Pemda memiliki peran penting dalam pengawasan pangan fortifikasi sesuai Perpres No. 72/2021 tentang percepatan penurunan stunting melalui koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pencapaian target penurunan stunting.
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
Jateng_Kebijakan Was Forti dan Peran Pemda dalam Was Forti_HSD210823.pdf
1. Kebijakan Pengawasan Pangan Fortifikasi dan
Peran Pemda sesuai Perpres No. 72/2021
tentang Percepatan Penurunan Stunting
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
21 Agustus 2023
Disampaikan dalam Kegiatan Advokasi ke Pemda
Wilayah Sentra Pangan Fortifikasi Dan Wilayah Prioritas Percepatan Penurunan Stunting
Terkait Pengawasan Pangan Fortifikasi di Jawa Tengah
2. 1. Pendahuluan
2. Dasar Hukum dan Kebijakan
Pengawasan Pangan Fortifikasi
3. Peran Pemda dalam
Pengawasan Pangan Fortifikasi
sesuai Perpres 72/2021
4. BPOM sebagai salah satu K/L
dalam Penyediaan Data
Pengawasan Pangan Fortifikasi
5. Peran Pemda dalam
Penyelesaian Permasalahan
Pengawasan Pangan Fortifikasi
6. Kesimpulan
4. FRAMEWORKINTERVENSIPENURUNANSTUNTINGTERINTEGRASI
PREV
ALENSI
STUNTING
TURUN
PILAR 1:
Komitmen danVisi
Kepemimpinan
PILAR2:
KampanyeNasional
dan Perubahan
Perilaku
PILAR 3:
Konvergensi
Program Pusat,
Daerah danDesa
PILAR 4:
Ketahanan
Pangan danGizi
PILAR 5:
Pemantauan
danEvaluasi
Peningkatan cakupanintervensi
pada sasaran1.000HPK
KonsumsiGizi
PolaAsuh
Pelayanan Kesehatan
KesehatanLingkungan
PerbaikanAsupanGizi
PenurunanInfeksi
• Anemia
• BBLR
• ASIEksklusif
• Diare
• Kecacingan
• Gizi Buruk
Sumber: Stranas Percepatan PencegahanAnak Stunting 2018 - 2024
5 PILAR PERCEP
ATAN
PENCEGAHANSTUNTING
INTERVENSI OUTPUT INTERVENSI DAMPAK
GiziSensitif
• Air bersih dan sanitasi
• Bantuan pangan nontunai
• JaminanKesehatan Nasional(JKN)
• Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)
• Program Keluarga Harapan(PKH)
• Bina Keluarga Balita (BKB)
• Kawasan Rumah PanganLestari
(KRPL)
• FortifikasiPangan
Gizi Spesifik
• Tablet tambahdarah (ibu hamil dan
remaja)
• Promosi dan konselingmenyusui
• Promosi dan konselingPMBA
• Suplemen gizi makro(PMT)
• Tata laksana gizi buruk
• Pemantauan danpromosi
pertumbuhan
• Suplementasikalsium
• Suplementasi vitaminA
• Suplementasi Zinc untukdiare
• Pemeriksaankehamilan
• Imunisasi
• Suplemen gizi mikro sepertiTaburia
• Manajemen Terpadu BalitaSakit
Gizi Sensitif
5.
6. Fokus Percepatan
Penurunan Stunting
Fokus melakukan percepatan penurunan
stunting di 7 provinsi, yaitu NTT (37,8%),
Sulawesi Barat (33,8%), Aceh (33,2%), NTB
(31,4%), Sulawesi Tenggara (30,2%),
Kalimantan Selatan (30%), dan Kalimantan
Barat (29,8%)
5 provinsi dengan jumlah balita stunting
terbanyak, yaitu Jawa Barat (968.148
balita), Jawa Timur (656.449 balita), Jawa
Tengah (510.646 balita), Sumatera Utara
(348.889 balita), dan Banten (268.226
balita) (SSGI, 2021)
7. Penyebab
Stunting
http://www.who.int/nutrition/childhood_stunting_framework_leaflet_en.pdf
Rendahnya Mutu Pangan
• Rendahnya kualitas mikronutrien
• Rendahnya keragaman asupan pangan
asal hewan
• Adanya kandungan antinutrisi
• Rendahnya kandungan energi dari MPASI
Keamanan Pangan dan Air
• Pangan dan Air yang tercemar
• Rendahnya perilaku higiene
• Tidak amannya penyimpanan dan
penyiapan pangan
Infeksi
• Infeksi saluran cerna : Diare, dll
• Infeksi saluran pernafasan
• Malaria
• Nafsu makan berkurang karena infeksi
• Peradangan
8. Penanganan stunting
memerlukan peran aktif
semua sektor dan perubahan
perilaku masyarakat.
penjaminan keamanan dan mutu pangan yang
dikonsumsi di level rumah tangga harus
dilakukan dengan pendekatan penjaminan From
Farm to Table
10. Dasar Hukum Kewenangan
Pengawasan Badan POM (1)
Pasal 108 ayat 3 huruf b, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Pengawasan terhadap pemenuhan:
• persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan;
• Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari
kemungkinan cemaran biologis, kimia, benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan
membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya
masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
• Mutu PanganGizi Pangan, termasuk Pangan Fortifikasi
• persyaratan label dan iklan pangan.
12. Dasar Hukum Fortifikasi Pangan Olahan
dan Pengawasannya (1)
1. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
8. Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan serta Penerapan SNI dan
Penggunaan Tanda SNI secara wajib terhadap 10 Macam Produk Industri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 Tentang Pengadaan Garam Beryodium;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung
Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib
13. Dasar Hukum Fortifikasi Pangan Olahan
dan Pengawasannya (2)
16. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kewajiban Minyak Goreng dalam Kemasan
17. Peraturan Menteri Perindustrian No 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
87/M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;
18. PERKABPOM Nomor 1 Tahun 2022 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan
Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan
19. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan
20. PERKABPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan
21. PERKABPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
22. PERKABPOM Nomor 7 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan
23. KEPKA BPOM No HK.02.02.1.2.01.22.76 Tahun 2022 tentang Relaksasi Penerbitan Izin Edar Minyak Goreng Sawit Kemasan
Sederhana
24. KepKa BPOM No. 94 Tahun 2022 tentang Relaksasi Penerbitan Izin Edar Minyak Goreng Sawit Merek “Minaykita’
25. Surat Edaran Kementerian Perindustrian RI No. 9 Tahun 2022 tentang Relaksasi Kebijakan Pemberlakuan SNI Minyak Goreng
Sawit secara Wajib dalam Ranka Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Rakyat
26. SNI 3556:2016 tentang Garam Konsumsi Beriodium
27. SNI 3751:2018 tentang Tepung Terigu
28. SNI 7709:2019 tentang Minyak Goreng Sawit.
14. Pangan Fortifikasi ?
Pangan Fortifikasi adalah pangan tertentu yang diedarkan berdasarkan penetapan pemerintah dilakukan
perbaikan atau pengayaan gizi dalam upaya untuk mencapai perbaikan gizi masyarakat melalui
penambahan jenis dan komposisi zat gizi dan/atau pemberlakuan persyaratan khusus
(disarikan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi)
15. Pre
Market Post Market
Fokus Sampling dan Pengujian Produk :
▪ Mutu dan Keamanan produk
▪ Kesesuaian fortifikan (jenis dan jumlah)
▪ Legalitas produk
▪ Informasi pada label
Fokus Pemeriksaan Sarana Produksi:
▪ Cara Produksi Pangan Olahan yang
Baik (termasuk QC, konsistensi
implementasi CPPOB, ketertelusuran)
▪ Kesesuaian Fortifikan (jenis dan
jumlah)
Fokus Registrasi Produk:
▪ Hasil penerapan CPPOB dan ketertelusuran
▪ Kesesuaian Fortifikan (jenis dan jumlah)
▪ Informasi pada label
PENGAWASAN PANGAN OLAHAN WAJIB FORTIFIKASI OLEH BPOM
16. SNI 7709:2019
MINYAK GORENG SAWIT
• Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan
dengan komposisi utama trigliserida berasal
dari minyak kelapa sawit (RBDPO), yang telah
melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa
penambahan bahan pangan lain dan bahan
tambahan pangan, mengandung vitamin A
dan/atau provitamin A
• Berdasarkan SNI 7709:2019, persyaratan mutu
kandungan vitamin A minimal 45 IU/g.
• Berdasarkan regulasi Peraturan Menteri
Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2019 pengujian kesesuaian Vitamin A
dilakukan terhadap contoh yang diambil di
pabrik.
17. SNI 3556:2016
Garam Konsumsi Beriodium
• Garam konsumsi beriodium adalah produk bahan
makanan yang komponen utamanya natrium klorida
(NaCl) dengan penambahan kalium iodat (KIO3)
18. SNI 3751:2018
Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan
• Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan, tepung terigu
sebagai bahan makanan adalah tepung yang dibuat dari
endosperma biji gandum Triticum aestivum L. (club wheat)
dan/atau Triticum compactum Host dengan penambahan
Besi (Fe), Seng (Zn), vitamin B1 (tiamin), vitamin B2
(riboflavin) dan asam folat sebagai fortifikan
• Diberlakukan bagi:
a) tepung terigu dalam kemasan dan/atau curah hasil
produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
b) tepung terigu yang dikemas ulang.
19. 3. Peran Pemda dalam
Pengawasan Pangan Fortifikasi*
*Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
20. Intervensi Percepatan Penurunan Stunting
Intervensi spesifik adalah
kegiatan yang dilaksanakan
untuk mengatasi penyebab
langsung terjadinya stunting
Intervensi sensitif adalah
kegiatan yang dilaksanakan
untuk mengatasi penyebab
tidak langsung terjadinya
stunting
Dilakukan secara konvergen, holistik,
integratif dan berkualitas melalui kerja sama
multisektor di pusat, daerah dan desa
21. Koordinasi
Penyelenggaraan
Percepatan
Penurunan
Stunting
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat dengan Tim
Pengarah diketuai oleh Wakil Presiden dan wakil ketua Kemenko PMK,
Bappenas, Kemendagri. Adapun tim pelaksana diketuai oleh BKKBN.
TPPS tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur
TPPS tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota
TPPS tingkat kelurahan/desa ditetapkan oleh kepala desa/lurah
Bupati Gubernur Kemendagri
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
22. PERAN PEMDA DALAM PENGAWASAN PANGAN FORTIFIKASI SESUAI
PERPRES No 72 TAHUN 2021
Keluaran (Output)
Target dan Tahun
Pencapaian
Penanggung
Jawab
Kementerian/Lembaga/
Pihak Pendukung
PILAR 4: Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi pada
Tingkat Individu, Keluarga, dan Masyarakat
Persentase pengawasan
produk pangan fortifikasi
yang ditindaklanjuti oleh
pelaku usaha
Target: 75%
Tahun: 2024
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/
Kota
Badan POM, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan
Pemangku Kepentingan
Kementerian dan Lembaga
lain yang berkaitan dengan
produk pangan fortifikasi
23. Surat Edaran Mendagri No. 400.5/8476/SJ
tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
Hasil Pemetaan dilakukan dengan menyandingkan indikator
pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang terdiri
dari 8 indikator provinsi dan 64 indikator kabupaten/kota
terbagi menjadi 29 indikator esensial dan 35 indikator supply
dengan metadata kinerja, indikator dan satuan pada sub
kegiatan merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021.
Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar
menggunakan hasil pemetaan nomenklatur program,
kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung percepatan
penurunan stunting sebagai pedoman dalam perencanaan
dan penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2022-2024
25. Definisi Operasional (DO)
Persentase Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi yang
Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha
Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang
ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah cakupan
pelaku usaha pangan fortifikasi (Garam Konsumsi
Beriodium, Minyak Goreng Sawit) yang
menindaklanjuti rekomendasi dari Pemda terhadap
keseluruhan pelaku usaha pangan fortifikasi yang
menerima rekomendasi dari Pemda.
26. Penjelasan Definisi Operasional
Pengawasan produk pangan fortifikasi berdasarkan Perpres 72/2021 berupa pengawasan oleh
pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota terkait urusan bidang kelautan dan perikanan, bidang
perindustrian serta bidang KUKM
Bentuk Pengawasan oleh Pemda Kabupaten/kota berupa pembinaan dan/atau fasilitasi kepada
pelaku usaha yang direkomendasikan oleh Pemda untuk pemenuhan ketentuan produk pangan
wajib fortifikasi.
Hasil Pengawasan pangan fortifikasi yang direkomendasi berasal dari Kementerian/Lembaga terkait
sesuai kewenangannya antara lain Badan POM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Perindustrian, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)
Kendali atas tindak lanjut rekomendasi kabupaten/kota disampaikan melalui Bappeda
27. Cara Perhitungan Definisi Operasional
1. Apabila Pemda kabupaten/kota memiliki pelaku usaha yang memproduksi pangan
fortifikasi dan direkomendasikan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan, maka Persentase
pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, dihitung
sebagai berikut:
2. Apabila Pemda kabupaten/kota memiliki pelaku usaha yang memproduksi pangan
fortifikasi, tetapi tidak direkomendasikan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan, karena
pelaku usaha sudah memenuhi ketentuan pangan fortifikasi, maka realisasinya dihitung 100%.
3. Apabila Pemda kabupaten/kota tidak memiliki pelaku usaha yang memproduksi pangan
fortifikasi, maka diberi keterangan N.A.
28. 4. BPOM sebagai salah satu K/L
dalam Penyediaan Data Hasil
Pengawasan Pangan Fortifikasi
29. PEMETAAN PRODUSEN MINYAK GORENG SAWIT
BERIZIN EDAR MD DI INDONESIA
Sebaran LS Pro
Keterangan:
13
1
16
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Bali
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
1
Kep. Riau
Lampung
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
2
19
3
3
2
3
Kep. Bangka
Belitung
2
4
Banten
DKI Jakarta
20
32
DIY
85
2
2
4
Kalimantan Tengah
NTB
1
Sulawesi Selatan
3
Total MD : 2301 MD
Total Pendaftar: 222 sarana
Sebaran dan angka jumlah produsen
minyak goreng sawit
Data per 20 Desember 2022
Riau 3
Sulawesi Barat
1
30. Data 20 Desember 2022
PEMETAAN PRODUSEN GARAM KONSUMSI BERIODIUM
BERIZIN EDAR MD DI INDONESIA
Sumatera Utara
18
Sumatera Barat 6
Jambi
3
Sumatera Selatan
10
Banten
8
DKI Jakarta
5
Lampung
28
Jawa Barat
Jawa tengah
Jawa Timur
31
89
46
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
3
32
7
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
12
Sulawesi Utara
1
Nusa Tenggara Timur
5
1
Papua Barat
4
Total MD : 1278 MD
Total Pendaftar: 334 sarana
Aceh
Kalimantan Timur
3
Bengkulu
4
1
11
Riau Kep. Riau
1
Bali
Sebaran LS Pro Garam
Keterangan:
Sebaran dan angka
jumlah produsen garam
6
Nusa Tenggara
Barat
31. Data per 20 Desember 2022
PEMETAAN PRODUSEN TEPUNG TERIGU
BERIZIN EDAR MD DI INDONESIA
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Sumatera Utara
Sulawesi Selatan
Total Pendaftar: 29 sarana
Total MD yang
berlaku : 738 MD
2
7
2
2 2 9
4
Sebaran LS Pro
Sebaran dan angka jumlah
produsen tepung terigu
Keterangan:
Aceh
Kalimantan Barat
Riau
1
33. Tren Pangan Fortifikasi Memenuhi Syarat Per Komoditi Tahun 2017 – 2022
80%
97%
85%
77%
92% 90%
81% 83% 82%
84%
94%
88%
84%
94% 97%
86%
96%
84%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Garam Konsumsi Minyak Goreng Sawit Tepung Terigu
Tren Pangan Fortifikasi Memenuhi Syarat Per Komoditi Tahun 2017 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022
34. HASIL PENGAWASAN SARANA PRODUKSI
PANGAN OLAHAN WAJIB FORTIFIKASI
TAHUN 2022
Sarana yang tidak memenuhi ketentuan terkait:
- Tidak adanya program sanitasi yang efektif di sarana,
termasuk tindak-tanduk karwayan yang masih kurang dalam
hal hygiene dan sanitasi
- Rancang bangun, kontruksi, lantai dan penempatan peralatan
serta wadah tidak menjamin sanitasi dan tidak dapat
dibersihkan secara efektif
- Penempatan bahan baku, produk akhir dan barang tidak
terpakai yang tidak dipisahkan atau tidak teratur
- Tidak ada fasilitas pencucian tangan
- Pengendalian hama yang tidak efektif
- Tidak dilakukannya monitoring penambahan fortifikan, serta
pemastian kadar fortifikan memenuhi syarat sebelum
diedarkan
- Ketidaksesuaian label antara yang disetujui dengan yang
digunakan
Garam Konsumsi Beryodium Minyak Goreng Sawit Tepung Terigu
MK 85 79 11
TMK 73 27 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
HASIL PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN
FORTIFIKASI TAHUN 2022
36. 1. Memfasilitasi Pelaku Usaha UMK
memiliki Fasilitas Produksi Garam
Konsumsi Beriodium yang Memadai
• Fasilitas untuk pembersihan/pencucian garam kasar
• Fasilitas untuk penggilingan dan pengeringan (oven)
• Fasilitas untuk proses penambahan Iodium
• Fasilitas untuk proses pengemasan
• Peralatan uji kadar Iodium
2. Pemastian Pelaku Usaha
Mendapatkan Akses Fortifikan dan
Pengujian Fortifikan
• Pemantauan fortifkan dapat diakses oleh industri
pangan fortifikasi
• Fasilitasi standar mutu produk pangan fortifikasi dan
fortifikannya
37. 3. Fasilitasi dan Pembinaan
kepada Calon Garam
Indikasi Geografis
• Fasilitasi proses sertifikasi garam
indikasi geografis
• Perbaikan kondisi sarana produksi
sehingga memenuhi persyaratan
CPPOB
38. 4. Fasilitasi dan Pembinaan
Sertifikasi SNI dan Izin Edar Garam
Konsumsi Beriodium dan Minyak
Goreng Sawit Kemasan
• Infrastruktur sarana Produksi
untuk penjaminan kandungan
fortifikan telah memenuhi syarat
SNI
• Pembiayaan dan pendampingan
SPPT SNI
• Pembiayaan dan pendampingan
pengujian mutu produk dan
fortifikan
• Pelatihan
• dll
39. 5. Fasilitasi Penyelenggaraan
Perlengkapan Higiene & Sanitasi
• Penyediaan toilet yang memenuhi syarat
• Penyediaan tempat sampah tertutup
• Penyediaan sarana pencucian tangan dan
perlengkapan yang memadai
• Fasilitasi penyediaan air dengan standar air
minum dan air bersih
• Pelatihan Higiene dan sanitasi
• dll
6. Fasilitasi Renovasi dan Konstruksi
Bangunan Sarana Produksi
• Pemasangan curtain
• Pemasangan plavon
• Perbaikan lantai
• dll
42. 5. Kesimpulan
Badan POM memiliki tugas dan fungsi melakukan kegiatan pengawasan
pre-market dan post market produk pangan olahan wajib fortifikasi serta
memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan Pengawasan keamanan
pangan dengan lintas sektor.
Sinergisme antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku
usaha pangan fortifikasi diharapkan dapat mendukung implementasi
Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,
baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.
Pemerintah daerah dapat menyesuaikan
fasilitasi/pendampingan/pembinaan yang dilakukan terhadap UMK
pangan fortifikasi (produsen garam konsumsi beriodium dan pengemas
minyak goreng sawit) sesuai dengan program yang telah ada
