluran KomOr
 
Modul03_Perspektif & Teori Komunikasi Organisasi
Modul03_Perspektif & Teori Komunikasi OrganisasiModul03_Perspektif & Teori Komunikasi Organisasi
Modul03_Perspektif & Teori Komunikasi Organisasi
 
Modul02_Fungsi & Ruang Lingkup KomOr
Modul02_Fungsi & Ruang Lingkup KomOrModul02_Fungsi & Ruang Lingkup KomOr
Modul02_Fungsi & Ruang Lingkup KomOr
 
Modul01_Organisasi & Komunikasi
Modul01_Organisasi & KomunikasiModul01_Organisasi & Komunikasi
Modul01_Organisasi & Komunikasi
 
KESEHATAN MENTAL (KENALI, SIKAPI, PAHAMI)
KESEHATAN MENTAL (KENALI, SIKAPI, PAHAMI)KESEHATAN MENTAL (KENALI, SIKAPI, PAHAMI)
KESEHATAN MENTAL (KENALI, SIKAPI, PAHAMI)
 
Pola Asuh Anak Selama #dirumahsaja_RRC
Pola Asuh Anak Selama #dirumahsaja_RRCPola Asuh Anak Selama #dirumahsaja_RRC
Pola Asuh Anak Selama #dirumahsaja_RRC
 
Chap03_Aturan Pemerintah Terkait Periklanan dan Analisisnya_RRC
Chap03_Aturan Pemerintah Terkait Periklanan dan Analisisnya_RRCChap03_Aturan Pemerintah Terkait Periklanan dan Analisisnya_RRC
Chap03_Aturan Pemerintah Terkait Periklanan dan Analisisnya_RRC
 
Chap01_Iklan & Etika Periklanan
Chap01_Iklan & Etika PeriklananChap01_Iklan & Etika Periklanan
Chap01_Iklan & Etika Periklanan
 
PR In Distruption Era_RRC
PR In Distruption Era_RRCPR In Distruption Era_RRC
PR In Distruption Era_RRC
 
Teori2 Komunikasi Massa_RRC
Teori2 Komunikasi Massa_RRCTeori2 Komunikasi Massa_RRC
Teori2 Komunikasi Massa_RRC
 
Pola Komunikasi Story Telling Pada Anak_RRC
Pola Komunikasi Story Telling Pada Anak_RRCPola Komunikasi Story Telling Pada Anak_RRC
Pola Komunikasi Story Telling Pada Anak_RRC
 
INOVATIF_RRC
INOVATIF_RRCINOVATIF_RRC
INOVATIF_RRC
 

ATURAN PEMERINTAH

  • 1. ATURAN PEMERINTAH TERKAIT PERIKLANAN DAN ANALISISNYA RR Roosita Cindrakasih, SH, M.I.Kom VOKASI UI-2019 Chap02
  • 2. ATURAN-ATURAN PEMERINTAH YANG ADA (II) UU No. 7 Tahun 1999 Tentang Pangan Pengertian pangan berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (untuk selanjutnya disebut UU Pangan) adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan pengertian label pangan berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan dalam pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Dan pengertian iklan pangan berdasarkan Pasal 1 butir 16 UU Pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran atau perdagangan pangan. 2
  • 3. 3 Tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk : 1. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; 2. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan 3. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Mengenai label dan iklan tentang pangan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (untuk selanjutnya disebut PP Label dan Iklan Pangan).
  • 4. 4 Setiap orang yang memproduksi atau mengimport pangan yang dikemas, untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada kemasan, yang isinya minimal memuat hal-hal sebagai berikut : 1. Nama produk; 2. Daftar bahan yang digunakan; 3. Berat atau isi bersih; 4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimport pangan 5. Keterangan tentang halal; 6. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
  • 5. Syarat-syarat dalam mengiklankan suatu produk pangan, yaitu sebagai berikut : 1. Iklan dilarang dibuat dalam bentuk apapun untuk diedarkan dan atau disebarluaskan dalam masyarakat dengan cara mendiskreditkan produk pangan lainnya; 2. Iklan dilarang semata-mata menampilkan anak-anak berusia dibawah 5 (lima) tahun dalam bentuk apapun, kecuali apabila pangan tersebut diperuntukan bagi anak-anak yang berusia di bawah 5 (lima) tahun; 3. Iklan tentang pangan olahan tertentu yang mengandung bahan-bahan yang berkadar tinggi yang dapat membahayakan dan/atau mengganggu pertumbuhan dan/atau perkembangan anak-anak dilarang dimuat dalam media apapun yang secara khusus ditujukan untuk anak–anak; 4. Iklan tentang pangan yang diperuntukan bagi bayi yang berusia sampai dengan 1 (satu) tahun, dilarang dimuat dalam media massa, kecuali dalam media cetak khusus tentang kesehatan, setelah mendapat perswetujuan Menteri Kesehatan, dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI . 5
  • 6. 6 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Pengertian rokok berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (untuk selanjutnya disebut PP Pengamanan Rokok) adalah hasil olahan tembakau, terbungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiona Tabacuni, Nicotiona Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Dan pengertian pengamanan rokok berdasarkan Pasal 1 butir 4 PP Pengamanan Rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan . Sedangkan pengertian iklan rokok berdasarkan Pasal 1 butir 6 PP Pengamanan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau memproduksikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan. Dan pengertian label rokok berdasarkan Pasal 1 butir 7 PP Pengamanan Rokok adalah keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan rokok.
  • 7. 7 Tujuan penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan adalah untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat, yaitu dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut : 1. Kadar kandungan nikotin dan tar; 2. Persyaratan produksi dan penjualan rokok; 3. Persyaratan iklan dan promosi rokok; 4. Penetapan kawasan tanpa rokok. Iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan/atau yang mengimport rokok, yang dapat dilakukan di media elektronik, media cetak atau media luar ruangan. Iklan rokok yang dilakukan melalui media elektronik hanya dapat dilakukan antar pukul 21.00 sampai dengan pukul 05.00 setempat.
  • 8. 8 Materi iklan rokok, dilarang hal-hal sebagai berikut : 1. Merangsang atau menyarankan orang untuk merokok; 2. Menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan; 3. Memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduanya, rokok atau sedang merokok atau mengarah pada orang yang sedang merokok; 4. Ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan anak dan/atau wanita hamil; 5. Mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok. Iklan rokok tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan juga harus mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan pada label rokok, berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.
  • 9. THANKS! Any questions? You can find me at @coci_roo 9