Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum konsumen atas peredaran daging ayam yang tidak layak konsumsi di pasar tradisional Kota Serang. Dokumen menjelaskan bahwa upaya Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Serang dalam melindungi masyarakat masih belum maksimal karena pengawasan peredaran daging ayam belum sesuai dengan undang-undang. Dokumen berisi saran untuk pemerintah mengawasi produk pangan le

1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
ATAS PEREDARAN DAGING AYAM YANG
TIDAK LAYAK KONSUMSI DI
PASAR TRADISIONAL KOTA SERANG
(STUDI KASUS DI PASAR LAMA DAN PASAR INDUK RAU KOTA SERANG)
NAMA : -
NIM : -
BIDANG : PERDATA

2. Latar Belakang
100 gr daging
ayam
Air 74%
Protein 22%
Kalsium 13 mg Fosfor 190 mg Zat besi 1,5 mg
Vitamin A, C dan E
Lemak
• Warna putih-kekuningan cerah (tidak gelap, tidak
pucat, tidak kebiruan, tidak terlalu merah).
• Warna kulit ayam putih-kekuningan, cerah,
mengkilat dan bersih.
• Bila disentuh, daging terasa lembab dan tidak
lengket (tidak kering).
• Bau spesifik daging (tidak ada bau menyengat, tidak
berbau amis, tidak berbau busuk).
• Konsistensi otot dada dan paha kenyal, elastis
(tidak lembek).
• Bagian dalam karkas dan serabut otot berwarna
putih agak pucat.
• Pembuluh darah di leher dan sayap kosong (tidak
ada sisa-sisa darah)
Ciri daging ayam yang baik & sehat

3. Latar Belakang
 Tingginya permintaan daging ayam yang berakibat harga jualpun tinggi, menciptakan
ruang bagi pedagang untuk meraih untung besar. Upaya ini sering diwarnai dengan
perbuatan curang yang sengaja dilakukan pedagang, salah satunya menjual ayam yang
tidak layak konsumsi, Minimnya sanksi terhadap oknum pedagang membuat penjualan
ayam tiren tidak pernah surut.
 Padahal sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa dalam rangka menjamin produk
hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi,
sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan
dilakukan mulai dari tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan
pengumpulan, baik masih dalam kondisi segar, sebelum pengawetan, dan waktu
pengedaran setelah pengawetan.

4. Identifikasi Masalah
Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap
peredaran daging ayam di pasar tradisional ditinjau dari Undang-
Undang Perlindungan Konsumen?
Upaya Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Serang dalam
melindungi masyarakat terhadap peredaran daging ayam yang
tidak layak konsumsi di pasar tradisional?

5. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap
peredaran daging di pasar tradisional ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Untuk mengetahui Upaya Dinas Pertanian dan Peternakan Kota
Serang dalam melindungi msyarakat terhadap peredaran daging
ayam yang tidak layak konsumsi di pasar tradisional.

6. Metode Penulisan
Spesifikasi Penelitian
• Penelitiannya bersifat Yuridis Normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
menekankan pada penggunaan data sekunder
Pendekatan Penelitian
• Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan
hukum tertier.
Sumber Data
• Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para responden melalui
penelitian lapangan (field research) yaitu, Pelaku Usaha dan Konsumen di pasar tradisional Kota
Serang, Dinas Pertanian dan perternakan Kota Serang, dan Dinas Kesehatan Kota Serang.

7. Metode Penulisan
Metode Pengumpulan Data
•Studi Kepustakaan
•Wawancara
Analisis Data
•Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh di lapangan dianalisa secara kualitatif.
Metode analisa yang dipakai adalah metode deduktif.
Lokasi Penelitian
•Kepustakaan
•Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
•Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
•Lapangan
•Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
•Dinas Kesehatan Kota Serang.
•Pasar Tradisional Kota Serang.
•Konsumen.

8. Pembahasan
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional
Mengetahui: 2 orang
Tidak Mengetahui: 18 orang
*Hasil wawancara dengan konsumen di Pasar Tradisonal Kota Serang (Pasar Lama dan Pasar Rau)
Persentase konsumen yang mengetahui dan yang tidak mengetahui
akan perlindungan hukum dan hak nya sebagai konsumen.
Total responden: 20 orang
Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa masyarakat sebagai
konsumen masih kurang peduli dengan masalah perlindungan
hukum dan haknya sebagai konsumen hal ini disebabkan oleh
minimnya pengetahuan atau informasi yang di dapat mengenai
hal tersebut.

9.  Hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenteraman batin dalam
mengkonsumsi pangan asal hewan seperti daging ayam belum dapat terpenuhi sebagaimana
yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
 Mengenai kesadaran akan perlindungan konsumen untuk mendapatkan produk pangan yang
halal untuk ketentraman dalam mengkonsumsi pangan halal masih sangat rendah terutama
jaminan halal untuk produk pangan asal hewan seperti daging ayam karena hal ini tidak dapat
dibuktikan secara ilmiah. Selain itu, belum adanya rumah potong ayam membuat pengawasan
terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional masih lemah, karena ayam yang dijual
dipotong langsung di kios sehingga tidak ada standar mutu untuk daging ayam
Pembahasan
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional
Adapun sanksi menurut Pasal 60-62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat
diberikan kepada pelaku usaha jika benar bersalah melakukan kecurangan yaitu sanksi administratif berupa ganti rugi
paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

10. Pembahasan
Upaya Dinas Peternakan dalam Melindungi Konsumen dari Peredaran Daging Ayam di Pasar
Tradisional
Menurut Pasal 58 ayat
(1-3) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009
Tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan
menyebutkan:
• Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan
halal yang dipersyaratkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya berkewajiban untuk melaksanakan
pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan
registrasi produk hewan.
• Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan berturut-
turut dilakukan ditempat produksi. Pada waktu pemotongan,
penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar,
sebelum pengawetan dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
• Standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan dilakukan
terhadap produk hewan yang diproduksi di dan/ atau dimasukkan
kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk di edarkan
dan/ atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

11. Namun pada kenyataannya
pengawasan yang dilakukan oleh
Dinas Pertanian dan Peternakan
Kota Serang baru sebatas
pengawasan terhadap lalu lintas
hewan tetapi pangawasan pada
saat proses produksi sampai pada
saat daging ayam tersebut beredar
atau dijual di pasar sangat lemah.
Pedagang Pengepul
Melapor ke petugas pengawas lalu
lintas ternak
Kunjungan kandang
(Pemeriksaan recording kesehatan hewan)
Keadaan baik/sehat
Terbit surat keterangan
kesehatan hewan
Tidak sehat atau angka
kematian ternak tinggi
Surat keterangan hewan
tidak terbit
Pengendalian monitoring
Skema Pengawasan Lalu Lintas Ayam Yang Keluar Kota Serang

12.  Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Dinas
Pertanian dan Peternakan Kota Serang untuk
meminimalisasi peredaran daging ayam yang tidak
layak di pasar tradisional dan untuk mengatasi
kendala karena belum adanya RPU adalah dengan
melakukan inspeksi mendadak atau sidak di pasar
tradisional untuk mengawasi dan memeriksa
kualitas daging ayam yang dijual di pasar
tradisional.
 Pemeriksaan yang biasa dilakukan adalah uji fisik
(organoleptik) dan uji formalin. Uji fisik
(organoleptik) biasanya melalui bau, tekstur, dan
warna daging. Jika ditemukan daging ayam yang
tidak layak, maka daging ayam tersebut langsung
disita dan dimusnahkan.

13. Kesimpulan
Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di
pasar tradisional belum sesuai dengan apa yang di atur dalam undang-
undang perlindungan konsumen terutama dilihat dari faktor
kenyamanan serta ketentraman batin dalam mengkonsumsi produk
pangan asal hewan yang berkaitan dengan kehalalannya.
Upaya Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dalam
melindungi masyarakat sebagai konsumen dari peredaran daging ayam
yang tidak layak konsumsi masih belum maksimal, karena pengawasan
terhadap daging ayam belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan.

14. Saran
Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih aktif dalam
mengawasi produk pangan termasuk produk pangan asal
hewan seperti daging ayam untuk memberikan jaminan
kepada masyarakat bahwa daging ayam yang ada dipasar
tradisional aman untuk dikonsumsi
Pelaku Usaha harus lebih terbuka kepada konsumen
terhadap kualitas daging ayam yang dijual serta Sanksi
yang tegas untuk pelaku usaha yang terbukti bersalah dan
melakukan kecurangan dan Masyarakat (konsumen) harus
lebih selektif lagi dalam memilih bahan pangan