Materi Perundang-undangan Keamanan pangan

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEAMANAN PANGAN DAN
REGISTRASI PANGAN OLAHAN
YENNY AR TANJUNG, S.Si.,
Apt.
Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember

2. PENDAHULUAN
01

3. Pangan : segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati
produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,
peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak
diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman
bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan,
bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam
proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan
atau minuman
Produksi Pangan : Kegiatan atau proses menghasilkan,
Menyiapkan, mengolah, membuat,dan mengubah bentuk
pangan
Pangan Olahan : Makananatau Minuman hasil proses
dengan cara Atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan
tambahan

4. 02.
KEAMANAN
PANGAN

5. Pangan yang Dikehendaki
Sesuai
dengan
selera
Aman
Dikonsumsi
Bermutu Halal

6. Keamanan pangan
pencegahan cemaran biologis, kimia,
dan benda lain
Pangan aman dikonsumsi
UU No 18/ 2012 tentang Pangan
tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya
• Pasal 68(1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya
penyelenggaraan Keamanan pangan di setiap rantai pangan secara
terpadu
• Pasal 68(5): Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan
mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan
kriteria Keamanan Pangan

7. KEAMANANPANGAN
Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari
kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang
dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan
manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,
danbudaya masyarakat sehinggaamanuntuk dikonsumsi.
Pengertian Keamanan Pangan Menurut PP RI No. 86 Tahun 2019
tentangKeamananPangan :

8. TANGGUNG JAWAB
KEAMANAN
PANGAN
PEMERINTAH PRODUSEN
KONSUMEN

9. PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
04.

10. 6
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PANGAN
UU No. 18 Tahun
2012 tentang
Pangan yang
PP No. 17 Tahun
2015 tentang
Ketahanan Pangan
dan Gizi
Peraturan
Menteri/Lembaga
sebagai peraturan
pelaksana
PP No. 86 Tahun
2019 tentang
Keamanan
Pangan
Peraturan
Menteri/Lembaga
sebagai peraturan
pelaksana
PP No. 69 Tahun
1999 tentang
Label dan Iklan
Pangan*)
Peraturan
Menteri/Lembaga
sebagai peraturan
pelaksana
UU No. 11 Tahun
2020 tentang Cipta
Kerja
PP No. 5 Tahun 2021
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Peraturan
Menteri/Lembaga
sebagai peraturan
pelaksana
beberapa pasal
diubah oleh

11. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN
TERKAIT DENGAN PANGAN
UU Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan
Konsumen
UU Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan
UU Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk
Halal
dan lain-lain

12.  Disahkan pada 17 November 2012
 Diundangkan pada 18 November 2012
 Terdiri atas 18 bab dan 154 pasal
UU NO. 18 TAHUN 2012
TENTANG PANGAN

13. PENYELENGGARAAN PANGAN
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia yang memberikan
MANFAAT secara ADIL, MERATA,
dan BERKELANJUTAN berdasarkan
KEDAULATAN pangan,
KEMANDIRIAN pangan, dan
KETAHANAN pangan.
(Pasal 3 UU Pangan)
PENYELENGGARAAN
PANGAN BERASASKAN:
⮚ kedaulatan;
⮚ kemandirian;
⮚ ketahanan;
⮚ KEAMANAN;
⮚ MANFAAT;
⮚ pemerataan;
⮚ berkelanjutan; dan
⮚ keadilan.
(Pasal 2 UU Pangan)

14. • Perencanaan pangan
• Ketersediaan pangan
• Keterjangkauan pangan
• Konsumsi pangan dan
gizi
• Keamanan pangan
• Label dan iklan pangan
• Pengawasan
• Sistem informasi pangan
• Penelitian dan
pengembangan
• Kelembagaan pangan
• Peran serta masyarakat,
• Penyidikan
• Sanitasi Pangan
• Bahan Tambahan Pangan
• Pangan Produk Rekayasa Genetik
• Iradiasi Pangan
• Kemasan Pangan
• Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan
• Jaminan Produk Halal Bagi yang Dipersyaratkan
• Ketentuan label pangan
• Larangan menghapus, mencabut, menutup, mengganti
label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal,
bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan
• Ketentuan iklan pangan
• Pengawasan dilakukan terhadap:
✔Kecukupan pangan pokok (LembagaPangan)
✔Persyaratan keamanan, mutu, gizi, label daniklan
pangan
• Tenaga Pengawas
KETENTUAN PENYELENGGARAAN PANGAN
Diatur lebih lanjut pada
PP No. 86/2019 tentang
Keamanan Pangan
Diatur lebih lanjut pada
PP No. 86/2019 tentang
Keamanan Pangan
Diatur lebih lanjut pada
revisi RPP tentang
Label dan Iklan Pangan
Diatur lebih lanjut pada
revisi RPP tentang
Label dan Iklan Pangan
Diatur lebih lanjut pada
PP No. 86/2019 tentang
Keamanan Pangan dan
revisi RPP tentang
Label dan Iklan Pangan

15.  Disahkan dan diundangkan pada
2 November 2020
 Terdiri atas 15 bab dan 186
pasal
UU NO. 11 TAHUN
2020 TENTANG
CIPTA KERJA

16. Diatur lebih lanjut dalam
PP No. 5 Tahun 2021
Beberapa ketentuan pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
• Pasal 68: NSPK keamanan pangan termasuk pentahapan
penerapan NSPK berdasarkan jenis pangan dan skala usaha
pangan.
• Pasal 77: Perizinan berusaha untuk pangan yang dihasilkan
dari rekayasa genetik.
• Pasal 81: Perizinan berusaha untuk iradiasi pangan.
• Pasal 91: Perizinan berusaha untuk pangan olahan yang
dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk
diperdagangkan dalam kemasan eceran. Pengecualian
untuk pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh usaha
mikro dan kecil.
• Kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif untuk pelanggaran Pasal 64 ayat (1) (tata cara
pengolahan pangan) , Pasal 71 ayat (1) atau ayat (2) (sanitasi
pangan); Pasal 84 ayat (1) (kemasan akhir pangan), Pasal 86
ayat (2) (standar keamanan pangan), atau Pasal 89 (Label).

17.  Disahkan dan diundangkan pada
2 Februari 2021
 Terdiri atas 12 bab dan 567
pasal
PP NO. 5 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO

18. 24 JENIS PERIZINAN BERUSAHA
SEKTOR PANGAN OLAHAN
7 Sertifikat Pemenuhan
Komitmen
10 Sertifikat Standar
7 Izin
MENENGAH
TINGGI
MENENGAH
RENDAH
TINGGI
KATEGORISASI
berdasarkan analisis risiko
terhadap aspek
PERLINDUNGAN
KESEHATAN KONSUMEN :
1) Foodborne Diseases Risk
2) Non-Compliance Risk, dan
3) Misleading Information
Pengawasan dilakukan Pemerintah untuk memastikan pelaksanaan standar
Pemenuhan
standar perlu
DIBUKTIKAN oleh
Pelaku Usaha
Pernyataan
pemenuhan
standar (SELF
DECLARE ) oleh
Pelaku usaha
IZIN ( + STANDAR )

19.  Disahkan dan diundangkan pada
26 Desember 2019
 Terdiri atas 8 bab dan 84 pasal
PP NO. 86 TAHUN 2019
TENTANG KEAMANAN PANGAN

20. KEAMANAN PANGAN DISELENGGARAKAN MELALUI:
a. Sanitasi Pangan;
b. pengaturan terhadap Bahan Tambahan Pangan
c. pengaturan terhadap Pangan Produk RekayasaGenetik;
d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
e. penetapan standar Kemasan Pangan;
f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;
g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan;
h. Pengawasan;
i. Penanganan KLB;
j. Penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan;
dan
k. Peran serta masyarakat.
⮚ Mengatur penyelenggaraan
keamanan pangan from farm to
table
⮚ Mengatur pembagian tugas K/L
dalam melakukan pengaturan
lebih lanjut dan pengawasan
sesuai kewenangannya:
▪ Pangan segar: Kemtan, KKP,
Pemda
▪ Pangan Olahan: Badan POM,
Kemkes, Kemenperin,
Kemendag, Pemda

21. PENGATURAN LEBIH LANJUT OLEH PERATURAN BPOM
▪ PerBPOM terkait Cara Produksi yang Baik
untuk Pangan Industri Rumah Tangga.
▪ PerBPOM terkait batas maksimal cemaran
dalam pangan olahan, seperti: batas maksimal
cemaran mikroba, logam berat, kimia, radioaktif
Sanitasi Pangan
Bahan Tambahan Pangan
▪ PerBPOM terkait Bahan tambahan pangan,
▪ PerBPOM terkait Bahan Baku yang
Dilarang
Dalam Pangan Olahan
Pangan Produk Rekayasa Genetik
PerBPOM terkait Pengawasan Pangan PRG.
Iradiasi Pangan
PerBPOM terkait Pengawasan Pangan Iradiasi
Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
- PerBPOM terkait Kategori Pangan
- PerBPOM terkait PKGK
- PerBPOM terkait Pangan Berasam Rendah dikemas Hermetis
- PerBPOM terkait Penerapan SMKPO, PMR
.
Kemasan Pangan
PerBPOM terkait Kemasan Pangan

22.  Disahkan dan diundangkan pada
21 Juli 1999
 Terdiri atas 8 bab dan 64 pasal
PP NO. 69 TAHUN 1999
TENTANG LABEL DAN
IKLAN PANGAN

23. Dengan diundangkannya UU Pangan, ketentuan pelabelan dan iklan di PP 69/1999
yang tidak sesuai dengan UU Pangan tidak berlaku, seperti keterangan paling
sedikit yang dicantumkan pada label.
UU PANGAN
a. nama produk;
b. daftar bahan yang
digunakan;
c. berat bersih atau isi bersih;
d. nama dan alamat pihak
yan
g
memproduksi atau mengimpor;
e. halal bagi yang dipersyaratkan;
f. tanggal dan kode produksi;
g. tanggal, bulan, dan
tahun
kedaluwarsa;
h. nomor izin edar bagi
Pangan
Olahan; dan
i. asal usul bahan Pangan tertentu.
PP 69/ 1999
a. nama produk;
b. daftar bahan yang digunakan;
c. berat bersih atau isi bersih;
d. nama dan alamat pihak
yang
memproduksi atau
memasukkan
ke dalam
wilayah
pangan
Indonesi
a;
e. tanggal,
bulan, dan
tahun
kedaluwars
a.

24. RPP TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN
(amanah Pasal 96-107 UU No.18/2012)
Keterangan dalam
label pangan
olahan
PerBPOM No.31/2018 tentang
Label Pangan Olahan dan
perubahannya (PerBPOM No.
20/2021)
Kandungan zat
gizi dan nongizi Kategori Pangan
Pencantuman
Klaim
Keterangan
Iradiasi
PerBPOM No. 03/2018
tentang Pangan Iradiasi.
Keterangan Pangan
Produk Rekayasa
Genetik
Iklan Pangan
Olahan
Keterangan
Pangan Organik
▪ PerBPOM No.26/2021 tentang ING
▪ PerBPOM No. 9/2016 tentang ALG
▪ PerBPOM No. 12/2020 ttg ING UMK
▪ Keputusan BPOM ttg penambahan
Jenis ING UMK
PerBPOM No.1/2022 tentang
Pengawasan Klaim pada Label
dan Iklan Pangan Olahan
PerBPOM No.34/2019 tentang
Ketgori Pangan
PerBPOM No. 6/2018 tentang
Pengawasan Pangan PRG
PerBPOM No. 01/2017
tentang Pengawasan
Pangan Olahan Organik
PerBPOM No. 06/2021
tentang Pengawasan
Periklanan Pangan Olahan

25. REGISTRASI
PANGAN
OLAHAN
04

26. Pendaftaran
Untuk Pangan
PANGAN SEGAR
KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
PANGAN MENGANDUNG
HERBAL
BADAN POM Obat Tradisional
PANGAN SIAP SAJI
DINAS KESEHATAN
Sertifikat Laik Higiene
PANGAN OLAHAN
TERKEMAS
• BPOM (MD/ML)
• PEMDA (BUPATI / WALIKOTA)
 SPP-PIRT

27. Peraturan Badan POM No. 22 tahun 2018 Pedoman
Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga (SPP-IRT)
- Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahan pangan yang
memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan
pangan manual hingga semi otomatis
- Pangan Produksi IRT adalah pangan olahan hasil produksi IRTP dalam
kemasan eceran dan berlabel
- SPP-IRT diberikan oleh Bupati/Walikota dan berlaku selama 5 tahun
- SPP-IRT diberikan setelah IRTP memenuhi persyaratan :
a. Memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
b. Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi (Level I atau II)
- Pangan yang SPP-IRT telah berakhir masa berlakunya dilarang untuk
diedarkan
SPP-IRT adalah Izin Produksi Pangan
Olahan yang diberikan kepada industri

28. 1
9
Jasaboga (Catering)
Permenkes No. 1096/MENKES/PER/VI/2011
tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga
- Jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan
kegiatan pengolahan makanan yang disajikan di luar tempat usaha
atas dasar pesanan
- Jasaboga dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan :
a. Golongan A : melayani kebutuhan masyarakat umum
b. Golongan B : melayani kebutuhan khusus, mis Asrama Haji,
asrama transito atau asrama lainnya, Perusahaan, Angkutan
umum dalam negeri dan Sarana Yankes
c. Golongan C : melayani kebutuhan untuk alat angkutan umum
internasional dan pesawat udara

29. Jasaboga
(Catering)
- Wajib memiliki izin usaha dari Pemerintah Kab/kota
- Untuk mendapatkan izin usaha, wajib memiliki Sertifikat
Laik Higiene SanitasiJasaboga dari Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
- Penanggung jawab dan Penjamah makanan
(pekerja/karyawan) harus memiliki sertifikat higiene
sanitasi
- Pembinaan teknis penyelenggaraan jasaboga dilakukan
oleh Dinas KesehatanKabupaten/kota
- Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan
administratif terhadap jasaboga yang melakukan
p20elanggaran
Permenkes No. 1096/MENKES/PER/VI/2011
tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Jasaboga

30. Rumah Makan dan
Restoran
Keputusan Menkes No. 1098/Menkes/SK/VII/2003
Tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
- Rumah makan dan restoran wajib memiliki izin usaha dari
Pemerintah Kabupaten/Kota
- Untuk mendapat izin usaha, rumah makan dan restoran
wajib mendapat Sertifikat Hygiene Sanitasi Rumah Makan
dan Restoran dari Dinas Kesehatan setempat
- Setiap rumah makan dan restoran, wajib mempekerjakan
seorang Penanggung jawab yang memiliki sertifikat
higiene sanitasi makanan
- Tenaga penjamah makanan (karyawan) wajib memiliki
sertifikat kursus penjamah makanan

31. 2
2
MAKANAN JAJANAN
Keputusan Menkes No. 942/Menkes/SK/VII/2003
- Pembinaan dan pengawasan makanan jajanan dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/kota
- Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan melakukan
pendataan
- Sentra penjaja dan penjaja makanan (perorangan) dapat
diberikan tanda telah terdaftar atau stiker telah terdaftar
- Penjamah makanan wajib memiliki pengetahuan tentang
hygiene sanitasi makanan dan gizi serta menjaga kesehatan
- Pengetahuan tersebut diperoleh melalui kursus hygiene
sanitasi makanan
- Dinas kesehatan Kabupaten/kota secara berkala
menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaandan
pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

32. Pendaftaran Pangan Untuk Mendapatkan
Izin Edar dari Badan POM
Tahapan :
1. Mendapatkan IUI/Sertifikat Produksi dari Pemerintah
Kab/Kota
2. Mendapatkan Sertifikat SNI dari Ls-Pro (khusus pangan
wajib SNI)
3. Mengajukan permohonan ke BPOM setempat untuk
dilakukan pemeriksaan sarana
4. Melakukan registrasi melalui E-Reg (e-reg.pom.go.id) :
a. Daftar Perusahaan untuk mendapatkan User ID dan
Password
b. Registrasi produk untuk mendapat izin edar (Nomor
MD atau No ML)

33. CREDITS: This presentation template was
created by Slidesgo, including icons by
Flaticon, and infographics & images by
Freepik.
Do you have any
questions?
Thanks!
Please keep this slide for attribution.